Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

The Dispute Settlement Model of Regional Head Election Perspective Theory of Legal System in Indonesia Dedi Mulyadi; Tanti Kirana Utami
International Journal of Nusantara Islam Vol 5, No 1 (2017): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v5i1.1054

Abstract

The effectiveness of law enforcement depends on three law aspects; those are the structure of law, the substance of the law, and legal culture. Law structure is about the law enforcers, law substance is about the legislative means, and law culture is about a living law adopted by society. This study defines the background of simultaneous regional head elections in Indonesia, the problems of the simultaneous regional head elections in Indonesia, and the implementation of legal system theory to solve the simultaneous regional head election problems in Indonesia. The research method used is normative juridical with the specification of descriptive analysis research. The result of the research is needed permanent law structures that cover (Election Police, Election Prosecutor, Election lawyer, and Election Jury), the law substance through the issuing of general regulations (lex general) which can integrate the Laws of Legislative, Presidential, and Regional Head Elections (lex specialist) and the legal culture of society as human behavior (including the legal culture of law enforcement officers) on the electoral law and law system that are in force at the moment.
CONCURRENT REGIONAL ELECTIONS PHENOMENON AS A POLITICAL RECRUITMENT IN INDONESIA Dedi Mulyadi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.1.843

Abstract

Concurrent regional election is a phenomenon in local democracy development in Indonesia. Many Efforts are performed to political recruitment. Yet, the implementation among expectations, aspirations and reality are frequently impaired proven by many problems in the implementation of the local democracy itself. The research applied normative juridical approach by identifying the problem in for complete background of the implementation of concurrent regional elections in Indonesia, its problems and solution. This research is expected to generate specific alternative insight through formulation of policy. It is expected to be a solution of any concurrent regional elections problems, a permanent rather than ad-hoc concept for the regional election, and a formulation of general regulation (lex generalis) on election which summarizes the present election regulation (lex specialist). These changes are internalized in continuing learning concept that can create academics, practitioners and technocrats on election. Keywords:   democracy, local democracy, political positions, regional election and political recruitment.
MUHAMMADIYAH NAZHIR ORGANIZATION Analysis of Waqf Management and Development in Cianjur Cucu Solihah; Dedi Mulyadi; Hilman Nur
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.2.702

Abstract

Throughout the history of human civilization, waqf has been able to prove its considerable contribution to religion, humanity, economy, and society. Waqf management and development brings positive impact on society if it is administered by waqf goal-oriented nazir, one of which is managed by Muhammadiyah organization. Their assets grows bigger each year by focusing on social program as their main strategy. This study employed normative juridical approach by descriptive analysis. The data source of this research is primary source from interview with the local leaders of Muhammadiyah and waqifs.Keywords: welfare, nazir, utilization
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Aris Budiono
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.989 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.1.2018.23-31

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika dan peraturan terkait dengan pemilihan kepala desa di Indonesia. Desa berperan penting sebagai tonggak demokrasi publik di akar rumput, sehingga pemilihan kepala desa merupakan wujud akar rumput dari pemberian legitimasi dari masyarakat kepada kandidat yang ditunjuk dalam jabatan publik. Terdapat beberapa aturan yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara Demokrasi dan menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Abstract This research describes the dynamics and regulations related to village head elections in Indonesia. The village plays an important role as a pillar of public democracy at the grassroots, so the election of a village head is a grassroots form of granting legitimacy from the community to candidates appointed to public office. Several rules specifically regulate village head elections. Regional Head Elections (Pilkada) and Village Head Elections (Pilkades) are carried out democratically and use an honest, fair, and transparent system so that distrust does not arise in the Election Committee, especially the Election of Village Heads (Pilkades) regulated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 112 of 2014 concerning Village Head Election.No. Keywords: Village Head Election, Simultaneous Village Head Election, Democracy, Legitimacy, Normative Law
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
JCK KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Ricky Junior
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum terbesar demokrasi di pusat, di daerah juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak kalah penting dan banyak yang ingin berkontestasi untuk menjadi Kepala Daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk menjadi Kepala Daerah menggunakan berbagai macam cara, yang terdapat suatu upaya kampanye hitam (black campaign). Dengan demikian diharapkan adanya suatu komitmen Bersama antara masyarakat, penyelenggara Pemilu, penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk terbuka dan memproses dengan adanya pengaduan atau pelaporan delicht penghinaan, pencemaran nama baik dari black campaign terhadap pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati secara umum, khususnya melalui media sosial. Ancaman pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Black campaign masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindak. Bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu.
The Dynamics of Constitutional Court Decisions on Open Proportional, Closed Proportional, And Limited Open Proportional Electoral Systems Dedi Mulyadi; Leny Megawati
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 1 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v1i2.55

Abstract

This research discusses the electoral system as a way to regulate citizen participation in electing legislative and executive members. According to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia's (MK-RI) decision on Law No. 7/2017 on Elections made on 15 June 2023, the open proportional electoral system will still be applied in 2024. Legal experts gave their opinions on open proportional, closed proportional, and limited proportional systems during the MK's decision-making process. This research uses a normative juridical method by identifying issues related to the background of the judicial review petition, alternative electoral systems, and judges' considerations of the Constitutional Court's decision on the electoral system. It is expected that the results of this research will show that the Constitutional Court's decision on the electoral system will show the advantages and disadvantages of open and closed proportional systems, which reflect the relationship between the democratic aspirations of the Indonesian people and other democratic aspirations.
PENGUKURAN INTEGRITAS HAKIM DAN PERSEPEKTIF PUBLIK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN DI WILAYAH JAWA BARAT Mulyadi, Dedi
JE (Journal of Empowerment) Vol 4, No 2 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v4i2.3521

Abstract

ABSTRAK Integritas Hakim merupakan bagian dari kualitas pelayanan pengadilan di semua tingkatan, Pelembagaan kualitas Integritas Hakim menjadi sangat penting dalam sebuah kebijakan Program Pengembangan Integritas Hakim (PPIH) yang telah dirintis sejak tahun 2016 oleh Komisi Yudisial yang dilaksanakan di daerah terpilih tertentu(Indonesia, 2022). Tujuan dilaksanakannya PPIH adalah agar menguatnya integritas hakim sehingga dapat membuat persepsi positif masyarakat terhadap Hakim dan Lembaga Peradilan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat Program Pengembangan Integritas Hakim (PPIH) menggunakan motode survey  persepsi publik atas integritas hakim dan pelayanan Lembaga Peradilan, metode survey ini melalui 1) tahapan persiapan pengadaan proposal, pengadaan quisioner dan berbagai administrasi survey, 2) tahapan pelaksanaan melalui penyebaran quisioner dan wawancana dengan hakim serta pengguna jasa peradilan, 3) tahapan penyelesaian meliputi pengolahan data, tahap analisis dan pembuatan laporan. Berbagai aktifitas survey ini di harapkan dapat mengkapitalisasi integritas hakim menjadi kepuasan atas pelayanan Lembaga Peradilan.
The Dispute Settlement Model of Regional Head Election Perspective Theory of Legal System in Indonesia Dedi Mulyadi; Tanti Kirana Utami
International Journal of Nusantara Islam Vol 5, No 1 (2017): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v5i1.1054

Abstract

The effectiveness of law enforcement depends on three law aspects; those are the structure of law, the substance of the law, and legal culture. Law structure is about the law enforcers, law substance is about the legislative means, and law culture is about a living law adopted by society. This study defines the background of simultaneous regional head elections in Indonesia, the problems of the simultaneous regional head elections in Indonesia, and the implementation of legal system theory to solve the simultaneous regional head election problems in Indonesia. The research method used is normative juridical with the specification of descriptive analysis research. The result of the research is needed permanent law structures that cover (Election Police, Election Prosecutor, Election lawyer, and Election Jury), the law substance through the issuing of general regulations (lex general) which can integrate the Laws of Legislative, Presidential, and Regional Head Elections (lex specialist) and the legal culture of society as human behavior (including the legal culture of law enforcement officers) on the electoral law and law system that are in force at the moment.