Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU PROFIL DESA SINGOYUDAN, MIRIT, KEBUMEN BERBASIS SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI ONLINE (SISKON) Sakir Sakir; Laras Astuti; Aswad Ishak; Bhakti Gusti Walinegoro; Alfi Novriando
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.30570

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan dua kegiatan utama yaitu Pembuatan Buku Profil Desa dan Penguatan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Singoyudan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Potensi yang dimiliki oleh desa harus dapat menjadi jati diri pengembangan kemajuan desa. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pendampingan dan melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk secara langsung terjun ke lapangan dan mengembangkan/menyusun profil dusun dan pembuatan website serta pelatihan untuk mewujudkan SDM yang handal. Output yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini antara lain: Pertama, Desa Singoyudan telah memiliki buku profil desa dengan edisi terbaru dan dengan penambahan informasi-informasi yang diperlukan. Kedua, Desa Singoyudan memiliki website dan media sosial aktif yang berisi informasi-informasi desa dan dusun. Pengembangan yang perlu dilakukan setelah program ini antara lain pembaharuan profil dusun yang up-to-date serta pemanfaatan media sosial dalam pemberian pelayanan selain website yang telah dibuat.
Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh Maura Pemelie Walidain; Laras Astuti
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 3 (2021): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i3.13790

Abstract

Aceh sebagai Provinsi yang memiliki otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan, turut membawa pengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana yang didasarkan pada pelaksanaan hukum Syariat (Hukum Islam). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari subtansi hukumnya yang diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dari struktur hukumnya yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ketentuan hukum pidana positif Indonesia. Hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari bentuk intergrasi terhadap keistimewaan Aceh yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kajian umum terhadap implementasi qanun jinayat dalam proses penegakan hukum di Aceh melalui penelitian hukum normatif hukum empiris (campuran) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun sumber data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan juga berdasarkan dengan kajian normatif dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komponen penegakan hukum pidana di Aceh dalam kajian ini terdiri dari Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, dan Lembaga Adat Aceh yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor undang-undang, aparat penegak hukum, sarana prasarana dan masyarakat
Eksistensi Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Laras Astuti
Kosmik Hukum Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.1997

Abstract

Banyaknya kasus yang lahir dan terjadi terhadap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan memunculkan perspektif bahwa lembaga pemasyarakatan perlu ditinjau ulang eksistensinya. Tujuan untuk menjerakan pelaku atas perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan dampak negatif yang justru timbul sepanjang warga negara menghabiskan masa penahanannya. Ditilik dalam efisensi anggaran negara, meningkatnya kriminalitas menyebabkan lembaga pemasyarakatan semakin penuh dan mungkin tidak layak lagi digunakan sebagai wadah pembinaan, sehingga negara akan semakin terbebani dalam pelaksanaannya. Kata kunci: Warga Binaan, Eksistensi, Lembaga Pemasyarakatan
Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Laras Astuti
Kosmik Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1955

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui dan dijunjung tinggi di seluruh dunia, sehingga Hak Asasi Manusia sangat dilindungi dan diatur dalam peraturan serta diperhatikan pelaksanaannya. Meskipun telah diatur ternyata pelaksanaan Hak Asasi Manusia masih meninggalkan luka yang mendalam terutama terhadap korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyaknya kasus yang kemudian menyeruak terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi perhatian tersendiri di kalangan masyarakat secara luas. Penegakan hukum pidana di Indonesia kemudian diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia.  Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Penyelesaian, Pelanggaran
Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Katon Margo Sembada Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sakir Sakir; Laras Astuti; Muhammad Muttaqien; Dyah Mutiarin
Jurnal Surya Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.4.1.2021.112-121

Abstract

The BUMDes of Katon Margo Sembada is one of the BUMDes affected during the covid-19 pandemic. This impact can be seen from the decrease in income by 30%. This happens because so far BUMDES Katon Margo Sembada, still uses conventional methods in marketing. There is no website or social media related to the BUMDES business unit of Katon Margo Sembada, making this BUMDES undeveloped and unknown to many people. In addition, BUMDES Katon Margo Sembada also lacks human resources who can manage BUMDES well through the marketplace and digital marketing. Furthermore, this community service aims to aid BUMDES Katon Margo Sembada based on technology, information, and communication so that the managed business units can be known by the wider community. Through the community empowerment approach, this service is expected to change the existence of the community to be more independent, productive, and prosperous. Based on the results of the initial assessment of the problem, the team has aided in website creation, social media, mentoring and training in media, digital marketing, and marketplace. In addition, the team also initiated by establishing strategic collaboration between BUMDES Katon Margo Sembada and the Government Science Laboratory, University of Muhammadiyah Yogyakarta in the implementation of Information and Communication Technology-Based Management and Assistance.
Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19 Aditya Cahya Adyaksana Putra; Laras Astuti
Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i3.14784

Abstract

The high number of COVID-19 cases has had a multidimensional impact starting from the economy entering a wave of recession. In Indonesia, the government has implemented Physical Restrictions and Work From Home policies with the aim of reducing the risk of the spread of COVID-19. This policy also applies at the court level where the implementation of judicial hearings in the judicial room directly or through e-court because a direct trial has the potential to cause crowds and create new clusters of Covid-19 transmission. This study aims to identify and analyze legal remedies for the validity of evidence in criminal cases in online trials during the COVID-19 pandemic. This research is a normative research. Normative legal research is legal research that uses sources obtained from literature studies. Normative legal research includes research on legal principles, clinical legal research, legislation, legal history and comparative law. The results show that the validity of evidence in criminal cases can be seen based on two things, first from the theoretical side of the validity of evidence in criminal cases through legal teleconferences because Indonesia adheres to the theory of a negative proof system where in addition to evidence referring to the law, it also places the judge's conviction in seeking material truth. Second, from a juridical point of view, it can be narrowed down, namely the evidence in criminal case trials via teleconference during the COVID-19 pandemic is legally valid because first the debate over Article 185, there are rules outside the Criminal Procedure Code that regulate electronic evidence and the condition of the COVID-19 pandemic requires the state to prioritize safety. citizens but must continue to carry out the criminal justice process.
Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online Abi Arsyan Makarin; Laras Astuti
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17674

Abstract

Saat ini perjudian online menjadi fenomena tersendiri terutama dikalangan mahasiswa karena menjadi sarana untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi. Beberapa mahasiswa bahkan menjadikan perjudian online sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjudian online di kalangan mahasiswa merupakan kebiasaan yang buruk bagi generasi masa depan Negara Republik Indonesia karena mendidik orang untuk mendapatkan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk pribadi pemalas. Bahkan dalam beberapa kasus banyak mahasiswa yang menggunakan uang kuliah sebagai modal untuk bermain judi tanpa memikirkan efek samping dari tindakan tersebut sekalipun perbuatan tersebut dapat membuat mereka terancam tidak bisa membayar biaya kuliah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan perjudian online. Penelitian di analisis secara yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan analisis data dilakukan dengan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti upaya preventif, represif, kuratif, dan hingga persuasif sayangnya upaya tersebut belum mampu menanggulangi judi online dikalangan mahasiswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mayoritas mahasiswa melakukan perjudian online antara lain faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap ketramnpilan. Merujuk pada faktor tersebut maka hambatan yang seringkali ditemukan dalam penanggulangan judi online seperti mahasiswa yang cenderung menutup-nutupi permasalahan judi online, mahasiswa sulit menerima nasehat, selalu merasa benar, cenderung menghindari dan menutupi kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan