Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak Ahmad Saleh; Malicia Evendia; Martha Riananda
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.15694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan produk hukum daerah apa saja yang dapat mendorong upaya perwujudan kabupaten/kota layak anak. Tingginya kasus dan kekerasan terhadap anak merupakan fakta bahwa hak-hak anak belum terpenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: roadmapping kebutuhan hukum daerah agar terciptanya kabupaten/kota ramah anak bersumber dari kewenangan daerah rezim hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Produk hukum daerah yang dibutuhkan antara lain peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota. Setidaknya terdapat lima Perda yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak yaitu Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Perda tentang Pemberian ASI Esklusif, Perda tentang Ketahanan Keluarga, dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemetaan kebutuhan produk hukum daerah ini nantinya akan menjadi arah kebijakan hukum untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Mapping the Needs of Local Law In Order to Create the Friendly District and City Area For Kids This study aims to analyze and to map local regulations that can encourage efforts to form districts/cities that are child-friendly. The high cases of violence against children is a fact that children's rights have not been protected by the government, including local governments. This study uses a normative legal research method with a statutory, analytical and conceptual approach. The results showed that the authority to form regional regulations to create child-friendly districts/cities originated from the authority regulated in the Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and the sectoral legal regime for child protection as stipulated in the Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection. Regional legal products needed include regional regulations and regent/mayor regulations. At least there are five Regional Regulations needed in order to realize child-friendly districts/cities, namely Regional Regulations on Child Protection, Regional Regulations on the Development of Child Participation in Development, Regional Regulations on Providing Exclusive ASI, Regional Regulations on Family Resilience, and Regional Regulations on Non-Smoking Areas. Mapping the need for regional legal products will later become the direction of legal policy to realize districts/cities that are child-friendly.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PROYEKSI MASA DEPAN UMKM Malicia Evendia; Ade Arif Firmansyah; Martha Riananda
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.14

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama pelaku UMKM untuk mempersiapkan strategi dan upaya dalam pengembangan usahanya. Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi signifikan terhadap kebijakan hukum terkait UMKM. Banyak sekali substansi hukum dalam UU Cipta Kerja yang mengubah legal formal berbagai aturan yang telah ada. Perubahan pengaturan yang ada dalam UU Cipta Kerja pada hakikatnya berupaya untuk meningkatkan derajat kualitas dan kuantitas UMKM yang ada di Indonesia. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman terhadap Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pengetahuan terkait Peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia; UMKM dalam menghadapi Globalisasi ekonomi; Perlindungan hukum UMKM sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja; Dampak UU Cipta Kerja terhadap masa depan UMKM; dan diskusi upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja.