Articles
<![CDATA[Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Putri, Amri Rahayu Suprayitno]]>;
<![CDATA[Narwati, Enny]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i4.20210
<![CDATA[Konflik bersenjata non-internasional di Suriah adalah salah satu konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional. Negara-negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut, seperti pemberian dukungan politik maupun membantu menyediakan persediaan peralatan perang. Salah satu negara yang ikut teribat dalam konflik di Suriah adalah Amerika Serikat. Pada 4 April 2017 dan 7 April 2018 Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal terhadap Pemerintah Suriah. Sebelumnya, sejak 2015 Amerika Serikat juga memberikan bantuan pelatihan militer kepada pihak oposisi. Dalam Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hingga saat ini Hukum Humaniter Internasional belum memberikan ketentuan yang spesifik untuk konflik bersenjata non-internasional yang mendapat intervensi pihak asing. Pembagian konflik bersenjata hanya dilakukan berdasarkan status hukum dari para pihak yang berperang. Sehingga perlu dilakukan tinjauan hukum untuk menentukan apakah serangan rudal Amerika Serikat terhadap Suriah memiliki implikasi terhadap keberlakuan Hukum Humaniter Internasional di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai jenis konflik bersenjata dan perkembangannya, serta Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan rudal Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan rudal Amerika Serikat tidak memiliki implikasi pada keberlakuan aturan konflik bersenjata non-internasional antara Suriah dan pihak oposisi, melainkan telah memunculkan konflik bersenjata internasional antara Amerika Serikat dan Suriah.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN SAN REMO MANUAL 1994 DALAM KAITANNYA DENGAN UNCLOS 1982 ]]>
<![CDATA[Enny Narwati]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.517 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.57
<![CDATA[Pengaturan hukum perang di laut tidak mengalami perkembangan yang berarti sejak Konvensi Den Haag tahun 1907. Dengan adanya berbagai perkembangan yang ada memaksa masyarakat internasional untuk membuat berbagai penyesuaian berkaitan dengan pelaksanaan perang di laut. Perkembangan paling penting adalah dengan disahkannya UNCLOS 1982 di Montego Bay, Jamaika, yang berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban Negara di laut. UNCLOS 1982 berlaku efektif pada tahun 1994. Semua ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 berlaku pada masa damai, dan tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur tentang penggunaan kekerasan ataupun peperangan. San Remo Manual 1994 berisi tentang pedoman pelaksanaan perang di laut. Karena itu perlu dikaji bagaimana kaitan antara San Remo Manual 1994 dengan UNCLOS 1982.Setting the law of war at sea did not experience significant development since the Hague Convention of 1907. With the various developments that have forced the international community to make various adjusments relating to the conduct of the war at sea. The most important developments is the adoption of UNCLOS in 1982 inMontego Bay,Jamaica, which contains provisions concering the rights and obligations of the State in the sea. UNCLOS in 1982 became effective in 1994. All the provisions in the 1982 UNCLOS applies in peacetime, and no one rule governing the use of violence or war. 1994 San Remo Manual contains the guidelines for conduct of the war at sea. Because it needs to be studied how the link between the San Remo Manual 1994 with the UNCLOS 1982. ]]>
<![CDATA[Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Amri Rahayu Suprayitno Putri]]>;
<![CDATA[Enny Narwati]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i4.20210
<![CDATA[Konflik bersenjata non-internasional di Suriah adalah salah satu konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional. Negara-negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut, seperti pemberian dukungan politik maupun membantu menyediakan persediaan peralatan perang. Salah satu negara yang ikut teribat dalam konflik di Suriah adalah Amerika Serikat. Pada 4 April 2017 dan 7 April 2018 Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal terhadap Pemerintah Suriah. Sebelumnya, sejak 2015 Amerika Serikat juga memberikan bantuan pelatihan militer kepada pihak oposisi. Dalam Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hingga saat ini Hukum Humaniter Internasional belum memberikan ketentuan yang spesifik untuk konflik bersenjata non-internasional yang mendapat intervensi pihak asing. Pembagian konflik bersenjata hanya dilakukan berdasarkan status hukum dari para pihak yang berperang. Sehingga perlu dilakukan tinjauan hukum untuk menentukan apakah serangan rudal Amerika Serikat terhadap Suriah memiliki implikasi terhadap keberlakuan Hukum Humaniter Internasional di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai jenis konflik bersenjata dan perkembangannya, serta Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan rudal Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan rudal Amerika Serikat tidak memiliki implikasi pada keberlakuan aturan konflik bersenjata non-internasional antara Suriah dan pihak oposisi, melainkan telah memunculkan konflik bersenjata internasional antara Amerika Serikat dan Suriah.]]>
<![CDATA[Perubahan Baseline Negara Kepulauan Akibat Perubahan Iklim dalam Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Shofy Suma Nisrina]]>;
<![CDATA[Enny Narwati]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29833
<![CDATA[AbstractClimate change is a natural phenomenon that occur through a complicated and an evolutionary process. The impact of such natural phenomena is expected to shift the state's baseline following the geographical condition, consequently, it will also change the maritime zone owned by the state. The Law of the Sea has not regulated such impacts of the shifting baselines caused by natural phenomena which indicates a legal vacuum on this matter. This legal research examines the regulations and its implications which can be the basis of an archipelagic state’s shifting baselines coverage due to natural phenomena. States have the discretion to establish their coordinates point and geographical maps, moreover, based on the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS 1982), States are required to make official map deposits to the United Nations Secretary-General. The deposited baseline is permanent as long as the state does not make any updates.Keywords: Baseline; Climate Change; Archipelagic States; Law of The Sea.AbstrakPermukaan air laut yang meningkat menjadi salah satu akibat dari perubahan iklim. Fenomena meningkatnya permukaan air laut merupakan peristiwa alami yang terjadi secara evolusi sehingga proses terjadinya memerlukan jangka waktu yang lama. Dampak dari fenomena alam tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran baseline negara mengikuti kondisi geografis yang terdampak sehingga terjadi perubahan wilayah negara atas laut. Hukum Laut belum mengatur mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran baseline akibat fenomena alam ini sehingga merupakan suatu kekosongan hukum yang dapat menjadi potensi sengketa antar negara. Penelitian ini mengkaji atas dampak dan pengaturan yang dapat menjadi landasan apabila terjadi perubahan baseline negara terutama negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat rentan akibat fenomena alam. Setiap Negara memiliki diskresi untuk menetapkan koordinat serta peta geografisnya mengingat kondisi wilayah yang berbeda-beda, dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara wajib melakukan deposit peta resmi ke Sekretaris Jenderal PBB. Baseline yang telah didepositkan merupakan baseline yang tetap selama negara tidak melakukan pembaharuan.Kata Kunci: Baseline; Perubahan Iklim; Negara Kepulauan; Hukum Laut.]]>
<![CDATA[ATURAN PERANG DI LAUT: SAN REMO MANUAL SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Enny Narwati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.08 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16287
<![CDATA[Law of naval warfare did not develop since Den Haag Convention in 1907. In 1994, international community was succeeding in making a regulation on naval warfare, which could be used by countries, which did naval warfare. That regulation called San Remo Manual. This Manual was prepared by famous international law scholars and members of navy around the world, in their individual capacity. The making of this Manual can be done with fully supported from International Institute of International Humanitarian Law and International Committee of the Red Cross. However, in international law, San Remo Manual does not have law enforcement and can not be the source of international law if there are armed conflicts between states in naval warfare. In order to be categorized as the source of international law, this manual should be in the form of an international convention or until all of the regulation in this Manual becomes an international customary law.]]>
<![CDATA[THE PRINCIPLE OF NEUTRALITY AT SEA AFTER UN CHARTER AND UNCLOS 1982 ]]>
<![CDATA[Enny Narwati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.081 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.24721
<![CDATA[The purpose of this paper is to analyze an implementation of neutrality principles at sea in time of armed conflict. It because the law of neutrality at sea has not progressed and seem stagnant since 1907 on the Hague Convention. Indeed, the UN Charter and UNCLOS 1982 set up significant developments on international law. On the other hand, there still found a lack of rules available in particular area, therefore international community provide San Remo Manual 1994. The San Remo Manual created based on the Hague Convention of 1907, the UN Charter, UNCLOS 1982, other international treaties and customary international law. To conclude, that the law of neutrality at sea should respected the sovereignty of neutral countries]]>
<![CDATA[ICRC AND ITS SHIPS: LEGAL STATUS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW ]]>
<![CDATA[Enny Narwati]]>;
<![CDATA[Dina Sunyowati]]>;
<![CDATA[Lina Hastuti]]>;
<![CDATA[Nilam Andalia Kurniasari]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.814 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.6099
<![CDATA[This paper analyses the legal status of two matters from the perspective of International Law which are the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the ships’ used by the organization by employing qualitative methods through interview with some key personnel of the ICRC Indonesia and the Indonesian Navy. This study shows that the ICRC is not a public inter-governmental organization and cannot be deemed as one. However, ICRC is a subject of International Law thus, this give the organization international legal personality and immunity. Regarding the legal status of the ships used by the organization to carry out its duty, this paper conclude that they are considered as private vessels. Therefore, they do not possess immunity and privileges bestowed by International Law. Nevertheless, they are protected by International Law. Keywords: ICRC, International Legal Personality, Legal Status, Privileges and Immunities, Status of Ships]]>
<![CDATA[Dampak Pergeseran Wilayah Akibat Naiknya Permukaan Laut dan Dampakya Bagi Navigasi ]]>
<![CDATA[Enny Narwati]]>;
<![CDATA[Dina Sunyowati]]>;
<![CDATA[R. Yahdi Ramadani]]>
<![CDATA[ Media Iuris Vol. 5 No. 1SpecialIssue (2022): MEDIA IURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/mi.v5i1SpecialIssue.41983
<![CDATA[AbstractRising sea levels are caused by climate change and global warming which is characterized by an increase in air temperature, especially the earth’s atmosphere. Rising sea levels can cause accretion or erosion of a country which causes a shift in the boundaries of the coastal state. This natural phenomenon becomes a problem in determining the baseline of the coastal state territory because international law of the sea has not specifically regulated the shift in the boundaries of the coastal state due to climate change and global warming. This study examines the legal consequences of shifting state sea boundaries due to climate change according to international law and the rights of third countries to shifting state sea boundaries due to climate change. A third State may advise the coastal State to update baselines and maps of areas lost due to rising sea levels to the Secretary-General of the United Nations. This action can provide benefits for all parties, especially disadvantaged countries or ship owners to experience the Freedom of Navigation in the renewed territory. AbstrakNaiknya permukaan laut disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global yang ditandai dengan peningkatan suhu udara atmosfer bumi. Naiknya permukaan laut dapat mengakibatkan akresi ataupun erosi suatu negara yang menyebabkan terjadinya pergeseran batas wilayah negara pantai. Fenomena alam tersebut menjadi permasalahan terhadap penetapan garis pangkal wilayah negara pantai dikarenakan hukum laut internasional belum mengatur secara khusus mengenai pergeseran batas wilayah negara pantai akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Penelitian ini mengkaji akibat hukum pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim menurut hukum internasional dan hak negara ketiga terhadap pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim. Negara ketiga dapat menyarankan kepada negara pantai untuk memperbarui garis pangkal dan peta wilayah yang hilang akibat naiknya permukaan laut kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak terutama negara-negara yang kurang beruntung ataupun negara pemilik kapal untuk merasakan Freedom of Navigation diwilayah yang telah diperbarui.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN SAN REMO MANUAL 1994 DALAM KAITANNYA DENGAN UNCLOS 1982 ]]>
<![CDATA[Enny Narwati]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.57
<![CDATA[Pengaturan hukum perang di laut tidak mengalami perkembangan yang berarti sejak Konvensi Den Haag tahun 1907. Dengan adanya berbagai perkembangan yang ada memaksa masyarakat internasional untuk membuat berbagai penyesuaian berkaitan dengan pelaksanaan perang di laut. Perkembangan paling penting adalah dengan disahkannya UNCLOS 1982 di Montego Bay, Jamaika, yang berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban Negara di laut. UNCLOS 1982 berlaku efektif pada tahun 1994. Semua ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 berlaku pada masa damai, dan tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur tentang penggunaan kekerasan ataupun peperangan. San Remo Manual 1994 berisi tentang pedoman pelaksanaan perang di laut. Karena itu perlu dikaji bagaimana kaitan antara San Remo Manual 1994 dengan UNCLOS 1982.Setting the law of war at sea did not experience significant development since the Hague Convention of 1907. With the various developments that have forced the international community to make various adjusments relating to the conduct of the war at sea. The most important developments is the adoption of UNCLOS in 1982 inMontego Bay,Jamaica, which contains provisions concering the rights and obligations of the State in the sea. UNCLOS in 1982 became effective in 1994. All the provisions in the 1982 UNCLOS applies in peacetime, and no one rule governing the use of violence or war. 1994 San Remo Manual contains the guidelines for conduct of the war at sea. Because it needs to be studied how the link between the San Remo Manual 1994 with the UNCLOS 1982. ]]>
