Rusdiono Rusdiono
Fisip Untan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain layang-Layang di Kota Pontianak Alfian Alfian; Rusdiono Rusdiono; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2621

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai larangan bermain layang-layang yang terjadi di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih maraknya  permainan layang-layang yang dilakukan di lingkungan masyarakat terutama di wilayah Kota Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo2012:89)yang terdiri dari : 1) Organisasi.Organisasi berkaitan dengan pelaksanaankebijakan, SOP, sumberdaya keuangan dan peralatan dalam pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianaksudah berjalan dengan baik; 2) Interpretasi.Pemahaman dari pelaksana kebijakan mengenai tujuan dan isi sudah cukup baik namun pemahaman yang kurang dari sasaran kebijakan disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal dan dukungan dari masyarakat yang rendah; 3)Aplikasi.penerapan pelaksanaan kebijakan mengenai pelaksanaan program yang dilakukan belum optimal dan masih menuju ke tahap dinamis. Saran dalam penelitian ini adalah implementor harus lebih mempunyai gagasan atau ide dalam menjalankan suatu progam yang efektif dan efisien yang berbasis tentang larangan bermain layang-layang agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat dinamis. Serta sosialisasi kepada pihak masyarakat di lingkup RT sekaligus kepada warga masyarakat harus dilakukan secara teratur agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung adanya kebjakan yang bertujuan untuk ketetiban umum terutama mengenai larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak.  
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TEBAS KUALA KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS Tari E1012161086 Sera; Rusdiono Rusdiono; Deni Darmawan
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.675 KB) | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tebas Kuala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Tebas Kuala belum sesuai dalam Peraturan Peraturan Desa Tebas Kuala Nomor 4 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Rondinelli dan Cheema (dalam Subarsono 2010, 101) yang terdiri dari : 1) Kondisi Lingkungan.  Kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang ada di desa Tebas Kuala karena unit yang dipilih tidak sesuai yang dibutuhkan masyarakat; 2). hubungan antar organisasi. Hubungan yang terjalin antar pelaksana BUMDes  kurang efektif, dapat dilihat dari hanya beberapa pelaksana yang dapat hadir dalam musyawarah untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BUMDes; 3). Sumberdaya Organisasi. Sumber daya manusia yang tersedia  tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 4). Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Kurangnya pelatihan yang diikuti pelaksana pengelola BUMDes. Tidak transparan kepada masyarakat Desa Tebas Kuala mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah masyarakat ikut serta dalam program BUMDes, menjalin hubungan baik antar pelaksana, konsisten dalam menjalankan unit usaha yang ada dan pelaksana operasional mengikuti pelatihan untuk mewujudkan berhasilnya program BUMDes di Desa Tebas Kuala.           Kata kunci : Implementasi, Hasil Program BUMDes.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ARUK, WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA, KABUPATEN SAMBAS Netti Mayasari E1011141077 Lingga; Rusdiono Rusdiono; Ida Rochmawati
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, kabupaten sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian ini mengunakan teori dari Parasuraman, Zeithmal, dan Berry yang mengatakan ada lima indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan (dalam Tjiptono,2017: 158-159)yang terdiri dari : 1) Reliability,ditunjukkan dari ketepatan petugas dalam menyampaikan informasi belum cukup baik serta petugas tidak cukup detail menjelaskan setiap prosedur. 2)Responsiveness,dilihat dari tanggapan terhadap pelintas belum cukup baik disebabkan karena kurangnya jumlah petugas sehingga berdampak lambatnya pelayanan. 3)Assurance, kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keramahan petugas masih kurang dalam memberikan pelayanan. 4) Empathy, rasa peduli untuk memberikan perhatian yang berbeda beda kepada pelintas terhadap kebutuhan yang sedang membutukan pelayanan. 5)Tangibles,kondisi fisik dan sumber daya manusia belum maksimal dengan hal hal yang terlihat dalam pelayanan seperti kerapian, kebersihan fasilitas, dan penampilan petugas. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini yaitu dalam indikator Reliability perlunya memberikan pelatihan yang berkualitas kepada setiap petugas. Dalam indikator Responsiveness, sikap saling membantu dan saling mengisi bagian yang kosong tanpa melalaikan tugas utamanya. Dalam indikator Assurance, dengan cara mengupayakan pelayanan yang tidak memberatkan pelintas dan mudah dipahami. Dalam indikator Empathy, miningkatkan hubungan dan menjalin komunikasi yang bagi serta mengetahui kebutuhan pelintas. Dalam indikator Tangibles, meningkatkan penyediaan fasilitas fisik, perlunya memperhatikan ketersediaan ruang tunggu serta perlu adanya penambahan petugas dan perubahan sistem pemeriksaan yang lebih modern.  Kata kunci : Kualitas Pelayanan Publik, Perbatasan Indonesia Malaysia.