Garuda - Garba Rujukan Digital

KUALITAS PELAYANAN IBU HAMIL PESERTA JAMKESDA DI PUSKESMAS MALINAU KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.67 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa Kualitas pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado dan Mengidentifikasi Apa saja yang menjadi faktor penghambat Kualitas pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Informan yang dipilih adalah ibu hamil sebagai peserta Jamkesda. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai Kualitas Pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda Di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten HSS dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik uji kredebilitas yaitu : (1) perpanjangan pengamatan, (2) meningkatkan ketekunan, (3) triangulasi, (4) analisakasus negative, (5) menggunakan bahan referinsi dan (6) mengadakan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda Di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten HSS dikatakan cukup berkualitas, hal ini terlihat indikator-indikator bahwa : Tangibles (Nyata), Reliability (Dapat dipercaya), Responsivess (Keinginan untuk membantu), Assurance (Kepastian) dan Emphaty (Empati). Kendala yang dihadapi yaitu kelengkapan sarana dan prasarana kurang memadai, kemudahan akses, tempat dan lokasi pelayanan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat, kurangnya kedisplian waktu pelayanan dan kurang responsif. Penelitian ini merekomendasikan kepada Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten HSS agar direncanakan lebih baik, kreatif dan lebih inovatif sehingga dapat berjalan lebih maksimal dan efektif dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Jamkesda. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Jamkesda

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGER PRINT) TERHADAP DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO TIMUR Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Disiplin Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Implementasi kebijakan absensi sidik jari di Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Barito Timur sudah berjalan optimal. 2) Implementasi kebijakan absensi sidik jari dilihat dari Sumber Daya, yaitu PNS di lingkungan Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Barito Timur sebelum diterapkan sudah mengetahui tentang penerapan absen elektronik dan mereka telah siap melaksanakannya 3) Pengawasan kepala dinas dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari di lingkungan kerjanya sangat ketat 4) Koordinasi yang dilakukan kepala dinas dengan bawahannya terkait implementasi kebijakan absensi sidik jari sudah baik dengan selalu memantau dan menanyakan kepada bawahannya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Absensi Sidik Jari, Disiplin PNS

KUALITAS PELAYANAN IBU HAMIL PESERTA JAMKESDA DI PUSKESMAS MALINAU KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa Kualitas pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado dan Mengidentifikasi Apa saja yang menjadi faktor penghambat Kualitas pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Informan yang dipilih adalah ibu hamil sebagai peserta Jamkesda. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai Kualitas Pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda Di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten HSS dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik uji kredebilitas yaitu : (1) perpanjangan pengamatan, (2) meningkatkan ketekunan, (3) triangulasi, (4) analisakasus negative, (5) menggunakan bahan referinsi dan (6) mengadakan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Ibu Hamil Peserta Jamkesda Di Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten HSS dikatakan cukup berkualitas, hal ini terlihat indikator-indikator bahwa : Tangibles (Nyata), Reliability (Dapat dipercaya), Responsivess (Keinginan untuk membantu), Assurance (Kepastian) dan Emphaty (Empati). Kendala yang dihadapi yaitu kelengkapan sarana dan prasarana kurang memadai, kemudahan akses, tempat dan lokasi pelayanan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat, kurangnya kedisplian waktu pelayanan dan kurang responsif. Penelitian ini merekomendasikan kepada Puskesmas Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten HSS agar direncanakan lebih baik, kreatif dan lebih inovatif sehingga dapat berjalan lebih maksimal dan efektif dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Jamkesda. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Jamkesda

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA GARAGATA KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata Kcamatan Jaro Kabupaten Tabalong, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrument utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang berkaitan denagn situasi dan kondisi empiris Implementasi Kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupa mendriskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong berjalan dengan baik. Namun terdapat Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata, kejelasan komunikasi sudah jelas dari para pelaksana kebijakan ADD dan konsistensi pesan tidak saling bertentangan, dukungan sarana dan prasarana cukup baik, sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan ADD di Desa Garagata yakni, kemampuan Sumber Daya pelaksana ADD relative rendah dan tidak adanya dukungan dari dana lain. Saran, Para pelaksana ADD diberikan pendidikan dan latihan, perlu dirancang sistem aplikasi computer dan mencari dukungan dana dari dana lain. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI DESA WARUKIN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

This study aims to analyze the Implementation of the Policy on the Ban on the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency and to find out what costs affect the Implementation of the Banned Agricultural Land Prohibition Policy - Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency. Data Collection Techniques in this study is observation and interview. The data collected was then described and analyzed with descriptive analysis techniques that provided an overview of the Implementation of the Policy on the Ban on the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency with three stages: data reduction, data presentation and reduction of conclusions. The results of the study are as follows: 1) Policy for Prohibiting the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong District, in fact the field has been implemented; 2) It turns out that the fact that Bambang Sunggono is a factor that is an obstacle or an obstacle to policy implementation is not fully proven in the field. But other than that there were other obstacles such as human resources and lack of facilities and infrastructure and funds. Keywords: implementation; policy; law number 32 of 2009

Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia Rahmi Hayati; Muhammad Noor Ifansyah
Jurnal PubBis Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

The biggest challenge in the practice of democracy is the process of sharing power, especially for the unitary state of Indonesia. The lack of clarity in the rule of law in the distribution of authority causes turbulence in resource-producing regions. The concept of asymmetric decentralization is one of the answers in the practice of democracy in Indonesia. Through a literature review approach, this paper tries to parse a few problems of asymmetric decentralization practices in Indonesia. It cannot be denied that this form of asymmetric decentralization is a logical consequence of democratic practices in Indonesia. Keywords: Asymmetric Decentralization

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGER PRINT) TERHADAP DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO TIMUR Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Disiplin Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Implementasi kebijakan absensi sidik jari di Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Barito Timur sudah berjalan optimal. 2) Implementasi kebijakan absensi sidik jari dilihat dari Sumber Daya, yaitu PNS di lingkungan Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Barito Timur sebelum diterapkan sudah mengetahui tentang penerapan absen elektronik dan mereka telah siap melaksanakannya 3) Pengawasan kepala dinas dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari di lingkungan kerjanya sangat ketat 4) Koordinasi yang dilakukan kepala dinas dengan bawahannya terkait implementasi kebijakan absensi sidik jari sudah baik dengan selalu memantau dan menanyakan kepada bawahannya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Absensi Sidik Jari, Disiplin PNS

EFEKTIFITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. efektivitas akan terwujud jika adanya ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan (efektif dan efesien), artinya dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan didesa seharusnya aplikasi tersebut mampu mendukung pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan 5 informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa dikecamatan muara harus kabupaten tabalong dikategorikan efektif. Kata Kunci: Efekivitas, Aplikasi SISKEUDES, Keuangan Desa, Tabalong

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “KARYA BERSAMA” DI DESA HALANGAN KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG (STUDI KASUS PADA ASPEK SUMBER DAYA) Amalia Sulihani; Rahmi Hayati; Jamaludin Jamaludin
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi adalah mempraktekkan, memasangkan Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Halangan, yang didasarkan pada teori George C.Edwards III (Winarno, 2002) pada aspek sumber daya dengan indikator Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas; dan (2) faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan BUMDes ”Karya Bersama” di Desa Halangan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang mencakup komponen : Pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Karya Bersama” di Desa halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Aspek Sumber Daya) sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat digambarkan bahwa (1) Staf yang sudah berkompeten dalam mengelola BUMDes; (2) Informasi tentang BUMDes yang sudah disampaikan dengan jelas; (3) Wewenang yang sudah dijalankan dengan baik; dan (4) Fasilitas unit usaha BUMDes yang sudah tersedia. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi BUMDes di Desa Halangan adalah faktor isi kebijakan dan dukungan. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; BUMDes

PERAN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO TIMUR Lasmi Hanriati; Rahmi Hayati; Erwan Mardani
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemimpin pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur ini dalam meningkatakan disiplin kerja pegawainya, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apasajakah yang menghambat peran pemimpin dalam meningkatka disiplin kerja Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur ini dalam meningkatkan disiplin kerja pegawainya.Metodelogi yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada 5 orang informan yaitu 1 orang Kepala Dinas dan 4 orang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menurut Miles, Huberman dan Saldana yang dianggap memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data (data display) dan pengambilan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1) peran pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai nya sudah berjalan dengan baik Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur. 2) Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat peran pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja yaitu kurangnya kesadaran dari dalam diri masing-masing pegawai dan kurangnya penghargaan yang diberikan atas prestasi yang telah dicapai. Kata Kunci : Peran Pemimpin, Disiplin Kerja.

Title

Found 68 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 68 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 68 Documents
Search