Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSTRUKSI WAKAF SECARA FIKIH Jaenudin Jaenudin
Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i1.4303

Abstract: Endowments (waqf) in Islamic law is an importent act, done by wakif as eternal good deeds, to promote economic equality of the people. It has been carried out from the beginning of Islam, being developed up to the present time. By reviewing library materials related to waqf, it was found that waqf law has its own characteristics. Commonly, endowments are binding and should not be traded, but in Hanafi schools of thought, waqf is seen as a ghair lazim contract. Because of its unique and important position, the waqf law needs to be studied thoroughly, and should be designated as special law.Abstraks: Perwakafan dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi serta amal kebajikan yang terus berlangsung bagi wakif. Wakaf telah dilaksanakan sejak masa Nabi saw dan terus berkembang pada masa sahabat dan generasi setelahnya. Dengan penulusuran bahan pustaka yang terkait permasalahan hukum wakaf, ditemukan bahwa hukum wakaf memiliki ciri tersendiri dari hukum kebendaan (fikih muamalat). Di satu sisi, wakaf bersifat mengikat tidak boleh diperjualbelikan, tetapi pada madzhab Hanafi wakaf dipandang sebagai akad ghair lazim. Kerana kedudukannya yang unik dan penting, hukum wakaf secara fikih dikaji secara menyeluruh, bahkan dalam wakaf juga dilegilasi menjadi hukum yang khusus.

DINAMIKA PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH Jaenudin Jaenudin
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.7504

Abstract: Sociologically, the existence of Islamic banks in Indonesia had developed since the early 1990 through a long time of workshops and bureaucratic processes until Bank Muamalat Indonesia was established as the first Islamic bank in Indonesia. The existence of Bank Muamalat Indonesia, as the first Islamic bank, has a mission to present an Islamic banking institution that is free from the interest system by replacing its operational system through Islamic principles. Normatively, the profit sharing concept used to an operational system for Islamic banks in Indonesia which has been regulated in Article 1 Number 12 of the Law of Banking Number 7 of 1992, then the dual banking system in Article 9 of the Law of Banking Number 10 of 1998, and the latest. is the application of Islamic principles in the Law of Islamic Bank Number 21 of 2008 through using six patterns: first, the deposit through the wadi'ah contract; second, borrowing through qard and qardh al-hasan contracts; third, the profit sharing scheme through mudharabah and syirkah contracts; fourth, buying and selling through murabahah, salam, and istishna' contracts; fifth, the rental scheme through ijarah and ijarah muntahiya bi al-tamlik contracts; and sixth, the services through wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, and rahn contracts. The result of this study shows that the changes of Islamic banking regulations have implications to the dynamics of Islamic contract implementation in Islamic banking financial products in Indonesia.Abstrak: Secara sosiologis eksistensi bank syariah di Indonesia sudah berkembang sejak awal tahun 1990-an melalui serangkaian proses panjang lokakarya dan birokrasi sehingga berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Eksistensi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki misi untuk menghadirkan lembaga perbankan syariah yang bebas dari sistem bunga dengan mengganti sistem opersionalnya dengan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan konsep bagi hasil sebagai sistem operasional bank syariah di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12, kemudian dual banking system dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang terkahir adalah penerapan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan menggunakan enam pola: pertama, pola titipan melalui akad wadi’ah; kedua, pola pinjaman, melalui akad qard dan qardh al-hasan; ketiga, pola bagi hasil melalui akad mudharabah dan syirkah; keempat, pola jual beli melalui akad murabahah, salam, dan istishna’; kelima, pola sewa melalui akad ijarah dan ijarah muntahiya bi al-tamlik; keenam, pola jasa melalui akad wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi perbankan syariah telah berimplikasi terhadap dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia.

RASIONALISME DALAM TAFSIR AHKAM Jaenudin Jaenudin
Asy-Syari'ah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v19i2.4290

AbstractInterpretation of al-Quran is a human effort to understand the meaning and purpose of God’s words based on their ability level. Various methods of interpretation have been born along with the development of religion and science. The method used in this study is Descriptive-Analysis by describing the method of interpretation. The verses of al-Quran in the field of Law have become a particular study, called as Tafsir Ahkam. In Islamic law, this study broadly branched out into rationalist schools of fiqh (ahl al-Ra'y) and textual Hijaz schools (ahl al-hadis). But these divisions are getting thinner as law development (instibath) requires reasoning gained from qiyas and istihsan or maslahat. Therefore, the tafsir ahkam method developed with the growth of the school of fiqh, and the emergence of a rational approach in tafsir ahkam is a logical consequence of a dynamic of ijtihad fiqh method development.Keywords: Tafsir, Ahl ra’yi, Fiqh. AbstrakTafsir Al-Quran merupakan upaya manusia untuk memahami makna dan maksud firman Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Berbagai metode Tafsir telah lahir seiring dengan perkembangan ilmu agama dan sains. Ayat-ayat al-Quran di bidang Hukum telah menjadi bidang kajian tafsir tersendiri dan melahirkan tafsir ahkam. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Analisis dengan menguraikan tentang metode penafsiran. Di bidang hukum Islam telah berkembang pula mazhab fiqh yang secara garis besar terbagi atas mazhab fiqh irak yang rasionalis (ahl al-Ra’y) dan mazhab Hijaz yang tekstual (ahl al-hadis). Namun ciri tersebut semakin tipis seiring berkembang istinbath hukum yang memerlukan penalaran baik dengan qiyas, istihsan atau maslahat. Karena itu, corak tafsir ahkam berkembang dengan tumbuhnya mazhab fiqh, dan lahirnya pendekatan rasional dalam tafsir ahkam sebagai konsekuensi logis dari pertumuhan metode ijtihad fiqh yang dinamis.Kata Kunci: Tafsir, Ahl ra’yi, Fiqh.

TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM FIKIH PIDANA ISLAM J Jaenudin; Enceng Arif Faizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.10122

This article aims to answer the economic criminal sanctions in Islamic criminal jurisprudence. Islamic law has regulated criminal acts that are clear and described in the field of jinayah. However, it is necessary to specifically classify economic criminal sanctions. This research uses literature research with content analysis techniques in examining the development of economic crimes in Islamic criminal jurisprudence. The results showed that the arrangement of the fingers was clearly regulated through texts which were called hudud and outside texts which were categorized as ta'zir. This classification is based on whether there are sanctions provisions in the text. Economic crimes in fiqh jinayah are grouped: economic crimes in the hudud category, namely sariqah or robbery, and hirabah or robbery. Second, ta'zir economic crimes, namely corruption, money laundering, smuggling, counterfeiting, fraud, and environmental pollution, the sanctions are given to the level of benefit and ulil amri.

PANDANGAN ULAMA TENTANG TAQNIN AHKAM Jaenudin Jaenudin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

AbstrakHukum Islam sejak awal pembentukannya mengalami perkembangan yang terus dinamis seiring dengan perkembangan ilmu di bidang ilmu perundang-undangan modern. Pada awalnya hukum Islam dilembagakan melulalui hasil ijtihad fuqaha yang disusun dalam kitab-kita fiqh maupun para hakim pengadilan melalui putusannya. Perkemangan hukum modern dengan adanya hukum negara yang terkodifikasi menuntut adanya perubahan bentuk hukum Islam yang terlembagakan melalui institusi resmi kengaraan yang mengikat dan formal. Dalam sejarah, Khilafah Usmani, melalui Sultan Sulaiman telah mulai menyusun bentuk fiqh secara resmi yang disebut qanun, sehinggan karena itu pula Sultan Sulaiman dari Usmani dikenal sebagai Sulaiman al-Qanuni (1520-1560 M). Keberadaan Qanun Fiqh dipandang sebagai sebagai suatu kebutuhan dan adapula yang mamandang bahwa keberadaan Qanun Fiqh dapat membatasi gerak ijtihad yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam.Kata Kunci: Ijtihad, Qanun, Undang-undang.

PENERAPAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM TURKI Jaenudin Jaenudin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

AbstrakTurki adalah sebuah negara modern yang bertransformasi Daulah Utsmaniyah. Sebagai sebuah negara modern, Turki dalam penerapan hukum tidak bisa lepas dari sistem Islam, akan tetapi juga telah banyak berubah sejak mulai diterapkannya sistem sekular. Sistem sekular diterapkan di Turki seiring dengan dihapuskannya sistem khilafah tahun 1924. Sejak itu Turki berubah menjadi negara modern dengan tampilan sekular. Akan tetapi hukum Islam di Turki tidak dapat dilepaskan seiring dengan perjalanan panjang Daulah Utsamniyah yang di antaranya adalah lahirnya majalah ahkam adliyah sebagai salah satu produk hukum Turki Utsmani.

HAK PEMELIHARAAN ANAK HUBUNGANNYA DENGAN KENAKALAN REMAJA Syahrul Anwar; Fauzan Ali Rasyid; Usep Saepuloh; Jaenudin Jaenudin
VARIA HUKUM Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.5184

AbstrakUndang-Undang Dasar 1945 berkomitmen melindungi warga Negara, termasuk anak-anak, sebagaimana ditegaskan Pembukaan UUD 1945, selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh., Pasal 28 B ayat (2) Secara eksplisit tentang penyelenggaraan hak anak. Dimulai dari Deklarasi Jenewa pada tahun 1924 kemudian dicantumkan dalam Piagam PBB 1948 perlindungan anak dalam hukum Islam di kenal dengan hadanah atau pemeliharaan anak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI), Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika melalaikan kewajiban terhadap anak maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk dapat dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis isi (content analysis). Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Ibn Al-Araby menyatakan segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Amanah dalam hukum keluarga sebagai faktor utama terciptanya kesejahteraan dengan amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Penerapan dan transformasi hakikat amanah, konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perundang-undangan perlindungan anak belum terumus secara jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan anak, "keluarga" diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan sesearang usia 14-19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat yang disebabkan orang tua tidak amanah.

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Aldi Rinaldi; Muhammad Fauzan Januri; Jaenudin Jaenudin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.10854

This research is entitled a comparative study of the principles of sharia insurance according to Islamic law and Law No. 40 of 2014 concerning insurance. In its operations, in addition to complying with the legal terms of the agreement, insurance must also comply with the principles of insurance law. The purpose of these principles is to provide a framework within which all parties to a transaction will receive fair and proper treatment. This study aims to discuss the principles of insurance law in Islam and the principles of insurance in Law No. 40 of 2014 concerning insurance by conducting a comparative study which is expected to find similarities and differences. The research method used by the author is using descriptive analysis and comparative research, the data collection technique used is library research. The results of this study there are six principles of sharia insurance in Islamic law, namely; the Principle of Insurable Interest, the Principle of Utmost Good Faith, the Principle of Indemnity, the Principle of Subrogation, the Principle of Proximate Cause, and the Principle of Contribution. While the principles of sharia insurance contained in Law No. 40 of 2014 is the application of sharia principles in accordance with the DSN MUI fatwa, then regarding legal relations in insurance agreements that take provisions from KHES, and legal consequences in insurance which in case of disputes are resolved through mediation.

Buying and Selling Shares in the Capital Market (Comparative Study of Fatwa Opinions of DSN and Contemporary Fuqaha) Hulaiva Pary; Jaenudin Jaenudin; Muh. Fauzan Januri
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Department of Islamic Economics, Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol7.iss2.art2

There are many differences of opinion among the scholars in establishing a law itself. This study aims to compare the opinion of fatwa DSN with Fuqaha Kontempore in establishing the law of Buying and Selling Shares. The approach used in this writing is a normative juridical approach. The authors used a qualitative type of research. The result that the author can conclude is that the law of buying and selling shares is permissible it is also forbidden. Among them are opinions according to contemporary fuqaha, some argue that the sale and purchase of legal shares are permissible, and some are forbidden. Meanwhile, according to fatwa DSN, ensuring the transaction of buying and selling halal shares.

Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers In E-Commerce Transactions Jaenudin Jaenudin; Rasyida Rofiatun Nisa
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 1 No. 4 (2021): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

The purpose of this research is to study cyber crime in e-commerce transactions from the perspective of Islamic criminal law and how to deal with cyber crimes that harm consumers in e-commerce transactions according to the analysis of Islamic criminal law. This research is a normative legal research where laws are conceptualized as written regulations, or laws are conceptualized as rules or norms, the latter being a benchmark for human behavior, and considered appropriate to review written regulations. The results showed that cybercrime is a form of crime in the modern era. Therefore, according to the analysis of Islamic criminal law, cyber crimes can be punished by Ta'zir. For Syrians, ta'zir is a sanction based on disobedience, because it does not explicitly state the crimes contained in the Koran and Hadith.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search