Mumtazinur Mumtazinur
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, BANDA ACEH

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme pada Masa Pemerintahan Presiden George W. Bush Mumtazinur, Mumtazinur
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article revisits the foreign policy of the United States of America since 9/11 under the governance of George W.Bush. It begins first by describing the linkage between international security and international terrorism, and then the influence of hawkish politics to terrorism foreign policy of the United States of America. This article stresses the stance of America in the war of terrorism with the military forces and how it affect to create security for all creatures in the world.
POTENSI DAN PETA KONFLIK PADA PILKADA ACEH TAHUN 2017 Mumtazinur - Mumtazinur
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v9i2.5320

Abstract

This article is an effort to explain the potention of conflict and the correlation to the map of conflict. It begins by a brief several cases of violence or riots that occurred before the election. this paper also describes the forms of violence that occurred during regional elections in Aceh. besides, this paper also tries to provide a solution to the conditions that occur or as a preventative measure for similar cases in the future 
Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan : Perspektif Green Thought Mumtazinur Mumtazinur
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v7i2.3255

Abstract

This article is an effort to explain the correlation between natural Resources and conflict that involved Dayak and Madura ethnic in Kalimantan. This writing begins by a brief description of ethnicity and conflict and also a glance of natural Resources. This article also describing conflict of ethnic about forest issue in Kalimantan through Green Thought. This perspective discern the logical correlation between living Environment and conflict emergence.
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUASIAAN DAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus: Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia Mumtazinur Mumtazinur
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i2.4218

Abstract

 The article is an effort to explain violations of humanitarian law that occurred during the war in Yugolavia. It begins by a brief description of  international Humanitarian Law. This articles also describing he form of violations of Geneva conventions and forms of punishment against violators of humanitarian law. Besides, it also explain the form of punishment given by international criminal courts. 
PERAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMULIHAN PERDAMAIAN DI BURUNDI MELALUI PENERAPAN RESOLUSI 1325 DEWAN KEAMANAN PBB Mumtazinur Mumtazinur
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v3i1.1951

Abstract

Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana peran perempuan dalam proses pemulihan perdamaian di Burundi melalui penerapan resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB. Peran perempuan menjadi objek dalam tulisan ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi perempuan Burundi pada proses pemulihan perdamaian paska perang saudara dengan menggunakan metode deskriptif. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa eksistensi dan kontribusi perempuan Burundi begitu penting pada proses pemulihan paska konflik dengan penerapan resolusi 1325 sesuai dengan amanat Dewan keamanan PBB.
Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Fawwaz Fawwaz; Mumtazinur Mumtazinur
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v6i2.11534

Abstract

The shelter for Rohingya refugees who were declared officially as refugees was initially rejected by the Lhokseumawe City Government, but pressure from the community made the Government finally accept the arrival of Rohingya refugees, this acceptance demanded the Lhokseumawe City Government to implement Presidential Regulation No. The formulation of the problem is first, how the form of handling given to Rohingya refugees in Lhokseumawe is reviewed according to Presidential Decree No. 125 of 2016. Second, how is the form of handling Rohingya refugees in Lhokseumawe reviewed according to fiqh siyasah. This study uses an empirical normative legal approach, using field research and library research, namely examining written law as well as facts in the field using descriptive analytical patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by drawing conclusions. From the results of the study, it was found that the handling of refugees has been carried out by the Lhokseumawe City Government, namely in the form of rescue, security, shelter, and health checks for refugees, and if viewed from the fiqh siyasah their rights have also been fulfilled, especially the right to protect life, safeguard property. , worship, and a decent place to live. So it can be concluded that the handling of Rohingya refugees is in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2016 and fiqh siyasa through the fulfillment of the rights of refugees by saving lives and providing shelter for Rohingya refugees.
Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security) Mumtazinur Mumtazinur; Yenny Sri Wahyuni
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i1.8504

Abstract

Wacana qanun hukum keluarga di Aceh yang muncul pada pertengahan tahun 2019 sedikit banyak wacana formalisasi qanun ini menyita perhatian masyarakat baik lokal maupun nasional. Kehadiran qanun hukum keluarga ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dengan argumentasi masing-masing. Tulisan ini mencoba menelaah perihal formalisasi qanun hukum keluarga dari perspektif keamanan manusia (human security) yang berfokus pada keamanan individu (Personal Security). Latar belakang  yang melandasi pembentukan qanun hukum keluarga ini adalah dalam rangka upaya untuk membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal  Al-Syakhshiyah) yang mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Perspektif keamanan manusia (human security) melihat regulasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan personal (personal security) ditingkat lokal yang sejalan dengan agenda utama keamanan manusia. Lebih lanjut sinergitas ini sesuai dengan kerangka kerja HS yaitu adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan (From coordination to integration, Mensinergikan berbagai aktor penting seperti pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lain sebagainya (Promoting multi-stakeholder partnerships), Menemukan akar penyebab (Localisation and „leaving no one behind‟), dan tindakan pencegahan serta memperkuat ketahanan (Prevention and resilience).
Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna) Mumtazinur Mumtazinur; Elvina Amanda
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7667

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam aturan perundang-undangan telah diatur bahwa anggota TNI yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya. Namun dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, majelis hakim Mahkmah Syar’iyah Banda Aceh telah memutus perkara dan menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI terhadap istrinya, yang mana dalam bukti-bukti surat yang terlampir tidak ada surat izin cerai dari atasan tergugat sebagai anggota TNI. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan izin cerai dari atasan, serta bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menganalisis data melalui metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan yang paling mendasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian, dilihat dari segi hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqh tidak dijelaskan mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, maka perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya dibenarkan dengan beberapa pertimbangan dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan Mumtazinur Mumtazinur
Media Syari'ah Vol 22, No 1 (2020)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v22i1.6825

Abstract

Abstrak : Tulisan  ini beranjak dari krisis kemanusiaan yang melanda Rakhine Myanmar yang berimbas pada munculnya arus pengungsi eksternal menuju berbagai negara termasuk Indonesia. Bantuan Kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh menjadi penting mengingat banyak negara yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya ini.  Selain itu tulisan ini mencoba mengulas bantuan kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingya serta korelasinya bagi upaya diplomasi kemanusiaan (Humanitarian Diplomacy) Pemerintah Indonesia. tulisan ini juga memaparkan latar belakang bantuan kemanusiaan yang diberikan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya serta bentuk-bentuk bantuan yang diberikan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Peran masyarakat aceh yang dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus menegaskan posisi kepemimpinan Indonesia ditingkat kawasan dan global sebagai pendukung perdamaian dunia. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai peace supporter yang siap menyokong kebijakan politik luar negeri Indonesia dan yang mengedepankan diplomasi kemanusiaan sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia.Abstract : This paper begins from the humanitarian crisis that struck Rakhine Myanmar which impacted on the emergence of external refugee flows to various countries including Indonesia. Humanitarian assistance provided by the people of Aceh becomes important considering that many countries reject the presence of these Rohingya refugees. In addition, this paper attempts to review Aceh's humanitarian assistance to Rohingya refugees and their correlation to the Indonesian Government's humanitarian diplomacy. This paper also describes the background of humanitarian assistance provided by the Acehnese people to Rohingya refugees and the forms of assistance provided. Humanitarian assistance provided by the people of Aceh to Rohingya refugees also influenced the Indonesian government's humanitarian diplomacy efforts. The role of the Acehnese community which in this context can be said is one of a humanitarian actor that also strengthens and emphasizes Indonesia's leadership position at the regional and global level as a supporter of world peace. So that the people of Aceh indirectly in the position  as peace supporters who are ready to support Indonesia's foreign policy and who promote humanitarian diplomacy as a strategical step to create peace for entire world.
Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak Dan PNS di RSUD Gayo Lues Juni Sakinah; Agustin Hanafi; Mumtazinur Mumtazinur
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.487 KB) | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v1i1.1399

Abstract