Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN): STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT M. Awaluddin
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.585 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i1.2

Abstract

Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukan bahwa pada tahun 2011 tercatat 1,2% dari total penduduk NTB sekitar 3,4 juta jiwa atau sebanyak 59.550 orang. Dari total penyalahguna narkoba, sekitar 11.000 orang termasuk pecandu tulen, 19.028 teratur pakai dan 497 pecandu. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 1,68% atau sebanyak 5 juta jiwa dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, setara dengan 70.000 orang dan kasus pada tahun 2013 sekitar 59.350 orang warga di NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba di tahun 2013 Termasuk, di antaranya 1.000 orang sudah menjadi pecandu narkoba. Namun Pada tahun 2014 mencapai 51.519 jiwa dari total populasi penduduk mencapai 3.423.300 jiwa atau 1,50% merupakan pengguna narkoba dan pada tahun 2015 mengalami penurunan tercatat 1,500 jiwa merupakan pengguna narkoba. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam implementasi, dengan menggunakan teori Edwad III sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informen yang dilakukan peneliti. Data skunder adalah data-data berupa dokumen, buku, arsip dan lain-lain yang erat kaitannya dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat simpulkan bahwa implementasi program P4GN sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan akan tetapi belum mampu mewujudkan tujuan BNN yaitu, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba. Pada dasarnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program P4GN, yaitu sumber daya yang masih kurang, belum berjalanya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan anti narkoba, sarana dan prasarana yang masih kurang, sifat klien yang mengulangi perbuatannya. Adapun upaya yang di lakukan oleh BNNP NTB dalam menyelesaikan kandala yakni mengadakan penambahan CPNS baru, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, klien dari layanan rehabilitasi rawat jalan benar-benar dalam tahap pencapaian pemulihan.
ANALISIS DETERMINAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA UPT PUSAT IPTEK DAN BAHASA KOTA PONTIANAK Sulaiman; Lhery Swara Oktaf Adania; M Awaluddin
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.449

Abstract

This research began with the problems related to whether employee take home paid and fingerprint attendance affect the work discipline of the employees of the Office of Investment and One Stop Service, West Kalimantan. Current study is aimed at investigation the impact of employee take home paid and fingerprint attendance on employee working discipline at the Office of Investment and One Stop Service, West Kalimantan Province. Current research is quantitative method approach with descriptive analysis. The sample used in this study amounted to 48 respondents. The data collection technique used a questionnaire with a measurement scale using a Likert scale. Based on the T test and F test, employee take home paid (X1) has a partial effect and fingerprint attendance (X2) has a partial effect. And have a simultaneously affect on employee working discipline (Y). And based on the coefficient of determination, additional employee income and fingerprint attendance influenced about 77.8% on employee work discipline at the UPT Center for Science and Language Pontianak City,, while the other 22.2% were influenced by other factors not examined in this study.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK M Awaluddin; Debbie Yuari Siallagan; Era Prestoroika; Ul Qadri
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.454

Abstract

Fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas,wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Fenomena pelanggaran pemilu di Kota Pontianak yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Pontianak dalam menjaga netralitas ASN pada pemilukada. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa ASN harus memposisikan diri secara netral atau tidak memihak, yang mana kapasitas ASN itu hanya sebagai sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat secara langsung, baik sebagai tim pendukung salah satu kandidat, maupun dukungan terhadap partai politik tertentu. Bawaslu berupaya membuat panduan pengawasan media sosial, hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Menurut Bawaslu Kota Pontianak permasalahan netralitas ASN tentunya menjadi salah satu perhatian agar tetap menjaga kode etik Aparatur Sipil Negara.