Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Government Strategy in Political Education as Public Participation Improvement to Reach Democracy System in Semarang City Suparno, Suparno; Karmanis, Karmanis; Sunaryo, Alexius
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 5, No 1 (2020): Democracy and Citizenship in Post 2019 Election
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3920.839 KB) | DOI: 10.15294/ipsr.v5i1.23793

Abstract

Republic of Indonesia is a democratic country which means all matters in the country must be based on the wishes of the people. Successful democracy in a country can be judged by the implementation of direct, general, free, and secret elections. The people have the right to determine their government so that people have valuable values in a democratic country. In this study, researchers formulated the government strategy in political education as an effort to increase public participation in realizing a democratic system in Semarang City. This research used a descriptive qualitative method. This research was conducted in Semarang City, Central Java. The implementation of a political education by the Semarang City government has not been maximized. Based on the results of the research, the provision of information for the implementation of public political participation, especially the young age grouphas not been running optimally. Second, the Media (political parties) as an aggregation of the public interests, must be more active in building communication systems, one of which is by gathering public aspirations in public consultation forums. Third, the implementation of political activities are in various methods, such as social activities, seminars, studies, socialization and training, and coaching, those implementations are determined according to the right conditions, scheduled and routine, but do not rule out the possibility of activities adapted to existing conditions. 
Government Strategy in Political Education as Public Participation Improvement to Reach Democracy System in Semarang City Suparno, Suparno; Karmanis, Karmanis; Sunaryo, Alexius
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 5, No 1 (2020): Democracy and Citizenship in Post 2019 Election
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v5i1.23793

Abstract

Republic of Indonesia is a democratic country which means all matters in the country must be based on the wishes of the people. Successful democracy in a country can be judged by the implementation of direct, general, free, and secret elections. The people have the right to determine their government so that people have valuable values in a democratic country. In this study, researchers formulated the government strategy in political education as an effort to increase public participation in realizing a democratic system in Semarang City. This research used a descriptive qualitative method. This research was conducted in Semarang City, Central Java. The implementation of a political education by the Semarang City government has not been maximized. Based on the results of the research, the provision of information for the implementation of public political participation, especially the young age grouphas not been running optimally. Second, the Media (political parties) as an aggregation of the public interests, must be more active in building communication systems, one of which is by gathering public aspirations in public consultation forums. Third, the implementation of political activities are in various methods, such as social activities, seminars, studies, socialization and training, and coaching, those implementations are determined according to the right conditions, scheduled and routine, but do not rule out the possibility of activities adapted to existing conditions. 
Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Billy Pradana; Alexius Sunaryo; Aris Toening W
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI 10 PROGRAM POKOK PKK Alexius Sunaryo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.593

Abstract

Sepuluh Program Pokok Pendidikan dan atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Item-itemnya sudah sangat operasional, tetapi benarkah sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, itulah yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini dilaksanakan, apa hambatan dan solusi yang sudah dikerjakan. Melalui pendekatan metodologi “Area dan stratified random sampling”, untuk memilih sample wilayah penelitian dan purposive random sampling untuk menentukan distribusi sampling sebagai responden, dan penggunaan type penelitian “discriftive research” yang lebih menggambarkan/mendiskripsikan tentang “Pelaksanaan 10 Program PKK”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara konsepsional apa yang di tuangkan dalam 10 Programan Pokok PKK, beserta definisi operasionalnya, sebenarnya dapat dilaksanakan secara baik dan benar, tetapi secara realitas sebagian besar program belum berjalan dengan tepat. Hal tersebut disebabkan jarang sekali sepuluh program pokok PKK tersebut dipahami secara profesional. Dengan demikian, saran yang menjadi syarat mutlak diperlukan adalah Menejemen Program Aksi Nyata yang dikelola secara khusus, dengan menggunakan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Profesional, karena apa yang sudah dijawab dengan selalu dilakukan oleh PKK sebagai penyelenggara, masih sangat lemah, karena Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan juga belum menguasai subtansi materi dan subtansi Sepuluh Program Pokok Pendidikan dan atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Item-itemnya sudah sangat operasional, tetapi benarkah sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, itulah yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini dilaksanakan, apa hambatan dan solusi yang sudah dikerjakan. Melalui pendekatan metodologi “Area dan stratified random sampling”, untuk memilih sample wilayah penelitian dan purposive random sampling untuk menentukan distribusi sampling sebagai responden, dan penggunaan type penelitian “discriftive research” yang lebih menggambarkan/mendiskripsikan tentang “Pelaksanaan 10 Program PKK”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara konsepsional apa yang di tuangkan dalam 10 Programan Pokok PKK, beserta definisi operasionalnya, sebenarnya dapat dilaksanakan secara baik dan benar, tetapi secara realitas sebagian besar program belum berjalan dengan tepat. Hal tersebut disebabkan jarang sekali sepuluh program pokok PKK tersebut dipahami secara profesional. Dengan demikian, saran yang menjadi syarat mutlak diperlukan adalah Menejemen Program Aksi Nyata yang dikelola secara khusus, dengan menggunakan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Profesional, karena apa yang sudah dijawab dengan selalu dilakukan oleh PKK sebagai penyelenggara, masih sangat lemah, karena Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan juga belum menguasai subtansi materi dan subtansi methodologi pemberdayaan Masyarakat karena belum pernah mendapatkan TOT secara profesional, oleh konsultan ahli pendamping program pemberdayaan masyarakat. methodologi pemberdayaan Masyarakat karena belum pernah mendapatkan TOT secara profesional, oleh konsultan ahli pendamping program pemberdayaan masyarakat.