Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaruan Al-Qur’an: Tinjauan Pola Pemahaman Mu’abbad dan Mu’aqqat Ali Abubakar
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 1, No 2 (2014): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.369 KB) | DOI: 10.22373/jar.v1i2.7391

Abstract

Artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana pola pemahaman ulama terhadap hadis-hadis yang tampak kontra dengan semangat al-Qur‟an dan bagaimana alternatif pola pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut sehingga produk fikih yang dihasilkan serasi dengan semangat al-Qur‟an? Ini dilakukan mengingat ada ketidaksinkronan antara sebagian teks-teks hadis hukum dengan semangat umum al-Qur‟an. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang mengatagorikan hadis menjadi dua, yaitu mu‟abbad (berlaku universal dan abadi) dan mu‟aqqat (berlaku hanya untuk masa dan kondisi tertentu). Kesimpulannya, ulama mazhab cenderung memahami hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan al-Qur‟an hadis-hadis tasyrīʻiyyah dengan pola pemahaman lafẓiyyah; menganggapnya sebagai hadis-hadis mu‟abbad yang berlaku universal, lintas waktu dan tempat, dan berlaku ketat. Dengan pendekatan asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd al-ḥadīts dalam makna yang luas—sejarah sosial hukum Islam, ditemukan bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan al-Qur‟an tersebut harus dipahami berlaku berbatas waktu atau pada masa Nabi Muhammad hidup di Semenanjung Arabia abad ke-7 Masehi. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut dikategorikan kepada hadis-hadis mu‟aqqat, yang berlaku temporal; hanya pada masa, kondisi sosial masyarakat pada atau yang sama dengan di Semenanjung Arabia pada abad ke-7 Masehi.
ANALYSIS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW ON THE USE OF CCTV VIDEO RECORDING TOOLS (Decision Study Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg) Ali Abubakar; Sidiq Munadial Haque
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v10i2.8117

Abstract

Discussion of CCTV video recordings that serve as a monitoring tool to record all events. The existence of this tool is very useful as a source of information in case of a criminal act. Therefore, in this technological era, these video recordings then began to enter the realm of law, this video recording is very useful as a source of information in the event of a criminal act. It is not uncommon for these video recordings to be used as evidence in a trial, but the problem is that this video recording is not included in Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding various types of evidence, is not included in Islamic law, and also this video recording is very important. very vulnerable to being manipulated for certain purposes and purposes, therefore it is interesting for the author to research it, so the question arises how to use CCTV video evidence in trials of premeditated murder in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg ?, how analysis of Islamic criminal law on the use of CCTV video evidence in the trial of premeditated murder in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg? The method that I use in this journal is the library research method. The results of this study The use of CCTV video evidence in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg can be used as legal evidence and in its use it is used as evidence for guidance by the judge supported by the testimonies of witnesses and statements from the an expert, in which the witnesses and experts have been sworn in to give true testimony at trial, so as to convince the judge of the truth of a criminal act committed by the defendant. The use of CCTV video recordings in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg can be used as evidence of guidance or qarīnah which corroborates other evidence. The use of CCTV video evidence evidence in Islamic criminal law is included in the category of bayyinah which means anything that can show the truth of an event or action, in its use it is included in Qarīnah evidence.
Children Handling Procedure in Islamic Criminal Offense in Aceh Analiansyah Analiansyah; Ali Abubakar
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v21i1.20869

Abstract

The Law of the Republic of Indonesia authorizes Aceh to implement shari’a law in various sectors, including jināyāt (Islamic criminal law). This additional authority is different from the authority of the Religious Courts (Pengadilan Agama) in other provinces in Indonesia. This article analyzes the process of handling children in criminal cases in the Aceh’s Shari’a Courts in Aceh using the lex specialis derogate legi generalis and the systematic lex specialis principles. The data in this study comes from legal documents and interviews with Shari’a Court judges. The results show that the handling of Islamic criminal offenses involving children has been carried out by referring to existing laws and regulations according to the principle of specificity. However, some issues arise related to human resources and appropriate facilities. Most of the judges have not obtained special training in handling children’s cases, which influenced their knowledge on the issue. Moreover, children involving in legal cases are still treated using similar facilities as adults. These weaknesses, however, can be appropriately resolved by the Shari’a Courts and the Aceh Government. Abstrak:Undang-Undang Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam di berbagai bidang, termasuk jināyāt (hukum pidana Islam). Pemerintah Aceh mengeluarkan qanun (Peraturan Daerah) yang mencakup beberapa jarīmah (perbuatan pidana) dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Pengadilan Syariah (Mahkamah Syar’iyyah) di Aceh. Kewenangan tambahan ini berbeda dengan kewenangan Peradilan Agama di provinsi lain di Indonesia. Hakim-hakim di pengadilan-pengadilan tersebut tidak mendapatkan pendidikan khusus dalam hukum pidana, terutama kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang telah diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana di Mahkamah Syariah menimbulkan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) baru. Artikel ini menganalisis proses penanganan anak di Pengadilan Syariah di Aceh dengan menggunakan prinsip lex specialis derogate legi generalis dan systematic lex specialis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana Islam yang melibatkan anak telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan asas kekhususan. Beberapa kelemahan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat diselesaikan dengan baik oleh Pengadilan Syariah dan Pemerintah Aceh. 
Bahasa Hukum Qanun Jinayat Aceh: Teks Lama untuk Konteks Baru Ali Abubakar; Mohd Din
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13450

Abstract

Abstract: This paper begins with the problem of differences in public perception and law enforcement in enforcing the Qanun Jinayat. The main question to be answered is how to understand the legal language of the Qanun in the concept of the relationship between the text and the legal context? Several legal terms and concepts in the Qanun were selected for analysis. The results of the study indicate that the terms and concepts in the Qanun which are different from the language of the law in Indonesia show the characteristics of the law itself. The choice of the legal language of the Qanun reinforces that the law must change according to changing contexts; namely modern Acehnese society. However, the text of the Qanun itself, due to changes in context, cannot be separated from the possibility of changes/adjustments.Abstrak: Tulisan ini berawal dari permasalahan perbedaan persepsi masyarakat dan aparatur penegakan hukum dalam penegakan Qanun Jinayat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana memahami bahasa hukum Qanun dalam konsep hubungan antara teks dan konteks hukum? Beberapa istilah hukum dan konsep dalam Qanun dipilih sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah-istilah dan konsep-konsep dalam Qanun yang berbeda dengan bahasa perundang-undangan di Indonesia menunjukkan ciri dari hukum itu sendiri. Pilihan bahasa hukum Qanun menguatkan bahwa hukum harus berubah sesuai dengan perubahan konteks; yaitu masyarakat Aceh modern. Namun demikian, teks Qanun itu sendiri, karena perubahan konteks tidak terlepas dari kemungkinan perubahan/penyesuaian.