Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.756

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Society JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS) Procedia of Social Sciences and Humanities

Choirul Saleh

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

Author-ID : 3341998

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Academic Career Development in Indonesia and the United Kingdom: A Systematic Literature Review Maya Kurniawati; Choirul Saleh; M.R. Khairul Muluk
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lecturers are an essential element of a higher education institution. The lecturer has two functions in Indonesia, namely an educator and a researcher who has the job in developing and deploying science, technology, and art to the community through the Three Pillars of Higher Education activities: education, research, and community services. This study aims to investigate and answer the three research questions, which involve how the academic career development system for lecturers, how the academic career development patterns for lecturers, and the factors which affect the academic career in Indonesia and the United Kingdom (UK). We chose the UK since it is one of the countries with the most robust higher education system globally. This research was required to capture the gap in academic career development for lecturers in Indonesia and the UK. There are 23 journal articles and other literature included and found using systematic literature review and PRISMA protocol. These journal articles and other literature analyzed by meta-synthesis and could describe the comparative perspectives between an academic career in Indonesia and the UK. These review results can be an excellent comparison for improving higher education systems, specifically in the academic career development for Indonesian lecturers. A significant improvement will encourage universities in Indonesia to embrace the vision as a world-class university.

Career advancement comparative perspective study of university lecturer Maya Kurniawati; Choirul Saleh; M.R. Khairul Muluk
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol 9, No 1 (2021): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/156800

Globalization and international standard universities trend drive the higher education system to become more dynamic and innovative. The lecturer is a profession that drives and encourages university competitiveness. Therefore, better career advancement and development are vital in encouraging higher education competitiveness. The United States of America (USA) is currently a world-class university orientation, followed by Australia. Hence, other countries, especially developing countries, should know the USA and Australia higher education system, especially in the lecturers’ career advancement and development. This study is necessary to answer research questions about comparing academic career advancement systems in the USA and Australia. This study will give other countries new insight into academic career advancement. The researchers apply the findings from a systematic review. This study focuses on six aspects discussed: regulations, educational qualifications, lecturer obligation status in the higher education, career ladder, career advancement stages, and the lecturers' duties also responsibilities in lecturer career advancement in the USA and Australia. This study examines the gap between lecturers' career advancement systems in the USA and Australia comprehensively. The researchers observe by analyzing the strengths and weaknesses of the lecturer career advancement system in the USA and Australia. Also, the researchers compare the results using comparative public administration theory.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Darmawati .; Choirul Saleh; Imam Hanafi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Implementasi kebijakan Perda RTRW merupakan acuan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan arahan pemenfaatan ruang yang meliputi tiga hal yaitu: pertama; strategi perwujudan struktur ruang, kedua; perwujudan pusat kegiatan, dan ketiga; perwujudan sistem prasarana. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendiskripsikan, dan menganalisis, implementasi kebijakan Perda RTRW dalam perspektif pembangunan berkelnjutan, dalam dimensi ekonomi, sosil, dan lingkungan dengan mengunakan model Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum optimal, sumber daya yang minim, konsistensi pelaksanaan belum tercapai secara baik, belum ada RDTL dan lemahnya penindakan hukum. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perda RTRW, Pembangunan Berkelanjutan

EVALUASI KEBIJAKAN NASIONALISASI PERTANAHAN Francisco de Deus; Bambang Supriyono; Choirul Saleh
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Evaluasi terhadap implementasi UU No.1/2003 di Timor Leste. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis proses nasionalisasi eks-tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan pemerintahan Indonesia dan Portugis yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Sebagai akibat adanya sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh dua pemerintahan yang berbeda dapat menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat setelah kemerdekaannya. Oleh karena itu pemerintah Timor Leste segera merumuskan suatu kebijakan yang dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang yang selanjutnya dikenal dengan UU No.1/2003. Pemberlakuan UU No.1/2003 ini pada dasarnya mengatur 3 ketentuan hukum prioritas: pertama, kepentingan umum (negara); kedua, kepentingan bekas pemegang hak, dan; ketiga pemanfaatkan tanah atau bangunan oleh masyarakat. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. DNTPSC sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Implementasi kebijakan pemerintah ini dengan kontribusi yang signifikan dari berbagai pihak. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan telah terdaftarnya 12943 pengaduan atau klaim dengan pemanfaatannya sebesar 11343 sedangkan 1927 sebagai Asset Milik Negara (AMN) telah dimanfaatkan secara maksimal. Implementasi kebijakan nasionalisasi telah mencapai target, hal ini tidak terlepas dari koordinasi antar institusi pemerintah yang baik, adanya aturan hukum yang jelas, dukungan donator Internasional, partisipasi masyarakat dan sarana prasarana. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Nasionalisasi

PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GUNA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lely Indah Mindarti; Choirul Saleh; Aulia Puspaning Galih
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan negara harus berani dipublikasikan secara transparan, terkecuali di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui publik dan diatur di dalam UU. Masalah yang ditemui di Desa Arjowilangun adalah kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap UU KIP 2008 dan SLIP Desa, kedua adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi untuk menyediakan informasi public desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan ini difokuskan kepada pemahaman aparatur desa serta masyarakat terhadap UU KIP 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP Desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen. Terdapat tiga program yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan focus group discussion (FGD). Peserta terbukti memahami materi mengenai UU KIP 2008 dan SLIP Desa dari sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi. Selain pemahaman materi, peserta juga terbuki mampu menjalankan website dengan baik. Abstract: All information related to state management must dare to be published in a transparent manner, unless it contains state secrets which are not publicly known and are regulated in law. The problem encountered in Arjowilangun Village is the lack of understanding of the village apparatus towards the Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP, the second is the lack of use of information systems to provide village public information. Based on this background, this service activity aims to contribute to the efforts of the Arjowilangun village government in realizing village public information disclosure. This activity focus on understanding the village apparatus and the community towards the 2008 KIP Law and Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning Village SLIP and increasing the capacity of village officials in the use of management information systems. There are three programs carried out: socialization, training and focus group discussions (FGD). Participants proved to understand the material regarding Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP from the question and answer session and discussion that was held after the presentation of the material. In addition to understanding the material, participants were also shown to be able to run the website well.

SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN Lely Indah Mindarti; Choirul Saleh; Aulia Puspaning Galih
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 4 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.Abstract: The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure.

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS KLASTER DI KOTA MALANG Niskha Sandriana; Abdul Hakim; Choirul Saleh
REFORMASI Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

The purpose of this research was to identify superior products based on SME’s clusters in Malang and select the priority strategy to develop SME’s cluster based on potential, capabilities and constraints. This research was conducted with a mixed research methods (mixed methods). Quantitative methods were used to determine the criteria for superior product Malang with the Cochran Q test method, determine the superior product based on clusters in Malang with Analytical Hierarchy Process (AHP), and determine the priority of the development SME’s cluster strategy with SWOT analysis method. Qualitative method was used to identify the internal and external factors which influences on the development of SME’s cluster. The results showed that the criteria were used to determine a superior product, such as (1) the uniqueness of the product/as regional trade mark; (2) contribution to the regional economy; (3) market; (4) the input conditions (availability of infrastructure, human resources, technology, capital); (5) partnerships; (6) policy and institutional support; (7) the impact on the environment; (8) the level of competitiveness. Identification Superior product based on clusters in Malang with Analythical Hierarchy Process (AHP) method showed that superior product of Malang is tempe and tempe chips from the Sanan cluster. It can be concluded that the chosen strategy is SO strategy, the strategy which use strength to take advantage of opportunities or strategies that support aggressive growth policy (Growth Oriented Strategy).

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Hamdan Akbar Safara; Choirul Saleh
REFORMASI Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

The backrgound of research is from Parson in Hettne, the statement is transition between capitalist ecology with socialist ecology of the nature management by state. This suggests is country through the government is required to issue a public policy in the environmental field. In Indonesia, this is already happening, the exsistance of environmental regulations 4/1982 until now to the preservation and protection of environmental regulations 32/2009. Location of the study was conducted in the Batu City. Where the famous BatuCitywas a rich natural potential of mountains, and in the upper Brantas river basin have great influence on other parts of East Java region. This study have qualitative methods and use spiral analysize of Craswell. Produce the following findings: the environmental office more than likes to use regulations 32/2009, without base on local act 16/2011; actions carried out by the implementing actors, environmental management, supervision and control of the environment and the conservation and rehabilitation of the activities undertaken by the implementer of the environmental policy in Batu city.

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012-2032 DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Deden Barliahadi; Agus Suryono; Choirul saleh
REFORMASI Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Spatial Plan is accompanied by Spatial Plan Bylaw East Lombok No. 2 of 2012 as a guideline for use and control of space in East Lombok district . To oversee the implementation of the regulation , established the Regional Spatial Planning Coordinating Board of East Lombok (BKPRD) which has the task and the main function is to supervise and control the use of space . However, in practice since the publication of the Spatial regulation , there are still many land use changes and uncontrollable due to the need for space for the community , public and private , as well as granting permissions that are not in accordance with the rules contained in the spatial plan . The method used is qualitative methods of data collection techniques of interview , observation and document study . The findings of the field that BKPRD East Lombok as the implementor of the Spatial Regulation of East Lombok not have good management in the execution of its duties and functions

Pemberdayaan Pelayanan dan Tata Kelola Kearsipan di Kelurahan Merjosari Kota Malang Lely Indah Mindarti; Choirul Saleh; Aulia Puspaning Galih
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2020): Juni
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-dinamika.v5i1.1390

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan pelayanan dan tata kelola kearsipan pemerintah desa yang dilakukan oleh tim pengabdian di Kelurahan Merjosari Kota Malang. Tim pengabdian melakukan pelatihan dan pendampingan dalam tata kelola arsip di pemerintah desa agar peserta pelatihan memahami manfaat pentingnya pengelolaan dokumen dan arsip daerah; peserta mendapatkan keterampilan mengenai tata kelola arsip yang benar. Artikel ini ditunjukkan Â untuk pegawai pemerintahan desa agar memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai tata kelola pemerintahan desa dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengarsipan di pemerintahan desa.

Co-Authors Abdul Hakim Agus Suryono Ahmad Sofwani Andy Fefta Wijaya Angga Lie Fauzi Aulia Puspaning Galih Bambang Santoso Haryono Bambang Santoso Haryono Bambang Supriyono Darmawati . Deden Barliahadi Djoan Dano Anas Failasophia Karima Francisco de Deus Hamdan Akbar Safara Hendrik Kurube Imam Hanafi Lely Indah Mindarti Lely Indah Mindarti, Lely Indah M.R. Khairul Muluk Maya Kurniawati Niskha Sandriana Sarwono Sarwono Sjamsiar Sjamsuddin Sukanto Sukanto Suryadi Suryadi

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search