Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax SOL JUSTICIA Jurnal Jatiswara JUSTISI: Journal of Law Jurnal Kewarganegaraan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Vincentius Patria Setyawan
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Vincentius Patria Setyawan
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 1 (2023): GJMI - JULI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i1.3

Abstract

Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengubah bunyi rumusan asas legalitas secara substantial semata, akan tetapi mengubah asas legaltias formal yang semula jauh dari rasa keadilan masyarakat, diperluas menjadi asas legalitas materiil yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat. Artikel ini akan membahas terkait dengan asas legalitas materiil sebagai pembaruan dari asas legalitas formil yang bertujuan untuk memperluas daya jangkau asas legalitas di dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari akibat negative yang ditimbulkan dari tindak pidana.
Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif Vincentius Patria Setyawan
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i2.19

Abstract

Abstrak- Diversi merupakan sebuah upaya yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses peradilan. Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai keadilan restorative yang merupakan spirit dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak memiliki batasan yakni tidak diperbolehkan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa menurut ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis pengulangan tindak pidana (residiv), hal ini menimbulkan pertanyaan frasa “pengulangan tindak pidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA mengacu pada jenis residiv yang mana. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis residiv yang dimaksudkan dalam syarat diversi adalah dapat berupa residiv umum maupun residiv khusus, dan dalam pasal tersebut memuat perluasan makna residiv bahwa istilah residiv tidak hanya mengacu kepada seseorang yang telah dijatuhi putusan dan inkracht serta sudah menjalani pidana saja. Recidiv juga berlaku bagi anak yang pernah di-diversi menurut sistem peradilan pidana anak.
Analysis of the Death Penalty Probation Period in Criminal Law Reform Vincentius Patria Setyawan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.326

Abstract

Salah satu point pembaruan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berkaitan dengan jenis-jenis sanksi pidana. Pidana mati merupakan jenis sanksi pidana yang mengalami perubahan yang semula merupakan sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP terjemahan WvS ini. Saat ini pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan secara khusus dan bersifat alternatif. Berkaitan dengan regulasi pidana mati saat ini, yang menarik untuk dibahas adalah berkaitan dengan masa percobaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun. Artikel ini akan menganalisis mengenai masa percobaan pidana mati dikaitkan dengan kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan merupajan jalan tengah dari pro dan kontra mengenai pidana mati, dan hal yang perlu diperbaiki dalam mekanisme masa tunggu ini adalah batas waktu untuk Presiden dan Mahkamah Agung menentukan keputusan untuk perubahan dari pidana mati ke pidana seumur hidup.
The Importance of Visum Et Repertum in the Crime of Serious Theft Vincentius Patria Setyawan
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem discussed in writing this article is the legal consideration of the panel of judges regarding post mortem et repertum in criminal acts of theft with violence that causes death. This problem was analyzed using normative legal research methods with a case approach to Decision Number: 208/Pid.B/2022/PN.Bdg. The technique for collecting legal materials in writing this article uses literature study of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are that the importance of the existence of a post mortem et repertum is that law enforcement officers, especially judges, are not equipped with knowledge of forensic medicine, so in seeking material truth judges need to consider expert information contained in the visum et repertum. Apart from that, the post mortem et repertum in Decision Number: 208/Pid.B/2022/PN.Bdg is worthy of consideration in evidence because it is in accordance with the statements of the witnesses prese
Analysis of Providing Protection to Children Who Are Victims of Sexual Violence Vincentius Patria Setyawan
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v1i3.923

Abstract

A crime that has been occurring recently and is a matter of concern is sexual violence. It is even more worrying because the majority of those who are victims of sexual violence are children. Children as the nation's next generation should receive protection in the process of their growth and development to become a superior generation. In this regard, it is important to analyze the regulations for providing protection for children who are victims of sexual violence. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach. The results of this research are that the forms of legal protection that children who are victims of sexual violence need are legal assistance, rehabilitation, health services and social security in accordance with their physical, mental, spiritual and social needs. The obstacles that occur in providing protection to child victims of sexual violence can be classified as structural obstacles, substance obstacles, cultural obstacles, and infrastructure obstacles.
Co-Authors A Danardana Gregorius Widiartana Hyronimus Rhiti Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan