Garuda - Garba Rujukan Digital

SENGKETA PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN DINAS KEHUTANAN Sahnan Sahnan; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat; Anang Husni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat, Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesainkan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emperis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah secara studi dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa: (1). Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatar belakangi oleh adanya: (a). Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan. (b). perbedaan persepsi secara yurudis normatif. (c). budaya masyarakat. (2). Upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sahnan Sahnan; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pembebasan jarang ditemukan ada kesepakatan langsung antara pemilik tanah (pemegang hak) dengan pemerintah atau pihak yang membutuhkan mengenai besaran ganti rugi. Penerapan prinsip keadilan seringkali dilanggar dan disimpangkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkan tanah. Pihak pemilik tanah mempunyai pandangan bahwa besaran ganti rugi cenderung tidak memberikan nilai keadilan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan adalah: (1). Untuk mengkaji dan menganalis penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan (2). Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji Asas/prinsip keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan.

PERANAN FORUM KOORDINASI GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAQ) MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019: (Studi Kabupaten Lombok Barat) Agung Pratama; Musakir Salat
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan forum koordinasi GAMAQ menurut Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 dan apa saja faktor-faktor pengahambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah peranan forum koordinasi GAMAQ melibatkan peranan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendewasaan usia pernikahan dan faktor-faktor penghambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA TRADISI MERARIK SUKU SASAK : (Studi Di Kabupaten Lombok Timur) Fitria Devi Wulandari; Musakir Salat
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik adalah pemberian dispenasi nikah namun tidak semua kasus tradisi merarik diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Selong. Ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah layak atau tidak diberikan dispensasi nikah dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Selong dalam menentukan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah adalah dokumen yang tidak lengkap, ketidaktauan masyarakat terhadap hukum positif dan faktor usia yang masih jauh dari ketentuan undang-undang perkawinan.

Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur Ita Surayya; Israfil Israfil; Haeratun Haeratun; Musakir Salat
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perkawinan di bawah umur memang menarik untuk diteliti karna adanya pro dan kontra yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja fackor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampak yang ditimbulkan. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dikarenakan masyarakat tidak sadar dampak dari perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aikdewa Lombok Timur. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia perkawinan dianggap sah dicatatkan oleh Negara jika sesuai dengan Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan. adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian dan dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia masih belia. Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara suami istri dalam membangun mahligai rumah tangga.

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP ISTERI ATAS MASALAH HARTA YANG DIPERSENGKETAKAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN Sri Hariati; Musakir Salat
The Juris Vol 6 No 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.596

The purpose of this study is to find out the decision of the religious court against the wife on the issue of disputed property in a joint property lawsuit in a divorce case at the Religious Court and to analyze the decision of the religious court, a study at the Mataram Religious Court. The problems that will be discussed in this study include how the decision of the religious court against the wife over the disputed property issue in a joint property lawsuit in a divorce case at the Religious Court and what are the obstacles to the court's decision against the wife over the disputed property issue in a joint property lawsuit in a divorce case in Indonesia. Religious courts. The method used is an empirical research method. The results of this study are: Settlement of disputes over the distribution of joint property for Muslims is the authority of the Religious Courts. Legal protection efforts on joint property issues can be taken by placing marital confiscations and joint property claims. The aim is to prevent the misuse of joint property by the husband, so as not to harm the family. The obstacle that often arises in legal protection efforts taken through joint property lawsuits in divorce cases is the limited knowledge of the wife's law, so that in litigation it can affect decisions that are not as expected. In addition, the permitting of the accumulation of joint assets with a divorce lawsuit also creates many problems in the practice of the procedure (procedural law) which are contradictory and take a long time.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Masa Pandemi Di Baznas Kota Mataram Ita Surayya; Musakir Salat; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan ekonomi rakya di masa pandemic. Munculnya wabah Covid 19 mampu menghambat perekonomian masyarakat. Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi Lembaga Pengelolaan Zakat menjadi peran penting dan membantu masyarakat dalam menangani wabah Covid 19. Salah satu instansi yang menjadi instrument utama dalam penanganan ini adalah Zakat. Zakat menjadi pilihan untuk membantu masyarakat menangani yang terdanpak virus ini, bahkan MUI mengizinkan penmanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemic Covid 19. Dana Zakat dari muzakki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, yaitu sector darurat kesehatan untuk memenuhi APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberi edukasi kepada masyarakat sector darurat sosial ekonomi, untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, memberikan bantuan sembako, zakat fitrah karyawan yang di PHK atau para buruh. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu “hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainya. Pengelolaan zakat hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedangkan sedangkan kendala yang dialami BAZNAS Kota Mataram selama pengelolaan zakat yakni dan segi pengumpulan zakat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dañ masyarakat akan pentingnya berzakat dan menyetorkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.

Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah : (Studi Di Pengadilan Agama Dompu) Siti Khatija Hafsari; Sahruddin Sahruddin; Musakir Salat
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2615

This research aims to find out the factors causing unregistered marriages, the procedure for validating Isbat Nikah, and the basis for the judge's consideration in validating Isbat Nikah at the Dompu Religious Court. This research is an empirical study and data analysis used is a qualitative descriptive technique. the factors causing unregistered marriages are the difficulty of polygamy rules, unwed pregnancy and the low level of public education The procedures for validating Isbat Nikah at the Dompu Religious Court are as follows: submit an application, receive a case, examine the case in court, conclusions, and determine the judge with the judge's consideration in the application for Isbat Nikah referring to Compilation of Islamic Law Article 7 and Marriage Law Number 1 of 1974.

Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Di Desa Sesela Lombok Barat Fatahullah; Supardan Mansyur; Musakir Salat; Haeratun; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.143

Anak angkat merupakan anak yang dimasukkan dalam struktur keluarga dan menjadi bagian yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam suatu keluarga. System hukum anak angkat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh Masyarakat. Hak kewarisan anak angkatpun di pengaruhi oleh system hukum tersebut. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun tidak mengatur secara khusus tentang status dan kedudukan anak angkat, akan tetapi anak angkat dapat memperoleh warisan melalui wasiat. Sehingga potensi anak angkat untuk mendapatkan warisan yang sama dengan ahli waris yang lain dalam struktur keluarga. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam) yang membolehkan adopsi dengan syarat tidak manjadikannya sebagai atau sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat menjadi ahli waris, akan tetapi masih dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah, wasiat ataupun wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan dan hak waris anak angkat sangat tergantung pada hukum adat yang berlaku pada Masyarakat setempat. Pada Masyarakat adat di Desa Sesela Lombok Barat anak angkat disebut dengan anak “akon” yang kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga memiliki hak keperdataan yang sama kecuali dari harta “doe tengaq”. Pembagian warisan pada Masyarakat Desa Sesela juga dipengaruhi oleh hukum Islam sehingga ada ungkapan untuk bagian laki-laki dengan “sepelembah” dan bagian Perempuan dengan “sepersonan”.

Posedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak dalam Pandangan Hukum Islam Ita Surayya; Musakir Salat
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.131

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak. Dalam perkawinan tidak jarang suatu keluarga dari pasangan suami istri dan perkawinan dibawah umur akan mengalami berbagai problematika dalam rumah tangga mereka yang sulit untuk di pecahkan. Bahkan sering menimbulkan percekcokan dimana masing-masing pihak saling bersikeras pada pendirian mereka masing-masing dan diliputi oleh emosi yang tidak terkendali tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah dan bersikap dewasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak. Jadi, prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak yang ada di desa Sade yaitu melalui beberapa tahapan antara lain yang pertama Midang kemudian Menculik si Gadis setelah itu pada malam harinya mengadakan Mangan Perangkat kemudian Nyelabar lalu Akad Nikah setelah Akad Nikah maka tahapan selanjutnya Sorong Serah kemudian Nyongkolan dan yang terakhir yaitu Balas Onas Nae.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search