Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Jurnal Warta Desa (JWD)
Sahnan Sahnan
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SENGKETA PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN DINAS KEHUTANAN Sahnan Sahnan; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat; Anang Husni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.328 KB) | DOI: 10.29303/ius.v4i3.427

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya sengketa  pemanfaatan tanah kawasan hutan  di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat, Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesainkan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emperis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data  yaitu dengan cara wawancara dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah secara studi dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif.  Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa: (1). Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatar belakangi oleh adanya: (a). Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan. (b). perbedaan persepsi  secara yurudis normatif. (c). budaya masyarakat. (2). Upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sahnan Sahnan; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.527 KB) | DOI: 10.12345/ius.v3i9.257

Abstract

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pembebasan jarang ditemukan ada kesepakatan langsung antara pemilik tanah (pemegang hak) dengan pemerintah atau pihak yang membutuhkan mengenai besaran ganti rugi. Penerapan prinsip keadilan seringkali dilanggar dan disimpangkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkan tanah.  Pihak pemilik tanah mempunyai pandangan bahwa besaran ganti rugi cenderung tidak memberikan nilai keadilan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan adalah: (1). Untuk mengkaji dan menganalis penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,  dan (2). Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam  penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji Asas/prinsip keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan  bahwa: Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan.
OPTIMALISASI PENGOLAAN SAMPAH SEBAGAI SUMBER DAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT DAN MANDIRI DI DESA PERINA, KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH Sahnan Sahnan
Jurnal Warta Desa (JWD) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Warta Desa (JWD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.412 KB) | DOI: 10.29303/jwd.v1i1.15

Abstract

Sampah merupakan salah satu masalah yang masih belum terealisasikan oleh masyarakat maupun pemerintah Desa di Desa Perina. Desa Perina adalah desa yang sudah berkembang, namun kurangnya sosialisasi maupun pelatihan dari pemerintah, membuat warga desa tidak tahu cara mengolah sampah. Survey kami menunjukkan desa Perina tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir dan warga desa masih membuang sampah di sungai yang membuat aliran sungai tersumbat. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pengelolaan sampah dibutuhkan untuk membuat warga desa menyadari pentingnya sanitasi desa. Survey kami menemukan banyak sampah dalam berbagai jenis yaitu sampah organic (dedaunan dan lain-lain), sampah anorganik (plastik dan lain-lain) dan sampah industry. Kata kunci : Sampah, Sosialisasi, Pengelolaan Sampah
Pengakuan Pemilik Sertifikat Secara Dibawah Tangan Atas Keberadaan Hak Orang Lain pada Sertifikatnya Arief Rahman; Sahnan Sahnan; Wiwiek Wahyuningsih
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.9 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.214

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkajimengenai akta pengakuan pemilik sertifikat hak atas tanah yang dibuat secara dibawah tangan apakah dapat atau tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemisahan sertifikat oleh pihak lain yang haknya masuk dalam sertifikat tersebut. serta mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain.Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian hokum empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. kedudukan surat pernyataan atau pengakuan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan mengenai adanya hak orang lain dalam sertifikatnya hanya sebagai alat bukti saja bahwa subyek yang namanya terdaftar didalam sertifikat tersebut mengakui adanya hak orang lain yang masuk dalam sertifikatnyadan adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain adalah meminta kepada subyek yang terdaftar namanya didalam sertifikat tersebut untuk melakukan pemisahan terhadap tanah yang menjadi haknya serta membuat akta peralihan hak atas tanah terhadap tanah yang dilakukan pemisahan tersebut untuk dijadikan dasar dalam melakukan proses balik nama.
Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia Surya Bakti; Zainal Asikin; Sahnan Sahnan
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 2, Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v3i2.1953

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem hukum indonesia serta mengetahui eksistensi penegakan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait persekongkolan tender dalam dilihat dari perspektif hukum indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Adapun hasil penelitian ini adalah Kedudukan komisi pengawas persaingan usaha, dalam sistem peradilan merupakan lembaga yang dapat memutus suatu sengketa terkait persaingan usaha yang tidak sehat, yang bersifat independent terlapas dari pengaruh-pengaruh lembaga lain dan bukan merupakan lembaga di bawah yuridiksi mahkamah agung, Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang mandiri yang bertanggung jawab terhadap presiden. Hasil putusan KPPU dalam memutus perkara juga bersifat inkrach van gewisde, selama tidak di ajukan upaya hukum keberatan ke pada pengadilan negeri (PN) setempat. Eksistensi komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaiakan masalah persaingan usaha tidak sehat khususnya persekongkolan tender, banyak sekali terjadi terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem tender atau lelang dalam pelaksanaannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan perkara terkait persekongkolan tender telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperoleh hasil yang baik.
Co-Authors Anang Husni Arief Rahman Fathoni, M. Yazid M. Yazid Fathoni Musakir Salat Surya Bakti Wiwiek Wahyuningsih Zainal Asikin