Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA
A.A. KT. Sudiana
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LEGITIMASI SERTA UPAYA HUKUM ANGGOTA DPR YANG DI PAW OLEH PENGUSUNG PARTAI POLITIK A.A. KT. Sudiana; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of democracy in a state is explicit as a human right and the constitution House of Representatives members is not a representative of a political party. Supposedly if a member of the House of Representatives is to be dismissed, it must be through the constitutional sovereignty of the people. The Interim Replacement rights of political parties to their members are the rights that can be taken by members of the Parliament to not voice the total votes of the people and there is no freedom of Parliament members to carry out the people's mandate. Based on this, a question can be formulated regarding the legitimacy House of Representatives members in Interim Replacement by Political Party Bearers and the legal remedies House of Representatives members in Interim Replacement by Political Party Bearers. The type of research used is normative legal research and there use a statue approach and analytical concept approach. Legitimacy House of Representatives members in Interim Replacement does not get recognition, guarantees, protection and legal certainty, as well as fair treatment in carrying out their constitutional duties and in fact Interim Replacement right to allow private law (privaatrechtelijk) must override public law. The legal remedies House of Representatives members in Interim Replacement by political party bearers in the form of filing objections to the resolution of internal political party disputes to the Political Party Court, but the regulation contains contradictions, stated that the decision of the Political Party Court is final and binding internally but still opens the possibility of legal efforts to the District Court and Court Great.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TIDAK MEMAKAI MASKER DI KOTA DENPASAR (PERSPEKTIF PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 46 TAHUN 2020) A.A. Kt. Sudiana; I Wayan Agus Surya Mudiana
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.763 KB)

Abstract

Tahun 2020 merupakan tahun yang menggemparkan bagi seluruh dunia, ini disebabkan oleh munculnya penyakitbaru yang disebut COVID-19, awal mulanya muncul dari China dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditindaklanjuti oleh masing-masing provinsi termasuk Provinsi Bali. Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum peraturan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang menghambat seperti penegakan hukum yaitu keterbatasan jumlah personil dan masih kurangnya pelaksanaan jalinan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN DESTILASI KHAS BALI (KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020) A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya; A.A. KT. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, merupakan minumanberalkohol tradisional meliputi Arak, Tuak dan Brem Untuk itu sangat pentinguntuk memperhatikan betapa kearifan lokal sangat bijak dalam menyikapi minumanalkohol, sebab bagaimanapun minuman alkohol tetap fungsi dalam kontruksiksitradisi, seperti dalam upacara adat. Untuk tetap menjaga, melestarikan danmelindungi minuman lokal Bali Pemerintah Daerah Bali menetapkan suatuPeraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola MinumanFermentasi Dan Destilasi khas Bali. Namun dalam menjaga dan melestarikanminuman khas Bali terajdi pelanggran penjualan yang mengakibatkan minuman ini dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenisminuman tradisional khas Bali yang ditawarkan pelaku usaha mempermudahkonsumen untuk memilih minuman khas Bali yang disukai. Tujuan penelitian iniuntuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.Untuk menggali dan mengkaji kendala-kendala yang menghambat pelaksanaanPeraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 terhadap larangan penjualanminuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Dalam membahas permasalahan yangterjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris yang bersifat deskriptif.Peneliti menganalisis kendala-kendala yang mendukung dan menghambatkeefektivitasan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap laranganpenjulan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.
Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali Ni Kadek Riska Ariani; A.A. Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mengenai waris telah diatur dengan jelas pada KUHPerdata, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Dimana, sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga bentuk yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Denpasar. Dalam Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Hukum Adat Bali dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukan sebagai purusa , yaitu dengan menjalankan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian tersebut maka tertarik untuk dikaji mengenai ketentuan Umum Mengenai Pengaturan Kedudukan Ahli Waris dan Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu penelitian Hukum Empiris.
Co-Authors A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya I Wayan Agus Surya Mudiana Ni Kadek Riska Ariani Ni Komang Sutrisni