Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA BINA ILMIAH Jurnal Ulul Albab Journal of Innovation Research and Knowledge Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Zulhadi Zulhadi
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA KAWASAN PARIWISATA PADA BADAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Muhammad Ali; Amil Amil; Zulhadi Zulhadi
Jurnal Ulul Albab Vol 22, No 1 (2018): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.636 KB) | DOI: 10.31764/jua.v22i1.579

Abstract

Abstrak: Sektor pariwsata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara.  Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus  rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data mengunakan, wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan  bahwa: Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata  pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 sebesar  64.374 dan pada tahun 2014 sebesar  503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah  untuk melakukan promosi pariwisata di daerah sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu  kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang No. Tahun 2009  tentang  kepariwisataan. Seperti Badan Promosi  Daerah mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara  dan penerimaan devisa serta melakukan  pengalangan dana selain dari APBD. Kedudukan  dari  Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai mitra  kerja pemerintah daerah dalam menyusun  dan menetapkan kebijakan strategis  promosi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah serta melakukan koordinasi disektor pariwisata.Kata Kunci: Kebijakan; Collaboratif Governace; Sosial ekonomi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI LOMBOK UTARA Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Zulhadi Zulhadi
MEDIA BINA ILMIAH Vol 13, No 3: Oktober 2018
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.951 KB) | DOI: 10.33758/mbi.v13i3.171

Abstract

Dewan pengupahan merupakan salah satu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, yang melibatkan berbagai macam aktor dalam proses pengambilan kebijakan  terkait dengan ketenagakerjaan dan pengupahan baik skala nasional maupun skala Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi  kebijakan Collaborative Governance dalam menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), menunjukan hasil yang baik, dimana dalam proses penentuan UMK melibatkan beberapa unsur seperti: Pemerintah, Akademisi, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha yang sejauh ini mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap para pekerja dan pengusaha. Keberhasilan itu bisa dilihat dari peningkatan UMK dari tahun ke tahun. Artinya dewan pengupahan dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan. Selain itu juga tingkat efektivitas dari penerapan UMK di perusahaan-perusahaan sudah menunjukan capaian yang baik. Walaupun dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan kecil dan sedang masih belum menunjukan capaian yang maksimal dalam menerapkan UMK, karena masih ada perusahaan-perusahaan yang belum mampu memberikan gaji/upah sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan kecuali perusahaan yang masuk dalam kategori besar saja yang mampu memenuhi UMK. Dalam proses implementasinya, ada beberapa persoalan yang masih perlu dilakukan tindak lanjuti, Pertama, Memanggil perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah untuk memenuhi UMK setiap tahunnya. Kedua, Perlu dilakukan survey penerapan UMK untuk setiap tahunnya agar mengetahui jumlah perusahan-perusahan yang sudah dan belum memenuhi UMK, sehingga nantinya pemerintah bersama dengan dewan pengupahan mengambil sikap dan kebijakan terkait dengan pengupahan. Ketiga, Peningkatan volume sosialisasi UMK di setiap perusahaan-perusahaan tidak hanya di gili tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang ada di daratan.
TIPOLOGI MODUS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, PADA PILKADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 Zulhadi Zulhadi
MEDIA BINA ILMIAH Vol 15, No 8: Maret 2021
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v15i8.1000

Abstract

Sebagai sebuah Negara yang sudah final menganut system demokrasi langsung, dengan memberikan hak kepada rakyatnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku di republik ini. Melalui pemilihan umum rakyat bebas menentukan pilihan sesuai dengan asas pelaksanaan pemilu yaitu Jurdil dan rahasia. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa, justru yang melakukan pelanggaran pemilu adalah para penyelenggara pemilu itu sendiri, mulai dari pelanggaran administrasi, pidana, sampai kepada pelanggaran kode etik dengan berbagai macam modus. Kehadiran lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) dalam menegakan marwah kode etik penyelenggaran pemilu merupakan salah satu jalan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang bersingungan dengan pemilu, karena sebelumnya penyelenggara pemilu sangat sulit untuk disentuh dan diperkarakan dimata hukum terkait dengan penyelenggara pemilu. Dengan ditemukannya pola tipolgi modus  pelenggaran kode etik pemilu ini maka diharapkan akan mudah untuk melakukan pola pencegahan terhadap kode etik pemilu, tipologi modus pelanggaran kode etik pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi: (1) Manipulasi Suara, (2) pelanggaran hak pilih, (3)Perlakuan Tidak sama, (4) penyalahgunaan wewenang, (5)Benturan Kepentingan, (6) tidak teliti dan tidak cermat, (7) mengancam dengan kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya
DAMPAK KEBERADAAN KELOMPOK TANI & MADU TERHADAP KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DESA SALUT, KECAMATAN KAYANGAN, LOMBOK UTARA Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Zulhadi Zulhadi; Dwi Hidayat Junaidi; Mubarak Umar; Yulia Candri Rahayu
MEDIA BINA ILMIAH Vol 12, No 10: MEI 2018
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.892 KB) | DOI: 10.33758/mbi.v12i10.76

Abstract

Pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada kelompok (komunitas) di era modern merupakan sebuah alternatif pembangunan yang merubah proses pembangunan yang sentralistik menjadi pembangunan yang partisipatif. Sesuai dengan amanat Undang-undang  Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa setiap warga masyarakat berhak dan berkewajiban untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui Apakah  ada dampak keberadaan kelompok tani terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data  dengan  purposive sampling yang meliputi: wawancara, dokumentasi, dan  observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada dampak secara postif dari keberadaan kelompok tani terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa Salut. Dari aspek ekonomi  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semakin meningkatkanya pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Aspek sosial mampu memberikan dampak  terhadap keberadaan kelompok-kelompok tani juga mampu menumbuhkan rasa kebersamaan  antar  para anggota kelompok. Faktor pendukung yang mempengaruhi meliputi: dukungan dari pemerintah berupa pendampingan, pemberian permodalan dan kekuatan hukum serta dukungan hukum adat yang berapa awig-awig. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola kelompok-kelompok yang ada dan sering terjadinya konflik secara internal antar anggota dan pengurus kelompok.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara) Asmayandi Asmayandi; Zulhadi Zulhadi; Tri Laksono Kurniawan
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 2 No. 8: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa? Dan kedua, Apakah faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)? Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bawha pertama, Ketidak-efektivan fungsi legislasi BPD Sigar Penjalin dapat dinilai dari minimnya peraturan desa yang diproduk oleh Lembaga BPD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan desa yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan desa yang sifatnya reguler yaitu peraturan yang merupakan inisiatif dari Kepala Desa. Dari 15 (lima belas) jumlah peraturan desa di atas, hanya sekitar 5 (lima) (sekitar 33%) peraturan desa yang dibentuk dari inisiatif BPD. Kedua, Terhadap kedtidakefektivan jalannya tugas funsgi BPD Desa Sigar penjalin, terdapat dua factor yang mempengaruhi, yaitu pertama factor internal, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia para anggota BPD; dan Konflik interest yang terjadi antara BPD dan Pemerintah Desa. Kedua factor eksternal, yaitu: Anggaran/Finansial, Ketergantungan perangkat desa, Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki terutama dari pihak perangkat desa, Kurangnya antisipasi terhadap perkembangan masyarakat, dan Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan.
Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Bagi Perangkat Desa se-Kecamatan Gangga Sandi Justitia Putra; Zulhadi Zulhadi
Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2021): Desember
Publisher : Puslitbang Sekawan Institute Nusa Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.653 KB) | DOI: 10.35746/bakwan.v1i2.180

Abstract

Basic Computer Skills and Information Technology Training for Village Apparatus in Gangga Subdistrict, North Lombok Regency. Community Service (PkM) is an effort by a service team to contribute science and technology to the community. Based on this, the team submitted a proposal for PkM activities in Gangga District, North Lombok Regency. The purpose of this PkM is to provide basic computer skills and information technology training to village officials throughout the Gangga District. This training is expected to provide provisions for village officials about the benefits of computers and information technology (internet), especially in terms of developing knowledge and solving problems related to administrative work of village officials. The output target of this activity is that the training participants are equipped in terms of operating computers, can use computers and the internet to solve various problems encountered, and can improve the quality of service to stakeholders, especially in terms of effectiveness and efficiency in various fields.
Co-Authors Amil Amil Asmayandi Asmayandi Dwi Hidayat Junaidi Dwi Ratna Kamala Sari Lukman Mubarak Umar Muhammad Ali Sandi Justitia Putra Tri Laksono Kurniawan Yulia Candri Rahayu