Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islam Futura LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (The Public Health Science Journal) Jurnal Legislasi Indonesia Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal
Al Yasa Abubakar
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab Abubakar, Al Yasa; Novita, Novita
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i2.2383

Abstract

Secara normatif, Islam telah melegalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, dalam ranah fikih, justru masih ditemukan perbedaan pendapat ulama. Menariknya, perbedaan pendapat tersebut tidak hanya terjadi pada tataran hukum pernikahannya, tetapi juga perbedaan dalam memaknai arti dari ahlul kitab itu sendiri, yang pada gilirannya juga berbeda dalam penetapan hukum pernikahannya. Secara khusus, artikel ini mengkaji pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, dengan tujuan untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah, serta mengetahui ada tidaknya kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Hasil analisa menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah yaitu merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul kitab yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode istinbāṭ yang digunakan Imam Ibnu Taimiyyah yaitu metode bayyanī,di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (khaṣ) dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (‘ām). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik, atau sebelum terjadi penggantian dan pemalsuan ajaran kitab mereka.
Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh Abubakar, Al Yasa’; Ilham Purnama, Muhammad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.071 KB) | DOI: 10.22373/sjhk.v3i1.4406

Abstract

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH dapat membantu dalam proses pelayanan masyara-kat. Salah satu dari sekian banyak KUA yang telah menerapkan SIMKAH adalah KUA Kecamatan Syaih Kuala. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bagaimana efektivitas SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh, serta bagaimana hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu deskriptif-analisis, yaitu sebuah metode atau cara menganalisa data-data dari objek alami. Adapun temuan penelitian ini ada tiga. Pertama, penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi memberi kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus pernikahan, mengindari pemalsuan buku nikah, serta mengihindari terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang. Kedua, penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh cenderung telah efektif dilaksanakan. Ketiga, hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi stagnan atau tidak dikembangkan. Selain itu, server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan.
Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Filariasis di Kecamatan Kuta Baro Faudhiatul Halim; Sri Suyanta; Al Yasa’ Abubakar
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v3i1.627

Abstract

Latar Belakang: Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan filariasis di Kecamatan Kuta Baro secara mandiri sejauh ini sudah banyak dilakukan. Namun partisipasi masyarakat yang diharapkan masih belum menggembirakan sehingga masih tingginya angka filariasis. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan filariasis. Metode: Penelitian bersifat analitik dengan desain cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Kecamatan Kuta Baro sebanyak 1.289 orang. Sampel diambil secara proportional random sampling yang berjumlah 90 orang. Analisis data menggunakan uji chi-square untuk analisis bivariat dan uji regresi logistik berganda untuk analisis multivariat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 53,3% responden memiliki pengetahuan baik tentang filariasis, 56,6% responden memiliki sikap positif terhadap pencegahan filariasis, dan 65,5% responden menilai peran petugas sudah aktif. Hasil uji statistik diperoleh ada hubungan antara pengetahuan (p-value 0,004), sikap (p-value 0,032), dan peran petugas kesehatan (p-value 0,001) dengan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan filariasis. Hasil analisis multivariat diperoleh hasil bahwa peran petugas merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan filariasis (p-value 0,001 dan OR = 11,13). Kesimpulan: Kepada masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi baik dalam pencegahan fiariasis dengan cara ikut di setiap kegiatan yang dilakukan seperti gotong royong, penyuluhan, dan pemberian obat pencegahan filariasis.
Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Korban Tsunami Pasca 10 Tahun Bencana di Kecamatan Kutaraja Elfi Zahara; Sri Suyanta; Al Yasa’ Abubakar
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v3i1.616

Abstract

Latar Belakang: Menurut para sarjana bencana yang besar seperti Tsunami tahun 2004 berpengaruh negatif terhadap keadaan fisik, psikologis, termasuk masalah kesehatan gigi dan mulut. Masalah ini perlu diteliti karena pasca bencana Tsunami fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan gigi mulut relatif tidak memadai serta jumlah air relatif minim, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut. Metode: Penelitian ini bersifat analisis deskriptif menggunakan analisis kualitatif tetapi pada variabel dependen menggunakan analisis kuantitatif yaitu pengukuran kesehatan gigi dan mulut. Sumber data dari penelitian ini anak korban Tsunami saat itu berusia 4-5 tahun yang dipilih acak dan sekarang mereka berusia 16-17 tahun tinggal di Desa Peulanggahan, Keudah dan Lampaseh. Hasil: Penelitian menyatakan keadaan fisik gigi dan mulut partisipan menurut perhitungan DMF-T diperoleh hasil 2,8 berada direntang 2,7-4,4 (kategori moderat). Kesimpulan: Penelitian ini menemukan bahwa keadaan lingkungan khususnya air relatif berkualitas baik karena menggunakan air PDAM yang sudah disuling, sedangkan dalam penelitian sebelumnya air yang digunakan merupakan air sumur. Penelitian ini dapat menyimpulkan faktor lingkungan pasca bencana Tsunami sangat berpengaruh atas keadaan kesehatan korban dibanding dengan bencana alamnya sendiri. Perlu upaya pemerintah meningkatkan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada anak korban bencana Tsunami di Kecamatan Kutaraja.
Peran Modal Sosial dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD di Kemukiman Lam Teungoh Neni Erfina; Al Yasa’ Abubakar; Sri Suyanta
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v3i1.629

Abstract

Latar Belakang: Modal sosial merupakan sumber daya sosial sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Dalam konteks pencegahan dan pengendalian penyebab utama penyakit demam berdarah (DBD) dengan cara Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara terpadu berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal sosial dalam kegiatan PSN DBD di Kemukiman Lam Tengoh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan terlibat. Informan dalam penelitian berjumlah sepuluh orang yang dibagi ke dalam dua kelompok yakni kelompok yang diduga melaksanakan peran  dan kelompok yang diduga tidak melaksanakan peran modal sosial. Analisis dilakukan dengan mencocokkan jawaban informan dalam suasana lokal ke dalam definisi pada  teori. Hasil: Peran modal sosial dalam kegiatan PSN DBD relatif rendah. Pengetahuan yang dimiliki tidak seluruhnya dilaksanakan seperti jarang adanya gotong royong, tidak adanya norma dan kurangnya inisiatif untuk PSN DBD. Kesimpulan: Peran unsur partisipasi relatif rendah,  peran unsur saling memberi relatif baik namun hanya terbatas dalam kegiatan gotong royong, peran unsur rasa percaya dalam kegiatan relatif baik, peran unsur norma tidak ditemui dalam masyarakat, peran unsur nilai-nilai masih ada pada masyarakat seperti memakai kelambu (bagi Balita tidur siang) namun masyarakat tidak menjaga lingkungan agar bebas dari sarang nyamuk dan peran unsur tindakan proaktif juga masih relatif rendah dalam masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi modal sosial dan PSN DBD oleh pihak terkait
PERLINDUNGAN HARTA ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTEK DI MAHKAMAH SYAR`IYAH Al Yasa Abubakar
Islam Futura Vol 10, No 2 (2011): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v10i2.49

Abstract

Salah satu tujuan penetapan wali adalah melindungi kepentingan anak, meliputi kepentingan dirinya sebagai pribadi dan perlindungan atas harta kekayaannya. Tapi dalam beberapa penetapan pengadilan Mahkamah Syar`iyah di Provinsi Aceh, cenderung tidak memberi perhatian yang sungguh-sungguh mengenai perlindungan harta kekayaan anak. Beberapa penetapan pengadilan yang dapat penulis jangkau, hanya sekedar memenuhi permintaan yang diajukan pemohon, yang pada umumnya adalah permintaan untuk ditetapkan sebagai wali, diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan anak (dalam melakukan perbuatan hukum) dan melindungi keperluan anak (termasuk melindungi dan mengembangkan harta kekayaannya). Sedang mengenai apakah anak mempunya harta kekayaan ketika akan diletakkan di bawah perwalian, dan apa saja (berapa banyak) harta kekayaan anak yang harus dilindungi oleh wali, tidak disebutsebut di dalam penetapan tersebut.
Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina Al Yasa’ Abubakar; Iqbal Maulana
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3970

Abstract

Dualisme hukum pidana merupakan sebuah realita di Aceh, Aceh sebagai daerah istimewa diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Syariat Islam seluas-luasnya termasuk dalam ranah pelaksanaan hukum jinayat (Hukum Pidana Islam). Oleh karena itu pelaksanaan hukum pidana di Aceh lahir dua sistem hukum yang berbeda yaitu Hukum Jinayat dan Hukum Positif (KUHP), jika dilihat dari beberapa segi dalam kasus zina, kedua sistem ini memiliki perbedaan yang bertolak belakang.  Ada dua persoalan pokok dalam penelitian ini pertama ; Apa perbedaan konsep zina dan bentuk sanksi dalam Qanun Jinayat dan Hukum Positif, Kedua ; Apa perbedaan alat dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat dari Qanun Jinayat dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana defenisi, sanksi dan alat bukti zina baik itu dalam hukum positif maupun Hukum Jinayat yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan pandangan dalam menanggapi kasus pidana zina. Dalam KUHP menyebutkan perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci. Sedangkan dalam Qanun Jinayat, tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja melainkan turut mengkategorikan sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Oleh karena itu yang dikenakan hukuman adalah bagi pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan, sedangkan dalam pandangan Qanun Jinayat pelaku yang telah menikah maupun belum tetap sama-sama di hukum, bedanya yang menikah lebih berat hukumannya dari pada yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan jima’ yang sah. Penelitian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di Aceh. Pemahaman dan pembagian ranah penyelesaian hukum serta penegakannya harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah setempat kepada aparatur penegak hukum demi terciptanya tatanan hukum yang lebih baik.
WANITA SALAT BERJAMAAH DI MASJID (Kajian Teori Double Movement Terhadap Ayat 33 Surah Al-ahzab dan Nash-Nash Terkait) Al Yasa’ Abubakar; Muhammad Agus Andika
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v9i1.4759

Abstract

The problem of leaving a woman from home for various activities is prohibited in the Qur'an surah al-Ahzab verse 33 if it is understood in general. It is also stated in the hadith narrated by ibn khuzaimah that a woman is aurat who should not go out, especially without someone accompanying her. But there is another hadith narrated from Abu Hurairah which states that a husband should not prohibit his wife from approaching the house of Allah. Then how is the law of women praying in congregation in mosques based on the Double Movement Theory against verse 33 of surah al-Ahzab and related passages. The research method used in this paper is Library Research. In the case of women praying in congregation in mosques, the clause regarding elevating the status of women and giving women the opportunity to participate in public spaces must receive attention and be determined to have fundamental interests. Furthermore, through the double movement theory It can be understood that in this case, the Qur'an intends to maximize equality between men and women, and for this purpose it states that a woman's freedom in the public sphere is normally ideal. 
Analysis of Wakaf and Maqashid Syari'ah Law on the Development of Wakaf Property in Lhokseumawe City Yasir Nasution; Alyasa’ Abubakar; Kafrawi
Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Vol 3 No 1 (2021): Britain International of Humanities and Social Sciences, February
Publisher : Britain International for Academic Research (BIAR) Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/biohs.v3i1.395

Abstract

The development of waqf assets in the form of adding the function of waqf is a new phenomenon in the problems of Islamic law jurisprudence even in positive law in Indonesia. In national law (positive), Indonesia has regulated this issue with the existence of laws and government regulations regarding waqf both movable and immovable waqf assets, even in its development every property in waqf must have an Deed and / or certificate. Whereas in Islamic jurisprudence, the development of waqf assets in the form of additional functions is one of the problems that can be said to be new, it needs legal conclusions and even has to be seen from various theoretical concepts such as maqashidu sharia. Therefore this research will examine the issue of developing waqf assets based on the Waqf Law and maqashid syari'ah. This research is an empirical legal research using a sociological legal approach, with data collection through documentation and interviews. The results of the research show that the development of waqf assets is permitted according to the law, but with the stipulated conditions, besides that the development of waqf assets is also permissible in Islamic jurisprudence as long as it is solely for reasons in accordance with the concept of maqasidu syari'ah and the point is to seek maslahat.
QANUN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Al Yasa' Abubakar; M. Daud Yoesoef
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.46 KB) | DOI: 10.54629/jli.v1i3.277

Abstract

.
Co-Authors Abdul Manan Ali Abubakar Anwar Ahmad Elfi Zahara Faudhiatul Halim Ilham Purnama, Muhammad Iqbal Maulana Kafrawi Luthfi Auni M. Daud Yoesoef Mohd Din Muhammad Agus Andika Muhammad Reza Neni Erfina Novita Novita Sri Suyanta Yasir Nasution