Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA Istiqamah Istiqamah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501

Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang semakin memudahkan transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kredit keuangan elektronik melalui perusahaan Fintech yang Peer 2 Peer (P2P) Lending telah menjadi salah satu altenatif peminjaman dana dengan cepat. Akan tetapi, perkembangan tersebut harus diiringi dengan instrument hukum yang baik agar terhindar dari resiko yang ada. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini adalah perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur dalam proses pinjaman secara online harus berdasarkan perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. Kemudian dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Adapun resiko dalam pinjaman online adalah bunga tinggi, membayar biaya layanan 3% sampai 5%, jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, limit kredit yang rendah, dan bocornya data handphone mengajukan pinjaman online.

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA Nurhildawati Nurhildawati; Marilang Marilang; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel usaha. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnyapun bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningatkan sosialisai pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.

Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods Faisal Faisal; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13012

Kebutuhan masyarakat akan pangan mendorong pertumbuhan penjualan segala produk retail. Pentingnya akan kebutuhan ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya produsen yang melakukan beberapa macam cara penjualan. Walaupun begitu tidak semua produsen dalam melakukan aktivitas perdagangannya memperhatikan hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan. Konsumen sering dirugikan karena belum ada undang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di pasar ritel tradisional dan minimnya pengetahuan produsen/pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang perlindungan konsumen serta tata cara pelaksanaan ritel tradisional yang baik. Penulis melakukan penelitian tentang Hubungan Hukum Produsen dengan Konsumen Retail Goods. Penulis menggunakan jenis penelitian penelitian library research dimana menggunakan studi literatur dan lain sebagainya untuk memperoleh data. Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer penulis dapat menyimpulkan bahwa produsen memberikan janji-janji dan informasi berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, hak dan kewajiban Produsen dengan Konsumen Retail Goods Makassar meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian yang diderita konsumen. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Sedangkan bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA BELI MOTOR BERDASARKAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA Mirna Wahyuni; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaiaan wanprestasi perjanjian sewa beli motor berlangsung dengan barang jaminan motor. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor belum diselesaikan berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu melihat masalah dari sudut pandang masyarakat. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berdasrkan asas Pacta Sunst Servanda. di PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara adalah melalui upaya Negoisasi atau menyelesaikan secara kekeluargaan, mendesak debitor melakukan pembayaran dan menitipkan barang jaminan, namun apabila langkah tersebut gagal maka dilakukanlah penarikan atas barang jaminan tersebut berupa motor itu sendiri.

Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Aulia Fajriani Kamaruddin; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14243

Validity of the terms and conditions of the transaction agreement through e-commerce conducted by minors, indicating that the e-commerce agreement shall be valid and declared born upon agreement on the object of the agreed and not regardless of what has been based on the basis of article 1320 civil code by using electronic media as a contract not materialized in writing.This concerns the subjective terms of an agreement. Article 333 civil code stating the proficient adult, whether 21 years old or married and children are not considered capable.E-commerce transactions performed by one of the minors are considered valid as long as they do not harm both parties and the parties who are under the age understand the agreement that must be fulfilled and responsible for what has been agreed and meet the element 1320 civil code. The legal consequences of an e-commerce agreement are lawful pursuant to the term of agreement 1320 of the civil criminal code for the fulfillment of subjective and objective requirements.Keyword : Agreements, Trading, Transactions, E-Commerce. Abstrak Keabsahan Syarat Sahnya Perjanjian Transaksi melalui e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, menunjukkan perjanjian e-commerce dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan mengenai objek yang diperjanjikan, dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata dengan menggunakan media elektronik sebagai kontrak yang tidak terwujud secara tertulis.Hal ini menyangkut syarat subjektif suatu perjanjian. Pasal 333 KUHPerdata yang menyatakan cakap adalah orang dewasa, baik yang berumur 21 tahun ataupun yang telah menikah, dan anak-anak dianggap belum cakap.Transaksi e-commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah umur dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah usia tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati, dan memenuhi unsur 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.Kata Kunci: Perjanjian, Jual-Beli, Transaksi, E-Commerce

Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Ainul Amaliyah; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15248

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. 2) Cara menyelesaikan perkara perdata diatur dalam Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) dan dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya. Implikasi dari hasil penelitian yaitu Agar instansi Kejaksaan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta menambah sarana dan prasaran yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa Pengacara Negara pada setiap Kejaksaan Negeri dan mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan memberikan penjelasan tentang jasa Bantuan Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata pada Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Suardi Suardi; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15407

Tanah merupakan salaah satu sumbeer daaya alem yang pentiing untuuk kelangsunngan hiidup uumat maanusia, hubuengan maanusia deengan taanah buukan haanya sekeedar teempat hiidup, tetapii lebiih darii itu taanah memberiikan sumberi daya bagi kelangsuungan hiidup umat manusiia. Seiiring meniingkatnya keebutuhan akan taanah teersebut, maka semakiin meniingkat pulah jumlah sengkeeta peertanahan yang terjadii. Deengan demiikian, kebuutuhan kepastiian huukum di biidang peertanahan adalah seebuah keniiscayaan. Salah satu upaaya peembangunan dalem keerangka peembangunan nasiional yang diiselenggarakan Pemeriintah adalah pembanguunan untuk kepentiingan umum dalem hal ini pembanguunan reel kereeta api yang ada di Kabupaten Barru. Jeniis peneliitian yang diigunakan adalah field research dengan pendekatan yang diigunakan dalam peneilitian ini adalah pendeekatan peruundang-undangan (statute approach) dan peendekatan sosiologiis (sociological approach). Peelaksanaan Pengaadaan Tanah untuk keepentingan Umum dan Peneetapan Pemberiian Ganti Rugi atas Pembanguna Rel Kereta Api di Kaabupaten Barru. Prosees peengadaan tanah untuk peembangunan rel keereta di Kecamaatan Taneete Rilau Kabupaten Barru belum sepenuhnya sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaanaan Pembaangunan Untuk Kepentiingan Umum. sengketa keperdaataannya adalah pihak yang beerhak tiidak menseepakati bentuuk dan/atau beesarnya ganti kerugiian yang diitetapkan oleh Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT.

Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Rahmiah Nur Ra; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15491

Tindak pidana korupsi merupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan table Jumlah Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015-2019 bisa kita simpulkan bahwa jumlah perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar cenderung meningkat. Selain itu banyak pegawai negeri yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum yang seharusnya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia justru terjaring kasus korupsi. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah Yaitu :bagaimanakah Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Hukum. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar belum berjalan efektif hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan dari hakim terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidakberanian aparat dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi ini menjadikan korupsi semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam upaya melaksanakan peneggakkan hukum tindak pidana korupsi dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dikota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu : 1) subtansi 2) hukum, struktur penegak hukum, 3) sarana dan prasarana, 4) budaya.

Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Rukaya Rukaya; Istiqamah Istiqamah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.17738

Pokok masalah penelitian ini terkait analisis perbandingan hukum Islam dan Hukum positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perbandingan (comperative approach) dalam hal ini yang dimaksud adalah Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir (studi kasus di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Fokus penelitian adalah analisis perbandingan hukum islam dan hukum positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir (studi kasus Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ). Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama adanya rentenir di Desa Tanammawang yang memberikan perubahan terhadap masyarakat Desa Tanammawang. Karena telah memberikan pinjaman yang berbunga dan terkhusus di dusun sarroangin yang begitu banyak masyarakat melakukan hal itu. Baik dengan menggandakan uang, melakukan perampasan barang yang diperjanjikan (jaminan) apabila telah lewat dari waktu yang ditentukan. Dan perbuatan tersebut salah satu kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah swt dilarenakan mengandung praktek riba

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search