Era Prestoroika Prestoroika
Administrasi Bisnis, Prodi DIV Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Era Prestoroika Prestoroika; M. Awaluddin; Sulaiman Sulaiman
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 9, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v9i1.4067

Abstract

Desa dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa sebaik dan semaksimal mungkin. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa khususnya untuk Kabupaten Sambas berjumlah 204.977.785 (dalam ribu rupiah) atau sebesar 204 Milyar Rupiah. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Sambas sebesar 0,3% dari jumlah alokasi nasional. Desa Sebunga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemanfaatan Dana Desa telah dilaksanakan di Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis  pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa. Jumlah pendapatan Desa Sebunga Tahun 2019 berjumlah 1.414.324.377,00. Jumlah pendapatan dari Dana Desa adalah sebesar 918.324.585,00. Anggaran belanja pada realisasi pendapatan dan belanja sebesar 918.324.599,00 dan sebesar 879.446.700,00 pada realisasi belanja yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada realisasi pendapatan dan belanja desa Sebunga Tahun 2019 sebesar Rp 38.877.899,00.Pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga telah digunakan untuk 30 kegiatan. Kegiatan tersebut terkelompok dalam 5 Bagian dan 9 Sub Bagian.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Agus Eko Tejo Sasongko; Era Prestoroika; Debbie Yuari Siallagan
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 9, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v9i2.5234

Abstract

Poverty is considered as one of the major problems faced by the Indonesian people which has a direct impact on the community in fulfilling their basic needs. This problem obviously has an impact on the social welfare of the community. For this reason, the community needs assistance to fulfill basic needs which include food, health amenities and education. One of the efforts made by the government to overcome the problem of poverty and improve community welfare is the Family Hope Program. This program is the provision of conditional social assistance to poor families. It is in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. With the implementation of this program in Sungai Kakap Village, Kubu Raya Regency, it is hoped that it can help people who are unable to meet the needs of life, especially education and health, for families classified as Very Poor Households. The purpose of this study was to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sungai Kakap Village, Kubu Raya Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques employed are interviews, observation and documentation studies. The research findings show that the recipients of the Family Hope Program in Sungai Kakap Village, Kubu Raya Regency, increased from 2019 to 2020. This was due to the Covid-19 pandemic which caused high prices of basic commodities and the loss of community jobs, so that the financial assistance provided by the government is barely sufficient to meet the needs of the poor. In addition, there is still a lack of program companions for the Family Hope Program, which only amounts to 4 people for 187 families. In the implementation of the Family Hope Program, the involvement of each implementing agency is often considered unimportant due to poor coordination of 3 (three) agencies, namely the Social Service, Sungai Kakap District Office, and the Village Government. The factors that influence the poor communication of the three aformentioned institutions are a fairly wide geographical area, assistants who do not have access to signals and village governments who do not understand the Operational Standards for work procedures.
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DENGAN DESA (SUATU STUDI DI KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU) Ade M. Yuardani; Agus Eko Tejo; Era Prestoroika
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.421 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.6

Abstract

Sebagian besar Desa di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah tertinggal baik dari segi komunikasi, transportasi dan informasi. Rendahnya koordinasi antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Desa dalam Kecamatan Selimbau, Sekretaris Camat Selimbau, Camat Selimbau serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa  untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Koordinasi dilakukan camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah interdiciplinary dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Serta Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa yang sering dihadapi apabila koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat dan camat tidak memiliki wewenang memberikan keputusan karena harus meminta persetujuan dan keputusan pemerintah kabupaten. Kendala lain dapat disebabkan faktor alam seperti banjir besar dan kemarau panjang, karena kepala desa tidak dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan.
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendampingan untuk Pengembangan Pariwisata pada Desa Sungai Kupah Ade M Yuardani; Heriyanto Heriyanto; Ul Qadri; Hasymi Rinaldi; Desty Wana; Rudy Tandra; Sulaiman Sulaiman; Era Prestoroika
Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 2 (2021): April, Pages 161-458
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v2i2.239

Abstract

Desa Wisata Teluk Berdiri di Sungai Kupah memiliki potensi yang sangat bagus dan baik untuk kedepannya. Namun, potensi sumber daya Desa Wisata Teluk Berdiri belum dimanfaatkan secara optimal. Belum optimalnya kegiatan wisata disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, meliputi: masih minimnya kemampuan warga desa dalam mengembangkan objek desa wisata. Karena masih kurangnya kemampuan masyarakat desa dalam hal mengembangkan perjalanan wisata, membuat minat wisatawan untuk berkunjung mengalami penurunan pada tiga bulan terakhir. Hal ini dapat ditunjukkan dari data jumlah kunjungan objek Desa Wisata Teluk Berdiri yang belum terlalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Maka, saat ini diperlukan pendampingan kepada masyarakat, diantaranya kebutuhan akan data dan informasi tentang kondisi dan keberadaan sumber daya, serta dukungan untuk pengembangan Ekowisata Teluk Berdiri nantinya. Pengabdian pada masyarakat menggunakan model kolaborasi Pentahelix. Target sasaran pendampingan adalah Pokdarwis, dibawah organisasi Bumdes Sungai Kupah. Dengan adanya pendampingan ini, Pokdarwis Sungai Kupah diharapkan mampu mengembangkan desanya melalui inovasi dan kreatifitas secara mandiri, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan desa wisata baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan alamnya. Hasil dan kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat sudah diberikan pelatihan dan dibekali kompetensi tentang pengelolaan desa wisata sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga setelah pelatihan dan pendampingan ini masyarakat tidak jalan di tempat dalam pengelolaan potensi desa wisata dan makin percaya diri dalam mengelola desa wisata.
Pelatihan Perawatan Kendaraan Motor Roda Dua untuk Masyarakat Desa PAL IX Sungai Kakap Tri Wahyuarini; Evi Sofiana; Lilis Listiyawati; Riska Wahyuni; Era Prestoroika; Sulaiman Sulaiman
Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 2 (2021): April, Pages 161-458
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v2i2.248

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berjudul Pelatihan Singkat Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk Masyarakat Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah adanya masyarakat Kabupaten Kubu Raya umunya dan Desa Pal IX khususnya, yang meskipun lokasinya berdekatan dengan kota Pontianak, tapi memiliki kondisi jalan yang masih kurang stabil. Kondisi jalan tersebut diasumsikan akan membuat motor yang dimiliki masyarakat lebih cepat rusak jika masyarakat tidak melakukan perawatan secara rutin. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar perawatan motor terutama mesin motor kepada masyarakat, agar mereka dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai perawatan dasar mesin motor yang mereka miliki. Metode yang dilakukan yaitu metode pelatihan dengan metode ceramah dan demonstrasi oleh narasumber dari Astra Ayani dan tim teknisi dari Honda. Hasil dari kegiatan ini, masyarakat memiliki pengetahuan mengenai perawatan mendasar mengenai mesin motor agar usia kendaraan menjadi lebih lama meskipun kondisi jalan kurang stabil.
Capacity Building for Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa’s Enterpreneurs through Digital Marketing, CHSE and Destination Exploration Training in the New Normal Era Ul Qadri; Rudy Tandra; Tri Wahyuarini; Evi Sofiana; Sulaiman Sulaiman; Era Prestoroika
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.341 KB) | DOI: 10.35568/abdimas.v5i1.1678

Abstract

Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa which was inaugurated by the Mayor of Pontianak in 2018 is one of the leading tours of Pontianak City. Currently, Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa, which has become an icon of Pontianak City, has a gallery of attractions and weaving products called the Weaving Production House. The existence of this gallery brings through domestic and foreign communities to see the activities and works of weaving directly and freely. The implementation of Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) in an exhibition activity is an adaptation of changes in behavior or habits (new normal) that must be carried out by exhibition organizers to meet the needs of tourists such as clean, healthy, safe and environmentally friendly tourism products and services during the COVID-19 pandemic. The new normal condition, which is currently in the era of the industrial revolution 4.0, has also triggered more rapid development in the digital sector or digital economy. MSME actors must be able to communicate and utilize various technologies to reach the market. Digital marketing, CHSE and exploration training were community service activities that aim to increase the capacity of Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa entrepreneurs in the new normal era. Evaluation of community service activities can be seen from the modification of one area of the village by the local community into an instagrammable spot and a number of photos of visitors that were captured while trying the attraction of weaving with traditional product tools
DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN Sulaiman Sulaiman; Era Prestoroika; Mujib Mujib
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 1, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jppkn.v1i1.40613

Abstract

Penelitian ini mengambil judul; Dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Tujuan penelitian ini adalah; 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang. 2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor yang mendorong serta menghambat dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, indikator yang diteliti adalah masukan (input) program BOS, proses pendistribusian (process) BOS, hasil (outcome) program BOS, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Siswa Mengulang (AU). Data primer dikumpulkan dengan kuesioner, jumlah sampel penelitian sebanyak 35 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis Tabulasi yaitu; memberi skoring terhadap item-item yang perlu diberi skor, setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data, menghitung jumlah skor jawaban dan memprosentasekan setiap pertanyaan, menghitung rata-rata per-item, menghitung prosentase total dari semua jawaban kuesioner, narasi kesimpulan dengan kriteria kesimpulan, dan melakukan analisa serta interpretasi data sesuai perhitungan dari data kualitatif sehingga didapatkan gambaran hasil penelitian. Penelitian ini mendapatkan hasil; bahwa pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 15 Kota Malang adalah baik (sesuai dengan harapan) yang berdampak pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Siswa Mengulang (AU) hal ini ditunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa yang masuk dan adanya penurunan jumlah siswa yang mengulang yang disebabkan kurangnya biaya untuk sekolah.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Program BOS, Partisipasi Pendidikan
PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK Era Prestoroika; Debbie Yuari Siallagan; Agus Eko Tejo Sasongko
Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol 5, No 3 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/pendekar.v5i3.10656

Abstract

Abstrak: Pelaksanaan PPDB Jenjang Sekolah Dasar dilakukan dengan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang radiusnya terdekat dari tempat tinggalnya. Dengan adanya sistem zonasi diharapkan adanya pemerataan sekolah dan meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan, mengenai sebaran sekolah yang tidak merata dikarenakan jumlah penduduk yang tidak merata pada suatu daerah, minimnya sosialisasi yang mengakibatkan banyak orang tua siswa yang belum paham dan mengerti mengenai sistem zonasi, pihak sekolah dan pihak pemerintah setempat tidak bisa memastikan batas-batas zonasi sehingga ada calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan diri dan gagal masuk ke sekolah terdekat padahal berada dalam zonasi. Terakhir mengenai daya tampung server yang masih minim untuk bisa diakses secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pelaksana kebijakan ini yaitu dinas pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua siswa belum memahami sepenuhnya mengenai isi dari sebuah kebijakan. Sekolah yang tidak merata di tiap kecamatan, khususnya di kecamatan Pontianak Timur terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan jumlah sekolah dasar serta ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. implementor juga belum memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di dinas maupun di sekolah.Abstract: The implementation of New Student Admission the Elementary School Level is carried out with a Zoning System. This system requires students to receive education in schools that are the closest radius from where they live. With the zoning system, it is hoped that there will be equity in schools and increase access to education services in public schools. However, in its implementation there are many problems, such as the uneven distribution of schools due to the uneven population in an area, the lack of socialization which results in many parents of students who do not understand and understand the zoning system, the school and the local government which are not able ensure the boundaries of zoning so that prospective new students cannot register and fail to enter the nearest school even though they are in the zoning. Furthermore, regarding the server capacity which is still minimal to be accessed simultaneously. The purpose of this study was to determine the application of the zoning system for the acceptance of new students at the elementary school level in Pontianak. This study employs a qualitative descriptive method with interviews, observations and documentation studies as data collections. The research findings showed that the implementing elements of this policy, namely the education office, the school, and parents of students did not fully understand the policy. Schools are not evenly distributed in each sub-district, especially in the sub-district of East Pontianak, there is a surge in population growth which is not accompanied by the number of primary schools and the availability of school facilities and infrastructure. In addition, the implementor also does not have the capability to solve problems that do not directly provide solutions to problems that occur at the office or at school.
Pelatihan Pemilih Pemula dalam Rangka Memberikan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilu Untuk Peningkatan Partisipasi Mahasiswa pada Gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Pontianak Heriyanto Heriyanto; Utin Nina Hermina; Desvira Zain; Sunarsih Sunarsih; Syariefah Novieyana; Nurmala Nurmala; Era Prestoroika
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 2 (2023): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v5i2.28092

Abstract

Para pemilih pemula tentang politik serta minimnya pemahaman pemuda tentang fungsi pemilu yang berdampak rendahnya partisipasi pemilih pemula di kota Pontianak pada pemilu 2019 sehingga ini perlu respon cepat dan solusi yang tepat, maka hal yang menjadi prioritas dalam program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan berbasis pendidikan politik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih tepat kepada kalangan pemilih pemula mengenai pentingnya mereka untuk melek politik dan berperan aktif di dalamnya. Kegiatan ini  diselenggarakan dengan  bekerjasama dengan KPUD Pontianak pada  tanggal 29 Juni 2022 yang diikuti oleh 30 peserta  calon pemilu pemula dikota Pontianak  . Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM disimpulkan  bahwa adanya peningkatan partisipasi, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpolitik yang signifikan pada calon pemilih pemula dikota Pontianak sesuai hasil pengamatan dan survey terakhir setelah pelatihan  para peserta menyatakan tertarik untuk berpolitik praktis dan akan berpartisipasi dalam gelaran pemilu 2024 sehingga tujuan dari pelatihan ini tercapai.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK M Awaluddin; Debbie Yuari Siallagan; Era Prestoroika; Ul Qadri
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.454

Abstract

Fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas,wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Fenomena pelanggaran pemilu di Kota Pontianak yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Pontianak dalam menjaga netralitas ASN pada pemilukada. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa ASN harus memposisikan diri secara netral atau tidak memihak, yang mana kapasitas ASN itu hanya sebagai sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat secara langsung, baik sebagai tim pendukung salah satu kandidat, maupun dukungan terhadap partai politik tertentu. Bawaslu berupaya membuat panduan pengawasan media sosial, hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Menurut Bawaslu Kota Pontianak permasalahan netralitas ASN tentunya menjadi salah satu perhatian agar tetap menjaga kode etik Aparatur Sipil Negara.