Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Janus Sidabalok
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MENCARI SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG IDEAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Janus Sidabalok
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16948.085 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v1i2.1150

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan sistem penyelesaian sengketa konsumen yang ideal dalam rangka memberi perlindungan kepada konsumen, dengan mengkaji ketentuan ketentuan penyelesaian  sengketa konsumen dan ketentuan-ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lain tentang penyelesaian sengketa, pendapat para ahli, serta sejumlah putusan-putusan BPSK. Kajian dimaksudkan untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengaturannya, yang dipandang memengaruhi penyelesaian sengeketa yang ideal: efektif, cepat, murah, dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumah kelemahan di dalam ketentuan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat pada UUPK, demikian juga dengan ketentuan yang menyangkut BPSK. Sikap dan pandangan lembaga peradilan konvensional dalam memandang putusan BPSK pun  turut memengaruhi efektivitas BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Disarankan beberapa ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen dan BPSK yang terdapat di dalam UUPK perlu direvisi.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN BERJANGKA MILIK ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016) Rina Uli Banjarnahor; Janus Sidabalok; Yohanes Suhardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.198 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1774

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan pertanggungjawaban pengurus dalam hal Koperasi gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt /2016. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang sama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anggota koperasi, termasuk simpanan anggota dilindungi dengan berbagai ketentuan nyang terdapat didalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan, dengan memberi hak kepada anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Secara khusus kepentingan anggota dilindungi melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka, salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan. Dalam hal koperasi wanprestasi untuk mengembalikan simpanan milik anggota, koperasi bertanggungjawab dengan cara mengembalikan simpanan berjangka dengan bunga yang telah di perperjanjikan oleh koperasi dengan anggota melalui penjualan aset koperasi. Sementara itu pengurus tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi karena pengurus bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dan juga bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus saat Rapat Anggota tahunan, berarti pengurus tidak mempunyai kesalahan dalam pengurusan koperasi dan dengan demikian membebaskan pengurus dari segala tuntutan hukum.
MENCARI SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG IDEAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Janus Sidabalok
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v1i2.1150

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan sistem penyelesaian sengketa konsumen yang ideal dalam rangka memberi perlindungan kepada konsumen, dengan mengkaji ketentuan ketentuan penyelesaian  sengketa konsumen dan ketentuan-ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lain tentang penyelesaian sengketa, pendapat para ahli, serta sejumlah putusan-putusan BPSK. Kajian dimaksudkan untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengaturannya, yang dipandang memengaruhi penyelesaian sengeketa yang ideal: efektif, cepat, murah, dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumah kelemahan di dalam ketentuan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat pada UUPK, demikian juga dengan ketentuan yang menyangkut BPSK. Sikap dan pandangan lembaga peradilan konvensional dalam memandang putusan BPSK pun  turut memengaruhi efektivitas BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Disarankan beberapa ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen dan BPSK yang terdapat di dalam UUPK perlu direvisi.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN BERJANGKA MILIK ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016) Rina Uli Banjarnahor; Janus Sidabalok; Yohanes Suhardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1774

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan pertanggungjawaban pengurus dalam hal Koperasi gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt /2016. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang sama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anggota koperasi, termasuk simpanan anggota dilindungi dengan berbagai ketentuan nyang terdapat didalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan, dengan memberi hak kepada anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Secara khusus kepentingan anggota dilindungi melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka, salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan. Dalam hal koperasi wanprestasi untuk mengembalikan simpanan milik anggota, koperasi bertanggungjawab dengan cara mengembalikan simpanan berjangka dengan bunga yang telah di perperjanjikan oleh koperasi dengan anggota melalui penjualan aset koperasi. Sementara itu pengurus tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi karena pengurus bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dan juga bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus saat Rapat Anggota tahunan, berarti pengurus tidak mempunyai kesalahan dalam pengurusan koperasi dan dengan demikian membebaskan pengurus dari segala tuntutan hukum.
UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN Cindy Octabriel Sirait; Janus Sidabalok; Yohanes Suhardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.406 KB)

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of resolving consumer disputes by means of conciliation and to determine the efforts to defend consumer rights at the Medan Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).This research is descriptive, using normative-empirical research methods with a focus on the enforcement or implementation of normative legal provisions on consumer dispute resolution. Data or information obtained from BPSK Medan. in the form of notes and information regarding the settlement of consumer disputes by means of conciliation. The results show that the consumer dispute resolution process at BPSK Medan City is different from that regulated in Law No. 8/1989 on Consumer Protection and Decree of the Minister of Industry and Trade No.350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities BPSK. Disputes are resolved by the parties accompanied by a conciliator assembly appointed by the BPSK leadership. After the parties obtain an agreement, then it is reported to BPSK which is then stated in a peace agreement which will be strengthened by the BPSK Decision. In fact, consumer disputes were resolved by parties outside of BPSK after BPSK held the first meeting, and subsequently the final settlement was not reported so that BPSK could not make decisions to strengthen the peace reached by the parties.
UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN Cindy Octabriel Sirait; Janus Sidabalok; Yohanes Suhardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2125

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of resolving consumer disputes by means of conciliation and to determine the efforts to defend consumer rights at the Medan Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).This research is descriptive, using normative-empirical research methods with a focus on the enforcement or implementation of normative legal provisions on consumer dispute resolution. Data or information obtained from BPSK Medan. in the form of notes and information regarding the settlement of consumer disputes by means of conciliation. The results show that the consumer dispute resolution process at BPSK Medan City is different from that regulated in Law No. 8/1989 on Consumer Protection and Decree of the Minister of Industry and Trade No.350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities BPSK. Disputes are resolved by the parties accompanied by a conciliator assembly appointed by the BPSK leadership. After the parties obtain an agreement, then it is reported to BPSK which is then stated in a peace agreement which will be strengthened by the BPSK Decision. In fact, consumer disputes were resolved by parties outside of BPSK after BPSK held the first meeting, and subsequently the final settlement was not reported so that BPSK could not make decisions to strengthen the peace reached by the parties.
Co-Authors Cindy Octabriel Sirait Rina Uli Banjarnahor Yohannes Suardin