Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN muhammad Riyandi Firdaus
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin, Respon Publik Terhadap Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari model implementasi kebijakan publik yaitu standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang tinggi yang dikaitkan dengan SOP (prosedur) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan pajak progresif ini disambut masyarakat dengan dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif, dimana pada sisi positifnya masyarakat berharap dapat mengurangi tingkat kemacetan, pembenahan transportasi publik dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik, sedangkan pada sisi negatifnya masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak yang terasa berat serta penurunan penjualan mobil bagi para pelaku showroom. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin adalah masalah database, kendaraan yang masih dalam masa jaminan (kredit), masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan pajak progresif serta adanya perlawanan terhadap pajak progresif. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor Roda 4

REFORMASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN muhammad Riyandi Firdaus
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) setelah adanya reformasi pelayanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi pelayanan pembayaran pajakn kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin sudah baik. Masyarakat sangat terbantu dan menyambut baik dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini. Langkah strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin ini adalah dengan menghadirkan 3 (tiga) pelayanan baru, yaitu SAMSAT Corner, Mobil SAMSAT Keliling dan SAMSAT Jemput Antar. Ini semua dilakukan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang mudah, efektif dan efisien dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga masyarakat merasa mudah dan tidak terganggu oleh kehadiran calo. Dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini diharapkan kepada masyarakat untuk selalu taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya karena Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan pelayanan baru untuk masyarakat sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk malas atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya. Kata Kunci : Reformasi, Pelayanan

MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAIAGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur) Muhammad Noor; Muhammad Riyandi Firdaus; Farid Zaky Yopiannor
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

This study aims (1) To map the problems of village government capacity in managing village governance, namely village development planning, village administration governance, village financial management, and village institutional strengthening. (2) Designing a new model to strengthen the capacity of village government as the main agenda for optimizing village management towards independence. The approach in this study uses a mixed method approach that prioritizes data mining through in-depth interviews, FGDs, Observation and Triangulation of data and relevant documents. This study also uses the PRA (participatory rural appraisal) approach which is assumed to be appropriate in order to solve research problems. Keywords: strengthening capacity; village government; village development The results of this study indicate that the condition of Maipem Village has a very strategic position in the mobilization pathway, natural resources that are quite potential, so that a significant effort is needed (political will) from the Government and stakeholders to develop a better Maipe Village. The description of the implementation of the Village Government is divided into four main research results, namely (1) the ability of the village government to carry out the functions of Village Administration Governance, data on Community Satisfaction with the Administrative Services Performance of Maipei Village illustrated that 43% of respondents said they were satisfied with administrative services, 20% respondents who said they were quite satisfied, as many as 17% of respondents said they were not satisfied, as many as 10% of respondents said they were very satisfied and as many as 10% of respondents said they were not satisfied. (2) The government's ability to carry out the functions of Village Development Planning has been consistent, namely carrying out the functions of development planning based on active community participation. (3) The ability of the village government to carry out the functions of village financial management still faces serious problems, namely the limited human resources both in quantity and in quality. (4) The ability of the village government to carry out the functions of strengthening village institutions is still not optimal. The main obstacle is the lack of maximum network development among fellow Maipe Village Institutions such as the PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) and Community Empowerment Institutions (LPMD), adat institutions and other community institutions. The conclusion of this study is that the Maipei village government in implementing village governance after the implementation of the Village Law in 2015 showed that the village government was consistent and responsive to the Village Law. The village government draws up the RPJMDes and RKPDes according to the mechanism stipulated in the Village Law, although the new RPJMDes and RKPDes are compiled in 2017 the Maipe Village Government continues to carry out village development planning well in accordance with the mandate of the Village Law. The village financial management in the village is experiencing problems because of lack of human resources. The fact that village institutions exist in Maipe Village is still not well organized and recorded.

Kajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Program Corporate Social Responsibility PT. Adaro Indonesia Taufik Arbain; Muhammad Noor; Muhammad Riyandi Firdaus; Leni Marlina; Aan Nurhadi
Jurnal PubBis Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/pubbis.v5i2.441

Community satisfaction is a very important factor and determines the success of a business entity because the community is the consumer of the product or service it produces. This Community Satisfaction Index Research aims to measure the Community Satisfaction and Expectation Index towards the Corporate Social Responsibility Programs of PT. Adaro Indonesia in 2020 both partially and cumulatively in Education, Health, Real Income Level, Economic Independence, Social Culture, Environmental Management, Community Institutional Formation and Infrastructure Development. This research uses a mixed method approach (quantitative and qualitative) using indicators according to the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 14 in 2017 concerning Guidelines for Compilation of Community Satisfaction Surveys combined with additional indicators based on pre-survey results. The variables of this Community Satisfaction Index Survey concept consist of expectations and reality, while the data collection techniques are (1) Interview, (2) Documentation, Observation and field survey, (3) Secondary Data Collection, and (4) Focus Group Discussion. The findings of the community satisfaction survey of the beneficiaries of the Corporate Social Responsibility Programs of PT. Adaro Indonesia in 2020, namely: (1) The value of the community satisfaction survey on the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its Operational Area achieved an average value of community satisfaction of 86,12 and the value of community expectations of 34,52 with the service quality of the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its operational area is included in the "B" category with Good performance. And (2) the value of the community satisfaction survey on the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its Operational Area achieved an average community satisfaction score of 85,49 and a community expectation value of 33,00. The quality of service for the Corporate Social Responsibility program of PT. Adaro Indonesia in 2020 in its operational area is included in the "B" category with Good performance.

The Function of Local Government in Public Policy Evaluation Networked Modern Stores in Banjarmasin City Muhammad Riyandi Firdaus; Falih Suaedi; Bintoro Wardiyanto
Journal of Local Government Issues Vol. 6 No. 1 (2023): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v6i1.23214

The presence of modern networked stores in the city of Banjarmasin causes traditional business actors to feel marginalized. The distance between establishments is such close operational times that are not following regulations, as well as partnerships and discourses on a moratorium on the establishment, are the causes of the underlying policies that have not run optimally. The purpose of this study is to explore and analyze policy evaluation through the role of actors, especially the Government, in protecting the existence of small-scale business actors behind the strong capitalist economic flows represented by modern networked stores. Indicators of the role of policies become new knowledge spaces in policy evaluation studies that will provide practical benefits for the Government in seeing the natural policy conditions behind the evaluation process, which is often carried out in formal conditions. This study uses a case study method with a qualitative research approach. The results show that policy evaluation is still not effective though the Regional Government as a critical actor has played its role in maintaining policy consistency so that competition between large investors represented through modern networked shops and small investors represented by micro, small and medium enterprises, and traders runs healthily. This paper argues that a consistent public policy will impact achieving the goals and objectives of the policy, only that an economic system based on capital, motives, and interests is another factor that influences the course of a evaluation public policy.

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA SALIKUNG KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG Muhammad Hasbi Ash Siddieq; Rahmi Hayati; Muhammad Riyandi Firdaus
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya / tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang bersifat khusus. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut :1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bhaninkamtibmas dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Peran Bhaninkamtibmas dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara. Hasil penelitian Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sudah berperan dengan cukup baik. Faktor-faktor menjadi penghambat peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong adanya masyarakat yang kurang senang dengan kehadiran bhabinkamtibmas serta adanya masyarakat yang berfikir negative thingking. Kata kunci : Peran Bhabinkamtibmas, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkoba.

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN SUMUR BOR DALAM PEMENUHAN AIR BERSIH (STUDI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI DESA UWIE KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG) Muhammad Bayu; Muhammad Noor Ifansyah; Muhammad Riyandi Firdaus
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini memiliki tujuan untuk : 1). Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pembangunan sumur bor dalam pemenuhan air bersih (studi tentang alokasi dana Desa Di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya kabupaten Tabalong), 2). Untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang menghambat efektivitas pembangunan sumur bor dalam pemenuhan air bersih (studi tentang alokasi dana Desa Di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya kabupaten Tabalong).Metode yang digunakan adalah metode deskristif kualitatif yang memaparkan terhadap fenomena yang terjadi pada pembangunan sumur bor di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dalam upaya meningkatkan kesejahtraan masyarakat Desa Uwie RT 16 Kecamatan Muara Uya. Populasi penelitian adalah Aparatur Desa Uwie Keamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong serta warga masyarakat RT 16 Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong pelanggan sumur bor di RT 16 Desa Uwie yang berjumlah 50 yang terdiri hanya satu RT. Jumlah populasi yang di ambil oleh peneliti sebanyak 30 responden. Data yang diperoleh peneliti melalui observasi, dokumentasi dan angket, selanjutnya dianalisa menggunakan tabel-tabel dan angket absolut maupun relative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada ke efektivitasan pembuatan sumur bor dikategorikan cukup tepat dengan presentasi tertinggi 55,8%. Faktor yang menghambat dalam pembangunan sumur bor di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang ditemukan peneliti ada dua masalah yang utama yaitu : 1). Hambatan dari faktor alam a). Kecilnya debit air, 2). Hambatan dari segi waktu. a) Pembangunan fisik tidak bisa di selesaikan tepat waktu Kata kunci : Efektivitas, Pembangunan Sumur Bor

ANALISIS KOORDINASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR Oktavia Dwi Murpramita Lestari; Budi Setiawati; Muhammad Riyandi Firdaus
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Koordinasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barito Timur; 2) Faktor penghambat dalam koordinasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: kuisioner, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Barito Timur sudah terkoordinasi, hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi dengan presentasi 86%. Adapun yang menjadi faktor penghambat koordinasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kabupaten barito timur yaitu disebabkan oleh perumusan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada tiap satuan kerja kurang jelas serta tidak terdapat hubungan hirarkies antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan. Kata Kunci : Koordinasi, Pajak Bumi dan Bangunan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA GARUNGGUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG Pitriyati Pitriyati; Muhammad Noor Ifansyah; Muhammad Riyandi Firdaus
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingakat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dangan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, koesioner,wawancara dan dokumentasi. Informan kunci meliputi Kepala Desa, Ketua BPD, dan 20 orang Masyarakat. Teknik analisis data oleh Muhammad Ali (1985)Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguan infrastruktur jalan desa di desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong masih rendah. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembanguan infrastruktur jalan desa di desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong cukup menghambat, diantaranya yaitu faktor internal terbagi atas Pengetahuan dan Keahlian, Pekerjaan Masyarakat, Tingkat pendidikan dan buta huruf, dan jenis kelamin. Faktor eksternal terbagi atas Kemiskinan dan sistem birokrasi. Kata Kunci: Partisipasi, Pelaksanaan Pembangunan

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA LASUNG BATU KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN Widea Wati; Budi Setiawati; Muhammad Riyandi Firdaus
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memotivasi, memberikan sarana prasarana, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa berupa jalan keperkebunan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan teknik kuanlttatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis yang digunakan menurut M.Ali (1987) Analisis data dengan Tehnik Pengumpulan Data, yaitu dengan Kuesioner/angket, Observasi, Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Lasung Batu berupa jalan keperkebunan Cukup Berperan atau 47,43%. Faktor penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu kurangnya Dorongan-dorongan. Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Infrastruktur Desa, Jalan

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search