Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hoax (Berita Bohong) di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Laely Wulandari; Lalu Parman; Lubis Lubis; Abdul Hamid
Warta Pengabdian Vol 15 No 1 (2021): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v15i1.14524

Abstract

Dalam masa-masa teretentu, frekuensi hoax semakin meningkat. Misalnya dalam masa pemilihan langsung. Baik pemilihan kepala daerah, Presiden dan wakil presiden serta pemilihan legeslatif. Hoax ini sering dilakukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Namun bukan hanya pada saat itu saja, hoax juga banyak beredar pada saat bencana yang berakibat membuat masyarakat semakin panik, atau hoax beredar tentang informasi kesehatan dan pertistiwaperistiwa kriminal hingga masyarakat menjadi resah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Hoax (berita bohong) beserta akibat hukum bagi pelaku penyebar Hoax. Metode penyuluhan yang digunakan adalah metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dewasa ini sudah sangat dekat dengan teknologi pada umumnya dan media sosial pada khusunya. Mereka mebgetahui bahwa ada dampak positif dan negative yang dibawa oleh media sosial. Namun, mereka tidak banyak yang mengetahui bahwa tidak semua berita yang disajikan adalah sebuah kebenaran. Begitu pula dengan pemahaman tentang tindakan yang bersinggungan dengan hukum pidana.
Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi Laely Wulandari; Idi Amin; Rully Ardyansah
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.68

Abstract

Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, secara hukum merupakan perjanjian yang bersifat umum dengan demikian, perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila terlibat bagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan disisi lain bagaimana dengan kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan mendapatkan penggantian klaim asuransi. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah bentuk-bentuk tindak pidana dalam bidang asuransi dan bagaimana aplikasi pemidanaan terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Tindak pidana yang ada dalam usaha perasuransian adalah: tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi yang dibagi lagi atas tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dan tindak pidana penipuan klaim asuransi. Aplikasi pemidanaan terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi adalah sistem kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan itu dilakukan terhadap pengurus korporasi tidak terhadap korporasinya. Sistem ini berbeda dengan sistem pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang hanya mengenal sistem alternatif untuk pidana pokok.
Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi di LPKA Kelas II Mataram) Abdul Hamid; Laely Wulandari
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.35

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas Pembinaan anak didik Pemasyarakatan oleh LPKA Kelas II Mataram yang saat ini berlokasi di Batukliang Lombok Tengah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh petugas LPKA dalam membina dan mendidik anak didik permasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Hukum Empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis sumber data yaitu, data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan anak didik Pemasyarakatan oleh LPKA Mataram yang kini berada di Batukliang Kabupaten Lombok Tengah cukup efektif, hal ini terlihat dari jumlah anak didik pemasyarakatan yang di bina di LPKA Batukliang dalam 3 (tiga) Tahun terakhir berjumlah 203 Orang dan yang Kembali mengulangi perbuatannya (recidivist hanya 10 Orang (17%). Sedangkan kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Petugas LPKA Batu Kliang Kabupaten Lombok Tengah adalah belum adanya tenaga psikolog yang di tugaskan secara khusus di LPKA tersebut, kurangnya tenaga pendidik, keterbatasan dana, kurangnya sarana dan prasarana serta hilangnya komunikasi anak didik tersebut setelah selesai menjalani pidananya.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lubis Lubis
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.44

Abstract

Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah merupakan salaha satu desa yang sedang giat melakukan pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Pembangunan tersebut dananya antara lain diperoleh dari Bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat. Program Bantuan dana desa ini jumlahnya cukup besar hingga rentan untuk diselewengakan. Tindakan penyelewengan penggunaan keuangan ini dalam hukum kemudian disebut sebagai tindak pidana korupsi. Unsur utama dari tindak pidana korupsi ini adalah adanya kerugian keuangan negara. Namun, ada juga kasus korupsi bantuan dana desa terjadi karena kesalahan pengelolaan keuangan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentana pencehana tindak pidana korupsi dana desa
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana