Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Jurnal Studi Agama dan Masyarakat El-Mashlahah Jurnal Al-Qardh Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Journal of Islamic Architecture Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Ibnu Elmi AS Pelu
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
THE COMPARISON OF RECALL RIGHT OR AN INTER-TIME IMPEACHMENT MECHANISM BETWEEN AMERICAN AND INDONESIAN LAW SYSTEMS Ibnu Elmi Achmad Slamat Pelu
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v9i1.20409

Abstract

This is a study of legal thought regarding regulation of the use of recall right or inter-time impeachment as political parties’ authority accommodated in MD3 Law. This recall authority has indirectly harmed the spirit of people’s sovereignty as the embodiment of a democratic state. To study, it was conducted by applying normative research methods (doctrinal research), and other regulations of written legal materials. Furthermore, it was based on three stages in conducting comparative construction, namely: (1) the descriptive phase, (2) the identification phase and (3) the explanatory phase. Based on the results through library research, the researchers found similarities between recall rights accommodated by Indonesia comparing to the implementation in the United States of America. Additionally, this similarity of recall right regulatory system concept can be used as a thought basis for legal constructions based on the actual legal protection of people’s sovereignty in Indonesian laws.
DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Dea Fadila Ramadhani; Ibnu Elmi A. S. Pelu; Jefry Tarantang; Ni Nyoman Adi Astiti
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.537 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i1.216

Abstract

Demokrasi ekonomi adalah konsep diterangkan pendiri negara Indonesia yaitu mencari bentuk ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tidak mudah membentuk sistem perekonomian Indonesia yang khas, oleh karena itu penerapan konsep ini masih terus dilacak dan dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dasar hukum yang mengatur penerapan prinsip demokrasi pada perbankan nasional adalah dalam UURI No. 7 Tahun 1992 untuk Bank dan UURI No. 10 Tahun 1998 UURI UU No. 21 Tahun 2008 untuk Bank Umum Syariah. Pada dasarnya, Perbankan Syariah didirikan di Indonesia sejak tahun 1983 dan paket Desember 1983 (Pakdes 83) diterbitkan. (Tingkat bunga nol) Tingkat bunga menyusul perkembangan tersebut, Menteri Perbendaharaan Radius Prawiro melakukan serangkaian langkah di bidang perbankan, seperti terlihat dalam paket Oktober 1988 (Pakto 88). Prinsip kehati-hatian adalah keyakinan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam melakukan bisnis yang baik dengan penghimpunan, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah untuk memastikan bahwa bank selalu beroperasi dalam keadaan sehat dan mematuhi peraturan bank dan norma hukum yang menjadi system hukum perbankan syariah di Indonesia.
URGENSI ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA Jefry Tarantang; Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu; Ni Nyoman Adi Astiti
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.16 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v4i2.80

Abstract

Fenomena yang ada di lapangan berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang itsbat nikah serta pelaksanaan itsbat nikah di Kota Palangka Raya menimbulkan kerancuan hukum dan akibat hukum. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah mendasar yang diformulasikan dalam rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah? (2) Bagaimana kesadaran hukum warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah? (3) Bagaimana peran perguruan tinggi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memahami itsbat nikah? (4) Apakah diperlukan sidang itsbat nikah massal di Kota Palangka Raya? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empirisd atau lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, waktu penelitian selama enam bulan yang bertempat di Kota Palangka Raya. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palangka Raya khususnya pasangan suami istri yang selama ini belum memiliki buku nikah atau akta nikah disebabkan pernikahan mereka tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah atau karena buku nikah mereka hilang, serta pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya dan KUA Kec. Pahandut, serta hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan, objek penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran hukum tentang itsbat nikah, tata cara pelaksanaan itsbat nikah dan pembuatan buku nikah bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, dan dokumentasi dengan teknik snowball sampling yang dianalisis dan diolah dengan tahapan: data collection (pengumpulan data), data reduction (pengurangan data), data display (penyajian data), dan data conclusions drawing/verification (menarik kumpulan data yang diperoleh). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah masih secara parsial dan tidak utuh (holistik) yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang kurang tepat mengenai itsbat nikah. Itsbat nikah dipahami masyarakat adalah proses beracara di pengadilan agama dengan persepsi bahwa proses itsbat nikah tidaklah mudah dan harus menggunakan biaya yang tidak murah dan waktu yang lama. Masyarakat memahami itsbat nikah adalah penetapan nikah di pengadilan agama dengan prosedur yang panjang, sehingga kurang diminati masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah masih rendah dan kurang hal ini disebabkan ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam administrasi kependudukan. Peran perguruan tinggi adalah dengan melakukan penyadaran hukum melalui pendidikan dapat berupa penyuluhan dan seminar maupun workshop, serta dapat pula menjadi fasilitator itsbat nikah secara massal dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun lembaga peradilan, yaitu KUA dan Pengadilan Agama. Perlunya dilakukan itsbat nikah massal untuk kemaslahatan masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah.
Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya) Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu; Ahmad Syaikhu; Jefry Tarantang
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.519 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v13i2.2027

Abstract

The people of Central Kalimantan, especially in the District of Katingan and the City of Palangka Raya in resolving inheritance disputes prioritize deliberations by peaceful means and do not conflict with Islamic law. Because, Islamic law also accommodates customary laws, as long as it does not conflict with Islamic tenets. The tradition of resolving the inheritance disputes of the people of Central Kalimantan in the Katingan Regency and Palangka Raya City is in accordance with the custom in resolving inheritance disputes prioritizing peace by using Islamic law first and then holding a meeting to agree on the determination of shares and distribution of assets. The legal enforcement of the settlement of inheritance disputes in the community is recognized absolutely and they also apply farā’id (Islamic inheritance) law first, then deliberations are carried out in a family consensus with the principle of peace.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu; Jefry Tarantang
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 2 (2020)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1278.808 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v14i2.3927

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) has an important role in answering the increasingly complex problems of Muslims through fatwas. However, in the Indonesian legal system, fatwas are not considered a source of material law that has legal validity as a solution to the problems of Muslims in Indonesia. Therefore, this study aims to describe the position of fatwas in the legal system in Indonesia and the existence of the fatwas of the Indonesian Ulema Council in addressing the problems of the ummah. This research is a normative legal research using three types of approaches consisting of a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study concluded that: firstly, the position of fatwas in the construction of Islamic law has a high position. Fatwas are seen as a solution that can break the ice in legal development that is not accommodated by the texts of the Quran. So, substantively and sociologically, fatwas have a strong and binding position in Islamic law. Secondly, the existence of the fatwa of the Indonesian Ulema Council in responding to the problems of the Ummah can be seen in two aspects. The first aspect, fatwas in the perspective of Islamic legal authority are binding sociologically in substance. This is because fatwas are explanations and interpreters of the texts of the Quran regarding Islamic law. The second aspect, fatwas from the perspective of the hierarchy of laws and regulations, legally and formally, do not have any position in the ranking of legal norms. However, it is constitutionally guaranteed through Article 29 of the 1945 Constitution that guarantees the realization of the fulfillment of all Islamic law for Muslims in Indonesia.
Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia Ibnu Elmi Acmad Slamat Pelu; Hilyatul Asfia; Jefry Tarantang; Akhmad Supriadi
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 1 May (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.079 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i1.4204

Abstract

The sex recession is an implementation of worries about household responsibilities. Marriage, which is supposed to be a requirement for the legality of sexual relations, has experienced a shift. Marriage is no longer considered an appropriate institution with a modern lifestyle in several not Muslim-majority countries. The objective of this research is to offer solutions to the problem of a sexual recession that some of the world's most developed countries are currently facing. This type of research is empirical-normative research. The data were sourced from official news reports and reputable journals that revealed the sex recession in developed countries, such as the United States, England, Australia, and Asian countries such as Japan, South Korea, Singapore, and China. The research was conducted using a phenomenological approach, a conceptual approach, and a philosophical approach. The results of this research show that the epistemology of marriage in Islamic law is a solution to overcome the sex recession during the Covid-19 pandemic. In an ideal world, the phenomena of sex recession may be handled by adopting Islamic law's epistemology in terms of marriage. Even Indonesian marriage law can dispel sex recession by building awareness and understanding of the nature of marriage (maqasid marriage), which is systemically capable of maintaining offspring, self-respect, and religion.
MEKANISME PENGGUNAAN JAMINAN KEBENDAAN (RAHN TASJILY) DALAM PEMBIAYAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA Tri Hidayati; Syarifuddin Syarifuddin; Ibnu Elmi AS. Pelu; Syaikhu Syaikhu; Mohammad Azam Hussain; Mohd Zakhiri Md. Nor; Alias Azhar
Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat Vol 18 No 1 (2018): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i1.2458

Abstract

The main objective of this legal research is to compare the legal construction and the use of “rahn tasjily” mechanism in the Sharia bank financing between Indonesia and Malaysia through law, concept, and history approaches. The data were analyzed qualitatively by systematic interpretation and historical interpretation. The results are: 1) Both countries do not have a strong regulation in Sharia guarantees, thus the law construction is implemented by harmonization and integration between Sharia principles and conventional regulations (civil). The differences are in the concept, the division of rahn, and the law substance in the Sharia banking complement regulation. 2) The mechanism is also different, where in Indonesia the guarantee should be bound by an authentic certificate (notary) and registered in the authority institutions in order that Sharia bank (murtahin) obtains a strong law protection beside an insurance. While in Malaysia, the use of collateral is only included in the financing contract without an authentic certificate; the registration is not compulsory and the ownership proof of guarantee (marhun bih) as well as the object is in rahin permanently (except a land); and the collateral strength for Sharia bank is an insurance.
KEDUDUKAN FATWA DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM Ibnu Elmi AS Pelu
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1692

Abstract

Fatwas as a result of human thought use the main legal sources, but can be categorized into ijtihad, because the process of determining fatwas is done through methods determined by the science of ushul fiqh. In judicial practice in Indonesia, fatwas can be included as legal experts' opinions. Fatwa is a legal opinion or opinion on Islamic law on considerations that can be taken from legal sources as legal considerations for judges to give decisions. Fatwas are issued by Islamic scholars or jurisprudents who are able to raise the problem of needs that require basic answers on the basis of the law about activities or activities that can be religious or non-religious in nature. Fatwa becomes one of the sessions in Islamic law to provide answers and solutions to problems raised by the people. While the Muslims at the time of the fatwa as a reference in contradiction and behavior. The position of the fatwa among the general public, is like the argument among the mujtahids (al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), that is, the placement of the fatwa in the construction of Islamic law that asks for the proposition of the mujtahid. The position of fatwa in the construction of Islamic law becomes the legal basis for an act or activity which is good in nature muamalah. The classic fatwa that was transferred (ikhtiyariah) or a choice that is not legally binding.However, associating morals with mustafti or someone who requests a fatwa. This is reinforced through the theory of acceptance of Islamic law, which is the basis of the obligation of every Muslim to approve and comply with Islamic law, the source of which is fatwa, both from philosophical, juridical, and sociological sources.
Mahurui Hatulang Kabalim Traditional Mediation (A Household Dispute Resolution in Central Katingan, Central Kalimantan) Ibnu Elmi Acmad Slamat Pelu; Ahmadi Hasan; Sadiani Sadiani; Rafik Patrajaya; Haris Fajrianor; Jefry Tarantang
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.04

Abstract

This study examined a traditional mediation of mahurui hatulang kabalim which is a local wisdom of indigenous Dayak society in Central Katingan, Central Kalimantan who has a traditional mentality and belief in resolving household disputes. Mahurui hatulang kabalim is rooted on conciliation and deliberation culture as society values transforming into the character which is manifested into mechanical solidarity. This study was an empirical legal study or so-called non-doctrinal sociological legal study. The approaches applied in this study were explanatoris approach, conceptual approach and philosophical approach. In the mediation practice of Mahurui hatulang kabalim, the mantir adat as a mediator to resolve disputes was by mangatawan masalah (knowing the problem), nyundau ije-ije (visiting respectively), ngahau ije-ije (calling respectively), Manggau jalan damai (seeking a peaceful way), manukep atei (approaching the heart). Some were successfully reconciled (sarukui haluli) and some were failed to reconcile (separate pinja). The essence of Mahurui hatulang kabalim was a traditional mediation as a repressive effort in restoring family relations as society’s traditional mentality.
Copyright on Computer Software Products in Palangka Raya City (Positive Legal Perspective and Sharia Economic Law) Fani Aditia; Ibnu Elmi AS Pelu; Laili Wahyunita; Muhammad Faqihuddin Ibnu Sabil
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i2.1682

Abstract

The widespread use and sale of pirated software products to the public in Palangka Raya City, who have the potential to commit copyright infringement, motivates this research. The use and sale of software products without permission from the creator/copyright holder is piracy and an act of copyright infringement under the Copyright Law and the MUI Fatwa. This study discusses the forms and constraints in controlling Copyright on computer software products and Islamic views on the practice of buying and selling pirated computer software products. The researcher uses a statutory and conceptual approach in this sociological, juridical research. The data collection techniques in this study used literature and field studies with descriptive-analytical methods. The practice of buying and selling computer software products is legal in Islam's view. However, suppose you practice buying and selling using illegal (pirated) computer software products. In that case, the sale and purchase are considered harmful, and the law is forbidden or prohibited in Islam. The existence of free song download sites on electronic media has the potential to infringe on Copyright. I gave authors the exclusive right to use themselves and may prohibit other people without their permission from using their work primarily for commercial purposes. Free download sites that do not have permission and do not provide royalties to classify creators as copyright infringement based on the Copyright Law and ITE Law provisions. The method used in this research is legal research, which is included in empirical research. Based on the research results, the law enforcement process has not run optimally. Public legal awareness of Copyright, which is still low, and technological advances.
Co-Authors Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Fauzi Ahmad Syaikhu Ahmadi Hasan Ahmadi Hasan Akbar, Wahyu Akhmad Supriadi Aldina Sri Wahyuni Ali Murtadho Emzaed Alias Azhar Baiq Wira Dharma Dhea Tri Marcelia Dea Fadila Ramadhani Fani Aditia Go Lisanawati Haris Fajrianor Hilyatul Asfia Jefry Tarantang Kurniawan, Rahmad Laili Wahyunita Mohammad Azam Hussain Mohd Zakhiri Md. Nor Muhammad Faqihuddin Ibnu Sabil Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Nornazira Suhairom Rafik Patrajaya Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Sadiani Sadiani Shakhzod Tokhirov Syaikhu Syaikhu Syaikhu, Ahmad Syarifuddin Syarifuddin Tri Hidayati