Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah Jurnal Yuridis Pagaruyuang Law Journal Jurnal Suara Hukum REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum GUYUB: Journal of Community Engagement Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam
Ismail Marzuki
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ismail Marzuki; A Malthuf Siroj
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10444

Abstract

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji hakikat perkawinan paksa dalam berbagai paradigma, khususnya paradigma Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena praktek perkawinan paksa masih marak terjadi di masyarakat, baik atas nama tradisi maupun ajaran agama tertentu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menelusuri dan menganalisa berbagai peraturan, teori dan pandangan dari para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian ini yakni pemaksaan perkawinan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional, khususnya dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya. Sedangkan dalam perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis delik kekerasan seksual, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif Ismail Marzuki; Alvin Qudrata Assu Udi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6692.103-113

Abstract

Dalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu mempersiapkan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah yang baik, agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya aspek ekonomi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari berbagai buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BERDASARKAN PRIMBON (STUDI KASUS DI DESA KUMBANG SARI KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO) Haris Mahfud Khoirul Anam Haris; Ismail Marzuki
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v14i2.2144

Abstract

Culture is the legacy of our ancestors. Some people believe culture is something that is sacred and important to do because it has a good impact and some people also believe that custom or culture can cause bad things if it is not practiced in life. Javanese society is still thick with all its culture, one example of marriage culture. Marriage is a very sacred procession in which there are many things that must be passed, especially for Javanese people. Before carrying out marriages, Javanese people usually carry out auspicious day calculations which are often called primbon. Where this primbon is done to calculate the pros and cons of a family of couples who will marry. In this study, the researcher focused on the analysis of Islamic law and customary law on community marriage traditions based on primbon (a case study in the village Kumbang Sari, Jangkar District, Situbondo Regency). the author finds that the local community still adheres to adat, especially in matters of marriage. On this occasion, the author will reveal about the process of calculating good days and good dates (Primbon) according to the views of customary law and Islamic law. The author thinks this research is very good, considering that in this era there are not many people who preserve customs and culture, field studies in the village of Kambang sari the authors found that the majority of the people there still adhere to Javanese customs, especially regarding marriage in terms of determining auspicious days and auspicious dates. in a marriage.
Transformation and Future Challenges of Islamic Law in Indonesia A. Malthuf Siroj; Ismail Marzuki; Elkhairati Elkhairati
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 8, No 1 May (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v8i1.6618

Abstract

This study aims to investigate the transformation of Islamic law starting from pre-entry of Islam to Indonesia, entry of Islam, colonialism, and independence to current reformation in Indonesia, as well as various challenges to the formalization of Islamic law. The method used was a qualitative method with the type of library research namely by researching and reviewing legal materials that include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that relevant to the object of this research. The results show that pre-entry of Islam to Indonesia, the applicable law was adat law, then since the entry of Islam into Indonesia, Islamic law has been well accepted and implemented by the community, and even its existence has gained legitimacy from both legal experts and the Dutch government. After Indonesia's independence, especially during the Old Order era, Islamic law did not transform significantly. During the New Order after such party collapsed, Islamic law began to transform significantly. Although since the reform period, Islamic law has transformed significantly, the challenges of Islamic law are serious, both internal and external. The most dominant internal challenges among are not fully codified Islamic law, Indonesian pluralistic condition, politics of the rulers' law, misconceptions of some legal experts about Islamic law, and other. Meanwhile, external challenges include influence of transnational ideologies which give a negative stigma against Islam, the development of Western ideologies that clash with Islamic law and the human rights, and strong influence of the domination of Western law in Indonesia.
Co-Authors A. Malthuf Siroj Abdur Rohim Ahmad Zubaidi Alvin Qudrata Assu Udi Dewi Rahayu Elkhairati, Elkhairati Faridy Faridy Haris Mahfud Khoirul Anam Haris Ja’far Asy’ari Mistria Harmonis Moh. Zainuddin Sunarto Mushafi, Mushafi Rhama Wisnu Wardhana Rizki Jayuska