Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS COVID 19 MELALUI KEARIFAN LOKAL Diah Pudjiastuti; Yuniar Rahmatiar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1919

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintahdalam pengelolaan limbah medis Covid-19 melalui kearifan local dan untuk mengetahuiupaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaanlimbah medis Covid 19 melalui kaerifan local. metode studi literatur dengan menelaahsumber-sumber referensi sebagai data sekunder tentang kearifan local dalam pengelolaanlimbah medis Covid 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa di lapanagan masih terdapatkendala dalam pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan local. Berdasarkanhal tersebut maka harus ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangkapengelolaan limbah medis COVID-19 yaitu mengakomodirnya dalam peraturan daerah danmelakukan penyuluhan, serta adanya peran subervisi dalam meningkatkan peran sertamasyarakat dalam rangka pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan lokal Kata Kunci : Limbah Medis, Covid 19, Kearifan Lokal The purpose of this study is to find out what are the government's obstacles in managingCovid-19 medical waste through local wisdom and to find out what ef orts the governmentmust make in the context of managing Covid-19 medical waste through local wisdom. method of literature study by examining reference sources as secondary data on localwisdom in the management of Covid 19 medical waste. The results show that in the fieldthere are still obstacles in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Based on this, ef orts must be made by the government in the context of managingCOVID-19 medical waste, namely accommodating it in regional regulations andconducting counseling, as well as the role of supervision in increasing communityparticipation in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Keywords: Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights

Fungsionalisasi Hukum Terhadap Tindakan Curang Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Musa Darwin Pane; Diah Pudjiastuti
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fraud merupakan tindak pidana terencana yang memiliki dampak yang sangat luas terutama tindak pidana korupsi yang terjadi di Rumah Sakit. Hal ini karena Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan. Dilihat dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terlihat bahwa jumlah kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan bahwa tidak berfungsinya hukum sebagaimana tujuan hukum yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsionalisasi hukum terhadap tindakan curang sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Rumah Sakit dihubungkan dengan asas keadilan, melalui metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Melalui penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan adanya fungsionalisasi hukum, dimana fungsionalisasi hukum haruslah diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu bersinerginya suatu sistem hukum yang didalamnya terdiri dari kebijakan formulative, kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Adapun model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rumah Sakit yaitu pengembalian kerugian sampai derajat ke 3 (tiga) sebagai alternative pemidanaan.

The Legal Aspect of New Normal and the Corruption Eradication In Indonesia Musa Darwin Pane; Diah Pudjiastuti
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates that Indonesia is the state by rule of law. Therefore, in carrying out the life of the people and of the nation, it must be in accordance with the applicable rules and regulations. The current presence and development of Covid-19 pandemic has resulted changes in political, economic, social, and cultural sectors. Paying attention to these developments, the Indonesian Government has issued various policies. The focuses of the policies are intended to manage the Covid-19 spread. The policies, among others, include social assistance programs during the Covid-19 pandemic, which has a significant potential corruption. The corruption may happen in the forms of embezzlement of aid funds, budgets transfer, incompliance of requirement assistances, etc. This study aims to determine aspects of the new normal law and the corruption eradication in Indonesia based on normative juridical research methods. The approach looks, analyzes, and interprets theoretical aspects concerning legal principles in the form of conceptions, laws and regulations, views, legal doctrines, and related legal systems. This study is of the opinion that the corruption eradication (prevention and enforcement) in Indonesia during the Covid-19 pandemic and the application of the new normal are necessary to reform criminal law. The reform can be reconstruction and reformulation of existing laws regarding sanctions applied to perpetrators of corruption to restore state finances with accountability up to the third degree, or impoverishment of corruptors.Aspek Hukum Normal Baru dan Pemberantasan Korupsi di IndonesiaAbstrakPasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya, pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan perubahan di semua sektor, baik sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait percepatan penanganan Covid-19, diantaranya yaitu adanya program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 yang jumlahnya sangat besar yang berpotensi terjadinya korupsi dalam penanganan Covid-19, misalnya penggelapan dana bantuan, anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah dalam pelaksanaannya, jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan yang diterima dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum normal baru di Indonesia dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam keadaan normal baru melalui metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Melalui penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa pemberantasan (pencegahan dan penindakan) korupsi di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 dan penerapan new normal ini, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana melalui rekonstruksi dan atau reformulasi terhadap undang-undang yang ada berkenaan dengan sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dikenakan upaya pengembalian keuangan negara dengan pertanggungjawaban sampai derajat ke-3 (tiga) atau yang dikenal dengan pemiskinan koruptor.Kata Kunci: aspek hukum normal baru, korupsi, penegakan hukumDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a3

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN POLITIK HUKUM INDONESIA Sahat Maruli Tua Situmeang; Diah Pudjiastuti
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2047

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui arah politik hukum Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya restorative justice dan untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya melindungi korban kejahatan melalui upaya restorative justice. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa arah politik hukum Indonesia yakni menuju pada arah terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, hal ini dapat terlihat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice dipandang sebagai terobosan. Adapun implementasi kebijakan hukum pidana yang mengatur penyelesaian perkara melalui restorative justice ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tersirat maupun tersurat termasuk juga terkait pengaturan diversi yang mendukung terwujudnya keadilan restoratif. Oleh karena itu, dalam menerapkan restorative justice perlu adanya pedoman pemidanaan yang jelas dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing perkaranya guna dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penting dilakukan pembaharuan hukum guna terwujudnya keadilan.ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the direction of Indonesian legal politics in an effort to provide protection for crime victims through restorative justice efforts and to determine the implementation of criminal law policies in an effort to protect crime victims through restorative justice efforts. The method used in this research is library research. Based on the results of the study, it shows that the direction of Indonesian legal politics is towards the realization of fair law enforcement, it can be seen that the settlement of criminal cases through restorative justice is seen as a breakthrough. The implementation of criminal law policies that regulate the settlement of cases through restorative justice is spread in various laws and regulations, both implicitly and explicitly, including those related to diversion arrangements that support the realization of restorative justice. Therefore, in implementing restorative justice, it is necessary to have clear sentencing guidelines by taking into account the characteristics of each case in order to achieve justice for the parties. Therefore, it is important to reform the law in order to realize justice.

Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Fernanda Oktavia Larasati; Salma Nur Khalisa; Diah Pudjiastuti
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.162

MSMEs as the most grounded business area contrasted with different areas are additionally the greatest supporters of Indonesia's monetary development. With the different commitments made by MSMEs to the public economy, the public authority ought to give legitimate security that can serve, work with and give lawful certifications to MSMEs. Aside from that, lawful assurance is additionally one of the means that can be taken to encourage Indonesian MSMEs to turn out to be more evolved. The exploration strategy utilized is a standardizing legitimate examination technique (doctrinal) with a legal methodology. This study involves auxiliary information as essential and optional lawful materials as legal guidelines and regulation books and lawful diaries. The fast development of business will keep on being in accordance with populace development. Hence, it should be upheld by legitimate lawful capacities that can implement equity and discipline in business. The presence of regulations that manage business, or business regulation, permits business entertainers to safeguard their perspectives and exercises from hurting others, including residents who might be impacted by externalities. The legitimate assurance endeavors given by the public authority in light of Law 11/2020 are contained in a few articles and sections. Legitimate security gave to MSME entertainers is as help and help administrations or lawful insurance from nearby and focal legislatures. Aside from that, MSME entertainers likewise get comfort for the acquirement of products/administrations for business exercises, special cases for the lowest pay permitted by law for miniature and little organizations, legitimate guide offices and offices for making licenses to operate.

Pembekalan Inkubasi Bisnis dalam Peningkatan SDM Berbasis Wirausaha serta Pendampingan Aspek Hukum Kewirausahaan guna Terwujudnya Masyarakat Madani dalam Perspektif Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan bagi Masyarakat Desa Balegede Cianjur Wentri Merdiani; Mulyadi Suhardi; Dadang Munandar; Diah Pudjiastuti; Banyu Saputra
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 2 (2023): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v5i2.21501

Dalam memacu gerak pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Desa Balegede merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Naringgul, kabupaten Cianjur-Jawa Barat. Desa Balegede sebagai salah satu kecamatan di Naringgul Kabupaten Cianjur tentunya merupakan wilayah yang wajib disentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia berbasis wirausaha. Hal ini karena sumber pendapatan maupun mata pencaharian masyarakat berasal dari berdagang atau menjadi petani kopi. Namun dalam hal pengembangan usaha masih dianggap kurang dikarenakan keterbatasan kemampuan pengetahuan untuk mengembangkan bisnisnya. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kajian Wanita International Women University melaksanakan tri dharma perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan pembekalan ini dirasakan sangat membantu Desa Balegede dalam mewujudkan masyarakat madani dalam perspektif terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pembekalan inkubasi bisnis yang memberikan manfaat dan berguna untuk peningkatkan mutu dan kualitas semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian tersebut, dalam upaya mencapai masyarakat sejahtera diperlukan kerjasama semua pihak dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan dan menjadi wirausaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepastian Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dinyatakan Positif Covid 19 Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Diah Pudjiastuti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan terhadap pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri dirasakan belum optimal baik dari tingkat pelayanan kesehatan maupun dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dalam melakukan penanggulangan pandemic COVID-19 melalui pemeriksaan swab antigen dan PCR gratis bagi seluruh masyarakat selain tentunya obat gratis dan juga vaksin gratis yang merupakan program yang sudah tepat, namun perlu ditingkatkan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif yang melakukan isolasi mandiri melalui pemenuhan kebutuhan medis dan non medisnya.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search