Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Jamaludin Jamaludin; Rodliyah Rodliyah; Rina Khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini antara lain: Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terdapat adanya kendala untuk proses penegakan hukumnya, seperti hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, dan lain sebagainya. This research aims to analyze the rights of victims of rape crimes outside the criminal law and analyze legal protections for victims of rape crimes that occur in the city of Mataram. This research is a type of normative-empirical research using the Law approach, case approach, and legal sociology approach. The results of this study include: The rights of victims of rape crimes outside the criminal law are contained in Law No. 31 of 2014 as for the amendment of Law No. 13 of 2006 on The Protection of Witnesses and Victims, namely in Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1). Legal protection for victims of rape crimes that occur in mataram city starting from the stage of investigation, prosecution and trial there are still obstacles to the law enforcement process, such as the right to participate in the process of choosing and determining the form of protection against victims of rape crimes, and so on.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ramdani Abd. Hafizh; Rodliyah Rodliyah; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis terkait bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penuldalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelindungan terhadap anak lebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa sangat urgen/perlu karena ketika anak menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana bukan tidak mungkin akan ditemukan penangan yang sama dengan orang dewasa, oleh sebab itu sangat perlu dan diwajibkan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus diberikan koridor batasan aturan dan pedoman. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara anggota yang melakukan telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak anak dimana di dalam terdapat 4 prinsip yang harus ada sebagai dasar perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana narkotika. This study aims to analyze the forms of child protection for narcotics criminals in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method. Based on the results of the research conducted by the authors, it can be concluded that the protection of children, especially children who are in conflict with the law, is considered very urgent/necessary because when a child becomes a perpetrator in a criminal act, it is not impossible to find the same handler as an adult, therefore it is very important. It is necessary and obligatory for law enforcement officers who handle children's cases to be given a corridor of rules and guidelines. Moreover, Indonesia as a member country that has ratified the convention on the rights of the child in which there are 4 principles that must exist as a basis for protecting children, especially as perpetrators of narcotics crimes.

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM PENGAWASAN AKTIF DAN TERPADU Irpan Ali; Rodliyah Rodliyah; Rina khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dana bansos dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos melalui sistem pengawasan aktif dan terpadu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empirik. Hasil dari penelitian ini antara lain: Faktor penyebab tindak pidana korupsi dana bansos terdiri dari faktor intern yang berasal dari dalam diri pelaku seperti Watak atau perilaku jahat, rendahnya tingkat pendidikan dan gaya hidup konsumtif sedangkan faktor eksternal penyebab korupsi dana bansos meliputi: data tidak akurat, kurangnya sosialisasi tentang pedoman umum penyaluran bansos, kurangnya pengawasan, adanya campur tangan pemerintah daerah dan lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos dilakukan melalui pengawasan lembaga dan masyarakat secara aktif dan terpadu. Pada Pengawasan lembaga, Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BPKP dan aparat Kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos. Selain itu, upaya Pengawasan Masyarakat Secara Aktif dan Terpadu yang dimaksudkan disini adalah masyarakat melakukan pengawasan secara aktif dan berkala sesuai jadwal penerimaan bansos serta adanya kerjasama antar semua elemen bangsa seperti pemerintah, lembaga Negara, LSM dan masyarakat bersatu padu dalam mencegah tindak pidana korupsi dana bansos. This study aims to analyze the factors that cause corruption in social assistance funds and efforts to prevent corruption in social assistance funds through an active and integrated monitoring system. This research is a type of normative-empirical research. The results of this study include: Factors causing criminal acts of corruption in social assistance funds consist of internal factors originating from within the perpetrators such as bad character or behavior, low levels of education and a constructive lifestyle while external factors causing corruption in social assistance funds include: inaccurate data, lack of socialization about general guidelines for distributing social assistance, lack of supervision, local government interference and weak sanctions given to perpetrators. Efforts to prevent corruption in social assistance funds can be carried out by closing gaps or opportunities for factors that cause corruption such as character building, increasing the capacity of the parties involved in distributing social assistance funds, implementing a simple lifestyle by applying the principle of "adjusting the will or desire with abilities", making valid and accurate data on social assistance recipients based on online applications, massive socialization to the public about general guidelines for distributing social assistance and types of social assistance provided by the government, increasing active and integrated supervision with all elements of society, reducing interference by regional officials and providing Strict criminal sanctions for perpetrators of corruption in social assistance funds so that there is a deterrent effect and stop repeating corrupt behavior.

SANKSI KEBIRI : BAGAIMANA PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA ? Muhammad Rif’an; Rodliyah Rodliyah; Rina Khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi kebiri dalam sudut pandang yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan sanksi pidana kebiri kimia untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan untuk mencegah tindakan kekerasaan seksual kedepannya. Akhirnya penelitian ini menyarankan, agar pemerintah tegas dalam mengambil keputusan tentang pidana kebiri ini apalagi sekarang banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan seksual ini begitu meresahkan banyak pihak. Jika dilihat dari teori pemidanaan kebiri kimia ini bisa dilakukan yang bertujuan untuk memberikan efek jera supaya pelaku tidak melakukan lagi kekerasan seksual. This study aims to analyze the sanction of castration from a juridical point of view. This research is a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the purpose of chemical castration is to overcome the phenomenon of sexual violence against children, to provide a deterrent effect on perpetrators, and to prevent acts of sexual violence in the future. Finally, this research suggests that the government should be firm in making decisions regarding the crime of castration, especially now that there is a lot of sexual violence against children, and this sexual violence is very troubling to many parties. If viewed from the theory of chemical castration, this can be done with the aim of providing a deterrent effect so that the perpetrator does not commit sexual violence again.

Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Rodliyah Rodliyah; Lalu parman
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang: (1) bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, (2) sanksi bagi pelaku yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan undang-undang (statute approah), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu kriteria penerimaan barang biasa, volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, jaminan pasca jual palsu, tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, adanya contract change order di tengah pengerjaan, dan memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan. Potensi berada pada lingkup Badan Anggaran DPR, Pokja Pengadaan Barang/Jasa, PPK, Kantor Kas Negara, dan pengawasan. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang yang melakukan pelanggaran ter-hadap kontrak pengadaan barang/jasa adalah (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan, (2) sanksi pencairan jaminan, (3) sanksi daftar hitarn, (4) sanksi ganti kerugian; dan/atau (5) sanksi denda.

Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE BR Hidayat; Ufran Ufran; Rodliyah Rodliyah
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023431

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Legilasi Tindakan Cyber Sex Pada Forum Anonymous Chat Bot melalui media aplikasi telegram menurut Undang-Undang ITE serta penanggulangan Cyber Sex pada forum Anonymous Chat bot telegram. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan legislasi yang dapat di tempuh guna memberikan dan mengetahui tindakan pidana dalam forum Anonymous Chat bot telegram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Akan tetapi jika dicermati lagi pada delik pembuatan masih membutuhkan KHUP dalam penegakannya yang harus dipahami UU ITE tidak bisa secara lex spesialis dalam mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku Cyber Sex. Penanggulangan Cyber Sex harus dilakukan tidak hanya kebijakan penal semata oleh karena itu dalam menanggulangi Cyber Sex membutuhkan penanggulangan secara integral seperti yang terdapat dalam teori situation crime prevention dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatannya.

PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT Ufran; Rodliyah Rodliyah; Lalu Parman
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.74

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberhasilan atau efektivitas undang-undang tersebut akan ditentukan juga faktor yang cukup penting yaitu literasi kriminal. Literasi ini menjadi penting sebagai modal awal bagi anggota masyarakat untuk paham tentang kekerasan dalam rumah tangga dan harapannya bisa ikut berpartisipasi aktif memberantasnya.

PSIKOMETRI TES PADA NARAPIDANA ANAK : PERLUKAH? I Putu Diatmika; Rodliyah Rodliyah; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p06

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tujuan dari psikometri tes pada narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak, maka LPKA Kelas II Lombok Tengah melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan mengadakan psikometri tes yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara. Adapun tujuan dari penerapan psikometri tes pada narapidana pidana anak yang diantaranya adalah untuk mengetahui karakter narapidana anak, apakah anak tersebut dapat berpotensi sebagai redisivis atau tidak; Untuk menyesuaikan jenis pembinaan yang diperlukan baginya selama berada pada lembaga pemasyarakatan; dan sebagai sarana pengawasan bagi para pembina di LPKA Kelas II Lombok Tengah kepada narapidana anak yang berpotensi sebagai residivis. This study aims to analyze the purpose of the psychometric test on child prisoners at Class II LPKA in Central Lombok. The type of research used is empirical legal research. The results of this study indicate that as a form of effort to prevent recidivism or repetition of crimes committed by child convicts, Class II LPKA Central Lombok has made various efforts, one of which is by holding psychometric tests in collaboration with Mutiara Sukma Mental Hospital, Nusa Tenggara. The purpose of applying psychometric tests to child criminal prisoners is to find out the character of child prisoners, whether the child has the potential to become a redisgrapher or not; To adjust the type of coaching needed for him while in a correctional institution; and as a means of supervision for coaches at Class II LPKA Central Lombok to child prisoners who have the potential to become recidivists.

KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BARANG BUKTI Abdi Rahmansyah; Rodliyah Rodliyah; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p06

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kewenangan hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan hakim terkait barang bukti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim dapat dilihat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti dapat dilihat pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim wasmat memiliki kewenangan untuk wajib mengawasi pelaksanaan isi putusan. Bunyi putusan itu sendiri tidak hanya menyangkut terhadap putusan kepada terdakwa saja tetapi juga mengatur tentang putusan terhadap barang bukti. Oleh karenanya hakim pengawas dan pengamat memiliki kewenangan untuk mengawasi barang bukti agar dapat diperoleh kepastian hukum pelaksanaan putusan hakim sebagaimana bunyi amar putusan. This study aims to analyze the authority of the supervisory and observer judges regarding the judge's decision regarding evidence. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that the basic authority of supervisory and observer judges in the implementation of oversight of judge decisions can be seen in several provisions of laws and regulations such as in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Power, the Criminal Procedure Code (KUHAP) and SEMA No. . 7 of 1985 concerning Instructions for the Implementation of the Duties of Supervisory and Observer Judges. The authority of supervisory and observer judges in supervising decisions related to evidence can be seen in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Powers that wasmat judges have the authority to be obliged to supervise the implementation of the contents of decisions. The verdict itself does not only concern the defendant's decision but also regulates the decision on evidence. Therefore the supervisory and observer judges have the authority to supervise evidence so that legal certainty can be obtained for the implementation of the judge's decision as stated in the verdict.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search