Muhammad Noor
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NON KOMERSIL DI KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG KABUPATEN BANJAR (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012) Heni Susanti; Muhammad Noor
Jurnal PubBis Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.493 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v4i1.222

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas jasa Ijin Bangunan (IMB) di Kecamatan Telaga Bauntung di Kabupaten Banjar berdasarkan peraturan daerah nomor 4 dari 2012. Informasi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui studi perpustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui responden. Sementara analisis data melalui kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Hasil kajian ini adalah: (a) berlakunya suatu dasar hukum yang tidak memberikan delegasi kewenangan kepada daerah, (b) sistem kerja tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga pelaksanaannya kurang efektif, dan (d) sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pa dalam mengatasi pengeluaran dalam pemerintahan adalah dengan (a) pemberdayaan peraturan kabupaten banjar nomor 4 dari 2012 sebagai dasar hukum untuk pokok bahasan dan obyek imb, (b) keterlibatan unit pelayanan sipil yang memadai dan camat sebagai aparat regional yang berpartisipasi dalam membantu imb dan (c) hukum dan peraturan yang memberikan fleksibilitas khusus untuk meminta izin dengan sistem layanan satu atap. Kata Kunci: Layanan ; Imb
KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Pada Kabupaten Barito Utara) Muhammad Noor
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.668 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v1i1.4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara menunjukan indicator yang belum optimal, hal ini terlihat indikator-indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas faktor yang Mempengaruhi yaitu Faktor Kedisiplinan dan Faktor Kemampuan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara mengadakan evalausi kinerja pegawai untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat berjalan lebih maksimal dan efektif dan memperhatikan kendala-kendala yang sering dihadapi, yaitu dengan melakukan perencanaan yang lebih baik, kreatif dan lebih inovatif. Dari perencanaan yang baik inilah diharapkan partisipasi Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara muncul dan berdampak optimal serta memberikan kepuasan tersendiri bagi Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara. Kata Kunci : Kinerja, Kinerja Pegawai
MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAIAGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur) Muhammad Noor; Muhammad Riyandi Firdaus; Farid Zaky Yopiannor
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.594 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v3i1.55

Abstract

This study aims (1) To map the problems of village government capacity in managing village governance, namely village development planning, village administration governance, village financial management, and village institutional strengthening. (2) Designing a new model to strengthen the capacity of village government as the main agenda for optimizing village management towards independence. The approach in this study uses a mixed method approach that prioritizes data mining through in-depth interviews, FGDs, Observation and Triangulation of data and relevant documents. This study also uses the PRA (participatory rural appraisal) approach which is assumed to be appropriate in order to solve research problems. Keywords: strengthening capacity; village government; village development The results of this study indicate that the condition of Maipem Village has a very strategic position in the mobilization pathway, natural resources that are quite potential, so that a significant effort is needed (political will) from the Government and stakeholders to develop a better Maipe Village. The description of the implementation of the Village Government is divided into four main research results, namely (1) the ability of the village government to carry out the functions of Village Administration Governance, data on Community Satisfaction with the Administrative Services Performance of Maipei Village illustrated that 43% of respondents said they were satisfied with administrative services, 20% respondents who said they were quite satisfied, as many as 17% of respondents said they were not satisfied, as many as 10% of respondents said they were very satisfied and as many as 10% of respondents said they were not satisfied. (2) The government's ability to carry out the functions of Village Development Planning has been consistent, namely carrying out the functions of development planning based on active community participation. (3) The ability of the village government to carry out the functions of village financial management still faces serious problems, namely the limited human resources both in quantity and in quality. (4) The ability of the village government to carry out the functions of strengthening village institutions is still not optimal. The main obstacle is the lack of maximum network development among fellow Maipe Village Institutions such as the PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) and Community Empowerment Institutions (LPMD), adat institutions and other community institutions. The conclusion of this study is that the Maipei village government in implementing village governance after the implementation of the Village Law in 2015 showed that the village government was consistent and responsive to the Village Law. The village government draws up the RPJMDes and RKPDes according to the mechanism stipulated in the Village Law, although the new RPJMDes and RKPDes are compiled in 2017 the Maipe Village Government continues to carry out village development planning well in accordance with the mandate of the Village Law. The village financial management in the village is experiencing problems because of lack of human resources. The fact that village institutions exist in Maipe Village is still not well organized and recorded.
EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NON KOMERSIL DI KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG KABUPATEN BANJAR (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012) Heni Susanti; Muhammad Noor
Jurnal PubBis Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.493 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v4i1.222

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas jasa Ijin Bangunan (IMB) di Kecamatan Telaga Bauntung di Kabupaten Banjar berdasarkan peraturan daerah nomor 4 dari 2012. Informasi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui studi perpustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui responden. Sementara analisis data melalui kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Hasil kajian ini adalah: (a) berlakunya suatu dasar hukum yang tidak memberikan delegasi kewenangan kepada daerah, (b) sistem kerja tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga pelaksanaannya kurang efektif, dan (d) sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pa dalam mengatasi pengeluaran dalam pemerintahan adalah dengan (a) pemberdayaan peraturan kabupaten banjar nomor 4 dari 2012 sebagai dasar hukum untuk pokok bahasan dan obyek imb, (b) keterlibatan unit pelayanan sipil yang memadai dan camat sebagai aparat regional yang berpartisipasi dalam membantu imb dan (c) hukum dan peraturan yang memberikan fleksibilitas khusus untuk meminta izin dengan sistem layanan satu atap. Kata Kunci: Layanan ; Imb
Kajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Program Corporate Social Responsibility PT. Adaro Indonesia Taufik Arbain; Muhammad Noor; Muhammad Riyandi Firdaus; Leni Marlina; Aan Nurhadi
Jurnal PubBis Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/pubbis.v5i2.441

Abstract

Community satisfaction is a very important factor and determines the success of a business entity because the community is the consumer of the product or service it produces. This Community Satisfaction Index Research aims to measure the Community Satisfaction and Expectation Index towards the Corporate Social Responsibility Programs of PT. Adaro Indonesia in 2020 both partially and cumulatively in Education, Health, Real Income Level, Economic Independence, Social Culture, Environmental Management, Community Institutional Formation and Infrastructure Development. This research uses a mixed method approach (quantitative and qualitative) using indicators according to the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 14 in 2017 concerning Guidelines for Compilation of Community Satisfaction Surveys combined with additional indicators based on pre-survey results. The variables of this Community Satisfaction Index Survey concept consist of expectations and reality, while the data collection techniques are (1) Interview, (2) Documentation, Observation and field survey, (3) Secondary Data Collection, and (4) Focus Group Discussion. The findings of the community satisfaction survey of the beneficiaries of the Corporate Social Responsibility Programs of PT. Adaro Indonesia in 2020, namely: (1) The value of the community satisfaction survey on the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its Operational Area achieved an average value of community satisfaction of 86,12 and the value of community expectations of 34,52 with the service quality of the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its operational area is included in the "B" category with Good performance. And (2) the value of the community satisfaction survey on the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its Operational Area achieved an average community satisfaction score of 85,49 and a community expectation value of 33,00. The quality of service for the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its operational area is included in the "B" category with Good performance.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DESA RODOK KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR Dewi Permatasari; Nurmalasyiah Nurmalasyiah; Muhammad Noor
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hal yang perlu diperbaharui dalam rangka meningkatkan pelayanan adalah kinerja dari pegawai, Kinerja pegawai menjadi faktor penting guna menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. 2) Seberapa besar Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif, Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 93 orang, yang di jadikan sampel sebanyak 93 orang dengan menggunakan sampel jenuh. Koesioner merupakan instrumen utama untuk mengumpulkan data serta dokumentasi, analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Generalized Strutured Component Analysis (GSCA). Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh Kinerja Pegawai (X) terhadap Kualitas Pelayanan (Y) Pada Kantor Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah kabupaten barito Timur. Besarnya Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas pelayanan Pada Kantor Dsa Rodok Kecamtan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur sebesar 56,7%. Sisanya di pengaruh oleh variable lain seperti Kualitas kinerja, Kepuasan Masyarakat dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kata kunci: Kinerja pegawai, Kualitas Pelayanan
FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN TABALONG Erni Yulianti; Budi Setiawati; Muhammad Noor
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan baik untuk para pelaku sendiri maupun orang lain di sekelilingnya. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 tentang kawasan Tanpa Rokok adalah kebijakan yang mana tercantum pada Pasal 1 ayat 10 : “Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/ atau penggunaan ROKOK” meliputi : Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat Ibadah, Tempat anak bermain, Angkutan umum, Tempat Kerja, Tempat Umum. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tabalong, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan mengahambat Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tabalong. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif dengan pendekanatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian yaitu mengenai Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Tabalong belum optimal untuk dijadikan kebijakan. Hasil penelitian ini adalah 1) sumber daya manusia, 2) sosial budaya, 3) pengaruh intern, 4) pengaruh ekstern dan 5) ekonomi atau pendanaan benar merupakan faktor penghambat. Kata Kunci : Formulasi; Kebijakan Publik; Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-El) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG Ririn Saputri; Jauhar Arifin; Muhammad Noor
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terukurnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. untuk mengetahui harapan masyarakat akan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif induktif. Penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket kepada 100 orang masyarakat yang sedang melakukan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan observasi.Teknik analisis data yaitu menggunakan summated-racting yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap jawaban responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan nilai 74,42 atau dengan kategori baik. GAP antara IKM dan IHM untuk pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) dengan nilai 23,67 dalam kategori sedang pada unit kerja ditemukan ada beberapa indikator dalam kondisi kewaspadaan meskipun IKM tinggi namun titik koordinat menyentuh IHM namun tetap ada harapan perbaikan. Kata kunci : Indeks kepuasan; kepuasan masyarakat ; pelayanan ; KTP-El
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KASIAU KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG Ayu Lestari; Rahmi Hayati; Muhammad Noor
JAPB Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.Tekhnik pengumpulan data dengan cara observasi, angket dan disertai dengan wawancara dan analisis data menurut sudjana (Syahrudi 2015) dan miles, Huberman saldana (Martono 2015).Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Cukup Efektif mendukung oleh Fauza Amalia (2015), Yoyo Bulele, M.S.Pangkey, W.Y.Rompas (2012), Pandi Larenggam, Alden laloma, Salmin dengo (2011), dan Ratih Kumala Dewi (2011), dan tetapi tidak mendukung dengan harapan PP. No. 2 Tahun 2015 BAB I Pasal I Poin 7 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kata Kunci: Efektivitas Pelaksanaan Tugas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan
EFEKTIVITAS PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN MABUUN KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG (Studi Pada Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu) Keithran Ali Saragih; Budi Setiawati; Muhammad Noor
JAPB Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pegawai dalam pelayanan publik dan mengukur Kinerja Pegawai terutama pada Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe desktiftif, Tekhnik pengumpulan data dengan cara angket serta di interprestasikan menurut Sudjana,(Syahrudi, 2015:32). Serta penelitian ini digunakan teknis analisis data yang dikembangkan oleh Muhammad Ali. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik Pada Keluarahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sudah berjalan cukup efektiv (43,34%). Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya untuk memaksimalkan efektivitas pelaksanaan tugas aparat terhadap pelayanan publik di kelurahan Mabuun, adalah kemampuan aparat dalam mentaati aturan sistem kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Pegawai dalam Pelayanan Publik