Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PPAT PERIHAL PENITIPAN SERTIPIKAT TERKAIT PROSES JUAL BELI PERALIHAN HAK ATAS TANAH Desy Natalia; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris selaku PPAT perihal penitipan sertipikat terkait proses jual beli peralihan hak atas tanah dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris selaku PPAT perihal penahanan sertifikat untuk dilakukan proses jual beli bukan suatu perbuatan melawan hukum dan mengenai akibat hukum PPJB yang telah dibuat belum berakhir jika para pihak yang terkait belum memenuhi prestasinya. This study was carried out with the aim of discussing legal protection for Notaries as well as PPAT regarding certificate deposition related to the buying and selling process of the transfer of land rights with a case study of the Bukit Tinggi District Court Decision Number: 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. The research method used is normative legal research using a statutory approach, an analytical approach, and a case approach. From the results of the study, it was explained that the Notary as PPAT regarding the detention of certificates for the sale and purchase process was not an unlawful act and regarding the legal consequences of PPJB that have been made have not ended if the parties involved have not fulfilled their achievements.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDATANGAN BLANKO KOSONG DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Muhammad Muharromi; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban notaris yang melakukan penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik dan menganalisis akibat terhadap akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan di blangko kosong. Penulisan ini merujuk putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Studi menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dalam penyalahgunaan tandatangan blangko kosong dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan perundang-undangan serta dapat diminta tanggung jawab dari perseptif administratif dan perdata, selain itu terhadap akta autentik yang dibuat berdasarkan tandantangan blangko kosong adalah batal demi hukum. The purpose of this research is to identify the responsibility of notary who misuses Blank stamp Signature in the creation of authentic deed and analyze the consequences of authentic deeds made using signatures in Blank stamps. This paper refers to Court Judgement No. 44/Pdt.G/2020/PN Plg. This study uses a normative legal method with a statute approach. The study shows that the notary's responsibility in the misuse of Blank stamp Signatures in the creation of authentic deeds is not under the law and can be held liable from an administrative and civil perceptive, in addition to authentic deeds made based on Blank stamp signatures resulting is null and void.

KEABSAHAN PELAKSANAAN LELANG MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM Shinta Oktaviani; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia dan keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media Instagram berdasarkan peraturan lelang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet yang diselenggarakan melalui sosial media Instagram belum sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia dan dapat menjadi suatu pelanggaran terhadap Peraturan dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. The purpose of this study is to examine and analyze an overview of the conduct of e-auction in Indonesia and the validity of the e-auction through social media Instagram based on Indonesia’s auction act. This study uses a juridical-normative legal research method. This study concludes that the implementation of e-auction through social media Instagram is not in accordance with the auction act in Indonesia and can be a violation of the regulations and is a form of unlawful act.

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Yang Penghadapnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN PBR) Annisa Saraswati; Henny Marlyna Marlyna; Fully Handayani
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.964 KB)

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.g/2019/PN Pbr. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa akibat hukum dari Akta Perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu ganti kerugian dalam hal biaya perkara yang timbul.Kata kunci: Akta Perjanjian, Pertanggungjawaban, Notaris

Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya) Agnefia Elisia Sahertian; Henny Marlyna; Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.978 KB)

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah Akibat hukum jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, ialah maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah, dan Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri. Ketika Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Notaris menyampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus koperasi diteruskan kepada kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak Koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997.Kata Kunci: Kelembagaan Koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi

Implementasi dan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi Hasbi Tarmum; Henny Marlyna
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Akhir-akhir ini, kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa tengah menjadi sorotan publik. Dalam sepuluh tahun terakhir rentetan kasus gagal bayar asuransi tengah membuat cemas masyarakat. Mirisnya lagi, kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar. Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Otomatis, realitas tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab, jika terbiarkan akan berprospek membuat citra publik terhadap industri asuransi runtuh. Melihat kenyataan tersebut, tentu pemerintah dalam hal ini lembaga/regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan dengan melakukan penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi Adapun implementasi lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi pada saat ini sudah berjalan nanum belum sepenuhnya efektif. Namun demikian beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai usaha perasuransian dan perlindungan terhadap konsumen menjadi modal utama untuk menjaga hubungan antar konsumen dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dan fair dalam industri keuangan Indonesia. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap perusaan asuransi dapat terus tumbuh dan berkembang. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi melalui (1) penguatan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola jasa keuangan khususnya industri asuransi. (2) Segera membentuk dan mensahkan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang saat ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search