Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.554

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MEDIA BINA ILMIAH Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya LEGAL BRIEF Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Journal Evidence Of Law

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Author-ID : 3762192

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Nyentana Marriage Divorce Reviewed From Balinese Customary Law And Its Consequences For Children Ni Wayan Sridiani Diani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ertnita Ratnadewi
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.542 KB)

Marital divorce is a divorce in which the husband returns home. Divorce certainly has an impact on the family, especially the child, especially the status and rights of the child considering the status of the child's inheritance due to divorce of the marriage nyentana different from ordinary marriage. The method of approach is legislation and conceptual approach. The type of research is normative. The data types are primary data (marriage law) and secondary data (research results). Data collection techniques with literature studies. Qualitative methods of analysis. The result of his research that against divorce nyentana marriage reviewed from the customary law of Bali that men will return to their home with the status of mulih teruna. The custody status of the child is in the mother with the consideration that if he in certain matters does not carry out his duties as a mother then custody can be transferred to his father. In terms of inheritance the child will follow his mother's lineage

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI LOMBOK UTARA Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Zulhadi Zulhadi
MEDIA BINA ILMIAH Vol 13, No 3: Oktober 2018
Publisher : BINA PATRIA

Dewan pengupahan merupakan salah satu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, yang melibatkan berbagai macam aktor dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan dan pengupahan baik skala nasional maupun skala Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi kebijakan Collaborative Governance dalam menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), menunjukan hasil yang baik, dimana dalam proses penentuan UMK melibatkan beberapa unsur seperti: Pemerintah, Akademisi, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha yang sejauh ini mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap para pekerja dan pengusaha. Keberhasilan itu bisa dilihat dari peningkatan UMK dari tahun ke tahun. Artinya dewan pengupahan dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan. Selain itu juga tingkat efektivitas dari penerapan UMK di perusahaan-perusahaan sudah menunjukan capaian yang baik. Walaupun dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan kecil dan sedang masih belum menunjukan capaian yang maksimal dalam menerapkan UMK, karena masih ada perusahaan-perusahaan yang belum mampu memberikan gaji/upah sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan kecuali perusahaan yang masuk dalam kategori besar saja yang mampu memenuhi UMK. Dalam proses implementasinya, ada beberapa persoalan yang masih perlu dilakukan tindak lanjuti, Pertama, Memanggil perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah untuk memenuhi UMK setiap tahunnya. Kedua, Perlu dilakukan survey penerapan UMK untuk setiap tahunnya agar mengetahui jumlah perusahan-perusahan yang sudah dan belum memenuhi UMK, sehingga nantinya pemerintah bersama dengan dewan pengupahan mengambil sikap dan kebijakan terkait dengan pengupahan. Ketiga, Peningkatan volume sosialisasi UMK di setiap perusahaan-perusahaan tidak hanya di gili tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang ada di daratan.

DAMPAK KEBERADAAN KELOMPOK TANI & MADU TERHADAP KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DESA SALUT, KECAMATAN KAYANGAN, LOMBOK UTARA Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Zulhadi Zulhadi; Dwi Hidayat Junaidi; Mubarak Umar; Yulia Candri Rahayu
MEDIA BINA ILMIAH Vol 12, No 10: MEI 2018
Publisher : BINA PATRIA

Pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada kelompok (komunitas) di era modern merupakan sebuah alternatif pembangunan yang merubah proses pembangunan yang sentralistik menjadi pembangunan yang partisipatif. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa setiap warga masyarakat berhak dan berkewajiban untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah ada dampak keberadaan kelompok tani terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan purposive sampling yang meliputi: wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada dampak secara postif dari keberadaan kelompok tani terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa Salut. Dari aspek ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semakin meningkatkanya pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Aspek sosial mampu memberikan dampak terhadap keberadaan kelompok-kelompok tani juga mampu menumbuhkan rasa kebersamaan antar para anggota kelompok. Faktor pendukung yang mempengaruhi meliputi: dukungan dari pemerintah berupa pendampingan, pemberian permodalan dan kekuatan hukum serta dukungan hukum adat yang berapa awig-awig. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola kelompok-kelompok yang ada dan sering terjadinya konflik secara internal antar anggota dan pengurus kelompok.

ANALISIS YURIDIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM HUKUM HINDU SEGABAI UPAYA MEPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL Dwi Ratna Kamala sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Ni Wayan Sridiani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam Hukum Hindu dimana diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas dengan menghormati hak reproduksi yaitu berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS-19 DI INDONESIA Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Wayan Sri Diani Diani; Indah Supbrawati Kusuma Negara
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Virus corona merupakan varian virus yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat sehingga oleh WHO menyatakan kasus virus corona sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai mavam upaya guna menanggulangi penyebaran terhadap virus ini, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah terkait kebijakan pelaksanaan vaksinasi corona virus-19. Permasalahan yang menarik disini adalah tentang bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan proses vaksinasi corona virus-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum dengan cara deskriptif kulaitatif. Aspek Hukum terhadao pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan pelaksanaan vaksinasi belum mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama terkait sanksi jika tidak mengikuti vaksinasi dan jaminan perlindungan pasca vaksinasi dilaksanakan. Sehingga sebagian anggota masyarakat masih ragu mengikuti program vaksinasi covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah.

Penerapan Pre & Post-Test terhadap Hasil Pembelajaran Mahasiswa Jurusan Akuntansi UPBJJ UT Mataram Yulanda Trisula Sidarta Yohanes; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Wayan Ria Lestari
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 7 No 4 (2021): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v7i4.529

Independent learning activities need to get control for tutors to determine students' abilities in understanding independent learning outcomes. The way to see it, it is necessary to take action in the form of improvements in the learning process such as model selection, one of which is the pre & post test learning model. The purpose of this study was to determine the results of self-study in marketing communication courses conducted by students of the Accounting Department at UPBJJ Mataram Open University, and to train students in communicating to promote products as part of the Business Communication course. Experimental results. The results of the pre&post-test showed fluctuating values, where after being accumulated in each meeting, the scores increased and decreased. The conclusion of this study is that the results of the students' learning ability of the 8th semester Accounting Department of UPBJJ Mataram Open University based on the pre-test had an average grade of 59. Then for the post-test from the 2nd (two) meeting to the 8th (eighth) meeting. ) has a class average of 62.03. The results of the average value affect the learning process to motivate students to be more optimal in dealing with lectures and Final Semester Exams. Aktivitas pembelajaran mandiri perlu mendapatkan kontrol bagi tutor untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami hasil pembelajaran mandiri. Cara untuk melihatnya yaitu perlu adanya tindakan berupa perbaikan dalam proses pembelajaran seperti pemilihan model yang tepat salah satunya adalah model pembelajaran pre & post test. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar mandiri pada mata kuliah komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Akuntansi di UPBJJ Universitas Terbuka Mataram, serta melatih mahasiswa dalam berkomunikasi mempromosikan produk sebagai bagian dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan eksperimen. Hasil penelitian melalui pre & post-test menunjukkan nilai yang fluktuatif, yaitu setelah diakumulasi di setiap pertemuan mengalami peningkatan dan penurunan nilai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil kemampuan belajar mahasiswa Jurusan Akuntansi semester 8 UPBJJ Universitas Terbuka Mataram berdasarkan pre-test memiliki nilai rata-rata kelas 59. Kemudian untuk post-test dari pertemuan ke-2 (dua) sampai dengan pertemuan ke-8 (delapan) memiliki nilai rata-rata kelas 62,03. Hasil nilai rata-rata tersebut berpengaruh terhadap proses pembelajaran untuk memotivasi mahasiswa agar lebih optimal dalam menghadapi perkuliahan dan Ujian Akhir Semester.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEDIA VIDEO CALL SEX (VCS) PADA MEDIA SOSIAL TWITTER (DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU) Anang Dwijati; Ida Bagus Heri Juniawan; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v5i2.767

Penyedia Video Call Sex (VCS) sedang marak di media sosial Twitter dan rentan dengan tindak penipuan, pemerasan dan pengancaman. Pokok permasalahan yang akan di kaji yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana penyedia Video Call Sex (VCS) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pembeli layanan Video Call Sex (VCS) yang ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Hindu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus kemudian bahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis secara preskriptif, deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini penyedia VCS melanggar; 1). Pasal 4 Ayat (2) jo Pasal 30 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 3 miliar rupiah, 2). Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah, 3). pembeli layanan VCS tidak dapat di kenai sanksi pidana, namun memiliki tanggungjawab sebagai saksi, 4). Kautilya Arthasastra, III.3.59.25 melakukan percakapan seksual, dendanya 24 pana untuk wanita dan 48 pana untuk pria berlaku kelipatan dan Kautilya Arthasastra, III.3.59.27 dapat pula di hukum cambuk. Penegakan hukum dilakukan dengan cara: 1). patroli siber, 2). melaporkan dan pemblokiran.

PENGAJUAN GUGATAN AMDAL BERDASARKAN OMNIBUS LAW PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 Ni Wayan Sridiani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ranadewi
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.239

UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU. No 32 tahun 2009 dan bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BISING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG DAN AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM Ida Bagus Suabadjra; I Ketut Nuasa; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang di lakukan oleh Keolisian Resor Kota Mataram dan bagaimana persepsi masyarakat Kota Mataram tentang fenomena knalpot bising yang eksis di Kota Mataram. Jenis Penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian yang didapat bahwa Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising di Polisi Resor (Polres) Kota Mataram sudah berjalan dengan cukup baik, pihak Kepolisian di Polres Kota Mataram secara rutin melakukan operasi ataupun razia di jalanan wilayah Kota Mataram. Apabila terdapat masyarakat yang kedapatan terjaring razia dengan menggunakan knalpot bsing pada kendaraannya, aparat yang bertugas pada saat razia akan memberikan sanksi yaitu penilangan ataupun penahanan pada kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar. Pihak Kepolisian dapat menggunakan Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai rujukan dalam menindak para pelanggar yang menggunakan knalpot bising. Pada penelitian ini penulis telah mewawancarai para responden dari setiap kecamatan yang berbeda-beda dalam cakupan wilayah Kota Mataram. Kesadaran para informan yang berdomisili di Kota Mataram terkait pelanggaran penggunaan knalpot bising pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam ajaran Guru Wisesa di agama hindu masih cukup kurang karena para informan sesungguhnya tahu kalau penggunaan knalpot bising itu dilarang dan salah dalam ajaran Guru Wisesa dan agama hindu, namun para informan kurang tahu secara detail Undang-undang apa, dan pasal apa yang mengaturnya serta kurang tahu terkait sloka apa dan dalam kitab mana yang menjelaskan apabila melanggar ataupun tidak mentaati pemerintah yang dalam hal ini Guru Wisesa merupkan sebuah tindakan yang salah ataupun dosa.

Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.) Dhammananda; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi
Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/metta.v3i2.2640

This research was carried out with the aim of knowing and analyzing the legal force of Visum et Repertum and analyzing how the basic considerations of judges in deciding criminal cases of persecution in decision number: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. This is because in this decision the defendant was sentenced to imprisonment for 7 (seven) months reduced while the defendant was in detention to 5 (five) months and 10 (ten) days. According to the authors, the sentence was light enough considering that the victim did not only suffer immaterial losses in the form of pain due to the abuse but also suffered material losses which caused the victim to be unable to move for 1 (one) month and unable to carry out her job as a go-kart driver. The method used is a normative research method with legal material collection techniques through literature studies and documentation studies. Furthermore, using descriptive analysis by describing, analyzing, concluding and reporting the research results obtained. The theory used is the theory of evidence and relative theory. The results of the study show that Visum et Repertum has the same legal force as other evidence, but in making a decision the element of the Judge's belief is the most decisive thing about the guilt or innocence of the defendant with at least 2 (two) pieces of evidence as the basis for the Judge's consideration. Judge's consideration in decision Number: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. based on witness testimony, expert testimony, and documentary evidence in the form of the results of the Visum et Repertum examination stating that the victim was truly injured. The basis for the Visum et Repertum is Visum et Repertum Number: VER: Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit signed by the examining doctor, dr. Dyah Mayang Ramadhani.

Co-Authors Anang Dwijati Dhammananda Dwi Hidayat Junaidi Endri Susanto Ida Bagus Heri Juniawan Ida Bagus Suabadjra Indah Supbrawati Kusuma Negara Mubarak Umar Ni Nyoman Ernita Ranadewi Ni Nyoman Ernita Ratnadewi Ni Nyoman Ertnita Ratnadewi Ni Wayan Ria Lestari Ni Wayan Sri Diani Diani Ni Wayan Sridiani Ni Wayan Sridiani Ni Wayan Sridiani Diani Novita Listyaningrum Nuasa, I Ketut Yulanda Trisula Sidarta Yohanes Yulia Candri Rahayu Zulhadi Zulhadi

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search