Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSOTISME ARSITEKTUR BANGUNAN BELANDA DAN ARSITEKTUR BANGUNAN JAWA TERHADAP PENERAPAN TEKNIK TIMELAPSE VIDEO (TINJAUAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA SURAKARTA) Rudy Wicaksono Herlambang; Diana Lukitasari; IGN Tri Marutama; Galih Pranata
JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Cultural Studies) Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um037v4i22019p56-65

Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk daya tarik antara bangunan cagar budaya peninggalan Belanda dengan bangunan Jawa di Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi eksotisme yang dihadirkan melalui dua bentuk bangunan yang berbeda, yakni bangunan Belanda dan bangunan Jawa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi branding melalui video timelapse memberikan daya tarik tersendiri sebagai media kebaharuan dalam dunia promosi era digital. Pada bangunan Belanda Surakarta seperti halnya Benteng Vastenburg, menyimpan sisi elegan dan kekokohan pada bangunan, sedangkan pada arsitektur bangunan Jawa pada bangunan Keraton Surakarta terdapat unsur falsafah sebagai simbol pusat peradaban Jawa di Surakarta.

PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA Alif Oksaryan Mulyana; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67459

Abstract: The application of the concursus is not an easy thing because one formulation and the other Concursus formulations have similarities, so in its application, it is necessary to be careful and thorough with judges in deciding and applying which concursus rules will be used, therefore This article purpose of examining and answering the problem of how to apply the provisions of Article 64 of the Criminal Code regarding continuing actions in criminal case decisions. This legal research is prescriptive normative legal research. The approach used is statutory. The data collection technique used is a literature study. The data analysis technique uses the syllogism method with a deductive mindset. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that in continuing actions there is a "relationship in such a way" between every action that is carried out, which between one action and another must be linked and considered as one act only, and for these actions only arise. For one, this element is an essential element of Article 64 of the Criminal Code, this is what distinguishes it from other Concursus, especially from the Realist Concursus which is almost similar to continuing cctions yet these elements.Keywords: Application; Action continues; Criminal Case Judgment ABSTRAK: Penerpan concursus bukanlah suatu hal yang mudah karena antar satu rumusan dengan rumusan Concursus yang lainnya mempunyai kemiripan maka dalam penerpannya diperlukan kehati- hatian dan ketelitian Hakim dalam memutuskan dan menerapkan aturan concursus mana yang nantikanya akan digunakann oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana. penelitian hukum ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan dari aturan perbuatan berlanjut saat terdapat suatu unsur atau sayarat “hubungan sedemikian rupa” antara setiap perbuatan yang dilakukan, kemudian diantara satu perbuatan dengan perbuatan lain harus dikaitkan dan dianggap sebagai satu perbuatan saja, serta atas perbuatan- perbuatan tersebut timbul hanya dari satu kehendak saja, dimana unsur tersebut merupakan unsur yang paling esensial dari Pasal 64 KUHP hal inilah yang membedakan dengan Concursus yang lain khususnya dengan Concursus Realis yang hampir serupa dengan Perbuatan Berlanjut.Kata Kunci: Penerapan; Perbuatan berlanjut; Putusan Perkara Pidana

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU CATCALLING DI SOSIAL MEDIA Alriansyah Sakhi Fauzan; Winarno Budyatmodjo; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67454

This study examines the perspective of criminal law related to the problem of verbal sexual harassment or catcalling, with advances in information and communication technology, crime has now progressed rapidly, not to mention the crime of verbal sexual harassment or catcalling which is carried out on social media, perpetrators of harassment This verbal sexual activity uses social media to carry out its actions, by way of comments or uploading content that contains elements of catcalling, currently catcalling is still considered only a joke, the act of catcalling has violated the norms of decency and morality. In this journal the author discusses how to apply criminal law regarding verbal sexual harassment or catcalling behavior and discusses how the perpetrators of catcalling behavior can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable law in Indonesia. Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this paper, the author uses normative research methods and analyzed using syllogistic analysis techniques with deductive thinking patterns.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI DAN PENGGUNA JASA DALAM PROSTITUSI ONLINE ANAK Laila Nur Fafirani; Diana Lukitasari
RECIDIVE Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67450

Abstract: This article aims to analyze the criminal liability of pimps and service users in child online prostitution in the perspective of the laws and regulations in force in Indonesia and the legal protection of children as victims of online prostitution. This research is a prescriptive normative legal research, in which this normative legal research uses a statutory approach and a case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by means of library research, as well as the method of analyzing legal materials using qualitative legal materials analysis methods. Data obtained from primary data and secondary data. The results of the study indicate that there is no law that regulates in detail about online prostitution, especially child online prostitution. The Criminal Code only regulates the punishment of pimps, not with service users and the Criminal Code cannot tackle online prostitution. However, there are several laws and regulations outside the Criminal Code that can be used as a legal umbrella for the criminal liability of pimps and sex service users in the crime of child online prostitution, which is found in Law no. 35 of 2014, Law no. 44 of 2008, Law no. 19 of 2016 jo. Law No. 11 of 2008, Law no. 21 of 2007 and several regional regulations that regulate the same thing. Regarding the legal protection of children as victims of online prostitution, it is divided into 2 (two), namely preventive and repressive legal protection.Keywords: criminal liability; pimping; child online prostitution. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum pada anak selaku korban prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang mana penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), serta metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif. Data diperoleh dari dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang prostitusi online, terlebih prostitusi online anak. KUHP hanya mengatur pemidanaan pada mucikari, tidak dengan pengguna jasa serta KUHP tidak dapat menanggulangi tindak pidana prostitusi online. Namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dijadikan sebagai payung hukum pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa seks dalam tindak pidana prostitusi online anak, yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur hal yang serupa. Terkait perlindungan hukum anak selaku korban prostitusi online dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; mucikari; prostitusi online anak.

Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Alvina Khusnul Khotimah; Winarno Budyatmojo; Diana Lukitasari
RECIDIVE Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67461

ABSTRACT: This study describes and examines why the problems, whether how the regulation of defamation as a criminal act in positive criminal law in Indonesia and The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh accordance with Article 45 Verse (3) Law On Electronic Information and Transactions (ITE LAW) and accordance with the principle of justice. This research is normative legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is primary data which is The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh and secondary data including primary legal materials and secondary. The data collection techniques used is a literature study. Technical analysis used is ag qualitative method. The results show that the regulation on defamation in Indonesia is regulated in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016. Sukoharjo District Court Judge’s Decision Number 87//Pid.Sus/2019/PN.Skh was accordance with Article 45 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 where in judge decision the judge gave a criminal sentence of 6 (six) months in the form of a conditional sentence. However, the judge made a decision based on several considerations of facts, juridical and non juridical considerations. In addition, the judge uses a conditional decision with the aim that punishment isn’tt merely to give revenge to the defendant but to improve the defendant for the better and prevent other crimes from occurring.Keywords: cyber crime regulation, defamation as cyber crime, judge’s consideration ABSTRAK: Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia. Kedua, apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan asas keadilan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pencemaran nama baik di Indonesia diatur di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dimana dalam putusannya hakim memberikan penjatuhan pidana 6 (enam) bulan berupa pidana bersyarat. Namun, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu hakim menggunakan putusan bersyarat dengan tujuan agar pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan balasan kepada terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik lagi serta mencegah timbulnya kejahatan lain.Kata Kunci: hukum pidana, kesesuaian pasal, pertimbangan hakim, asas keadilan, tindak pidana ITE

PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN Anisa Auliasari; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67451

Abstrak: Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulanagan pelanganggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas. Abstract: Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.Keywords: Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.

Authority of Forestry Police in the Completion Process of Forest Occupation Criminal Acts Cases: Between Expectation and Reality Diana Lukitasari; Anieq Nisrina Shofwan
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 1 (2019): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i1.17179

This research is intended to determine the authority possessed by the forestry police related to the crime of forest occupation and how far the implementation of the authority in the process of settling the case of the crime of forest occupation. This research is an empirical law study, by conducting interviews, direct observation, and literature study. The problem of forest occupation in the area of Alas Purwo National Park is a long-standing problem that can not be solved sooner which can lead to reduced protected areas and disrupt natural ecosystems that already exist around the site of the forest occupation. The existence of citizens who have been found guilty by the court violated Article 78 paragraph (2) jo. Article 50 paragraph 3 sub-paragraph of Law Number 41 of 1999 on Forestry jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) related to illegal criminal acts of forest occupation but until this day they still occupy the jungle zone of Alas Purwo National Park area also can disrupt the duties of the forestry police in its efforts to secure the forest. Besides due to the lack of public awareness of the importance of forest existence, the settlement process of forest occupation is also constrained by internal factors of forestry police, namely the understanding of the forestry police on the extent of their authority.

Tindak Pidana Pencurian Data Dan Privasi Pengguna Dalam Transaksi E-Commerce : Studi Kasus Pada Aplikasi Tokopedia Akila Nuranisa; Diana Lukitasari
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.145

The development of information and communication technology facilitates transactions, including through e-commerce, but has the potential to present criminal acts of data theft and violations of user privacy. This research investigates the case of data leakage in the Tokopedia application in criminal law and corporate liability by Tokopedia. The analysis shows that Tokopedia can be criminally liable for its negligence in maintaining the security of personal data, such as the weakness of the data security system (encryption) and the lack of vigilance against hacker attacks. Tokopedia has several obligations in protecting users' personal data. This case shows the importance of corporate criminal liability and the company's obligation to protect users' personal data. Using the normative juridical method and statutory approach, primary data is obtained from the Tokopedia 2020 case study, while secondary data comes from primary and secondary legal sources. The results show that the Tokopedia data leak in 2020 is a criminal offense due to the negligence of PT Tokopedia, which is in accordance with the criminal law principle of Culpa Lata Unconscious. The Personal Data Protection Law emphasizes the responsibility of PT. Tokopedia in protecting personal data. Law enforcement needs to take firm action against the perpetrators of criminal acts to provide a deterrent effect.

Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial Davin Gerald Parsaoran Silalahi; Ismunarno Ismunarno; Diana Lukitasari
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.150

This article analyzes the criminal offense of promoting online gambling, which is currently widespread on social media. The purpose of this article is to understand the legal frameworks regarding online gambling promotion on social media. The findings indicate that the regulations are found in Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Article 303 Bis, Article 426 of the New Indonesian Criminal Code (KUHP Baru), and Article 27 paragraph 2, Article 427 of the New Indonesian Criminal Code (KUHP Baru), and Article 45 paragraph 3 of the Indonesian Information Technology Law (UU ITE). The research method used in this writing is legal normative research with a statutory approach and a case approach. The legal sources in this research are primary and secondary legal sources, based on various regulations and various journals and academic writings. The result of the research is that within the online gambling regulations, there is a loophole, which is referred to as the "license" in the KUHP. The online gambling regulations in the Indonesian Information Technology Law are already in accordance with this.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search