Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Jurnal Yustitia
I Ketut Suardita
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CATCALLING (PELECEHAN VERBAL) DI INDONESIA Livia Jayanti Putri; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul "Tinjauan Yuridis Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia" akan membahas apa itu catcalling, bagaimana aturan yang digunakan dalam penyelesaian perkara perbuatan catcalling, serta bagaimana perlindungan korban perbuatan catcalling di Indonesia. Hal ini penting untuk dibahas mengingat semakin sering catcalling muncul di masyarakat serta dasar hukum mengenai perbuatan catcalling masih belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bertujuan untuk memahami dan menganalisa aturan hukum terkait catcalling serta memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum korban perbuatan catcalling, metode penelitian normatif menjadi pilihan untuk mengkaji kekosongan norma perbuatan catcalling. Penggabungan pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 ayat (2) serta Pasal 315 dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi biasanya digunakan untuk menyelesaikan perkara perbuatan catcalling (pelecehan verbal) di Indonesia. Perlindungan korban perbuatan catcalling (pelecehan verbal) di Indonesia diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban berhak mendapat perlindungan, kebebasan memilih perlindungan, bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan, terlindungi dari pertanyaan bersifat menjerat, mendapat informasi perkembangan kasus dan putusan pengadilan, memperoleh identitas baru, mendapat ganti rugi biaya transportasi, mendapat nasehat hukum, serta biaya bantuan sementara. Selain undang-undang tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan korban catcalling di Indonesia. Kata Kunci : catcalling, pelecehan, verbal, Indonesia.
KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI JUAL-BELI ONLINE Desak Made Prilia Darmayanti; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online". Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana kebijakan kriminalisasi tindak pidana penipuan jual-beli online dalam KUHP dan UU ITE dan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli online. Jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual-beli online ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli online, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban korban serta pemberian restitusi dan kompensasi.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN Claudia Verena Maudy Sridana; I Ketut Suardita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.671 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan”.Adapun tujuan daripenulisan ini untuk mengetahui mengenai persyaratan perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach).Kesimpulan dari penelitian ini adalah,persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinandan akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NEGARA INDONESIA YOGYAKARTA Ni Kadek Anindya Anggita Sary; I Ketut Suardita; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.507 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Yogyakarta. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini akan menggambarkan konsep Good Corporate Governance, Urgensi, dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah pada BNI Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada BNI Yogyakarta adalah dalam bentuk internal control dan kewenangan internal auditor.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NEGARA INDONESIA YOGYAKARTA Ni Kadek Anindya Anggita Sary; I Ketut Suardita; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.507 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Yogyakarta. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini akan menggambarkan konsep Good Corporate Governance, Urgensi, dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah pada BNI Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada BNI Yogyakarta adalah dalam bentuk internal control dan kewenangan internal auditor.
KEDUDUKAN REKLAME DALAM JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE Niluh Putu Yorika Dewi; I Ketut Suardita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.942 KB)

Abstract

Judul dari tulisan ini adalah Kedudukan Reklame Dalam Jual Beli Barang Secara Online. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui tata cara penyelesaian yang timbul dari ketidaksesuaian penawaran barang yang diterima oleh pembeli dari perjanjian jual beli online. Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah penelilitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan tulisan yang meneliti peraturan perundang-undangan, literature dan makalah yang berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini yaitu Akibat Hukum Atas Ketidaksesuaian Dengan Barang Yang Diterima Oleh Pembeli Dalam Transaksi Online yaitu konsumen yang merasa di rugikan dapat menuntut pelaku usaha melakukan tindak wanprestasi karena mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang ia tawarkan dan perjanjikan dengan konsumen sebelumnya.
PERANAN PEMEGANG SAHAM PADA SAAT TERJADI LIKUIDASI BANK DILIHAT DARI UNDANG – UNDANG PERBANKAN Ida Bagus Suambara Manuaba; I Ketut Suardita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.789 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul Peranan Pemegang Saham Pada Saat Terjadi Likuidasi Bank Dilihat dari Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tujuan dari tulisan ini agar para pemegang saham dapat mengetahui peranannya pada saat terjadi kesulitan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ). Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode hukum Normatif. Pada saat BPR mengalami beku operasional dan/ atau kesulitan operasional maka pemegang saham dapat menambah modal usaha, mengganti dewan komisaris dan atau/ direksi bank, pemegang saham menghapuskan kredit yang macet (write off), melakukan merger dengan bank lain, dan / atau menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban bank sesuai dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS TERKAIT PENYEWAAN RUMAH KOS KURANG DARI SATU BULAN Yunizar Armani Husnan; I Ketut Suardita; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.012 KB)

Abstract

Penyewaan selama satu hari yang dilakukan oleh penyewa serta pengelola rumah kos atas dasar kesepakatan bersama. Ketentuan mengenai jumlah kamar serta jangka waktu penyewaan kurang dari satu bulan, sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran, sehingga diperlukan adanya kepastian serta efektivitas mengenai peraturan daerah tersebut. Penulisan makalah ini memiliki dua pokok permasalahan, yakni bagaimana pengaturan pengelolaan rumah kos terkait penyewaan rumah kos yang jangka waktu penyewaannya kurang dari satu bulan. Permasalahan kedua mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Badung terkait penyewaan rumah kos dengan jangka waktu kurang dari satu bulan. Jurnal ilmiah ini menggunakan metode penulisan hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pengelolaan rumah kos dengan jangka waktu kurang dari satu bulan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos belum terlaksana, mengingat ditemuinya sejumlah pelanggaran mengenai penyewaan rumah kos dengan jangka waktu kurang dari satu bulan di wilayah Kabupaten Badung. Kata Kunci: Pengelolaan, Rumah Kos, Pelaksanaan
PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI PENGADILAN NASIONAL INDONESIA Ida Bagus Gde Ajanta Luwih; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.665 KB)

Abstract

Sejumlah kasus penolakan terhadap eksekusi putusan arbitrase internasional yang telah diputuskan oleh pengadilan nasional di Indonesia menuai sejumlah kontroversi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis alasan permohonan penolakan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional dan menganalisis prosedur penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional pada pengadilan nasional Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen internasional dan nasional yang relevan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penolakan terhadap eksekusi putusan arbitrase internasional dapat dilakukan apabila terdapat alasan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Selain itu, disimpulkan pula bahwa prosedur pengajuan permohonan penolakan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENANGGULANGAN TUNGGAKAN PAJAK HOTEL I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.927 KB)

Abstract

Secara umum pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan adanya setiap tahun terjadinya tunggakan pembayaran pajak, dimana wajib pajak tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tunggakan yang terjadi mempengaruhi kepada Pendapatan asli daerah yang diterima. Dalam hal ini banyaknya hotel yang berada di Kabupaten Badung tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dikarenakan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Hotel. Sehingga permasalahan yang akan dibahas adalah upaya Pemerintah Badung dalam penanggulangan tunggakan pajak hotel serta kendala-kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu salah satu penulisan hukum berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat, dilakukan penelitian langsung kelapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan, kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara sosialisasi terhadap wajib pajak, membuat peraturan bupati tentang regulasi penagihan pajak sesuai peraturan daerah dan memberikan sanksi tegas kepada yang melakukan tunggakan. Adapun faktor kendala dari pemerintah antara lain kurang nya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan berpikiran buruk kepada petugas pajak oleh wajib pajak. Kata Kunci : Upaya pemerintah, Tunggakan, Pajak Hotel
Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A.A. Mahendra Putra Adrie S Agus Pratama Putra Anak Agung Ayu Adinda Putri Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma Anugrah Diva Apriana Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana Cokorda Dalem Dhana Cokorde Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Desak Made Prilia Darmayanti Desak Nyoman Oxsi Selina DWI SURYANTO Ermalena Rahmawati Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gede Agung Sutrisna Gede Pramana Yoga Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan Hanung Adi Nugroho I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Gede Deya Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Istri Cintya Saraswati I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Gusti Ngurah Made Ari Martana I Ketut Hari Putra Susanto I Ketut Sudiarta I Komang Arya Andika Yasa I Made Adi Sucipta Yadnya I Made Agus Artana I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Ksema Dharma Yogata I Made Pasek Pariasa I Made Sugiarta Nugraha I Nyoman Suyatna I Nyoman Yoga Ardika Udayana I Putu Adi Sentana Janantara I Putu Agus Astra Wigoena I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Martha Kresna Raditya I Wayan Parsa I Wayan Sudharta I.B. Gede Wahyu Pratama Ibrahim R Ibrahim R. Ida Ayu Iswariyati Ida Bagus Gde Ajanta Luwih Ida Bagus Suambara Manuaba Ida Bagus Uda Prayana Ida Purnama Sari Imam Susilo Kadek Dwika Tirta Kusuma Kadek Windu Ardiyawan Ketut Yunda Anastesia Komang Arya Mukti Maruti Komang Yoga Saputra Livia Jayanti Putri Luh Gede Diah Oktarini Dewi Made Ana Wirastuti Made Ananda Dwi Ervaden Made Putri Indra Prabawati Ngurah Angga Narendra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Putu Risca Yuni Arta Niluh Putu Yorika Dewi Nina Handalina Soza Nugraheny Wardana Nur Fadhilla Rachmadani Putri Aldila Putu Ari Permadi Putu Gede Adhitya Raynatha Putra Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumertha Yasa Putu Indra Dananjaya Putra Tri Harsya Wardhana Wajihatut Dzikriyah Yohanes Febriyanto Gibert Yunizar Armani Husnan