Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BPHTB (BEA PEROLEHAK HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TABALONG Siti Arbayah
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.75 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan proses pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB setelah kewenangan pemungutan diserahkan kepada daerah dan menjabarkan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak BPHTB sebagai pajak daerah di Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian diskriptif kualitatif. Pemilihan infoman dilakukan dengan teknik Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif mengikuti konsep model Miles and Huberman dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan pemungutan pajak BPHTB sebagai pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dengan pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Bupati No.18 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kabupaten Tabalong. Dengan kendala berupa kurangnya staf pelaksanalangsung pemungutan pajak BPHTB, pandangan pelaksana bahwa penurunan penerimaan pajak BPHTB setelah menjadi pajak daerah disebabkan perubahan peraturan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan kecenderungan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan atas dasar kepercayaanatau bukti hak atas tanah hanya dalam bentuk segel serta Standard Operating Procedures (SOP) yang belum ada pada setiap fungsi pemungutan pajak BPHTB. Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Membuat regulasi atau kebijakan yang dapat mendukung kebijakan pengelolaan pajak BPHTB sebagai pajak daerah.menambah staf pelaksana, Membuat program yang dapat mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan bukti alas hak atas tanah menjadi sertifikat, dan membuat Standard Operating Procedures (SOP) pada setiap unit kerja pemungutan pajak BPHTB. Kata kunci : Kebijakan, Implementasi, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Siti Arbayah; Heni Suparti
Jurnal PubBis Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Regional development planning is the implementation of community participatory development planning based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (SPPN). Two approaches to development planning in the SPPN are top-down and bottom-up participatory development planning. Regional development planning by involving bottom-up communities is carried out with the musrenbang mechanism starting from the village, sub-district, district and provincial levels. At the village level, this deliberation is called the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). Musrenbangdes provides broad opportunities for village communities to participate in development planning and discuss problems faced and alternative solutions at the village level. This study aims to determine the power or degree of community participation in the implementation of the Maburai Village Development Planning Meeting, Murung Pudak District, Tabalong Regency. The method used by the researcher is descriptive quantitative, with the sampling technique that will be used in this study is non-random sampling (non-probability sampling), namely purposive sampling. The results showed that the level of community participation in the development planning deliberations in Maburai Village reached the sixth rung of the ladder, namely the Partnership ladder, or up to the degree of Community Power (citizen power). At the rung of the Partnership ladder, the community can negotiate with the policy makers, namely the village government. At this level, the community is not only given the space to have a voice, but also the power to make decisions.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BPHTB (BEA PEROLEHAK HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TABALONG Siti Arbayah
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan proses pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB setelah kewenangan pemungutan diserahkan kepada daerah dan menjabarkan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak BPHTB sebagai pajak daerah di Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian diskriptif kualitatif. Pemilihan infoman dilakukan dengan teknik Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif mengikuti konsep model Miles and Huberman dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan pemungutan pajak BPHTB sebagai pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dengan pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Bupati No.18 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kabupaten Tabalong. Dengan kendala berupa kurangnya staf pelaksanalangsung pemungutan pajak BPHTB, pandangan pelaksana bahwa penurunan penerimaan pajak BPHTB setelah menjadi pajak daerah disebabkan perubahan peraturan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan kecenderungan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan atas dasar kepercayaanatau bukti hak atas tanah hanya dalam bentuk segel serta Standard Operating Procedures (SOP) yang belum ada pada setiap fungsi pemungutan pajak BPHTB. Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Membuat regulasi atau kebijakan yang dapat mendukung kebijakan pengelolaan pajak BPHTB sebagai pajak daerah.menambah staf pelaksana, Membuat program yang dapat mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan bukti alas hak atas tanah menjadi sertifikat, dan membuat Standard Operating Procedures (SOP) pada setiap unit kerja pemungutan pajak BPHTB. Kata kunci : Kebijakan, Implementasi, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Siti Arbayah; Heni Suparti
Jurnal PubBis Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Regional development planning is the implementation of community participatory development planning based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (SPPN). Two approaches to development planning in the SPPN are top-down and bottom-up participatory development planning. Regional development planning by involving bottom-up communities is carried out with the musrenbang mechanism starting from the village, sub-district, district and provincial levels. At the village level, this deliberation is called the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). Musrenbangdes provides broad opportunities for village communities to participate in development planning and discuss problems faced and alternative solutions at the village level. This study aims to determine the power or degree of community participation in the implementation of the Maburai Village Development Planning Meeting, Murung Pudak District, Tabalong Regency. The method used by the researcher is descriptive quantitative, with the sampling technique that will be used in this study is non-random sampling (non-probability sampling), namely purposive sampling. The results showed that the level of community participation in the development planning deliberations in Maburai Village reached the sixth rung of the ladder, namely the Partnership ladder, or up to the degree of Community Power (citizen power). At the rung of the Partnership ladder, the community can negotiate with the policy makers, namely the village government. At this level, the community is not only given the space to have a voice, but also the power to make decisions.

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN JALAN USAHA TANI DI DESA MABURAI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG Havizah Havizah; Muhammad Noor Ifansyah; Siti Arbayah
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam pemberdayaanjalanusaha tani di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan faktor-faktor apa sajakah yangmenjadi penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan jalanusaha tani di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci dengan teknik data dianalisa terlebih dahulu kemudian diolah sesuai dengan data-data di lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan yang jalan usaha tani di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut meliputi tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang terkait dengan indikator pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor, yaitu kemampuan sumberdaya aparat desa yang baik, dan disiplinnya aparat desa dalam penyusunan laporan penggunaan dana. Namun ketersediaan dana desa yang terbatas menghambat terhadap kegiatan pengelolaan dana desa, yakni tidak dapat diakomodasinya semua permintaan masyarakat terhadap pemberdayaan jalan usaha tani tersebut. Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015) Mario Erik Elsela (2014), dan M. Ali Mahmudin (2016). Kemudian mendukung penelitian terdahulu seperti Fisi Tri Sabil Megantara (2016) dan Nunuk Riyani (2016). Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa; Pemberdayaan; Jalan Usaha Tani.

EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANTA KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Muhammad Abrar Nizhami; Safrul Rijali; Siti Arbayah
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang penyelenggaran pemerintah desa Di Desa tanta Kecamatan tanta (2) Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang penyelenggaran pemerintah desa Di Desa tanta Kecamatan tanta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan teknik observasi, wawancara, kuestioner, dokumentasi . Adapun populasi / responden dalam penelitian ini berjumlah 7 (Tujuh) orang responden yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa. 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretarsi BPD, 1 anggota BPD, dan 3 orang Tokoh Masyarakat desa Tanta. Berdasarkan dari hasil penelitian maka didapatlah kesimpulan bahwa Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan Baik. Faktor penghambat peningkatan efektifitas funngsi BPD tersebut adalah Minimnya Insentif yang di terima anggota BPD, Sistem rekrutmen yang ditunjuk secara langsung oleh tokoh masyarakat, dan sarana operasional serta penunjang kerja yang belum memadai. Kata Kunci : Efektifitas, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa.

ANALISIS DISIPLIN KERJA (APARATUR SIPIL NEGARA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010 KABUPATEN TABALONG Mahrita Mahrita; Jauhar Arifin; Siti Arbayah
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanski apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh aparatur sipil Negara. Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara.Dalam peraturan disiplin aparatur sipil Negara tersebut diatur ketentuan – ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin,dan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara pada pelayanan Publik di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik angket kepada 30 responden menurut Muhammad Ali yang dianggap memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian.teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai disiplin kerja pegawai pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa aparatur sipil Negara pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Negara kabupaten Tabalong tergolong cukup tinggi disiplinnya, hal ini terbukti dari hasil rekapitulasi rata-rata 36,7% menyatakan setuju. Kata kunci : Disiplin Kerja; n PP 53 tahun 2010

ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KTP DAN KK PADA KANTOR DESA BONGKANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG Basuki Rahman; Jauhar Arifin; Siti Arbayah
JAPB Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan yang di jumpai berkaitan dengan pembuatan kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pembuatan Kartu Keluarga (KK). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui gambaran bagaimana proses pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Desa dan untuk mengetahui apa saja menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya pelayanan publik. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan pelayanan publik dan untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi atau hal yang jadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan Publik dalam pembuatan KTP dan KK pada Kantor Desa Bongkang dapat dikategorikan cukup baik yaitu sebesar (49,93%) Kata Kunci : Analisa Pelayanan ,Pembuatan KTP dan KK,Pelayanan Publik

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SANTU’UN KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG Irwan Saputra; Budi Setiawati; Siti Arbayah
JAPB Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan Penelitian adalah untuk meneganalisis Peran Kepala Desa Dalam pembangunan infrastruktur di lokasi penelitian. Dan untuk mengehtahui dan menganalisis faktor –faktor yang menghambat peran Kepala Desa dalam Pembangunanan infrastruktur Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Santu’ un Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pemilihan informen menggunakan key informan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis Data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Santu’ un sudah baik. Dan faktor penghambat peran kepala Desa pembangunan infrastruktur desa adalah dana yang bertahap dari pemerintah dan sebagian dari program ada yang tidak terlaksana dengan baik. Kata kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 PASAL 39 TENTANG PENERTIBAN PKL DI LIHAT DARI ASPEK KOMUNIKASI DI KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Yunita Anastasia Anin; Budi Setiawati; Siti Arbayah
JAPB Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan daerah no.14 tahun 2012 pasal 39 tentang penertiban PKL di Kecamatan Barabai yang didasarkan pada teori george c.edwards III pada aspek komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 Tentang Penertiban PKL di Kecamatan Barabai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan langsung dilapangan, serta wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah model analisis interakif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari penelitian dilapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah no.14 tahun 2012 tentang penertiban PKL di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup terimplementasi, Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan peraturan daerah no.14 tahun 2012 tentang penertiban PKL di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Fasilitas. Kata Kunci : Implementasi,Kebijakan,Peraturan daerah, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search