Garuda - Garba Rujukan Digital

BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM UNTUK KEBOLEHAN QASAR SALAT Yenny Sri Wahyuni; Yusrizal Bin Razali
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v9i1.4755

The traveler is one of the reasons that allows someone to pray qasar, this is the opinion that has been agreed by the scholars. They differ in opinion as to how long a traveler is allowed to pray. In this case, the Hanafi school argues that the traveler is allowed to pray continuously, unless he has lived in a place for more than 15 days, then he is considered a mukim and must complete his prayer. Meanwhile, the Syafi'i mazhab of the traveler is allowed to qasar continuously, unless he stays in a place for more than 3 days. The research question is: what is the istinbat method used by the Hanafi and Syafi'i schools in determining the time limit of the qasar's allowance for the traveler and what is the reason for the differences of opinion between these two schools of thought. The research method that the author uses is a comparative descriptive method, namely research by analyzing and comparing opinions, reasons and interpretations of the arguments used as a basis for the opinion of the school of thought. The results found are that both schools use the method of istinbat bayani. The cause of differences in opinion is due to the confusion of the dhahir in a number of hadiths and the subjectivity of the mujtahid in understanding the texts.

PERSEPSI MASYARAKAT ACEH TERHADAP NUSYUZ Agustin Hanapi; Yenny Sri Wahyuni
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v7i1.8692

Dalam sebagian masyarakat, isteri begitu patuh kepada suami bahkan ada yang berkonsultasi kepada penulis bahwa dia tidak berani menolak ajakan suami walaupun kondisinya sendiri kurang fit, belum suci dari menstruasi, atau harus menyiapkan makanan dan pakaian walaupun dia sendiri kurang sehat karena takut masuk dalam keriteria nusyuz sehingga surga menjadi haram baginya. Begitu juga dengan suami sering bersikap semena-mena terhadap isteri dan merasa wewenang yang dimilikinya bersifat absolut sehingga ia dapat menggunakan kapan saja tanpa mempertimbangkan kondisi apapun, jika isteri enggan mematuhinya maka sering disebut sebagai isteri “nusyuz” ataupun “durhaka”. Tulisan ini memaparkan tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz (Studi Kasus di Aceh Tenggara)” yang memiliki adat istiadat yang unik dan berbeda dari daerah lain di Aceh, yang begitu menikah maka seorang isteri harus rela diboyong dan tinggal di rumah suami (mertua isteri) sehingga sebagian isteri merasa harus patuh kepada suaminya secara mutlak. Hampir semua responden tidak tahu dan tidak familiar dengan istilah “nusyuz” sebagaimana istilah yang digunakan oleh Alquran. Istilah yang familiar di kalangan mereka adalah “durhaka”, namun secara umum mereka labelkan hanya kepada isteri sekiranya tidak patuh dan taat kepada suami. Kemudian secara umum, responden menganggap bahwa masalah nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, sedangkan terkait urusan domestik seperti mencuci, mengurus rumah dan anak mutlak dibebankan kepada isteri, dan isteri harus memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap suami.

KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) HELSINKI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Qonita Royani Salpina; Rusjdi Ali Muhammad; Yenny Sriwahyuni
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Abstract: The Helsinki MoU between the Indonesian Government and the Aceh Free Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) aimed to resolve the Aceh conflict peacefully. The Helsinki MoU agreement mandated to form the law on the governing of Aceh (UUPA), and this law should accommodate the contents of the agreement. The research problem was what the position of the Helsinki MoU in establishing UUPA is and whether the establishment of UUPA adhered to the technical procedures of establishing laws and regulations. The results showed that the Helsinki MoU was the forerunner in the establishment of UUPA as mandated in the Helsinki MoU agreement terms. Some terms of the agreement had been accommodated in UUPA, while some were not accommodated or not explicitly regulated in the UUPA. In theory, the considerations should include the background for the establishment of laws and regulations, and they must contain the sociological basis as one of the absolute foundations that should be present in every law. Regarding the technical procedure of the law establishment, the establishment of UUPA had met the technical procedures of the laws and regulations as stipulated in law number 10 of the Year 2004, concerning the establishment of laws and regulations. Abstrak: MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatkan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan diharapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat mengakomodir isi perjanjian tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MoU Helsinki pada pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan cikal bakal dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diamanatkan pada poin perjanjian MoU Helsinki. Sebahagian ketentuan perjanjian telah diakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA. Secara teori seharusnya dalam konsideran memuat latar belakang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, dan konsideran haruslah memuat landasan sosiologis sebagai salah satu landasan yang mutlak dan seharusnya ada dalam setiap undang-undang. Mengenai teknis pembentukan undang-undang, maka pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: MoU Helsinki, UUPA, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

COMPARATIVE LAW REPATRIATION INDONESIAN CITIZEN EX FOREIGN ISLAMIC STATE IRAQ AND SYIRIA ABOUT INDONESIA LAW AND ISLAMIC LAW Badrul Munir; Yenny Sri Wahyuni; Teuku Awis Aulia
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v12i1.12269

The issue of citizen became the hot news on sosial meda country in Indonesian. On February 1 2020, the National Counter terrorism Agency exchanged international intelligence information with countries in the Middle East and got around 600 Indonesian citizens who were former combatants of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). This polemic has become a hot topic of discussion among the government and the people of Indonesia about the fate of Indonesian citizens (WNI) whether they can be returned to their homeland or left alone in shelter camps in Syria. The formulation of the problem studied in this journal is to describe the views or opinion of Indonesian law on the concept of citizenship and explain the views of Indonesian law (law no. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism) and Islamic law (Opinions of Imam Malik and Imam Syafii) concerning the repatriation of Indonesian citizens who were former combatants of the Islamic State of Iraq and Syria to Indonesia. In this study, the authors use normative research methods by conducting library research through the process of reading, researching, and reviewing ongoing discussions with this research. The results of this study indicate that in Indonesian law, referring to Law No. 5 of 2018, they must be repatriation to Indonnesia because they are the responsibility of the state in accordance with articles 43b, 43b, and 43d. whereas in Islamic law there is caution by asking them if they want to go back and repent for their actions, if they obey they can be repatriation to Indonesia, if not they are fought. and the decision will ultimately be left to the government about their fate.

Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna) Yenny Sri Wahyuni; rama dhana
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 2 (2021): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i2.10155

Petitum merupakan tuntutan pokok dari surat permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri agar tergugat dihukum sesuai dengan Petitum yang diajukan oleh penggugat. Dalam surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat Petitum merupakan tuntutan pokok dari gugatan, yang mana tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah penelitian yaitu: Pertama, bagaimana prosedur pencabutan petitum pada perkara cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, kedua bagaimana Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang pencabutan petitum pada perkara cerai talak. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas mengenai Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada perkara putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna ini, pencabutan petitum gugatan yang berisi tentang hak asuh anak oleh pemohon, hakim mengabulkan semua permohonan pemohon secara verstek, karena sejak putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh pemohon tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara resmi dan patut kepada termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak peduli lagi tentang perkawinannya dan juga anak yang ditinggalkannya. Dengan demikian pencabutan petitum gugatan dan juga hak asuh anak jatuh kepada sang ayah atau pemohon dalam perkara cerai talak dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS. Bna dianggap sah berdasarkan pertimbangan hakim yaitu isi posita 7 dan petitum 3, karena itu permohonan tentang hal tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security) Mumtazinur Mumtazinur; Yenny Sri Wahyuni
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i1.8504

Wacana qanun hukum keluarga di Aceh yang muncul pada pertengahan tahun 2019 sedikit banyak wacana formalisasi qanun ini menyita perhatian masyarakat baik lokal maupun nasional. Kehadiran qanun hukum keluarga ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dengan argumentasi masing-masing. Tulisan ini mencoba menelaah perihal formalisasi qanun hukum keluarga dari perspektif keamanan manusia (human security) yang berfokus pada keamanan individu (Personal Security). Latar belakang yang melandasi pembentukan qanun hukum keluarga ini adalah dalam rangka upaya untuk membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Perspektif keamanan manusia (human security) melihat regulasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan personal (personal security) ditingkat lokal yang sejalan dengan agenda utama keamanan manusia. Lebih lanjut sinergitas ini sesuai dengan kerangka kerja HS yaitu adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan (From coordination to integration, Mensinergikan berbagai aktor penting seperti pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lain sebagainya (Promoting multi-stakeholder partnerships), Menemukan akar penyebab (Localisation and „leaving no one behind‟), dan tindakan pencegahan serta memperkuat ketahanan (Prevention and resilience).

Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syarâ€™iyah Lhokseumawe Edi Yuhermansyah; Yenny Sri Wahyuni; Nanda Mauliza
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

The Corona virus has changed aspects of married life. Divorce is currently booming because of the Covid 19 virus. Divorce occurs due to several factors, in general the trigger for divorce cases to increase is due to the Covid-19 pandemic. Covid-19 has had a significant impact on all aspects of life, including the divorce application that occurred at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This study aims to determine and analyze the increase in divorce requests during the Covid-19 Pandemic at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and the factors causing the divorce, as well as the judge's efforts to reduce the occurrence of divorces affected by Covid-19 at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This study uses a qualitative approach with the type of field research. While the data collected in the form of primary and secondary data, the data obtained using direct interview techniques and documentation. To make it easier to check the data, in checking the validity of the data, the researcher uses the triangulation method. From this research, the writer gets several conclusions. The results of the study found that during the Covid-19 pandemic divorce cases at the Lhokseumawe Syar'iyah Court experienced an increase, but the cause of the divorce could not be stated specifically the impact that occurred due to the Covid-19 pandemic or these causes had occurred before the pandemic. . Divorce cases during the COVID-19 pandemic were caused by several factors and the dominant factors were economic factors, there was no harmony or constant bickering resulting in domestic violence, leaving one side behind, as well as the judge's efforts to reduce divorces affected by COVID-19. 19 at the Lhokseumawe Syar'iyah Court, namely through mediation.

The Role of Witness as Evidence in Divorce Cases at the Banda Aceh Syar’iyah Court Soraya Devy; Syamsul Bahri; Selamat Ariga; Muhammad Aslam Ahmad; Mumtazinur Buchary Budiman; Yenny Sri Wahyuni
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i2.10879

This study examines the role of witnesses as evidence in a divorce case at the Banda Aceh Syari’iyah Court. This study aims to determine the legal basis of witnesses as evidence, the background of the witnesses who were submitted due to disputes or syiqaqand the position of female witnesses in divorce cases. This study uses empirical legal research or sociological law, which is a study whose object is legal phenomena using sociological theories. The legal phenomenon in question is the application of law at the Banda Aceh Syar’iyah Court, particularly regarding witness evidence in divorce cases. Data collection techniques were carried out by means of in-depth interviews with judges and literature studies related to the existence of witnesses and judges’ decisions as primary data related to witnesses as evidence. This study concludes that witnesses as evidence are based on the Qur’an and hadithand the applicable laws and regulations. Witnesses have existence as evidence used by judges as a consideration in deciding cases. In the case of a divorce caused by a dispute, the witness evidence comes from the close family background of the husband or wife. Close family who really know, see and hear the events that occur in their household. In civil procedural law for divorce cases at the Syar'iyah Court, women have the same and equal position as men in giving testimony. The testimony of close families and the sociological equality of women and men is a legal fact that must be appreciated to achieve justice for all parties.

Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Edi Yuhermansyah; Yenny Sri Wahyuni; Nanda Mauliza
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i2.1623

The Corona virus has changed aspects of married life. Divorce is currently booming because of the Covid 19 virus. Divorce occurs due to several factors, in general the trigger for divorce cases to increase is due to the Covid-19 pandemic. Covid-19 has had a significant impact on all aspects of life, including the divorce application that occurred at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This study aims to determine and analyze the increase in divorce requests during the Covid-19 Pandemic at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and the factors causing the divorce, as well as the judge's efforts to reduce the occurrence of divorces affected by Covid-19 at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This study uses a qualitative approach with the type of field research. While the data collected in the form of primary and secondary data, the data obtained using direct interview techniques and documentation. To make it easier to check the data, in checking the validity of the data, the researcher uses the triangulation method. From this research, the writer gets several conclusions. The results of the study found that during the Covid-19 pandemic divorce cases at the Lhokseumawe Syar'iyah Court experienced an increase, but the cause of the divorce could not be stated specifically the impact that occurred due to the Covid-19 pandemic or these causes had occurred before the pandemic. . Divorce cases during the COVID-19 pandemic were caused by several factors and the dominant factors were economic factors, there was no harmony or constant bickering resulting in domestic violence, leaving one side behind, as well as the judge's efforts to reduce divorces affected by COVID-19. 19 at the Lhokseumawe Syar'iyah Court, namely through mediation.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search