Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI COKLAT SILVER QUEEN BLOCK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Dewi Amrom Musta’idah; Yumna Hasna’ Azizah; Doli Witro; Dena Ayu; Muhamad Izazi Nurjaman
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 6, No 2 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v6i2.2376

Buying and selling silver queen block chocolate is currently in great demand by consumers. However, there are several problems in buying and selling chocolate in practice, including the lack and incompatibility of information about the chocolate being sold. This study highlights consumer protection for buying and selling silver queen block products and the responsibility of business actors to buy and sell silver queen block products in the marketplace. The research, including normative juridical research, is legal research using a literature review. The study results show that consumer protection against buying and selling silver queen block chocolate is in the form of the right for consumers to know the factual information about the purchased silver queen block chocolate. Meanwhile, if the consumer feels aggrieved as a result of consuming the chocolate, the buyer receives compensation from the seller in the form of a refund and replacement of goods equivalent to or following the value of the goods returned, this regulation is following applicable law with Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. When viewed from the perspective of sharia economic law, the concept of khiyar in online buying and selling is able to provide protection for buyers when the goods ordered are not in accordance with expectations and the application of the khiyar concept in practice will create transactions that provide benefits and avoid harm.

EKSISTENSI KEDUDUKAN FATWA DSN MUI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL BISNIS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhamad Izazi Nurjaman; Dena Ayu
Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2021): Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37812/aliqtishod.v9i2.245

Penelitian ini membahas tentang eksistensi kedudukan fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kepustakaan, penelitian ini menemukan fakta bahwa kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. Ketika produk yang di ajukan oleh DPS masing-masing lembaga keuangan syariah mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN MUI. Maka produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk yang menjadi daya tarik bagi para nasabah. Apalagi sampai dilegitimasi oleh undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia. Sehingga fatwa DSN MUI tersebut mejadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, ketentuan fatwa tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan segala operasional bisnis di lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang menjalankannya, baik itu bagi LKS sebagai otoritas yang memiliki penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pemakai produk

ETIKA BISNIS EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PEREKONOMIAN DI MASA DEPAN Dena Ayu; Syahrul Anwar
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i1.10034

Islam menempatkan etika dan moral pada posisi paling utama dalam kehidupan, Etika bisnis ekonomi Islam hadir untuk menjadi solusi pengembangan diri dalam dunia bisnis dan tindakan yang sesuai dengan norma dan agama. Penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data seperti pelacakan jurnal, buku-buku, dan artikel yang membahas tentang etika bisnis ekonomi Islam. Setelah sumber-sumber data terkumpul penulis akan menganalisis kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menggali seberapa besar peluang berbisnis dengan tetap mengedepankan moral. Penelitian ini mengungkapkan Etika bisnis ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan perekonomian masa depan yaitu dengan cara terus mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi serta mengolah kemampuan diri untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang semakin maju dan berkembang, dunia bisnis bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik serta tetap mengedepankan etika dan moral.Kata Kunci: Etika, Bisnis, Ekonomi, Masa Depan.

Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang Di Lembaga Keuangan Syariah Muhamad Izazi Nurjaman; Dena Ayu; Doli Witro; Helmi Muti Sofie; Istianah Istianah
Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Perbankan Syariah FAI UMT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/almaal.v4i1.5990

Peneltian ini dilatarbelakangi dengan adanya dua fatwa DSN-MUI mengenai produk pengalihan utang yang memiliki skema alternatif akad hybrid contract yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini mengungkap analisis perbandingan fatwa DSN-MUI tentang akad pengalihan utang di LKS. Artikel ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sehingga dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Data diambil secara langsung dalam bentuk data primer berupa fatwa DSN-MUI dan data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakam dalam artikel ini adalah data kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan tiga mekanisme yaitu kondensasi data, menyajikan data dan menarik benang merah sebagai suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa perlu adanya pembaharuan Fatwa Nomor 31 Tahun 2002 dalam rangka menambah keberagaman akad yang sesuai dengan kebutuhan pelaku LKS dengan memperhatikan prinsip akad yang digunakan. Pembaharuan tersebut yaitu menambahkan akad hiwalah bi al-ujrah dan akad MMQ dalam skema alternatif akad produk pengalihan utang nasabah di LKK kepada LKS. Sehingga memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan skema akad pengalihan utang yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Klasifikasi Akad Tabarru’: Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia Dena Ayu; Arzam Arzam; Doli Witro
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol 7 No 1 (2022): Vol 7 No 1 (2022): Asy-Syar'iyyah Juni 2022
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v7i1.2278

This article discusses the classification of tabarru’ contracts and the implementation of qardh contracts on the take over in Indonesian Islamic banks. The research method used in this article was qualitative research method. Data were collected by using literature study technique. Data were collected from several sources as references such as books, articles, and other data sources. Data analysis techniques used were data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This article reveals that the tabarru’ contract is a contract that is applied with the concept of helping each other in order to achieve goodness. There are several classifications of tabarru’ contracts, namely the concept of guaranteeing money (qardh, rahn, hiwalah), guaranteeing oneself (kafalah, wakaalah, wadi’ah) and giving something (hibah, hadiah, wakaf, ZIS). This classification makes it easy to understand the concepts and implementation of the tabarru contract in life, but still prioritize the common good. The implementation of the qardh contract on the take over at Bank Syariah Indonesia provides convenience to customers who need assistance in transferring debt to conventional financial institutions. The existence of qardh facilities on the principle of helping each other remains sticking to the rules of the Sharia. Artikel ini membahas tentang klasifikasi akad tabarru’ serta implementasi akad qardh atas take over di bank syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari beberapa sumber untuk dijadikan referensi seperti buku-buku, artikel, dan sumber data yang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Artikel ini mengungkapkan bahwa akad tabarru’ merupakan akad yang diterapkan dengan konsep saling tolong menolong dalam rangka mencapai kebaikan. Ada beberapa klasifikasi akad tabarru’ yaitu konsep menjamin uang (qardh, rahn, hiwalah), menjamin diri (kafalah, wakaalah, wadi’ah) dan memberikan sesuatu (hibah, hadiah, wakaf, ZIS). Klasifikasi tersebut memberikan kemudahan untuk memahami konsep-konsep dan pengimplementasian akad tabarru’ dalam kehidupan, dengan tetap mengedepankan kemaslahatan bersama. Implementasi akad qardh atas take over di Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan terhadap nasabah yang membutuhkan bantuan terhadap pengalihan hutang terhadap lembaga keuangan konvensional. Adanya fasilitas qardh atas prinsip tolong menolong dengan tetap berpegang teguh pada aturan syariat.

KONTESTASI MARKETPLACE DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI: ANALISIS STRATEGI PROMOSI TOKOPEDIA, SHOPEE, BUKALAPAK, LAZADA, DAN BLIBLI DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Doli Witro; Muhamad Izazi Nurjaman; Dena Ayu; Camelia Sofwan Al-Rasyid
OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Fattahul Muluk Papua

Berbagai promo dan iklan yang ditawarkan marketplace berimplikasi terhadap minat masyarakat untuk belanja online. Dengan berbagai macam promo dan iklan tersebut, terlihat adanya kontestasi antar marketplace untuk menarik minat pembeli, baik Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Penelitian ini membahas tentang kontestasi antar marketplace dalam melakukan promo dan iklan dalam dunia digital pada era pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontestasi yang terjadi antara berbagai macam marketplace dalam melakukan strategi promo maupun iklan di dunia digital. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kontestasi marketplace yang sudah tersistem menjadi sebuah kontestasi yang positif dalam rangka mempertahankan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di era pandemi saat ini.

KAJIAN POLITIK MELALUI KEBIJAKAN PENGATURAN DALAM EKONOMI ISLAM SEBAGAI UNSUR FORMIL Dena Ayu; Arzam Arzam; Doli Witro
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 7, No 1 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i1.2925

Political economy is understood as a scientific discipline that discusses political and economic problems and their very complex nature related to thinking about the application of politics and economics. This article uses qualitative research methods. Data collection is done by the library research method. These data are sourced from scientific papers, authoritative books, internet websites, and those related to research topics. The data analysis technique used is a qualitative data engineering model, Miles et al., namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The study results show that the state's welfare refers to the government's active role in managing the economy. Therefore, the source of state finances is the driving force for the welfare of the state and society. In Indonesia, the government has detailed regulated how state financial resources are obtained and issued for the public benefit. Judging from the history of Islamic economic politics that has been carried out during the time of the Prophet until now, financial sources such as business, taxes, and public debt have become significant contributions to the Indonesian government in running the economy.

A Sociological Approach to Consumer Protection in E-Commerce Transactions During the Covid-19 Pandemic Dena Ayu; Mursal Mursal; Putri Jianti; Doli Witro; Rifqi Nurdiansyah
Khazanah Hukum Vol 4, No 3 (2022): Khazanah Hukum Vol 4, No 3 November (2022)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v4i3.18690

This article uses a sociological approach to discuss consumer protection in the sales system through e-commerce during the covid-19 pandemic. This study aims to provide legal certainty to consumers by highlighting consumer protection laws and the role of the government in protecting people who make transactions in e-commerce. This article is juridical-normative research. This article uses qualitative data that is a literature study. In this case, two types of data are used: primary and secondary data. Primary data includes Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. At the same time, secondary data is obtained from library sources such as books, scientific articles, theses, dissertations, research reports, internet websites, and other data sources. Miles et al. used the qualitative data analysis technique, namely data condensation, data presentation, and concluding. The analysis results show that the consumer protection law does not only apply to consumers but to everyone who transacts in it. Consumer protection is very much needed to maintain security and provide convenience for sellers and buyers in carrying out economic transactions in the covid-19 pandemic. The role of law in consumer protection following the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 provides efforts to ensure legal certainty to protect consumers.

Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah yang Setara dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Camelia Sofwan Al-Rasyid; Doli Witro; Dena Ayu
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Artikel ini membahas pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara dan relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam transaksi ekonomi harus adanya keadilan, semua akad harus didasari pada kesanggupan dari semua pihak untuk sepakat, termasuk dalam hal upah pekerja. Konsep upah yang setara menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah ketika upah antara pekerja dan pemberi kerja ditentukan dari tawar menawar antara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan mengenai upah dibahas dalam pasal 88 dan pasal 89 dan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapat upah bagi kehidupan yang layak. Penelitian ini memaparkan pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara serta bagaimana relevansinya dengan upah dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dipaparkan serta dideskripsikan menjadi suatu analisis yang relevan sehingga menjadi suatu kesimpulan dari pemaparan kedua konsep tersebut. Hasil analisis menunjukkan antara konsep upah yang setara dan upah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan keduanya sama-sama menentukan upah bagi para pekerja. Dalam konsep upah yang setara, jika upah tidak ditentukan dalam akad, maka upah yang dialokasikan adalah sepadan melalui standar upah yang sudah jelas atau upah biasanya pada pekerjaan tersebut. Masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah yang telah ada dapat disamakan dengan upah minimum yang diatur dalam pasal 88.

EKSISTENSI KEDUDUKAN FATWA DSN MUI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL BISNIS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhamad Izazi Nurjaman; Dena Ayu
Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2021): Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37812/aliqtishod.v9i2.245

Penelitian ini membahas tentang eksistensi kedudukan fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kepustakaan, penelitian ini menemukan fakta bahwa kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. Ketika produk yang di ajukan oleh DPS masing-masing lembaga keuangan syariah mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN MUI. Maka produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk yang menjadi daya tarik bagi para nasabah. Apalagi sampai dilegitimasi oleh undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia. Sehingga fatwa DSN MUI tersebut mejadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, ketentuan fatwa tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan segala operasional bisnis di lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang menjalankannya, baik itu bagi LKS sebagai otoritas yang memiliki penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pemakai produk

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search