A.A. KT. Sudiana
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JUMAHA

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN DESTILASI KHAS BALI (KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020) A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya; A.A. KT. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, merupakan minumanberalkohol tradisional meliputi Arak, Tuak dan Brem Untuk itu sangat pentinguntuk memperhatikan betapa kearifan lokal sangat bijak dalam menyikapi minumanalkohol, sebab bagaimanapun minuman alkohol tetap fungsi dalam kontruksiksitradisi, seperti dalam upacara adat. Untuk tetap menjaga, melestarikan danmelindungi minuman lokal Bali Pemerintah Daerah Bali menetapkan suatuPeraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola MinumanFermentasi Dan Destilasi khas Bali. Namun dalam menjaga dan melestarikanminuman khas Bali terajdi pelanggran penjualan yang mengakibatkan minuman ini dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenisminuman tradisional khas Bali yang ditawarkan pelaku usaha mempermudahkonsumen untuk memilih minuman khas Bali yang disukai. Tujuan penelitian iniuntuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.Untuk menggali dan mengkaji kendala-kendala yang menghambat pelaksanaanPeraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 terhadap larangan penjualanminuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Dalam membahas permasalahan yangterjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris yang bersifat deskriptif.Peneliti menganalisis kendala-kendala yang mendukung dan menghambatkeefektivitasan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap laranganpenjulan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.
Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali Ni Kadek Riska Ariani; A.A. Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mengenai waris telah diatur dengan jelas pada KUHPerdata, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Dimana, sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga bentuk yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Denpasar. Dalam Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Hukum Adat Bali dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukan sebagai purusa , yaitu dengan menjalankan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian tersebut maka tertarik untuk dikaji mengenai ketentuan Umum Mengenai Pengaturan Kedudukan Ahli Waris dan Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu penelitian Hukum Empiris.