Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.983

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Islam Futura LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Rusjdi Ali Muhammad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Author-ID : 323519

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

THE ROLE OF WILAYAT AL-HISBAH IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIAH IN ACEH* Muhammad, Rusjdi Ali
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

The Wilayat al-Hisbah (WH), known also as sharia police in Aceh, plays important roles in implementing Islamic law in Aceh - Indonesia. In one hand they must act profesionally based on Islamic principles, unfortunately their future career is still unclear. In national level there are no clear regulations mentioning the WH cjareer path. This consequences lead to the profesionalitiy of WH. Most of them will switch their career to other career having clear future career and also having clear regulation arranging the career.

THE DISCOURCE OF DRESS CODE IN ISLAMIC LAW Rusjdi Ali Muhammad; Dedy Sumardi
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

The discussion concerning dress code or clothing will always be closely related to the debate of aurat or ‘awrah, as the clothing mainly serves to cover aurat. The ‘awrah (in Arabic) or aurat (in Bahasa) is the parts of the body which must be covered with clothing. The boundary of the aurat in the Islamic jurisprudence (fiqh) study is associated with the prayer (salah), which is then ascribed to the boundary of the aurat beyond prayer, based on qiyas. The thinking framework of fuqaha’ (the expert in Islamic law) in their attempt to cover the aurat of Muslim men and women refers to common terms, such as hijab, jilbab, khimar, dir sabigh and milhaf. Even though these terms do not represent the standard form and model of dressing, they are adequate to reveal the restriction of dressing based on Islamic teaching (shariah). The absence of a standard formulation for the form and model of Islamic dressing indicates that Islamic teachings are flexible for the discovery of ideal forms and models of clothing adhering to religious norms, ethics and moral teachings. Clothing is part of the cultural product as well as religious and moral requirements without denying the custom of society. Abstrak: Pembahasan tentang busana/pakaian akan senantiasa terkait erat dengan pembahasan aurat, karena fungsi utama pakaian adalah sebagai penutup aurat. Batasan aurat dalam kajian fiqh Islam dikaitkan dengan ibadah shalat, yang kemudian diaplikasikan kepada batasan aurat di luar shalat, berdasarkan qiyas. Landasan berpikir yang digunakan fuqaha' dalam upaya menutup aurat laki-laki dan perempuan muslim merujuk pada istilah umum seperti hijab, jilbab, khimar, dir sabigh dan milhaf. Meskipun istilah-istilah ini belum mewakili bentuk dan model busana/pakaian yang baku, tetapi mampu mengungkap batasan makna busana/pakaian dalam ajaran Islam. Tidak adanya rumusan baku tentang bagaimana bentuk dan model busana/pakaian islami mengindikasikan bahwa ajaran Islam memberi keleluasaan dalam menemukan bentuk dan model pakaian ideal yang tetap mengacu pada norma-norma agama, etika dan ajaran moral. Pakaian merupakan bagian dari produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral tanpa menafikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Kata Kunci: Pakaian, Aurat, Fiqh

KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) HELSINKI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Qonita Royani Salpina; Rusjdi Ali Muhammad; Yenny Sriwahyuni
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Abstract: The Helsinki MoU between the Indonesian Government and the Aceh Free Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) aimed to resolve the Aceh conflict peacefully. The Helsinki MoU agreement mandated to form the law on the governing of Aceh (UUPA), and this law should accommodate the contents of the agreement. The research problem was what the position of the Helsinki MoU in establishing UUPA is and whether the establishment of UUPA adhered to the technical procedures of establishing laws and regulations. The results showed that the Helsinki MoU was the forerunner in the establishment of UUPA as mandated in the Helsinki MoU agreement terms. Some terms of the agreement had been accommodated in UUPA, while some were not accommodated or not explicitly regulated in the UUPA. In theory, the considerations should include the background for the establishment of laws and regulations, and they must contain the sociological basis as one of the absolute foundations that should be present in every law. Regarding the technical procedure of the law establishment, the establishment of UUPA had met the technical procedures of the laws and regulations as stipulated in law number 10 of the Year 2004, concerning the establishment of laws and regulations. Abstrak: MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatkan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan diharapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat mengakomodir isi perjanjian tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MoU Helsinki pada pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan cikal bakal dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diamanatkan pada poin perjanjian MoU Helsinki. Sebahagian ketentuan perjanjian telah diakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA. Secara teori seharusnya dalam konsideran memuat latar belakang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, dan konsideran haruslah memuat landasan sosiologis sebagai salah satu landasan yang mutlak dan seharusnya ada dalam setiap undang-undang. Mengenai teknis pembentukan undang-undang, maka pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: MoU Helsinki, UUPA, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

THE ROLE OF WILAYAT AL-HISBAH IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIAH IN ACEH Rusjdi Ali Muhammad
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

The Wilayat al-Hisbah (WH), known also as sharia police in Aceh, plays important roles in implementing Islamic law in Aceh - Indonesia. In one hand they must act professionally based on Islamic principles, unfortunately their future career is still unclear. In national level there are no clear regulations mentioning the WH career path. This consequence lead to the professionality of WH. Most of them will switch their career to another career, having clear future career. For the time being, in WH office will hard to get higher position. In national level, the career of WH does not have a stepping stone. Thus, most of government officer will chase other positions after five years. This fact have affected the implementation sharia law in Aceh Indonesia, caused by lack of WH officer in every years. Abstrak: Wilayat al-Hisbah (WH) yang juga dikenal sebagai polisi syariah di Aceh memainkan peran penting dalam menerapkan hukum Islam di Aceh - Indonesia. Di satu sisi mereka harus bertindak profesional berdasarkan prinsip-prinsip Islam, namun masa depan karir mereka masih belum jelas. Di tingkat nasional, tidak ada peraturan yang jelas mengenai jalur karir WH. Hal ini berdampak pada profesionalitas WH. Sebagian besar dari mereka akan beralih karir ke karir lain yang memiliki masa depan jelas. Untuk saat ini, sulit untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di kantor WH. Sementara di tingkat nasional, karir WH tidak memiliki batu loncatan. Oleh karena itu, sebagian besar pejabat pemerintah akan mengejar posisi lain setelah lima tahun. Hal ini mempengaruhi implementasi Syariah islam di Aceh, Indonesia, disebabkan oleh kurangnya petugas WH setiap tahun. Kata kunci: Polisi Syariah, Jalur Karir, Syariah Islam, Pegawai Pemerintah

Co-Authors Abdul Jalil Salam Aharis Mabrur Chairul Azmi Dedy Sumardi Hasnul Arifin Melayu Ihdi Karim Makinara Imam Jauhari MD Zawawi Abu Bakar Mohd. Din Qonita Royani Salpina Ratna Juita Rizanizarli, Rizanizarli Yenny Sri Wahyuni Yulmina, Yulmina

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)