Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) Kamilah, Anita; Aridhayandi, Rendy
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.312 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v32i1.87

Abstract

AbstrakMengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisan tersebut sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris.Hasil analisis menunjukkan (1) munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Proses pembagian warisan hak atas tanah dilandasi surat wasiat dapat dilakukan melalui cara testament, (2) proses pembagian warisan hak atas tanah yang dilandasi surat wasiat, sesuai aturan berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, (3) Penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris penerima wasiat sebagai akibat tidak dilaksanakannya surat wasiat adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan.Kesimpulan, sebagai salah satu pewaris yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya. Kata Kunci: Warisan, Sengketa, Wasiat.
Optimization of Waqf Land for The Construction of Hospitals Through Build Operate And Transfer (BOT) Trini Handayani; Anita Kamilah
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 35, No. 2, Year 2019 [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.287 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v35i2.4850

Abstract

The Waqf (endowment) paradigm which is understood only for religious purposes results in a lot of unproductive waqf lands. The aim of this article is to analyze the use of waqf land for the construction of hospitals through the Build, Operate and Transfer (BOT) model in order to increase the Human Development Index in Indonesia. The research method in this article is qualitative which belongs to the category of library research with the research approach of descriptive analytic. The results of this research state that waqf positivation through Law No. 41 of 2004, which requires Nadzir (management of waqf) to manage and develop waqf property in accordance with its purpose, function and designation, becoming one of the cornerstones of the utilization of waqf land for health service business activities by building hospitals. Build Operate and Transfer (BOT) can be used as a model for utilizing waqf land in hospital business activities that play a role in entrusting waqf institutions facing limited financial resources as well as providing strategic land for investors.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI anita - kamilah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3325

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia dengan  jumlah penduduk sekitar  262 juta jiwa lebih merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia,  dimana  lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim. Namun demikian,  Undang-Undang Dasar 1945  memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan kemajemukan tersebut berimplikasi tidak dapat dicegahnya perkawinan berbeda agama. Perkawinan bagi bangsa Indonesia tidak hanya merupakan persoalan hukum saja tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa  “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Guna menghindari ketentuan tersebut, pasangan yang berbeda agama melakukan perkawinan di luar negeri. Namun demikian, cara yang dilakukan pasangan berbeda agama tersebut termasuk ke dalam penyelundupan hukum yaitu cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keabsahan perkawinan tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya, yang berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan istilah fraus Omnia corumpit. Pemerintah memahami adanya persoalan perkawinan beda agama, namun perkawinan merupakan peristiwa sakral dan ibadah yang tidak dapat  dipisah dari konteks agama, sehingga persoalan perkawinan beda agama diserahkan kepada ketentuan masing-masing agama yang akan menikah. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Keabsahan, Penyelundupan Hukum. 
LAW PROTECTION FOR DOMESTIC INDUSTRIES DUE TO DUMPING PRACTICE Anita Kamilah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 3 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.3.407

Abstract

International trade is business transactions conducted across borders, which has the goal accumulated maximum profit (profit optimal). In this implementation, corporations often do business by unfair competition, such as dumping, which could damage the order of the importing country trading system. The problem is what factors are causing a corporation carrying out the practice of dumping, and also; and How is legal protection against a country as a result of dumping practices. Factors that cause dumping, to profit by setting lower prices in the import market and the monopoly in the market of the importing country. A form of protection for countries that suffered losses as a result of dumping practices which could impose "anti-dumping duty", as a punishment for the exporting country. Due to losses caused by dumping, the government should make a law that specifically regulates the protection of domestic industry due to the practice of dumping.Keywords: Domestic industry, dumping practices, law protection  
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI MELALUI PENDEKATAN KONSEP LAWRENCE M. FRIEDMAN DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Anita Kamilah
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i1.3

Abstract

ASEAN Economic Community merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia, dimana barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas tanpa tersekat oleh batas-batas negara. Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Peran penting investasi dapat diwujudkan apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi perizinan yang efisien, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif, serta kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dengan perbaikan berbagai faktor penujang tersebut, diharapkan dalam menghadapi AEC tersebut Indonesia bukan hanya menjadi penonton tetapi memanfaatkan peluang kebebasan berinvestasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara menjadi tujuan investasi asing bukan hanya di antara intra ASEAN tetapi juga di luar ASEAN
INVESTASI PEMBANGUNAN PARIWISATA MELALUI MODEL BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT DALAM MENGHADAPI KETERBATASAN APBD KABUPATEN CIANJUR Anita Kamilah
JE (Journal of Empowerment) Vol 1, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v1i2.197

Abstract

ABSTRAKPembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkontribusi bagi peningkatan  keuangan daerah  maupun kesejahteraan  masyarakat setempat. Namun perkembangannya  tidak mampu diikuti ketersediaan  infrastruktur yang memadai karena keterbatasan dana daerah dalam APBD, sehingga mendorong pemerintah untuk mengandeng investor  berperan serta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini, untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur daerah yang memiliki manfaat baik kepada pemda, investor, termasuk masyarakat dalam menikmati destinasi wisata. Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, (1) Kabupaten Cianjur memiliki letak geografis yang strategis, serta dukungan potensi wisata alam, wisata seni dan budaya, serta wisata lainnya yang pernah menempatkan Cianjur sebagai salah satu destinasi wisata dari 10 kabupaten/kota terfavorit se-Indonesia; dan (2) Investasi pembangunan pariwisata Kabupaten Cianjur melalui model Build Operate And Transfer/BOT, bermanfaat bagi Pemda dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pariwisata ditengah keterbatasan APBD. ABSTRACTthe development of tourism is an integral part of regional development that contribute to an increase in the financial area as well as the welfare of the local community. But the development was not able to follow the availability of adequate infrastructure because of lack of funds in the area of BUDGETS, thereby encouraging the Government to mengandeng investors participate in the development of tourism infrastructure. The purpose of this community, to provide solutions to local governments in developing the infrastructure of the areas that have good benefits to local government, investors, including community in enjoying the tourist destinations. Methods of juridical normative approach used, specification descriptive analysis, research and analysis of qualitative data. The results of the research, (1) Cianjur has a strategic geographical location, as well as support the potential of nature tourism, art and cultural tours, as well as other tourist who ever put the Cianjur as one of the tourist destinations in 10 kabupaten/kota favorite se-Indonesia; and (2) development of tourism Investment Cianjur through model Build Operate And Transfer/bots, useful for local government in realizing tourism infrastructure development amid the limitations of BUDGETS.
PELATIHAN PENGGUNAAN VIRTUAL REALITY DALAM PENGAJARAN KOSA KATA BAHASA INGGRIS PADA GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN CIPANAS Nia Kurniawati; Anisa Sofarini; Trini Handayani; Anita Kamilah; Aji Mulyana
Abdimas Siliwangi Vol 5, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : IKIP SILIWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22460/as.v5i2.9908

Abstract

Tujuan pelaksanaan  pelatihan penggunaan virtual reality dalam pengajaran kosa kata Bahasa Inggris pada guru Sekolah Dasar di Kecamatan Cipanas ini untuk membuka wawasan dan pengetahuan guru terkait media pembelajaran berbasis teknologi. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam pelatihan adalah pendekatan klasikal. Terdapat 5 tahapan dalam kegiatan pengabdian ini, yakni sebagai berikut: Identifikasi Masalah, Proses Informasi dan Solusi yang Ditawarkan, Penyusunan Materi Pelatihan, Pelaksanaan Pelatihan, Evaluasi. Perlu adanya peningkatan dalam metode pembelajaran Bahasa Inggris yang semula masih manual sekarang bergeser kepada penggunaan alat teknologi, solusi yang ditawarkan adalah memberikan penguatan kepada guru peserta pelatihan bahwa pembelajaran berbasis kolaboratif dapat diterapkan ketika VR digunakan sebagai media pembelajaran.
Implementation Of High School Tridharma Through Penta Helix Collaboration In Acceleration Of Pollution Control And Damage Of Citarum River Area anita kamilah
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.006 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.829

Abstract

Citarum River is a national strategic river for the welfare of the people at large. However, there has been pollution and environmental damage that has harmed health, social, economic, ecosystem and environmental resources, so that it is called the dirtiest river in the world. Therefore, steps are needed to accelerate pollution control and damage to the Citarum River watershed, by synergizing the penta helix element program including the role of Higher Education through the dharma of community service. The aim is to review the national legal provisions which form the basis for collaboration of the penta helix elements in realizing a clean Citarum, as well as community empowerment programs in support of the clean Citarum. The normative juridical approach method, descriptive analysis research specifications, and qualitative data analysis. The results of the research: (1) Presidential Decree 15/2018 as a breakthrough to synergize the roles and authorities of various related agencies and stakeholders, including universities and support for the synergy of Pentahelix to provide community rights, especially those around the Citarum River, to get a good and healthy living environment; and (2) the program (3RReduce, Reuse, Recycling) and the arrangement of floating net cages is a community empowerment program to accelerate pollution control and damage to the Citarum watershed.
The Application of Business Judgment Rule Principles: The Protection for State-Owned Enterprises Directors to Business Risk Failure Anita Kamilah; Trini Handayani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i1.3927

Abstract

State-owned enterprises have a strategic position in realizing the mandate of the 4th paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution. However, the absence of synchronization of laws and regulations in interpreting the  State-Owned Enterprises fund as separated state assets, creates legal uncertainty for the Board of Directors when losses arise due to business risks. This condition raises the issue of the board of directors' responsibilities in managing State-Owned Enterprise's finances. Thus, there is the need to apply the Principles of Business Judgment Rule in protecting the Directors from State-Owned Enterprises losses. The approach employed in this study was juridical normative research. Specifically, this study used descriptive analysis. The data were analyzed qualitatively. The findings revealed: (1) State-owned enterprises have played a role in realizing Indonesian Economic Democracy with their distinctive business characteristics, a profit-seeking company and social services provider to the community; (2) State-owned enterprise's losses are not related to state finances. This is because state equity participation has been transformed into state shares/funds to State-owned Enterprises whose management is based on the provisions of Limited Liability Companies; and (3) The principle of the Business Judgment Rule provides protection for the Board of Directors. It states that they can not be held accountable for the losses in state-owned Enterprises if the management of State Owned Enterprises is based on the following principles: (a) due of care; (b) due of skill; (c) good faith, and (d) for the best interest of the company. In conclusion, BUMN Persero that experiences losses due to business risks cannot be categorized as state financial losses. In addition, according to the principles of business judgment rule, Directors cannot be held accountable
Overview Of Home Ownership Law For Foreigners In The Context Of A Second Home In Indonesia Apriansyah Abdullah N; Ridwan Nirwana; Anita Kamilah
Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 2 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v4i2.389

Abstract

The presence of Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation provides several changes in several sectors including in the field of immigration which provides opportunities for foreigners to live in the framework of a second home with a residence permit period of 5 to 10 years and can be extended. The purpose of the study is to find out the conditions that must be met by foreigners to get a second home in Indonesia, and the legal basis for owning a second home from foreigners in Indonesia. The approach method used in normative juridical research is to provide legal certainty of land ownership for foreigners in the context of a second home while living in Indonesia. The results of the study are that foreigners who are permitted to obtain residential property in Indonesia are foreign nationals whose existence provides benefits, conducts business, works, or invests in Indonesia, and has a residence permit in accordance with the provisions. As for the dwellings that can be owned by foreigners in the context of a second house, they consist of landed houses which are on the right of use on state land or landed houses which are above the right of use on land with ownership rights or management rights, as well as flats located on above the right of use or right to build on land with management rights and above the right of use or right to build on land with ownership rights.