Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Era Prestoroika Prestoroika; M. Awaluddin; Sulaiman Sulaiman
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 9, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v9i1.4067

Desa dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa sebaik dan semaksimal mungkin. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa khususnya untuk Kabupaten Sambas berjumlah 204.977.785 (dalam ribu rupiah) atau sebesar 204 Milyar Rupiah. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Sambas sebesar 0,3% dari jumlah alokasi nasional. Desa Sebunga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemanfaatan Dana Desa telah dilaksanakan di Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa. Jumlah pendapatan Desa Sebunga Tahun 2019 berjumlah 1.414.324.377,00. Jumlah pendapatan dari Dana Desa adalah sebesar 918.324.585,00. Anggaran belanja pada realisasi pendapatan dan belanja sebesar 918.324.599,00 dan sebesar 879.446.700,00 pada realisasi belanja yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada realisasi pendapatan dan belanja desa Sebunga Tahun 2019 sebesar Rp 38.877.899,00.Pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga telah digunakan untuk 30 kegiatan. Kegiatan tersebut terkelompok dalam 5 Bagian dan 9 Sub Bagian.

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERUSAHAAN SUMBAWA TIMUR MINING DI KECAMATAN HU’U KABUPATEN DOMPU M Awaluddin; Mela Sari
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 2 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i2.1028

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bertujuan agar pengelolaan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satunya Kabupaten Dompu dapat berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Usaha Pertambangan pertama Kabupaten Dompu berlokasi di Kecamatan Hu’u yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Sumbawa Timur Mining sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diperoleh.Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan Sumbawa Timur Mining di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelititian ini menggunakan jenis Penelitian Fenomenologi dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil Penelitian yang ditemukan adalah belum tercapainya tujuan dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena adanya faktor penghambat terkait skala usaha perusahaan Sumbawa Timur Mining yang masih dalam tahap eksplorasi (pencarian dan pengukuran bahan tambang). Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait program pemberdayaan masyarakat menyebabkan sering terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan Sumbawa Timur Mining. Faktor pendorong keberhasilan, ditemukan bahwa adanya aturan yang jelas terkait pentingnya sosialisasi program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan dan skala usaha pertambangan serta pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadinya konflik dengan masyarakat Kecamatan Hu’u.

UPAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK M Awal Uddin; Ul Qadri; Didi Zulianto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2225

This study aims to determine the efforts of BPBD Pontianak City and to find out the obstacles of BPBD in overcoming and preventing forest and land fires in Pontianak City, West Kalimantan Province. The research method used is a qualitative descriptive study with a study approach. informants, observations and documentation. The data analysis technique used is interactive model analysis (Miles and Huberman), namely reducing data, presenting data, drawing conclusions and verifying. While the validity of the data obtained from data triangulation, member check and adequacy of references. The results of the study show that forest and land fires in Pontianak City are caused by extreme hot weather and there are also factors of human negligence and intentional failure to comply with government regulations. Pontianak City BPBD mobilizes its resources to deal with land fires such as providing counseling and immediately going down to extinguish the fire at the point where the fire occurs. The government's implementation of land fire prevention can be carried out optimally.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN): STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT M. Awaluddin
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukan bahwa pada tahun 2011 tercatat 1,2% dari total penduduk NTB sekitar 3,4 juta jiwa atau sebanyak 59.550 orang. Dari total penyalahguna narkoba, sekitar 11.000 orang termasuk pecandu tulen, 19.028 teratur pakai dan 497 pecandu. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 1,68% atau sebanyak 5 juta jiwa dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, setara dengan 70.000 orang dan kasus pada tahun 2013 sekitar 59.350 orang warga di NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba di tahun 2013 Termasuk, di antaranya 1.000 orang sudah menjadi pecandu narkoba. Namun Pada tahun 2014 mencapai 51.519 jiwa dari total populasi penduduk mencapai 3.423.300 jiwa atau 1,50% merupakan pengguna narkoba dan pada tahun 2015 mengalami penurunan tercatat 1,500 jiwa merupakan pengguna narkoba. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam implementasi, dengan menggunakan teori Edwad III sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informen yang dilakukan peneliti. Data skunder adalah data-data berupa dokumen, buku, arsip dan lain-lain yang erat kaitannya dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat simpulkan bahwa implementasi program P4GN sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan akan tetapi belum mampu mewujudkan tujuan BNN yaitu, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba. Pada dasarnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program P4GN, yaitu sumber daya yang masih kurang, belum berjalanya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan anti narkoba, sarana dan prasarana yang masih kurang, sifat klien yang mengulangi perbuatannya. Adapun upaya yang di lakukan oleh BNNP NTB dalam menyelesaikan kandala yakni mengadakan penambahan CPNS baru, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, klien dari layanan rehabilitasi rawat jalan benar-benar dalam tahap pencapaian pemulihan.

Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Hak Hak Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Mela Sari; M. Awaluddin
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3222

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus upaya penegakan hukum ketenagakerjaan serta untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan hak-hak tenaga kerja wanita pada perusahaan, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam pengawasan hak hak tenaga kerja wanita pada perusahaan di kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan 16 orang diantaranya Koordinator wilayah IV Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo-Tebo, Penyidik pegawai negeri sipil, 3 orang pengawas ketenagakerjaan koordinator wilayah IV Kabupaten Bungo-Tebo, dan 11 orang wanita yang bekerja pada perusahaan di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berperan agar terpenuhinya hak-hak tenaga kerja wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui beberapa tahap pengawasan yaitu Preventive Control, Repressive Control, pengawasan saat proses dilakukan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, dan pengawasan melekat. Faktor pendukung dalam pengawasan yaitu regulasi, metode dan kapasitas, sedangkan faktor yang menghambat yaitu fasilitas dan koordinasi.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NYERUMKOP KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR TERHADAP PROMOSI WISATA DESA Ade M. Yuardani; Didi Zulyanto; Lilis Listiyawati; Endang Wahyuni; Riska Wahyuni; M . Awaluddin
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 10: Maret 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Potensi Wisata alam masih merupakan dayatarik tersendiri bagi Kota singkawang akan tetapi pengelolaannya masih dilakukan secara parsial, sehingga masih belum memberikan manfaat bagi banyak masyarakat yang berada di sekitar potensi wisata di singkawang dan sekitarnya. Pengelolaan yang parsial disini dimaksudkan adalah belum bersinerginya antara pelaku usaha dan masyarakat, selain itu pengelolaan belum dilaksanakan secara baik oleh masayarakat di sekitar wisata tersebut. Kelurahan Nyerungkop Kecamatan Singkawang timur memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masayarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Kelurahan Nyerungkop memiliki luas 4.775 Ha, luas Kelurahan ini terdiri atas wilayah hutan Negara, pegunungan ( perbukitan), bekas lokasi pertambangan serta perkebunan karet.potensi alam yang cukup diminati dewasa ini belum dikelola secara baik, sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Potensi alam ini masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat, dan masih kecilnya perhatian pemerintah maupun stakeholders, mengakibatkan potensi yang baik tersebut belum banyak di minati oleh orang banyak terutama dari luar kota Singkawang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan nyerungkop terhadap promosi wisata dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran kepada masyarakat tentang promosi dan pengembangan desa wisata. Kegiatan ini berbasis pelayanan Publik oleh Dosen Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak sekaligus memberikan pendampingan dalam promosi dan pengembannya.

The Role of the Micro, Small and Medium Enterprises Office in the Development of Small and Medium Enterprises After the Covid-19 Pandemic in Pontianak City M. Awaluddin; Ul Qadri; Didi Zulianto
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v8i2.427

The COVID-19 pandemic has had a profound impact on people in all walks of life and sectors of life. The impact felt by the community is not only limited to the public health sector, but also includes other sectors such as the economy and education. The economic sector is marked by a decrease in MSME income due to the policy of limiting social interaction. The existence of the COVID-19 pandemic that entered Indonesia caused various sectors to be affected by the large-scale social restrictions (PSBB) regulations, one of which was the decline in the income of MSME business actors. nationally around 2.97%. The purpose of this study was to determine the role of the Office of Cooperatives for Micro, Small and Medium Enterprises in Pontianak City in the development of MSME business actors. The research method used is descriptive qualitative research with a study study approach, data sources come from interviews with informants, observation and documentation. The data analysis technique used is interactive model analysis (Miles and Huberman). The results of the study found that during the COVID-19 pandemic, MSME actors used social media for promotion so that they persisted, while after the pandemic the MSME Service provided socialization to provide information on where to market MSME products. In addition, the MSME Service held an exhibition of MSME products to increase sales after the COVID-19 pandemic. As a result, MSMEs in Pontianak City are better and running normally as usual after the COVID-19 pandemic.

Implementasi Program Desa Mandiri Di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Debbie Yuari Siallagan; Heri Yanto; M. Awaluddin
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 1 (2022): JULI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i1.8746

Kemandirian desa merupakan kunci sukses untuk membangun ekonomi desa dalam mewujudkan program desa mandiri dan sejahtera dan mengimplementasikan UU desa secara konsisten. Strategi yang diperlukan untuk mewujudkan Desa Mandiri Sejahtera antara lain: Keterlibatan aktif kaum muda di setiap proses pembangunan desa, dukungan dan pengelolaan dana desa yang benar-benar transparan dan optimal, desa harus memiliki program jangka panjang desa sejahtera dan mandiri, desa harus memiliki peluang dan potensi usaha, kepala desa harus memiliki figur yang mumpuni dan bertalenta, desa didukung infrastruktur penunjang yang memadai, pengelolaan bumdesa yang optimal dan bermanfaat bagi warga desa. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui implementasi program Desa Mandiri di Desa Sebunga Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di Desa sebunga sangat kurang dikarenakan tidak memiliki dokter dan perawat, dimana tenaga kesehatan disuatu desa sangatlah penting untuk dimiliki dikarenakan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat di suatu desa. Karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan ini baik, agen pelaksananya ialah kepala desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sikap/kecenderungan agen pelaksana kurang baik masih banyak orang-orang yang terlibat belum memahami tugas dan fungsinya sehingga kurang patuh terhadap kebijakan. komunikasi pemerintah desa juga secara rutin mengadakan musyawarah dengan RT/RW maupun masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti membuat jadwal rutin keamanan siskamling dan secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nilai IKS dan IKE masih belum sempurna yaitu menunjukkan belum berhasilnya program desa mandiri di desa sebunga dikarenakan masih banyak indikator-indikator penilaian yang belum terpenuhi, pemerintah desa, masyarakat desa dan bantuan pemerintah daerah harus secara bergotong royong membangun desa dan melengkapi semua sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan program desa mandiri yang sesungguhnya.

ANALISIS DETERMINAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA UPT PUSAT IPTEK DAN BAHASA KOTA PONTIANAK Sulaiman; Lhery Swara Oktaf Adania; M Awaluddin
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.449

This research began with the problems related to whether employee take home paid and fingerprint attendance affect the work discipline of the employees of the Office of Investment and One Stop Service, West Kalimantan. Current study is aimed at investigation the impact of employee take home paid and fingerprint attendance on employee working discipline at the Office of Investment and One Stop Service, West Kalimantan Province. Current research is quantitative method approach with descriptive analysis. The sample used in this study amounted to 48 respondents. The data collection technique used a questionnaire with a measurement scale using a Likert scale. Based on the T test and F test, employee take home paid (X1) has a partial effect and fingerprint attendance (X2) has a partial effect. And have a simultaneously affect on employee working discipline (Y). And based on the coefficient of determination, additional employee income and fingerprint attendance influenced about 77.8% on employee work discipline at the UPT Center for Science and Language Pontianak City,, while the other 22.2% were influenced by other factors not examined in this study.

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK M Awaluddin; Debbie Yuari Siallagan; Era Prestoroika; Ul Qadri
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.454

Fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas,wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Fenomena pelanggaran pemilu di Kota Pontianak yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Pontianak dalam menjaga netralitas ASN pada pemilukada. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa ASN harus memposisikan diri secara netral atau tidak memihak, yang mana kapasitas ASN itu hanya sebagai sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat secara langsung, baik sebagai tim pendukung salah satu kandidat, maupun dukungan terhadap partai politik tertentu. Bawaslu berupaya membuat panduan pengawasan media sosial, hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Menurut Bawaslu Kota Pontianak permasalahan netralitas ASN tentunya menjadi salah satu perhatian agar tetap menjaga kode etik Aparatur Sipil Negara.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search