M Faiz Mufidi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBATASAN PRAKTEK BISNIS Mufidi, M Faiz
Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transfer teknologi, umumnya, melibatkan negara-negara maju sebagai penyedia teknologi dan negara-negara berkembang sebagai penerima teknologi, negara-negara berkembang menginginkan kelancaran arus teknologi, sementara itu, negara-negara maju memberikan keterbatasan dengan perlindungan alasan kekayaan intelektual. Namun alih teknologi merupakan motif bisnis yang lebih, sehingga, hal ini perlu regulasi untuk membatasi bisnis mereka di tingkat nasional dan internasional. Pengaturan internasional telah diupayakan meskipun tidak memiliki karakter penting belum. Padahal, Pemerintah Indonesia tidak memiliki keberanian untuk mengatur pada kepentingan penerima teknologi.
PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBATASAN PRAKTEK BISNIS M Faiz Mufidi
Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i1.506

Abstract

Transfer teknologi, umumnya, melibatkan negara-negara maju sebagai penyedia teknologi dan negara-negara berkembang sebagai penerima teknologi, negara-negara berkembang menginginkan kelancaran arus teknologi, sementara itu, negara-negara maju memberikan keterbatasan dengan perlindungan alasan kekayaan intelektual. Namun alih teknologi merupakan motif bisnis yang lebih, sehingga, hal ini perlu regulasi untuk membatasi bisnis mereka di tingkat nasional dan internasional. Pengaturan internasional telah diupayakan meskipun tidak memiliki karakter penting belum. Padahal, Pemerintah Indonesia tidak memiliki keberanian untuk mengatur pada kepentingan penerima teknologi.
Aspek Fiqh Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) M Faiz Mufidi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 21, No. 1, Tahun 2005 (Terakreditasi)
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.443 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v21i1.161

Abstract

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah bagian dari objek hukum yang tidak berwujud, yang memberikan kewenangan khusus kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Membuat, memakai, dan menjual. Dengan demikian HAKI merupakan objek hukum. HAKI merupakan bagian dari kekayaan sehingga sudah selayaknya penguasaan dan penggunaan oleh pemiliknya mendapatkan perlindungan hukum.
Small Claim Court in Sharia Economic Dispute Settlement: Overview of Sharia Economic Principles Neni Sri Imaniyati; Ratna Januarita; Muhammad Faiz Mufidi; Panji Adam Agus Putra; Yoghi Arief Susanto
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 38, No. 1, (June, 2022) [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.143 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v0i0.8597

Abstract

The Supreme Court as the highest judicial body has issued special regulations related to sharia economic disputes settlement. This study aimed at, first, analyzing the implementation of sharia economic disputes based on small claim court in terms of sharia economic principles; second, discovering the relevance of small claim court in sharia economic disputes settlement with Islamic judicial system. This study used normative juridical approach, with library study as data collection technique, and descriptive method. The results show that, first, the implementation of small claim court in sharia economic dispute settlement in Religious Courts still has a contrary process to sharia economic principles, namely the principle of justice and the principle of responsibility; second, there is relevance between the concept of small claim court in sharia economic dispute settlement and the jurisdiction of Islamic judicial system from the aspect of authority, nominal number of cases, and philosophical legal formation.