Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Darma Agung JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Social Science (JoSS) Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA)
Utary Maharany Barus
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
The Effectiveness of BPHTB Online in The Effort of Preventing Tax Funds and Regional Revenues in Asahan District Rahmat Lubis; Bastari; Utary Maharany Barus; Maria
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is descriptive in nature. a method for describing an ongoing state or situation, the purpose of which is to produce information about research subjects to examine ideal problems. The data source of this research is secondary data. Documented data was used as a data collection tool for this study, supported by candid interviews with tax officers in Asahan District and notaries working at Batu Bara. Based on the survey results, it turns out that online verification of the Asahan District BPHTB (Regional Financial and Asset Management Agency) cannot actually be carried out because the levy is not regulated regionally. from BPHTB. The constraints faced by the Regional Office for Finance and Asset Management in Asahan Regency lie in the era of e-government. - There are still taxpayers at BPHTB who do not understand how to use e-BPHTB, so that taxpayers find it difficult to enter information about BPHTB online, as well as incomplete local tax information and communication to the public. Information is an important source in policy implementation, the availability of sufficient information to support good policy implementation, information on BPHTB tax policy implementation.
Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai) Yefrizawati Yefrizawati; Idha Aprilyana Sembiring; Utary Maharany Barus; T. Keizerina Devi Azwar
JURNAL MERCATORIA Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.6550

Abstract

Artikel untuk mengkaji pertimbangan bagi ahli waris non muslim oleh Mahkamah Agung RI dalam menetapkan putusan wasiat wajibah dan persepsi hakim pengadilan agama Kota Medan dan Binjai berkaitan dengan ahli waris non muslim mendapatkan wasiat wajibah. Masalah difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung RI menetapkan ahli waris non muslim menerima wasiat wajibah dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Binjai tentang putusan tersebut. Guna menyelesaikan masalah ini, digunakan acuan teori maqasid syariah, hukum progresif dan pembangunan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan memadukan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan hasil wawancara kepada informan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim di lingkup Mahkamah Agung mendasarkan 3 (tiga) pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yaitu kemaslahatan, pluralisme agama dalam rumah tangga dan keadilan. Selain itu, belum pernah diterima dan diputuskan perkara mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Dan berdasarkan pandangan para hakim di lingkungan pengadilan agama pada umumnya tidak menyetujui tindakan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim disebabkan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.
Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan Arsyad Subhan Purba; Hasyim Purba; Rosnidar Sembiring; Utary Maharany Barus
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.146

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesesuaian praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dengan peraturan perundang-undangan; proses penjualan dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas; dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Namun, terkait metode penjualan objek jaminan gadai emas di BSI Region II Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad rahn; Terdapat 8 (delapan) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam pelaksanaan gadai emas dan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek gadai.
Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah Tengku Keizerina Devi Azwar; Arya Tjipta Prananda; Eva Syahfitri Nasution; Putri Rumondang Siagian; Hilbertus Sumplisius M. Wau; Utary Maharany Barus
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8433

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah, mengingat kemajuan teknologi alat kedokteran dan ketidakpuasan seseorang terhadap wajahnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian dilakukan dengan sudut pandang penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dokter yang melakukan pembedahan plastik sering kali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun lalai hingga menimbulkan korban. Oleh karenanya, dokter tidak akan terlepas dari jeratan hukum maupun sanksi akibat tindakannya. Fokus masalahnya tentang pengaturan bedah plastik estetik di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam melakukan bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terjadi karena adanya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dokter berjanji untuk merubah atau menyempurnakan bagian tertentu dari pasien pada bagian wajah, sedangkan pasien berjanji untuk membayar biaya pengobatan, perawatan, dan pembedahannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka pasien dapat menuntut dokter berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata. Selain itu, masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan wanprestasi.
Good Corporate Governance in Sharia Banking Zaisika Khairunnisak; Hashim Purba; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana
Indonesian Journal of Business Analytics Vol. 3 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijba.v3i3.4813

Abstract

Islamic banking business is growing in Indonesia. The implementation of sharia banking business is a tangible manifestation of the adoption of the Sharia Law System in Indonesia. Islamic banking business is carried out by Islamic banks. As a subject of law, in the implementation of Islamic banking business, Islamic banks are legally obliged to apply GCG Principles. The non-implementation of legal obligations to apply GCG Principles in the implementation of Islamic banking business creates legal liability for Islamic banks.This study discusses the application of GCG Principles in the implementation of Islamic banking business by Directors acting on behalf of Islamic banks. In this regard, this study is focused on examining the legal responsibility of Islamic banks due to the non-application of GCG Principles in the implementation of Islamic banking business.This research is a type of normative research. The method used in this study is the normative juridical research method. This research is a prescriptive analysis, using various types of data as appropriate in legal research.
Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan: (Studi Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara) Ardo Sirait; Budiman Ginting; T. Keizerina Devi Azwar; Utary Maharany Barus
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.229

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, serta pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, sehingga penghasilan yang diperoleh yayasan melalui kegiatan usahanya merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Keterlambatan tersebut menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas yang terdiri atas 6 dan 4 kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup di lingkungan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara.
Penyelesaian Kredit Macet Terkait Adanya Tagihan Utang Pajak Debitur di Bank BRI Kantor Cabang Medan Thamrin Muhammad Arfandi; Budiman Ginting; Utary Maharany Barus; Rudy Haposan Siahaan
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.447

Abstract

The implementation of mortgage execution, execution (parate execution) must be based on a promise to sell under one's own power as regulated in Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code, so that it is an implementation of an agreement and accompanied by a mortgage deed grosse which is intended "For the sake of Justice Based on the Almighty Godhead" This research is descriptive analytical in nature. The type of research used in this thesis is empirical legal research. Types and sources of data that will be used secondary and primary data. Data analysis was carried out to answer the problems studied using qualitative methods. Research using qualitative methods starts from assumptions about reality or social phenomena that are unique and complex. There is a certain regularity or pattern in it, but it is full of variations (diversity) in the facts contained in the problem being studied. Settlement of bad credit related to mortgage rights at Bank BRI Medan Thamrin Branch is preceded by steps taken by the bank to collect outstanding payments from debtors who have bad credit. The collection process is carried out through warning letters, telephone calls, or direct visits to debtors. If the debtor has not paid his obligations, the bank will then take steps to sell the assets through auction for the debtor's bad credit collateral. Regarding bills from taxpayers who are debtors of BRI Bank Medan Thamrin Branch, then if a taxpayer has an unpaid tax bill and he is a bank debtor, then the bank can withdraw funds from the taxpayer's bank account to pay the tax bill. This can be done based on a Tax Assessment Letter (SKP) issued by the tax authority which stipulates that the taxpayer must pay a certain tax bill. Settlement of debtors' bad debts at Bank BRI is related to taxpayers' tax debt claims against debtors. In an effort to provide legal certainty, the debtor's collateral object can be executed by the bank and then the sales proceeds are divided proportionally to the bank for bank credit debts and the tax office. on taxpayer debt.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PPH FINAL PHTB DAN BPHTB ATAS JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBATALKAN Sri Maini Nst; Budiman Ginting; Bastari Mathon; Utary Maharany Barus
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/38yg5b39

Abstract

Notaris berwenang membuat akta autentik dan Notaris dalam membuat akta harus mengutamakan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pada penelitian ini, Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 39 ayat (2) UUJN, sehingga akta yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana status kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang atas pembatalan jual beli tanah dan/atau bangunan, bagaimana akibat hukum dari PPh Final PHTB dan BPHTB yang telah dibayar yang jual belinya dibatalkan, bagaimana pengembalian pembayaran PPH Final PHTB DAN BPHTB atas jual beli tanahdan/ atau bangunan yang jual beli tanahnya dibatalkan. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum yaitu yuridis normatif yang didukung data yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah dan/atau bangunan atas pembatalan jual beli tanah dan/atau bangunan yakni menyebabkan penghentian suatu perikatan dan membawa segala sesuatu kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian pembatalan perjanjian jual beli tanah dan bangunan, maka para pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya selama jual beli tanah dan/atau bangunan berlangsung. Akibat hukum dari PPh Final PHTB dan BPHTB yang telah dibayar yang jual belinya dibatalkan adalah pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan surat permohonan. Negara dapat beriktikad baik dengan cara mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suatu pihak. Mekanisme yang ditawarkan adalah upaya restitusi yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan Ketentuan tentang tata cara pengembalian  pembayaran PPh Final PHTB dan BPHTB yang jual belinya dibatalkan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dapat dimohonkan oleh pihak penjual kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pemohon terdaftar sebagai wajib pajak, hal tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
PERTANGGUNG JAWABAN BANK SYARIAH INDONESIA ATAS PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN DEBITUR PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN Oemar Abdallah; Sunarmi; T. Keizerina Devi Azwar; Utary Maharany Barus
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/rv8nh683

Abstract

Kewajiban untuk mendaftarkan “Penggantian Nama Pemegang Hak Tanggungan” seharusanya menjadi tanggungan jawab pihak Bank atau Kreditur, namun pada implementasinya pihak bank melemparkan tanggungan jawab tersebut kepada pihak debitur. Sehingga Debitur melakukan sendiri pendaftaran “Penggantian Nama Pemegang Hak Tanggungan”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum penggabungan dan perubahan nama pada perbankan syariah terhadap pembebanan hak tanggungan atas jaminan debitur, bagaimana hambatan perbankan syariah dalam pemenuhan tanggungjawab atas peralihan hak tanggungan terkait penggabungan dan perubahan nama perusahaan, bagaimana pelindungan hukum terhadap nasabah atas penggabungan dan perubahan nama perusahaan terhadap pembebanan hak tanggungan atas jaminan debitur pada PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hokum. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (documentary study), wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menjadi kesimpulan yang lebih khusus dengan pembuktian yang logis dan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Bank dinilai masih memiliki kekurangan untuk pemenuhan pertanggung jawaban. Pemenuhan kewajiban Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan. Hambatan yang ditemui yaitu Hambatan Substansi seperti di pihak bank, pihak Notaris Rekanan Bank dan Badan Pertanahan Nasional. Hambatan Prosedural seperti mengikuti aturan yang menjadi persyaratan dan menyiapkan dokumen dalam melakukan perubahan nama di kantor pertanahan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendaftarakan perubahan pemilik hak tanggungan atas seluruh jaminan nasabah bank. Hambatan culture yaitu kebiasaan masyarakat yang pinjaman kreditnya di bank sudah lunas, dan ingin mengambil jaminannya namun pihak bank belum mendaftarkan perubahan nama pemegang hak tanggungan, Pelindungan Hukum dapat dilakukan dengan cara pelindungan hukum preventif tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Dan Pelindungan Hukum Represif, pelindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Pelindungan yang diberikan kepada masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sedangkan di bidang perbankan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Legal Readiness Of Agreements Facing The Digitalization Era Banking In Islamic Banking Financing Transactions Utary Maharany Barus; T. Keizeirina Devi Azwar; Cheryl Patriana Yuswar; Siti Nurahmi Nasution; Hilbertus Sumplisius M. Wau
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 2 No 12 (2023): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v2i12.229

Abstract

Digital developments in the banking system occur not only in conventional banks but also in Islamic banks. The digitalization of Islamic financing transactions is also inseparable from technological developments, especially in the use of electronic contracts. Sharia banks implementation of sharia business activities is regulated in the “Compilation of Sharia Economic Law” (KHES). Electronic Contracts are one of the innovations related to commercial life while navigating the legality of making agreements, even though digitally included by Islamic Banks, thus raising questions about the validity and risks of these electronic contracts. Competence, legal relations, objects, free consent, and jurisdiction are indicators of readiness for treaty legal instruments in the development of the current digitalization era. This study examines the legal readiness of agreements facing the era of digitalization of Islamic banking in financing transactions. This study uses an empirical method to examine the provisions of laws and regulations in detail. This was a normative juridical study. The results of the field study show that the electronic contracts implemented by Bank Mega Syariah and Bank Muamalat through e-contracts meet the legal provisions of the agreements stipulated in positive law in Indonesia. The results of the literature study also show that treaty legal instruments as stipulated in BW, Law 11/2008 juncto PP 71/2019 and KHES have accommodated the development of electronic agreement legal needs as an implication of the digitalization era in banking financing transactions.
Co-Authors Ardo Sirait Arsyad Subhan Purba Artha Sebayang Bastari Bastari Mathon Budiman Ginting Cheryl Patriana Yuswar Dejan Gumelar Raja Guk-Guk Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Hashim Purba Hasyim Purba Henry Sinaga Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Idha Aprilyana Sembiring Isnaini Isnaini Jefri Ardiansyah M. Citra Ramadhan Maria Maria BR Napitupulu Muazzul Muazzul Muhammad Arfandi Oemar Abdallah Putri Rumondang Siagian Rahmat Lubis Rifany Arbita Lubis Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Saidin Saidin Siti Nurahmi Nasution Sri Maini Nst Suhdi Maulana Nst Sunarmi Sunarmi, Sunarmi T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tengku Keizerina Devi Azwar Tjipta, Arya Yefrizawati Yefrizawati Zaisika Khairunnisak