Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis Mulyana, Aji
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.54 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i2.132

Abstract

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. 
Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan Sonjaya, Tarya; Heryanto, Budi; Mulyana, Aji; Aridhayandi, M. Rendi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 5, No 2 (2020): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v5i2.162

Abstract

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan perlu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan secara nasional dan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum tersebut dalam masyarakat dan apa hambatan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan ini, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan masukan dan kritikan kepada pemangku kebijakan dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan ini. Metodenya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa hukum lingkungan secara nasional, dan hukum lingkungan internasional belum dapat berjalan secara maksimal dalam upaya penegakan hukumnya karena tidak ada sinergi yang baik dan itu dapat dilihat dari ketidakselarasan pemangku kebijakan dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Faktor hambatan dalam menjalankan upaya penegakan hukum pidana terbagi menjadi 4 (empat) faktor yang belum dapat bersinergi dengan baik dalam upaya penegakan hukum pidana di bidang lingkungan 
The Implementation of Chemical Castration Penalties towards Paedophilia Crime Perpetrators Kartono Kartono; Aji Mulyana
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no4.1683

Abstract

Sexual crime (rape) is one of the crimes that are very disturbing to the community, and its development is increasingly diverse either in the motives, nature, the form, the intensity and the modus operandi. The concerning situation is that a castration or castration law is expected to encouraging perpetrators of child sexual violence to lose their desire to repeat their crime. This research will explain how the implementation of chemical castration against sexual offenders on children (paedophilia) and how the application of castration penalties after the purpose of Indonesian crimes. The implementation of the imposition of the chemical castration sentence seems to be considered as an answer to the high public demand for severe punishment for the perpetrators. The existing rules of criminal law and child protection have never been implemented optimally. The Act of sexual assault on a child brings harmful impacts against physical and psychology to the victim, which became an obstacle for law enforcement officers to know or detect victims of sexual violence against children.
Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila Cucu Solihah
Syiar Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i1.2205

Abstract

Religian and law are two unseparated notions from Indonesia as a state and nation. In Indonesia moslems are the majority and they are obliged to follow a certain law taken from their religion and it has been considered as positive law. Therefore, the state plays strategic role to organize laws taken from religion as zakat law by issuing law Number 23 year 2011 about zakat management. Besides, Indonesian citizen is also obliged to pay the tax. In order to avoid those 2 (two) obligations then the law number 36 year 2008 about the forth change of law number 7 year 1983 about income tax. 
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
MENINGKATKAN SOFTSKILLS MAHASISWA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MENGGUNAKAN APLIKASI KAHOOT Trini Handayani; Aji Mulyana
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.136 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i2.4058

Abstract

Abstrak:  Pendidikan anti korupsi (PAK) di lingkungan kampus merupakan salah satu kurikulum yang diwajibkan pemerintah dalam perkuliahan yang telah di atur dalam Peraturan Meteri Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini tidak terlepas dari Penetapan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pengendalian; dan Peningkatan. Maka karena itu perlu strategi khusus dalam meningkatan pengetahuan kepada mahasiswa dalam perannya untuk meminimalisir perilaku korupsi di kemudian hari. Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Suryakancana pada mata kuliah PAK telah diterapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kahoot, yang mana memiliki harapan dan tujuan untuk meningkat pengetahuan PAK dengan dapat merubah sikap perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Abstract:  Anti-corruption education on campus is one of the curricula required by the government in lectures that have been regulated in Research and Technology Metrics Number 33 of 2019 concerning the obligations of Higher Education to organize Anti-Corruption Education as a course. Implementing this service is inseparable from Stipulation; Implementation; Monitoring and Evaluation; Control; and Improvement. Therefore, it is necessary to have a special strategy for increasing student knowledge to minimize corrupt behaviour in the future. Especially at the Faculty of Law, Suryakancana University, the Anti-corruption education course has implemented a learning strategy using the Kahoot application, which has hopes and goals to increase Anti-corruption education knowledge by changing behaviour according to prevailing values and norms.
Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia Eman Sulaiman; Trini Handayani; Aji Mulyana
SOEPRA Vol 7, No 2: Desember 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i2.4035

Abstract

Abstract: Technology has an important role in human life. The rapid advancement of telecommunications technology has influenced the world of medicine. One of them is the use of telemedicine in health consultations between doctors and patients. Telemedicine is a long-distance health service by health professionals using information and communication technology. Telemedicine can provide various conveniences in conducting health consultations. However, problems arise related to the implementation of this telemedicine, including problems related to the legal aspects of telemedicine. The purpose of this study was to determine the legal aspects of telemedicine in Indonesia and the liability of doctors in the event of adverse effects resulting from treatment through telemedicine consultation. The research method in this paper is normative juridical. This article describes various problems related to the implementation of telemedicine as well as legal aspects related to telemedicine services in Indonesia. Based on observations, there are no unequivocal legal regulations regarding the implementation of telemedicine in Indonesia, such as the legality of practice permits, legality of practice sites, medical records, data accuracy, medical approval, confidentiality and security of patient data. So that effort are needed from the government through the Ministry of Health to pay more attention to telemedicine problems and make clear and firm legal rules to frame the implementation of telemedicine in Indonesia. Abstrak: Teknologi memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telekomunikasi yang pesat telah mempengaruhi dunia kedokteran. Salah satunya adalah penggunaan telemedisin dalam konsultasi kesehatan antara dokter dengan pasien. Telemedisin merupakan suatu pelayanan kesehatan jarak jauh oleh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Telemedisin dapat memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan konsultasi kesehatan. Namun muncul permasalahan terkait dengan pelaksanaan telemedisin ini, diantaranya adalah masalah yang berkaitan dengan aspek hukum telemedisin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum telemedisin di Indonesia dan pertanggungjawaban dokter apabila terjadi adverse effect yang merupakan hasil dari tatalaksana melalui konsultasi telemedisin. Metode penelitian tulisan ini adalah yuridis normatif. Artikel ini menjelaskan berbagai permasalahan berkaitan dengan implementasi telemedisin serta aspek hukum yang berkaitan dengan layanan telemedisin di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, belum ada aturan hukum yang secara jelas dan tegas terkait pelaksanaan telemedisin di Indonesia, seperti legalitas izin praktik, legalitas tempat praktik, rekam medik, keakuratan data, persetujuan medis, kerahasiaan dan keamanan data pasien. Sehingga diperlukan upaya dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk lebih memberikan perhatian pada permasalahan telemedisin serta membuat aturan hukum yang jelas dan tegas untuk membingkai pelaksanaannya telemedisin di Indonesia.
Criminal Response Formulation Policy Distribution News (Hoax) through Social Media Hendral Veno; Chepi Ali Firman; Dey Ravena; Aji Mulyana
Journal La Sociale Vol. 2 No. 6 (2021): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v2i6.495

Abstract

The spread of fake news (hoax) is increasingly prevalent nowadays. Hoax is fake news that often appears on the internet and aims to spread panic and mass fear. Many irresponsible individuals carried out an activity to achieve a goal that can cause unrest, chaos, and disrupt state security. The research objective is to understand the criminal provisions in the ITE Law into conditions that follow the development of the criminal act of spreading hoaxes—knowing the policy formulation in handling the spread of fake news (hoax) through social media in Indonesia in the future. The approach method used in this research is a normative juridical approach. The types of data used in this study are secondary data and primary data. This research is classified as a kind of qualitative research. The results of this study indicate that: The provisions that follow the development of the criminal act of spreading fake news (hoax) are seen from several aspects. First, the factory itself, the second legal factor of law enforcement officers, the third is facilities and infrastructure, fourth, the community factor. In terms of this aspect, the formulation of criminal law in dealing with fake news in the future looks better and more complete, especially in the concept of the Criminal Code, which regulates things that can be convicted regarding fake news and hate speech, the form of fake news and hate speech in cyberspace. The current criminal law policy still has shortcomings, especially in terms of policy formulation.
POLICY IMPLEMENTATION OF THE LOCAL GOVERNMENT REGARDING THE PROHIBITION OF PROPERTY AND IMMORAL CONDUCT Budi Heryanto; Emaliawati Emaliawati; Aji Mulyana
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.348

Abstract

Prostitution is an activity of offering sex edgaged to people to be enjoyed in general or voluntarily in order to obtain a reward for that person's sexual satisfaction. However, prostitution activity violates the norms and values of society as seen in prostitution activities in Sukabumi Regency area which often disturbs the community. Therefore the regional government issued Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the Prohibition of Prostitution and Immoral Acts which are the result of public policies which are forms or types of legal provisions that must be implemented in society, but at the level of implementation it is still not optimal. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Regional Regulation of Sukabumi Regency in carrying out the rules prohibiting prostitution and immoral acts. The implementation of this local government policy has not regulated well because of many factors that affect its implementation, both from the regulation itself, human resources, inadequate facilities and infrastructure.
Sexual Needs Of Indonesian Prisoners In The Aim Of Punishment Perspective Chepi Ali Firman; Dey Ravena; Dwidja Priyatno; Emaliawati Emaliawati; Aji Mulyana
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 38, No. 1, (June, 2022) [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.407 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v0i0.9327

Abstract

Biological needs are primary needs for everyone. Likewise, he is an ordinary human being who has the right to biological needs, which requires more attention from the government in terms of regulations or policies that regulate the needs of a biologist.The first problem is regarding government policies related to prisoners’ sexual needs. The second one is the fulfilment of sexual needs in the perspective of the aim of punishment. This research method uses a normative juridical method, namely by analyzing the data qualitatively, meaning that the data obtained which leads to a theoretical study in the form of principles, legal doctrines and the contents of legal rules are first described systematically. This policy regarding imprisonment is still the alternative that is most often applied by law enforcers, which results in correctional institutions becoming over-capacity/overcrowded so that the sentencing process is not optimal, one of which is regarding the fulfillment of biological rights and creates a sense of lack of justice in it, in order to achieve a social policies, criminal policies, and law enforcement policies that are optimal and just, must be oriented to the aspired values. So the policy needs synergy between law enforcement officials and the community, for the sake of realizing justice.