Articles
<![CDATA[PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI ]]>
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Askarmin Harun]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (726.082 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1468
<![CDATA[Ketidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.]]>
<![CDATA[Implementasi Pembangunan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Emilia Emharis]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.416 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1243
<![CDATA[Berdasarkan konsepsi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang”. Sedangkan pemerintahan desa tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, hal ini bermakna bahwa pemerintahan desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat Desa. Desa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menaatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.Desa pulau padang telah melaksakan pembangunan jalan maupun pengadaan ATK untuk memudakan masyarakat mengurus Aministrasi.minim angaran pembangunan berdampak langsung kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SMAN 1 SENTAJO RAYA ]]>
<![CDATA[shilvi richiyanti]]>;
<![CDATA[Aprinelita Aprinelita]]>;
<![CDATA[risma hayani]]>;
<![CDATA[sahri muharam]]>
<![CDATA[ BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 1 No 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIKS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (831.59 KB)
|
DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i2.1832
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “gunung es”. Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Dengan alasan bahwa mereka beranggapan membuka aib keluarga dan cenderung takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pelaku. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Perlindungan menurut Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ]]>
<![CDATA[Emilia Emharis]]>;
<![CDATA[Desriadi Desriadi]]>;
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Rika Ramadhanti]]>;
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Sarjan M]]>;
<![CDATA[Mellio fatria]]>;
<![CDATA[Sumarli Sumarli]]>
<![CDATA[ BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 1 No 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIKS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.253 KB)
|
DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i2.1903
<![CDATA[Dengan begitu tingginya peningkatan jumlah penduduk dan melihat potensi destinasi yang dimiliki oleh desa Pulau Padang, maka sangat perlu rasanya pengoptimalisasian aparatur desa dalam sistem pemerintahan desa di Desa Pulau Padang tersebut. Nanti dampaknya tentu dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tersebut akan berdampak baik kepada seluruh masyarakat Desa Pulau Padang dan peningkatan sumber daya manusia bagi seluruh aparur pemerintah desa itu sendiri.Untuk itu dilaksanakanlah pengabdian di Desa Pulau Padang kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana fokusnya adalah pada pemberdayaan aparatur desa dalam pengelolaan sistem pemerintahan desa. Metode pelaksanaannya adalah dengan sistem dialogis, dan diskusi serta pemaparan materi dengan interaktif kemudian diadakan pretest dan posttest. Hasil post test dibandingkan dengan hasil pre test yang dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pelatihan yang telah dilakukan, di samping sekaligus dapat diketahui bagian-bagian mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh sebagian target sasaran.]]>
<![CDATA[KERJA BAKTI KESBERSIHAN RUMAH IBADAH DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ]]>
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Rika Ramadhanti]]>;
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Desriadi Desriadi]]>;
<![CDATA[Mellio Fatria]]>;
<![CDATA[Emilia Emharis]]>;
<![CDATA[Robby Kurniawan]]>;
<![CDATA[Sarjan M]]>
<![CDATA[ BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 2 No 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIKS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.73 KB)
|
DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2243
<![CDATA[Rumah ibadah khususnya Mesjid maupun Musholah merupakan pusat kegiatan umat muslim yang perkembangannya sangat pesat pada masa sekarang ini. Mesjid maupun Musholah sangat mudah dijumpai dimana saja, baik itu diterminal, tempat rekreasi, dan lembaga pendidikan. Hal ini tentunya telah menjadi sebuah kemudahan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga keberadaan mesjid sangat membantu. Keadaan Mesjid maupun Musholah sangat mencerminkan keadaan umatnya. Dengan adanya umat Islam disekitar mesjid maupun musholah seharusnya peran dari sebuah tempat ibadah dapat dioptimalkan fungsinya. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka mengelola dan melestarikan Mesjid maupun Musholah Sosialisasi dan Kerja Bhakti ini dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kerja bakti memberisihkan rumah ibadah dan diskusi disertai dengan berbagi informasi (sharing) antara tim pengabdian dengan seluruh elemen dan perangkat Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA DI KELURAHAN MUARA LEMBU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ]]>
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Askarmin Harun]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4465
<![CDATA[Strategi harus disertai dengan kebijakan agar satu sama yang lainnya saling mendukung. Tergambar pada kebijakan strategi pengembangan pariwisata di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi, ada yang tidak sinkron. Strategi yang diterapkan sudah baik, namun kebijakannya tidak mendukung, juga tidak memberikan hasil yang baik. Tentu hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri, sehingga apa yang hendak dicapai dalam pengembangan kepariwisataan akan menjadi terhambat. Objek wisata yang menjadi perhatian untuk dilakukan pengembangan melalui strategi-strategi adalah objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai yang berada di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan informan pihak yang berkaitan kebijakan strategi pengembangan pariwisata di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi. Objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai ini, potensi alam dan budaya masyarakatnya belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan strategi yang tepat untuk mengembangkan objek wisata ini. Mengingat objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai merupakan objek wisata andalan dan unggulan di Kecamatan Singingi. Kata Kunci : Kebijakan, Strategi dan Pariwisata.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ]]>
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Sarjan M]]>;
<![CDATA[Desriadi Desco]]>;
<![CDATA[Rika Ramadhanti]]>;
<![CDATA[Emilia Emharis]]>;
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[H. Sumarli]]>;
<![CDATA[Melliofatria Hendri]]>
<![CDATA[ BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 2 No 2 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIKS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2744
<![CDATA[Aparatur pemerintah desa dipandang sangat penting untuk meningkatkan SDM dan menjadi sebuah keharusan, agar aparatur pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Persoalan yang terjadi dapat diidentifikasi, lemahnya dan terbatasnya kapasitas sumber daya aparat yang mampu mengelola manajemen pemerintahan desa dalam mendukung peningkatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semestinya penggunaan dana desa untuk peningkatan SDM apartur desa dapat menjadi wacana dan pemikiran desa agar lebih maju. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada Kantor Camat Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dengan segmet atau khalyak sasaran adalah kepala desa dan sekretaris desa di 12 desa pada Kecamatan Gunung Toar, dengan bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop serta bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur pemerintah desa. Hasilnya, kegiatan ini sangat memberikan dampak positif yang siginifikan serta dapat meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur pemerintah desa]]>
<![CDATA[Peranan Rukun Tetangga Dalam Penanganan Masuknya Teroris Di Wilayah Adminsitratif Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Sahri Muharam]]>
<![CDATA[ Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 10 No 1 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/professional.v10i1.3857
<![CDATA[Rukun Tetangga (RT) pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masayarakat Desa atau Sebutan Lainnya, merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Salah satu tujuan RT untuk mempercepat teciptanya tertib administrasi, rasa aman, damai dan dapat melindungi warga tempatannya dalam rasa ketakutan dan ancaman. RT juga berperan sebagai kontrol pada tingkat grass root sebagai pembinaan keamanan ketertiban masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan model dari Miles dan Huberman. Adapun hasil penelitian peranan Rukun Tetangga (RT) dalam penanganan masuknya teroris di wilayah Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Desriadi Desriadi]]>;
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Risvandi Sentra]]>;
<![CDATA[Emilia Emharis]]>
<![CDATA[ Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 10 No 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/professional.v10i2.5169
<![CDATA[Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi soasial tersebut. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teratak Air Hitam hasil ini di dukung dengan observasi dilapangan yang memperlihatkan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup baik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.]]>
<![CDATA[Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi Administrasi untuk Meningkatan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Sarjan M]]>;
<![CDATA[Rika Ramadhanti]]>;
<![CDATA[Emilia Emharis]]>;
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Sahri Muharam]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10473
<![CDATA[Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah menggunakan teknologi informasi administrasi untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakatnya. Karena penggunaan teknologi akan mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, layanan serta desa akan lebih maju dan mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatan pelayanan publik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis kuantitatif. Adapun populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Talontam yang berjumlah 1.350 orang. Sedangkan yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 93 responden dengan menggunakan rumus Slovin dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Teknik pengumpulan data, dengan cara penyebaran angket, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dari 5 (lima) indikator yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berada pada kategori “Baik” dengan persentasi 63.2 %.]]>
