Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA Kiki Yunita Sari; Linayati Lestari; Nurhayati Nurhayati
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v8i3.2188

Dalam rangka penertiban angkutan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa â€œPembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh Pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 42 ayat 1. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Perhubungan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani penertiban angkutan umum di Kota Batam sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu membenahi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam hal penertiban angkutan umum yang masih banyak tersebar di Kota Batam, disarankan agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku serta lebih mengedepankan sikap ramah, dan bersahabat terhadap supir angkutan umum, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara supir angkutan umum dan pihak-pihak dari Dinas Perhubungan.

PELATIHAN PEMBUATAN STUDI KELAYAKAN DAN PROPOSAL KREDIT BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus: Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2017) Nurhayati Nurhayati
MINDA BAHARU Vol 2, No 1 (2018): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Penyusunan studi kelayakan suatu usaha adalah merupakan langkah terakhir yang perlu dilakukan sebelum suatu usaha mulai dilaksanakan hingga sampai kepada keputusan bahwa gagasan usaha tersebut dapat dilaksanakan atau dibatalkan. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan formulasi sampai dengan keputusan perlu tidaknya dilakukan studi kelayakan. Penyusunan studi kelayakan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang termasuk di Indonesia masih sangat jarang dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain karena : Kondisi modal terbatas sedangkan biaya untuk menyusun studi kelayakan relatif tinggi., Kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya manfaat suatu studi kelayakan masih belum tumbuh dengan baik, Pengusaha masih beranggapan bahwa studi kelayakan hanya perlu untuk mengajukan dana kredit kepada bank saja. Aspek-aspek yang penting dan menentukan terhadap kelayakan suatu rencana usaha, adalah aspek teknis produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek manajemen, aspek keuangan dan aspek lingkungan. Hasil analisis semua aspek tersebut di atas, harus sampai kepada kesimpulan kelayakan yang menyeluruh.

PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT NELAYAN DI TANJUNG GUNDAP Ramon Zamora; Nurhayati Nurhayati
MINDA BAHARU Vol 3, No 2 (2019): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan dalam menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat nelayan di Kampung Tua Tanjung Gundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Metode pelatihan yang diberikan yaitu dalam bentuk pendampingan dan pelatihan (praktek dan teori). Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari berturut turut yaitu dari tanggal 10 Agustus sampai 11 Agustus 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Hasil kegiatan Pendampingan dan pelatihan ini diawali dengan perencanaan kegiatan dengan menggunakan analisis SWOT guna menentukan target usaha dan calon-calon usaha, kemudian pengorganisasian tim, yang bertujuan agar ada kejelasan dan tanggung jawab anggota tim antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya, Setelah perncanaan kegiatan pelatihan dan penentuan pihak yang terlibat kemudian dilanjutkan dengan mengaplikasikan perencanaan pendampingan yang telah dirancang yang diawali dengan tahap identifikasi dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan untuk menemukenali calon-calon usaha dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran peserta kegiatan yaitu melalui ketua RT dimintai daftar nama peserta yang sekiranya mau dan mampu mengikuti kegiatan tersebut secara penuh dan terlebih dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya pasca pelatihan.

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PULO GAJAH MATEE KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH 2017 Musliadi Musliadi; Nurhayati Nurhayati; Dendi Sutarto; Muhammad Solihin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3604

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan dana Desa di Pulo Gajah Matee tahun 2017. Dalam penggunaan dana desa ada beberapa masalah yang ada, yaitu program sarana prasarana pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah desa masih sangat kurang dan lemah dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa di desa Pulo Gajag Matee Aceh tahun 2017. Masalah yang dihadapi kurangnya komunikasi dalam implementasi dana desa yang dapat mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa Pulo Gajag Matee Aceh masih belum sesuai dengan harapan prioritas penggunaan dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa Pulo Gajag Matee Aceh yang bervariasi dalam mengelola anggaran desa tersebut.

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH SUMBER PRODUKSI SEA WATER REVERSE OSMOSIS DI KECAMATAN BELAKANG PADANG TAHUN 2020 Zariyanti Zariyanti; Nurhayati Nurhayati; Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i1.3077

Pada penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2020, penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan tentang kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis yang dinilai tidak sejalannya harapan dengan kenyataan.Indikator pada penelitian ini menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian di lapangan. Hasil dari data yang dikumpulkan oleh peneliti akan diolah dan digambarkan atau dijelaskan secara deskriptif pada penelitian ini.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditemukannya permasalahan yang menghambat kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2020 dilihat dari indikator efektivitas belum memenuhi kuantitas, kontiniunitas dan tarif yang terjangkau, indikator efisiensi masih terdapat kekurangan tenaga pengelola dan biaya produksi yang mahal, indikator kecukupan masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana, indikator perataan belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana, indikator responsivitas masih ada kritikan terkait tarif dan indikator ketepatan tidak sejalannya sasaran dan tujuan.

Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Nurhayati Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The purpose of transparency is to provide open financial information for the community in order to realize good governance. in order to realize the good governance in relation to the implementation of regional autonomy, it is necessary to reform the management of regional finance and state financial reform. The implementation of regional autonomy in its entirety brings logical consequences in theform of governance and development based on sound financial management.Transparency will ultimately create horizontal accountability between local governments and communities in order to create clean, effective, efficient, accountable and responsive local governance of community aspirations and interests. The facts show that in the management of local budget / finance as if still compiled with the concept of less mature / perfect, in a hurry and finally born prematurely or not well. Regulations that are born prematurely certainly contain various weaknesses and deficiencies and even lack of direction. Moreover, if born in the condition of high political temperature that is the war of interest among agencies who feel authorized to regulate it so that the level of transparency of financial management, especially at the regional level still contains a lot of uncertainty and indecision in providing guidance to the direction of local financial management policy. This has resulted in confusion among local governments in managing their finances. Keywords: analysis, regional finance and transparency Abstrak Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Kata kunci: analisis, keuangan daerah dan transaparansi

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BATAM TAHUN 2016 Nurhayati Nurhayati; Muhammad Yasir
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2502

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan pengarusutamaan gender di daerah. Untuk pelaksanaan PUG di Kota Batam, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan PUG di Kota Batam untuk mewujudkan kesejahteraan gender antara laki-laki dan perempuan salah satunya permasalahan perempuan, ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalan berbagai aspek khususnya Sosial. Solusi yang bisa diberikan dengan memberdayakan perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. implementasi program dari PUG adalah mewujudkan Batam yang responsife gender dilihat dari tolak ukur yang di gunakan penulis (Edward III): komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi, ungsur ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaran gender khususnya di kota Batam.

IMPLEMENTASI PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PEMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN (PM-PIK) DI DAERAH HINTERLAND KOTA BATAM Novia Dwi Aristi; Nurhayati Nurhayati; Muhammad Solihin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2595

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Masalah infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya infrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Permasalahan infrastruktur ini perlu di tanggulangi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan infrastruktur. Sedangkan permasalah yang ada dilapangan penyediaan infrastruktur yang dihadapi adalah belum selesainya pemerataan Pembangunan Infrastruktur fisik seperti Pembangunan jalan, pembangunan pelantar beton dan batu miring di pantai serta pembukaan akses terhadap daerah terluar atau pulau-pulau yang ada di Kecamatan Bulang. Peneliti merumuskan yaitu Bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur di Daerah Hiterland Kota Batam (Studi Penelitian Kecamatan Bulang) Tahun 2017-2018

PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN GENDER Nurhayati Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Peran PKK adalah sebagai fasilitator dalam mendukung program-program pemerintah Kota Batam sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya PKK dalam keluarga masih minim akan tetapi indikator lainnya seperti pendidikan,sikap dan sosial justru lebih berperan penting dan dominan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga di Kota Batam khususnya Kecamatan Batu Aji. Sedangkan indikator pengalaman tidak terlalu berperan penting dan signifikan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga keluarga dalam peran pemberdayaan PKK tersebut.

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA MEKKATTA, KABUPATEN MAJENE Rahmayandi Mulda; Nurhayati Nurhayati; Meri Enita Puspita Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2788

Manajemen sangat dibutuhkan dalam segala hal, utamanya dalam pengelolaan pemerintahan Desa, Desa memiliki banyak persoalan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan desa dan lain-lain, dengan adanya manajemen pemerintahan desa yang baik diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada didesa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengobservasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pengkajian dan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan dilapangan yang akan dituangkan dalam tulisan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan, hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di pedesaan, utamanya pola pikir masyarakat desa. Sumber daya alam yang melimpah dan pendanaan yang cukup tidak akan mampu mendorong masyarakat lebih sejahtera, jika sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut mengalami keterbatasan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search