Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

EKSPLOITASI PEREMPUAN BURUH OLEH INDUSTRI GARMEN: FENOMENA GLOBAL TREN PAKAIAN MODE CEPAT (FAST FASHION) Vanesha Febrilly; Mia Siscawati
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol 6 No 1 (2023): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v6i1.3969

Abstract

Tren pakaian mode cepat hadir secara global sejak dua dekade terakhir dan kian bertahan hingga saat ini. Pakaian mode cepat merupakan tren pakaian musiman yang berada di banyak toko retail, baik secara fisik maupun daring, serta memiliki harga relatif murah. Namun dibalik harga pakaian murah serta beragam model yang cepat berganti, terdapat proses industri yang harus bermodalkan biaya seminimal mungkin. Kualitas buruk pakaian serta biaya murah pekerja menjadi hal yang dikorbankan untuk menghasilkan pakaian mode cepat. Perempuan buruh menjadi subjek paling tertindas oleh fenomena global ini, sebab keberadaan mereka sebagai pekerja perempuan di pabrik kerap diiringi dengan berbagai kekerasan yang terus menerus terjadi seperti perlakuan kasar dari atasan, jam kerja yang berkepanjangan disebabkan oleh target yang tinggi, hingga upah rendah yang tidak seimbang dengan beban kerja. Untuk mempelajari mengapa perempuan buruh kerap dianggap sebagai subjek paling tertindas dalam industri garmen global, kami membedah sejumlah penelitian terdahulu untuk menganalisis fenomena global serta kehidupan perempuan buruh yang terdampak akibat kebutuhan mereka untuk bertahan hidup ditengah keberadaan kapitalisme yang pada prakteknya, bersifat patriarkal.
FEMINISASI KEMISKINAN: AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI MASA COVID-19 Akhmad Misbakhul Hasan; Mia Siscawati; Sri Kusniati
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 23 No 1 (2023): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v23i1.4078

Abstract

Kebijakan perlindungan sosial melalui program-program kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikaji ulang dengan seksama, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya. Fenomena feminisasi kemiskinan di saat pandemi Covid-19 (feminisasi pandemi) dapat menjadi momentum transformasi kebijakan perlindungan sosial lebih responsif gender dan inklusif. Penelitian ini mengkaji kebijakan dan implementasi PKH dengan pendekatan dan perspektif feminis. Teori yang digunakan antara lain Gender and Welfare State Regimes-nya Diane Sainsbury. Alat analisis gendernya menggunakan Caroline Moser. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, termasuk PKH belum sepenuhnya responsif gender dan inklusif, meski kelompok sasaran utamanya adalah perempuan. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan pun masih sebatas untuk pemenuhan praktis gender belum untuk pemenuhan strategis gender, sehingga belum mampu merubah pola relasi perempuan dalam keluarga maupun relasi sosial di masyarakat. Untuk itu, perlu pengkajian ulang dan pendalaman atas kebijakan-kebijakan perlindungan sosial, khususnya PKH hingga pada tataran implementasi agar lebih responsif gender dan inklusif. Penguatan kepada perempuan dan perempuan kepala keluarga miskin tidak boleh terjebak pada pembebanan kesejahteraan seseorang atau keluarga hanya kepada perempuan, ibu atau perempuan kepala keluarga sebagaimana diterapkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu, konsep teoritis tentang defamilialization and demotherization perlu menjadi kajian kerangka kebijakan PKH ke depan. Program-program kesejahteraan sosial, khususnya PKH, yang masih bersifat charity untuk pemenuhan kebutuhan praktis gender harus ditingkatkan menjadi program-progam yang lebih strategis gender.
Chef Minoritas di Tempat Kerja: Perempuan di Dapur Profesional Septiani, Intan Yusan; Siscawati, Mia
Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Vol. 12, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cooking activities in the traditional kitchen or in the domestic area—which are supposed to be the domain of women—are interpreted as an obligation as well as a form of a woman’s service to her family, spouse, children, and even other people who are close to her life. In other words, cooking in the domestic area is an undefined job. Regardless of the fact, when cooking shifted to the public space, it turned into a professional job, a work area which was later known as the professional kitchen. People who work in a professional kitchen are given the title professional chef. Ironically, such a professional kitchen, often thought to be easily controlled by women—who for centuries have always been related to cooking activities—is actually controlled and dominated by men, starting from culinary studies (tata boga) to the industry. As a skill, cooking is actually an activity that can be performed by anyone, regardless of gender. In reality, cooking activities, in both traditional and professional kitchens, place women in a marginal and subordinate position. To learn why women, who are often considered as “the queen of the traditional kitchen”, find it difficult to control and dominate professional kitchens, we examine a number of studies that have analyzed the professional life of female chefs as well as various forms of gender inequality in the chefs’ workplace or the professional kitchen.
The battle of female chefs in facing dominant social norms Septiani, Intan Yusan; Siscawati, Mia
Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 24, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many traditions in the world require women to master cooking at an early age. Cooking in a traditional kitchen (domestic area) – always attached to women – is often interpreted as an obligation and a form of women’s service to their families, spouses, children, and other people in their lives. Hence, cooking in the domestic space is an undefined job. When these activities shift to a public space, it becomes a profession, with a professional work area, and the workers are predicated professional chefs. Ironically, the professional kitchen, which people assume, could easily be run by women, is controlled and dominated by men. This study focuses on the experience of female chefs in professional kitchens, noting the problems they face and often hinder their career paths, explaining their low numbers. This qualitative study is a feminist perspective with data collection methods from in-depth interviews with female chefs in professional kitchens. The analysis of the primary data was conducted by applying the theory of gender at work developed by Aruna Rao. Our research shows that female chefs face multiple barriers working in professional kitchens: both subtle and overt discrimination, various types of oppression, conscious or otherwise, influencing their decisions when choosing between work and family. This study shows that during their careers female chefs frequently face various gender-based obstacles arising from ability, resources and support, social norms, and deep structures, as well as rules and policy.
Isu-Isu Kritis Nexus Gender dan Kemiskinan Energi Dalam Program Listrik Perdesaan Raymond Bona Tua; Mia Siscawati; Shelly Adelina
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.617 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11347

Abstract

Permasalahan kemiskinan energi yang multidimensi dan kompleks menimbulkan dampak negatif pada kelompok marginal terutama perempuan rural perdesaan. Salah satu intervensi dalam upaya mengentaskan kemiskinan energi adalah pengembangan listrik perdesaan. Representasi yang keliru tentang perempuan menyebabkan intervensi dalam kemiskinan energi bukan memberikan dampak positif ke perempuan melainkan menambahkan beban dan opresi bagi perempuan. Naskah ini menelusuri permasalahan seputar nexus gender dan kemiskinan energi dalam listrik perdesaandengan cara membedah sejumlah penelitian terdahulu melalui tinjauan pustaka kritis atas nexus gender dan kemiskinan energi. Salah satu tujuan naskah ini adalah memberi masukan kepada pengambil kebijakan yang terlibat dalam pengembangan listrik perdesaan. Temuan utama adalah pemiskinan energi terjadi akibat konstruksi sosial berideologi patriarki. Dominasi laki-laki, penggunaan asumsi bahwa perempuan adalah entitas homogen, dan relasi kuasa yang timpang, mempengaruhi keputusan-keputusan dalam proses upaya mengentaskan kemiskinan energi.
Gender-Based Violence and Global Capitalism: Everyday experiences of female laborers in the fast fashion garment industry Vanesha Febrilly; Mia Siscawati
Salasika Vol 6 No 1 (2023): Salasika (Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Stud
Publisher : Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender & Anak Indonesia (ASWGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36625/sj.v6i1.105

Abstract

The garment industry is an industrial sector that recruits more female laborers. However, female laborers in the garment industry often experience various forms of injustice and acts of violence, such as low wages, gender discrimination or high workloads. Various forms of injustice and violence must be studied continuously, considering that this industry is still rapidly growing globally. The emergence of the fast fashion trend encourages the expansion of the garment industry, which can potentially eternalize injustice and violence against female laborers. Female garment laborers bear a substantial role in the production sector, starting from preparing materials, cutting materials, sewing, ironing, and playing various roles as helpers in various production processes. This paper examines daily experiences of injustice and violence experienced by several female garment laborers from one of the garment factories in Jakarta. Adopting the theoretical approach of feminist everyday political economy, this paper analyzes those experiences that reflect miscellaneous structural and cultural gender violence heavily influenced by global capitalism.
Street vendors (PKL) household economic sustainability in east Jakarta based on migration status and location trade on time pandemic covid-19 Beti Nurbaiti; Kemas Ridwan K; Mia Siscawati; Chotib Chotib; I Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Raijaya
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243267

Abstract

The phenomenon of street vendors (PKL) is not only found in metropolitan cities such as Jakarta in Indonesia as a developing country, but also in big cities in other countries such as Mumbai, Bangkok, Singapore and New York.  Street vendors are included in the informal sector which is an alternative source of livelihood for people with limited knowledge, skills and capital.This study aims to analyze the influence between migration status and influence between the types of existing street vendors (Local government-assisted location/Lokbin, Temporary location/Loksem, Base /fixed location/Lapak, and Hawkers/Asongan) to resilience economy House ladder Street vendors. Method study: This is quantitative, using a survey questionnaire of the Central Bureau of Statistics and master plan street vendors DKI. Amount respondents’ study is 420-person street vendors in Jakarta East. Data processed use SPSS with equality regression logistics ordinal. street vendors Which status resident non-risen migrants and non-lifetime migrants are at high economic resilience. street vendors in local government-assisted location chance resilience economy tall than street vendors who are in temporary locations, base/fixed locations, and hawkers). The implication is that street vendors need to be given socialization, education and guidance so as not to disturb the city's public facilities such as pedestrians/trotoar, green spaces, and roadbanks with the existence of sporadic street vendors and hawkers that are aligned with city planning related to spatial planning.