Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) BAGI PRIA DI DESA SUNGAI NIPAH KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Reginawati NIM. E1011151122; Sukamto *; Ida Rochmawati *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2482

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah masih rendahnya kesertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi vasektomi. Penelitian ini memfokuskan pada fakor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni eksploratif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Sungai Nipah khususnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa sungai nipah, Dinas kesehatan,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana khususnya Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan dan masyarakat yang ada di Desa Sungai Nipah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program KB pria terdiri dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Kata Kunci : Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. This study aims to describe and analyze the factors that influence the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency. Judging from its identification is the low participation of men in the use of vasectomy contraception. This research focuses on the influencing factors. The formulation of the problem in this study is why the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency has not been running optimally. This study uses a qualitative approach to the type of research that is exploratory. The research subjects in this study consisted of: Sungai Nipah Village Office especially the Village Head and Sungai Nipah Village Secretary, the Health Office, Population Control, and Family Planning in particular the Head of Population and Family Planning Control, Family Planning Field Officer (PLKB) in Siantan District and the community is in Sungai Nipah Village. Data collection techniques carried out by using in-depth interviews, observation and documentation. The results showed that there were still obstacles in the implementation of male family planning programs consisting of 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. His suggestion in connection with the results of this study is expected for the implementor to improve the quality of work so that what is the goal can be achieved. Keywords: Implementation of Family Planning Programs for Men in Sungai Nipah Village, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) BAGI PRIA DI DESA SUNGAI NIPAH KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Reginawati NIM. E1011151122; Sukamto *; Ida Rochmawati *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah masih rendahnya kesertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi vasektomi. Penelitian ini memfokuskan pada fakor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni eksploratif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Sungai Nipah khususnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa sungai nipah, Dinas kesehatan,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana khususnya Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan dan masyarakat yang ada di Desa Sungai Nipah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program KB pria terdiri dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Kata Kunci : Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. This study aims to describe and analyze the factors that influence the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency. Judging from its identification is the low participation of men in the use of vasectomy contraception. This research focuses on the influencing factors. The formulation of the problem in this study is why the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency has not been running optimally. This study uses a qualitative approach to the type of research that is exploratory. The research subjects in this study consisted of: Sungai Nipah Village Office especially the Village Head and Sungai Nipah Village Secretary, the Health Office, Population Control, and Family Planning in particular the Head of Population and Family Planning Control, Family Planning Field Officer (PLKB) in Siantan District and the community is in Sungai Nipah Village. Data collection techniques carried out by using in-depth interviews, observation and documentation. The results showed that there were still obstacles in the implementation of male family planning programs consisting of 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. His suggestion in connection with the results of this study is expected for the implementor to improve the quality of work so that what is the goal can be achieved. Keywords: Implementation of Family Planning Programs for Men in Sungai Nipah Village, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Dewita NIM. E1011151101; Zulkarnaen *; Hj. Ida Rochmawati *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2514

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah program Kampung Keluarga Berencana belum mampu meningkatkan Kesejahteraan masyarakat serta banyaknya kegiatan Kampung Keluarga yang tidak dilaksanakan. Penelitian ini memfokuskan pada fakor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Jungkat khususnya Kepala Desa selaku ketua kelompok kerja, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan selaku sekertaris kelompok Kerja, Kepala Dusun Raden Wijaya, dua orang anggota pengurus kelompok kerja serta masyarakat yang ada di Kampung Keluarga Berencana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program Kampung KB yang terdiri dari enam aspek yaitu Ukuran dan Tujuan, Sumberdaya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kecendrungan Pelaksana serta pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja dan membangun komitmen agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Kata Kunci : Implementasi, Program Kampung Keluarga Berencana.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SUKA GERUNDI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU Remus Triono E1012151034; Isdairi Isdairi; Ida Rochmawati
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2633

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perencanaan pembangunan di Desa Suka Gerundi tahun anggaran 2018.Permasalahan yang terjadi yaitu pembangunan fisik di Dusun Tantang.S belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan perencanaan belum partisipatif yaitu usulan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Skripsi ini menggunakan teori Adisasmita perencanaan pembangunan dari bawah pendekatan partisipatif yang mencangkup dua hal yaitu penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian di dusun Tantang.S desa Suka Gerundi ditinjau dari teori Adisasmita, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi (Pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan internet masih berkendala yaitu pada jangkauan jaringan, rehabilitas jalan Perintis di dusun Tantang.S masih belum sepenuhnya terlaksana dan pembangunan Barau di dusun Tantang.S belum optimal).Perbedaan pernyataan antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat menunjukan bahwa pengambilan keputusan rencana pembangunan belum berdasarkan kesepakatan bersama.Perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif, tetapi partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik, yaitu usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan desa karena keterbatasan masyarakat dalam penetapan rencana.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ARUK, WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA, KABUPATEN SAMBAS Netti Mayasari E1011141077 Lingga; Rusdiono Rusdiono; Ida Rochmawati
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2646

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, kabupaten sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian ini mengunakan teori dari Parasuraman, Zeithmal, dan Berry yang mengatakan ada lima indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan (dalam Tjiptono,2017: 158-159)yang terdiri dari : 1) Reliability,ditunjukkan dari ketepatan petugas dalam menyampaikan informasi belum cukup baik serta petugas tidak cukup detail menjelaskan setiap prosedur. 2)Responsiveness,dilihat dari tanggapan terhadap pelintas belum cukup baik disebabkan karena kurangnya jumlah petugas sehingga berdampak lambatnya pelayanan. 3)Assurance, kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keramahan petugas masih kurang dalam memberikan pelayanan. 4) Empathy, rasa peduli untuk memberikan perhatian yang berbeda beda kepada pelintas terhadap kebutuhan yang sedang membutukan pelayanan. 5)Tangibles,kondisi fisik dan sumber daya manusia belum maksimal dengan hal hal yang terlihat dalam pelayanan seperti kerapian, kebersihan fasilitas, dan penampilan petugas. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini yaitu dalam indikator Reliability perlunya memberikan pelatihan yang berkualitas kepada setiap petugas. Dalam indikator Responsiveness, sikap saling membantu dan saling mengisi bagian yang kosong tanpa melalaikan tugas utamanya. Dalam indikator Assurance, dengan cara mengupayakan pelayanan yang tidak memberatkan pelintas dan mudah dipahami. Dalam indikator Empathy, miningkatkan hubungan dan menjalin komunikasi yang bagi serta mengetahui kebutuhan pelintas. Dalam indikator Tangibles, meningkatkan penyediaan fasilitas fisik, perlunya memperhatikan ketersediaan ruang tunggu serta perlu adanya penambahan petugas dan perubahan sistem pemeriksaan yang lebih modern. Kata kunci : Kualitas Pelayanan Publik, Perbatasan Indonesia Malaysia.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH RAUDLATUL ULUM 9 DI DESA PASAK PIANG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Abdul Adim NIM E1011131088; Ida Rochmawati; Dhidik Apriyanto
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa implementasi standar Sarana dan Prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya berhasil. Menurut Edward III ada beberapa variabel yang menentukan keberhasilan kebijakan yaitu a) Komunikasi berupa sosialiasi yang masih lemah dari pihak pelaksana yaitu dari pihak Kemenag, b) Sumberdaya berupa jumlah Staf Pengajar beserta kemampuannya serta fasilitas fisik untuk mendukung implementasi kebijakan, c) Disposisi berupa sikap atau komitmen dari pihak pelaksana terhadap implementasi Kebijakan, d) Struktur Birokrasi berupa mekanisme kerja tersebut untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini secara praktisnya agar dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah setempat terutama terhdap pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan pencapaian tujuan implementasi kebijakan standar nasioanl pendidikan. Saran dengan sehubungan penelitian ini adalah diharapkan untuk pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta pihak sekolah agar bisa menerapkan Kebijakan Standar Nasional Pendidikan ini terutama pada kriteria Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan agar mutu pengajaran serta proses belajar mengajar bisa lebih efektif.Kata Kunci : Implementasi, Standar Nasional pendidikan The reseach aims to find out and analyze implementation of standard facilities and infrastructure as well as educators and education Staff at Raudlatul Ulum 9 Islamic School in Pasak Piang Village, Sungai Ambawang Sub-District, Kubu Raya Regency is succesfull. According to Edward III, there are variables that determine the success of a policy which consist of a) communication in the form of socialization which is still weak by ministry of Religious Affairs, b) resources in the form of teaching staff as well as their abilities and physical facilities to support policy implementation, c) Disposition in the form of attitude and commitment from the implementing party to policy implementation, d) Bureauracy structure in the form of work mechanism to manage the implementation of a policy. Practically, the reseach results are to contribute thoughts to the local government, specially to the government of Kubu Raya Regency in improving the achievement of the objectives of implementing national education standard policy. Suggestions for this reseach include the government of Kubu Raya Regency and the school to the able to implement National Education Standar Policy, particularly in the criteria of facilities and infrastructure standard as well as educators and education staff so the quality of teaching and the process of the teaching and learning can be more effective.Keywords: Implementation, National Education Standard

PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG Ilfi Nur Diana NIM. E1031141029; Hj. Ida Rochmawati *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendekripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Singkawang Utara, meliputi fungsi informatif, fungsi regulatif dan fungsi integratif, yang mana dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan diantaranya fungsi informatif, fungsi regulatif dan fungsi integratif belum dilaksanakan dengan semestinya. Informasi yang diperoleh belum merata, belum tepat waktu dan kurang jelas, sehingga beberapa tugas belum dilaksanakan oleh petugas PATEN. Petugas PATEN juga tidak mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PATEN. Selain itu tidak ada saluran komunikasi formal seperti buletin atau newsletter serta laporan perkembangan/kemajuan yang juga merupakan salah satu tugas front office. Sebelum PATEN dilaksanakan seharusnya diadakan rapat khusus untuk petugas PATEN, dalam rapat tersebut Camat dapat menjelaskan dan memberi arahan mengenai pelaksanaan PATEN, kemudian SK yang berisi tugas front office dan operator dapat dibagikan kepada masing-masing petugas. Kantor Camat Singkawang Utara juga perlu memiliki saluran komunikasi seperti laporan/kemajuan atau buletin, sehingga dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi, untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang belum maksimal. Kata kunci : Fungsi Informatif, Fungsi Regulatif, Fungsi Integrati ABSTRACT The aim of this thesis writing is to describe and analyze the implementation of the government comunication function in the Sub-District Integrated Administrative Service (PATEN) in the North Singkawang Sub-District Office, which includes informative, regulative and integrative function, which in its implementation is still not optimal. This reseach was conducted using a descriptive method and a qualitative approach, as well as data collection techniques usinng observation, interview and documentation. The result of this study show that the implementation of government communication function including informative functions, regulative function and integrative function have not been properly implemented. The information obtain has yet to be evenly distributed, timely and clear. Therefore, some of the tasks have not been carried out by PATEN officers. The PATEN officers are also not aware of the regulation that apply and used as a reference in the implementation of PATEN. In addition, there are no formal communication channels such as bulletins or newsletters and development / progress reports, which are also part of the front office task. Before a PATEN is held, a special meeting should be held for PATEN officers. In the meeting, the Sub-District Head can explain and give direction regarding the implementation of PATEN, then a decree containing the front office and operator can be distributed to each officer. The North Singkawang Sub-District office also needs to have communication channels such as reports / progress or bulletins, so that it can be an effective medium for distributing information, findinng out about the development and evaluate the implementation of PATEN that is not yet optimal. Keywords: Informative Funcion, Regulative Fumction, Integrative Function

KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018 Hendra E.1032131018 Wahyudi; Ida Rochmawati; Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis Koordinasi BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2007:88), yaitu Kesatuan tindakan, Komunikasi dan Pembagian kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kesatuan tindakan dalam koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan belum efektifnya Komunikasi dan Pembagian kerja, dan upaya yang dilakukan oleh BPBD belum dapat mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap tahun pada saat musim kemarau. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor kesengaaan dan faktor alam, melum mampu ditangani dengan baik oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya. Pembagian tugas dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan telah di atur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan belum berjalan secara efektif, karena instansi belum berhasil berperan, masalah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan adalah masalah yang komplek yang harus ditangani bersama. Rekomendasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tidak bisa dilakukan hanya bertumpu pada pemerintah semata. Untuk mencapai tujuan kebijakan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus sama-sama menjalankan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dijalankan berjalan dengan efektif. Kata kunci : Koordinasi, BPBD, Penanggulangan Bencana, Kabupaten Kubu Raya.

The Involvement and Conflict of Authority of Actors Managing the Indonesia-East Malaysia Border Area Ida Rochmawati; Rusdiono Rusdiono; Arifin Arifin
Journal of Governance Volume 7 Issue 3: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i3.16714

The management of Indonesian border areas encounters many complex problems in terms of the regional environment and border management actors. The objective of this study was to explore the involvement of actors and their authority in managing border areas. In this study, the researchers employed a qualitative approach to reveal the involvement of each actor and their authority. Results showed that the border area is a new arena for the Central Government as the main actor in terms of political affairs and public policies. This condition leads to a conflict of authority between actors. The Regional Government plays a role as the second actor acting as a passive object. In reality, management of border areas has not been developed by Central and Regional Governments seriously both in terms of distribution, autonomy, and reinforcement of authority. This makes the issue of the management of border areas complicated, especially to make border areas a connecting point of the state with neighboring countries by emphasizing a comprehensive welfare-oriented development program for each region without compromising the security approach. Based on the results of this study, it is recommended that constructing and building a complete synergy pattern between management actors are crucial starting points in developing border areas.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search