Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.61

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MEDIA BINA ILMIAH Jurnal Ulul Albab Journal of Innovation Research and Knowledge Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Zulhadi Zulhadi

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram

Author-ID : 3341724

Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI LOMBOK UTARA Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Zulhadi Zulhadi
MEDIA BINA ILMIAH Vol 13, No 3: Oktober 2018
Publisher : BINA PATRIA

Dewan pengupahan merupakan salah satu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, yang melibatkan berbagai macam aktor dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan dan pengupahan baik skala nasional maupun skala Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi kebijakan Collaborative Governance dalam menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), menunjukan hasil yang baik, dimana dalam proses penentuan UMK melibatkan beberapa unsur seperti: Pemerintah, Akademisi, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha yang sejauh ini mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap para pekerja dan pengusaha. Keberhasilan itu bisa dilihat dari peningkatan UMK dari tahun ke tahun. Artinya dewan pengupahan dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan. Selain itu juga tingkat efektivitas dari penerapan UMK di perusahaan-perusahaan sudah menunjukan capaian yang baik. Walaupun dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan kecil dan sedang masih belum menunjukan capaian yang maksimal dalam menerapkan UMK, karena masih ada perusahaan-perusahaan yang belum mampu memberikan gaji/upah sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan kecuali perusahaan yang masuk dalam kategori besar saja yang mampu memenuhi UMK. Dalam proses implementasinya, ada beberapa persoalan yang masih perlu dilakukan tindak lanjuti, Pertama, Memanggil perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah untuk memenuhi UMK setiap tahunnya. Kedua, Perlu dilakukan survey penerapan UMK untuk setiap tahunnya agar mengetahui jumlah perusahan-perusahan yang sudah dan belum memenuhi UMK, sehingga nantinya pemerintah bersama dengan dewan pengupahan mengambil sikap dan kebijakan terkait dengan pengupahan. Ketiga, Peningkatan volume sosialisasi UMK di setiap perusahaan-perusahaan tidak hanya di gili tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang ada di daratan.

TIPOLOGI MODUS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, PADA PILKADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 Zulhadi Zulhadi
MEDIA BINA ILMIAH Vol 15, No 8: Maret 2021
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v15i8.1000

Sebagai sebuah Negara yang sudah final menganut system demokrasi langsung, dengan memberikan hak kepada rakyatnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku di republik ini. Melalui pemilihan umum rakyat bebas menentukan pilihan sesuai dengan asas pelaksanaan pemilu yaitu Jurdil dan rahasia. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa, justru yang melakukan pelanggaran pemilu adalah para penyelenggara pemilu itu sendiri, mulai dari pelanggaran administrasi, pidana, sampai kepada pelanggaran kode etik dengan berbagai macam modus. Kehadiran lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakan marwah kode etik penyelenggaran pemilu merupakan salah satu jalan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang bersingungan dengan pemilu, karena sebelumnya penyelenggara pemilu sangat sulit untuk disentuh dan diperkarakan dimata hukum terkait dengan penyelenggara pemilu. Dengan ditemukannya pola tipolgi modus pelenggaran kode etik pemilu ini maka diharapkan akan mudah untuk melakukan pola pencegahan terhadap kode etik pemilu, tipologi modus pelanggaran kode etik pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi: (1) Manipulasi Suara, (2) pelanggaran hak pilih, (3)Perlakuan Tidak sama, (4) penyalahgunaan wewenang, (5)Benturan Kepentingan, (6) tidak teliti dan tidak cermat, (7) mengancam dengan kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya

DAMPAK KEBERADAAN KELOMPOK TANI & MADU TERHADAP KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DESA SALUT, KECAMATAN KAYANGAN, LOMBOK UTARA Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Zulhadi Zulhadi; Dwi Hidayat Junaidi; Mubarak Umar; Yulia Candri Rahayu
MEDIA BINA ILMIAH Vol 12, No 10: MEI 2018
Publisher : BINA PATRIA

Pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada kelompok (komunitas) di era modern merupakan sebuah alternatif pembangunan yang merubah proses pembangunan yang sentralistik menjadi pembangunan yang partisipatif. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa setiap warga masyarakat berhak dan berkewajiban untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah ada dampak keberadaan kelompok tani terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan purposive sampling yang meliputi: wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada dampak secara postif dari keberadaan kelompok tani terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa Salut. Dari aspek ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semakin meningkatkanya pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Aspek sosial mampu memberikan dampak terhadap keberadaan kelompok-kelompok tani juga mampu menumbuhkan rasa kebersamaan antar para anggota kelompok. Faktor pendukung yang mempengaruhi meliputi: dukungan dari pemerintah berupa pendampingan, pemberian permodalan dan kekuatan hukum serta dukungan hukum adat yang berapa awig-awig. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola kelompok-kelompok yang ada dan sering terjadinya konflik secara internal antar anggota dan pengurus kelompok.

Co-Authors Amil Amil Asmayandi Asmayandi Dwi Hidayat Junaidi Dwi Ratna Kamala Sari Lukman Mubarak Umar Muhammad Ali Sandi Justitia Putra Tri Laksono Kurniawan Yulia Candri Rahayu

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : MEDIA BINA ILMIAH

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : MEDIA BINA ILMIAH