Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Warta Pengabdian Ensiklopedia of Journal JOELS: Journal of Election and Leadership JURNAL KEMUNTING Abdine : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Dwi Herlinda
Universitas Lancang Kuning
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
SERVICE IMPROVEMENT AND SUSTAINABILITY STRATEGY OF WATER SUPPLY AND SANITATION COMMUNITY-BASED (PAMSIMAS) IN INDRAGIRI HULU REGENCY herlinda, dwi
Jurnal Niara Vol. 10 No. 2 (2018)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.78 KB) | DOI: 10.31849/nia.v10i2.1906

Abstract

This research is about Strategy of Water supply and sanitations Community Based Sanitation (Pamsimas) In Indragiri Hulu Regency. This research is useful to find a solution. The problem in this research is that the pamsimas program, water service only fulfills <20% of service target facilities.that have been built not functioning optimally From 108 villages only 62 villages with well-built infrastructure and 23 partially functioning villages. Asmoko (2013) Fishbone analysis is a tool that is the only thing and the factors that cause it. This fishbone or fishbonediagram analysis shows the circumstances by looking at the effects and causes that contribute to this category with the categories of Labor, Machine, Methods, Materials, and Media. This study aims to find strategies for improvement and management that have been built. qualitative research with a Fishbond analysis approach. That will be OK to make a decision for. Based on the results of research the main cause in poor achievement of net service target of PAMSIMAS program is the weakness of human resources. The Strategy of Service Improvement and Success of PAMSIMAS Program with training.
PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) BERBASIS ONLINE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEKANBARU sufi, wasiah; herlinda, dwi
Jurnal Niara Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.185 KB) | DOI: 10.31849/nia.v9i2.2103

Abstract

This research was conducted at the office of the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru. Based on their initial observations of problems in implementing Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.in terms of human resources mampun Technology. This study focuses on the Implementation of E-Government through Employment Service Application System (SAPK Online): (1). To Knowing how the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. (2). For Knowing the factors inhibiting the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. This study is a qualitative study with the primary objective to describe and depict in detail and depth about how the implementation of E-Government in personnel administration through the Employment Service Application System (SAPK Online). Then the data analysis techniques used in this research was qualitative descriptive analysis, which is a technique that tries to describe things that are special to the data obtained through observation, interviews and documentation so that a qualitative data, to be analyzed further to become a conclusions according to the indicators that have been determined by the authors.
Pendamingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Trio Saputra; Elly Nielwaty; Dwi Herlinda
Warta Pengabdian Vol 14 No 1 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i1.14135

Abstract

Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatn melalui pembentukkan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Peraturan desa yang ada di Desa Buluh Cina hanya mencakup pada perdes tentang Anggaran Belanja Desa dan Bumdes. Melihat dari potensi wisata yang dimiliki Desa Buluh Cina terdapat Danau, Hutan lindung serta keramba ikan. Jika tidak ada aturan yang mengikat maka lambat laun akan memicu konflik di masyarakat terkait pengelolaan potensi wisata. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap fungsi, kedudukan, dan tata cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang harus diketahui oleh aparat pemerintah desa, agar produk hukum yang dibuat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU Dwi Herlinda
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.273

Abstract

Abstrak Penelitian ini tentang Implementasi Permendagri No.10 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan melihat pelasksanaan Permendagri No.10 Tahun 2018 dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Permasalah dalam penelitian ini adalah keterlambatan pelaksanaan layanan admistrasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menunjukan bahwa kualitas pelayana yang diberkan pada masyarakat belum maksimal. Hasil penelitian ini adalah Permendagri No. 19 tahun 2018 telah diimplementasikan namum poin yeng belum terlaksana yaitu ketidak sesuainya SOP dalam lama waktu pelayanan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2016 dengan Permendagri No. 19 tahun 2018 serta belun ada Perda terbaru sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2018. Rekomendasiterhadap Disdukcapil Kota Pekanbaru adalah melaksanakan sosialisasi Permendagri No. 19 tahun 2018 kepada seluruh staff dan pegawai Disdukcapil serta membuat strategi dan SOP sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2018 agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan kependudukan di Disdukcapil Kota Pekanbaru.
PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA (PERDES) TENTANG PEMANFAATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI DI DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR Wasiah Sufi; Dwi Herlinda
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7468.712 KB) | DOI: 10.31849/dinamisia.v1i1.428

Abstract

Permasalahan yang terjadi pada Badan Pengelolaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSPAMS) belum mampu mengelola organisasi dan Administrasi dengan baik dan belum memiliki standar aturan yang baku dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana yang ada sehingga diperlukan Pelatihan pembuatan Peraturan Desa (PERDES) tentang Pemanfaatan Pengelolaan dan Pengembangan sarana Air Bersih dan sanitasi di Desa Kijang Makmur Kabupaten Kampar. Peningkatan kemampuan BP-SPAMS akan membantu meningkatkan kualitas layanan air bersih terhadap masyarakat. Pada dasarnya keberadaan BP-SPAMS bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memberikan pelayanan maksimal berkaitan air bersih terhadap masyarakat. Pelayanan air bersih belum maksimal karena kujrang cakapnya pengurus dalam menjalankan organisasi BP-SPAMS sehingga dibutuhkan pelatihan organisasi dan manajemen BP-SPAMS yang memiliki luaran Produk yaitu Peraturan Desa (PERDES).
Pendidikan Politik Dan Civic Culture Pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Alexsander Yandra; Elly Nielwaty; Dwi Herlinda; Adrian Faridhi
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This service is an education of people's behavior to be smart in politics and the realization of democratic consolidation both at the national and local levels. With the above conditions, it is deemed necessary for the contribution of Unilak Higher Education to carry out service with the theme of inclusive political education and strengthening civic culture for the PKK community to fulfill their rights and obligations in politics. Through counseling and FGD methods, this service can encourage the creation of a community culture that is aware of ethical politics and encourages the realization of a civic culture from the community. This can be seen from the increase in public knowledge regarding political rights, both in voting and in supervising the election Keywords: Political Education, Civic Culture, PKK   Abstrak Pengabdian ini merupakan edukasi dari perilaku masyarakat agar cerdas dalam politik dan terwujudnya konsolidasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan kondisi tersebut di atas, maka dipandang perlu kontribusi Perguruan Tinggi Unilak melakukan pengabdian dengan tema pendidikan politik yang inkulisif dan penguatan civic culture bagi masyarakat Ibu PKK untuk memenuhi hak  dan kewajibannya dalam politik. Melalui metode penyuluhan dan FGD maka pengabdian ini dapat mendorong terciptanya kultur masyarakat yang sadar akan politik etik dan mendorong terwujudnya budaya kewargaan dari masyrakat. Hal ini terlihat dari peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hak politik baik dalam memilih maupun dalam mengawasi dalam pemilu tersebut. Kata Kunci : Pendidikan Politik, Civic Culture, PKK
Bagaimana Pendidikan Demokrasi di Rumah Pintar Pemilu ? Peningkatan dan Pengawasan dalam Pemilu Miftahur Rahmi; Alexsander Yandra; Dwi Herlinda; Harsini Harsini
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 1 No. 2 (2020): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v1i2.11421

Abstract

This study discusses democracy and political education by the election smart house. The aim is to find out about Democracy and Political Education by the Election Smart House at the General Election Commission of Riau Province and the obstacles faced by the Election Smart House at the Riau Province General Election Commission in providing democratic and political education to voters. The data used are primary data with KPU officials and staff managing the Election Smart House. The secondary informants are staff of the Technical and Public Relations Sub-Division. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. The research method used is qualitative descriptive type and with a theoretical approach to the form of political education with indicators of formal political education, non-formal education and strengthened by the theory of political education dimensions with indicators of basic dimensions, objective dimensions, and institutional dimensions. The results of this study indicate that the role of the Election Smart House in the Riau Province General Election Commission in providing political education has not made a strong contribution and is even more passive, therefore the Election Smart House is still not widely known and the lack of budget so that they cannot freely in carrying out political education.
Problems Of The Trust Fund For Community Empowerment Study: Activities Management Unit (UPK) Seiya Sekata Sub-District Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency Alexsander Yandra; Harsini; Sri Roserdevi Nasution; Dwi Herlinda; Eny Samiasih
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.467 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i2.7707

Abstract

Artikel ini membahas tentang dana amanah yang bermasalah untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Seiya Sekata di kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan yang mengadopsi inovasi Rogers, yang menampilkan perkembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPK dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program SPP. Hasil mendesak bagi penerima program atau SPP kelompok untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana, sehingga program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dapat menjadi program yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang mandiri.
Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Aguswan; Abdul Mirad; Wasiah Sufi; Dwi Herlinda; Elly Nielwaty
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v15i3.7383

Abstract

Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang Model Pengembangan wilayah kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Penelitian lanjutannya adalah Perwujudan Good governance pada pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya sebagai kecamatan yang baru dimekarkan tahun 2020, Pemekaran kecamatan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan public. Prinsip dasar yang diterapkan dalam menuju kepemerintahan baik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam dengan informent (Pemerintah, swasta dan masyarakat) sebagai tiga domain yang memberikan dukungan pelaksanaan good governance. Hasil penelitian yang dicapai yaitu perwujudan fungsi Governance pada state (negara atau Pemerintah),Private sektor (dunia usaha) dan society (masyarakat) serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perberdayaan masyarakat
PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHATERAAN SOSIAL Khuriyatul Husna; Aguswan Aguswan; Muhammad Sawalludin; Fajarwaty Kusumawardhani; Dwi Herlinda; Iwan Tanjung Sutarna
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.316 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i2.1520

Abstract

This article explains the role of social assistants in community empowerment. Social assistants are needed as part of the direct and indirect determinants of the success of implementing community empowerment programs. The community becomes empowered by the assistance provided by social assistants so that the community can rise and achieve social welfare. To understand the role of the social assistant, a qualitative approach was used in this study. The study results show that the role of social assistants in community empowerment is good by being a facilitator, broker, mediator, defender, and protector. However, the role of the assistant in the field also plays a role as a liaison, motivator, researcher, mobilizer, advocate, evaluator, and mentor. The role played has not been maximized to empower the community due to social assistants carrying out their role difficulties in monitoring movements by the need for social welfare services, lack of cooperation and a sense of care between community leaders, and comprehensive coverage of work areas.
Co-Authors Adrian Faridhi Aguswan Alexsander Yandra, Alexsander Elly Nielwaty, Elly Eny Samiasih Erinaldi Fajarwaty Kusumawardhani Harsini Harsini Irawati Irawati Iwan Tanjung Sutarna Khuriyatul Husna Miftahur Rahmi Mirad, Abdul Muhammad Sawalludin Nurpeni, Nurpeni Ruslihardy Sri Roserdevi Nasution, Sri Roserdevi Trio Saputra Wasiah Sufi