Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

STRATEGI GELAR KEKUATAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MENGATASI PELANGGARAN DI WILAYAH ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN PERAIRAN DALAM RANGKA MENDUKUNG OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) Lukman Kharish; Ikhwan Syahtaria; Dohar Sianturi; Lukman Yudho Prakoso; Herlina Juni Risma Saragih; Ernalem Bangun
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 8: Januari 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i8.1236

Abstract

Security in the territorial waters of a country is one of the important elements in maintaining the sovereignty of a country which based on facts on the ground shows that the ALKI II region poses a threat to international shipping where the threats are in the form of smuggling of goods, human trafficking, as well as terrorism and the impact of Malaysia's expansionary politics. is the impact of the non-optimal security in the ALKI II area due to the non-optimal degree of TNI al strength and regulations that are still overlapping in overcoming violations in the ALKI II area, so this study aims to find out how the interoperability between TNI dimensions in the ALKI II area in supporting the sovereignty of the Republic of Indonesia. And how are the efforts in strengthening the strategy of the pattern of operations and deployment of TNI AL forces in the ALKI II region. Then this study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods supported by literature studies as a method of data and fact tracking, where based on the results of the study it is known that interoperability between dimensions The TNI in the ALKI II area has not been well integrated and is still running independently and the pattern of operations and deployment of the TNI's combat force is not optimal yet with a centralized and regional nature so that optimization is needed. realizing the stability and security of Indonesian marine waters.
Sinergi Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Konflik Sara guna Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Palembang Habib Rahman Nugraha; Halomoan FS Alexandra; Agus Adriyanto; Herlina Juni Risma Saragih
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i2.277

Abstract

The conflict prevention of Ethnic, Religious, Racial and Inter-group conflicts (SARA) in Palembang City, South Sumatra province is classified as really good because it succeeded in making this region get the status of zero conflict SARA. This status indicates that South Sumatra, especially the city of Palembang, has never experienced any SARA conflict. This is inseparable from the results of the synergy of all parties involved in maintaining SARA peace in this area. This study uses a qualitative approach. For data collection techniques, researchers conducted interviews, observation, and documentation procedures. The theories and concepts used in this research include: Synergy Theory, Leadership Theory, Peace Theory, Conflict Prevention Concept, Religious Harmony Concept and KAMTIBMAS Concept. The results of this study indicate that the Palembang City Government has various forms of synergy in preventing SARA conflicts with the South Sumatra Provincial Government, including; Development of high tolerance facilities, supporting any existing events, joint operations, education, giving awards and strengthening existing early detection systems. The synergy barriers are; the high ego of individuals or groups, the uneven level of public welfare resulting in social jealousy, lack of education so that they are easily provoked by hoax issues, lack of budget and frequent occurrence of miscommunication which causes misperceptions. And efforts to overcome these obstacles include optimizing modern technology, education, providing operational assistance and organizing positive activities. It is hoped that the formula for preventing SARA conflicts in Palembang, South Sumatra can become a role model for public security and order.
Karakteristik Gelombang Laut Indoneisa Untuk Mendukung Kegiatan Laut dan Keamanan Maritim Ajis Nur Efendi; Muhamad Farid Geonova; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Desi Albert Mamahit; Trismadi
G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan Vol 7 No 2 (2023): G-Tech, Vol. 7 No. 2 April 2023
Publisher : Universitas Islam Raden Rahmat, Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4006.443 KB) | DOI: 10.33379/gtech.v7i2.1989

Abstract

Wave characteristics are one of the safety factors for shipping activities. For this reason, this study aims to determine the characteristics of the waves resulting from the BMKG Inawaves Model. The data used in this research is from 2011 to 2021. The results show that the wave characteristics in Indonesia are influenced by the western season, namely December-February, which shows that high waves dominate in the Indian Ocean, North Natuna Sea and Pacific Ocean with an average wave height of 2-3 meters. In the East Season, between June and August, the average high waves dominate the Indian Ocean region with an average wave height of 2-3.5 meters. Meanwhile, in Transition Season I in March-May, the average height value that dominates the Indian Ocean region is a wave height of 2-3 meters. For the Second Transitional Season, in September-November, the wave height dominates the waters of the Indian Ocean with an average of 2-3 meters
Analisis Banjir Rob di Wilayah Pesisir Bintan Utara Sebagai Upaya Mendukung Keamanan Maritim Pande Made Rony Kurniawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Endro Legowo; Trismadi
G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan Vol 7 No 2 (2023): G-Tech, Vol. 7 No. 2 April 2023
Publisher : Universitas Islam Raden Rahmat, Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.861 KB) | DOI: 10.33379/gtech.v7i2.2324

Abstract

Kecamatan Bintan Utara merupakan daerah berisiko bencana banjir rob akibat tingginya pasang surut air laut sehingga keamanan maritim maupun keamanan nasional dapat terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasang surut air laut di Kecamatan Bintan Utara saat terjadi banjir rob sebagai upaya mitigasi dalam mendukung keamanan maritim. Studi ini menggunakan data FNL, pasut PUSHIDROSAL dan curah hujan GSMaP dengan penggunaan model hidrodinamika Delft3D dan TMD untuk menghasilkan nilai pasang surut air laut serta nilai ambang batasnya. Studi ini menemukan bahwa tipe pasang surut air laut di wilayah ini bersifat semidiurnal, dengan pasang naik terjadi pada pagi hingga siang hari dan pasang surut pada sore hingga malam hari. Nilai ambang batas pasang surut air laut untuk masing-masing metode prediksi juga diperoleh, PUSHIDROSAL sebesar 2.6, TMD sebesar 0.3785, dan TMD+MSL sebesar 1.7925.
EVALUASI KOMUNIKASI DALAM KEBIJAKAN PENGAMANAN MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN NIAS Endyka Triono Dachi; Moch. Jurianto; Purwanto Purwanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.861-867

Abstract

Kepulauan Nias merupakan wilayah yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Nias berbentuk wilayah kepulauan yang dikelilingi Samudera Indonesia. Letak Kepulauan Nias yang berada pada perbatasan meningkatkan risiko ancaman maritim yang memungkinan terjadi di Kepulauan Nias. Permasalahan penelitian yaitu tentang bagaimana evaluasi komunikasi dalam kebijakan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi bagaimana komunikasi pelaksanaan pengamanan maritim antar lembaga dalam pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan upaya dalam pengamanan maritim di perairan kepulauan Nias, dengan cara menganalisa komunikasi dalam pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi Atlas.ti. Hasil penelitian menujukkan adanya sinergitas antara instansi pemerintah yang bertugas dalam pengamanan maritim di Kepulauan Nias namun perlu adanya perbaikan komunikasi antar lembaga tersebut. Bentuk komunikasi yang dilakukan bukan hanya untuk melakukan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias, namun juga bertujuan untuk melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Melakukan patroli laut merupakan salah satu kegiatan bentuk dari komunikasi atau koordinasi bersama antar instansi/lembaga serta sebagai bentuk implementasi Permenhan RI No. 13 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan wilayah perbatasan. Komunikasi menjadi kunci terciptanya sinergitas antar kementerian/lembaga sehingga pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias akan berjalan secara efektif dan terciptanya lingkungan maritim yang aman. Evaluasi komunikasi dalam kebijakan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias menunjukkan masih adanya keterbatasan komunikasi yang menyebabkan kendala operasional.
KONSEP HUBUNGAN SIPIL-MILITER DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI ACEH Yudhawira Bhaskara Sembiring; Desi Albert Mamahit; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.833-839

Abstract

Provinsi Aceh di Indonesia memiliki status khusus dan otonomi khusus yang memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan gerakan adat Panglima Laot, yang memiliki peran dalam mengatur cara penangkapan ikan, menengahi sengketa di antara nelayan, dan mempertahankan keamanan perairan. Sementara itu, Bakamla Aceh dan Lanal Aceh merupakan lembaga penegak hukum yang memfokuskan pengawasan keamanan maritim. Namun, keberadaan Panglima Laot menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi dan sinergi antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal dapat berjalan dengan baik.Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik wawancara daring sebagai metode pengumpulan data. dengan Panglima Laot Kota Sabang, Lanal Sabang, dan Bakamla. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Panglima Laot Aceh dan lembaga penegak hukum laut lainnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan laut, terdapat perbedaan pada wilayah operasi, status kelembagaan, wewenang, dan tugas masing-masing.Panglima Laot Aceh sebagai kelembagaan adat tradisional memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat setempat dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi perairan di wilayahnya, sehingga dapat menjadi mitra penting bagi Bakamla dan Lanal dalam menjaga keamanan maritim di Aceh. Sinergi yang baik antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang efektif.
STRATEGI BPBD NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENINGKATKAN MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL Larissa Jusivani; IDK Kerta Widana; Fauzi Bahar; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Kusuma Kusuma
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1999-2007

Abstract

Pada tahun 2018, terjadinya bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat yang menyebabkan banyaknya korban jiwa hingga kerugian dari berbagai sektor baik dari sektor pendidikan, ekonomi, Kesehatan, politik serta sektor lainnya. Secara mekanisme, gempa 2018 di Nusa Tenggara Barat terjadi didasarkan oleh aktivitas sesar naik di utara Lombok yang merupakan bagian (detachment fault) dari zona Patahan Naik Busur Belakang Flores (Flores Back Arc Trust). Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui upaya mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural BPBD NTB guna mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling pada kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN). Informan yang ditunjuk sebagai sampel adalah Analis Kebencanaan BPBD Provinsi NTB. Kegiatan KKDN diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom. Kegiatan KKDN diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Manajemen Bencana sebanyak 26 orang dan juga diikuti oleh Kepala Prodi Manajemen Bencana beserta staf prodi Manajemen Bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  strategi BPBD Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan mitigasi structural dan non structural  demi mendukung keamnaan nasional dari segi desa Tangguh bencana, keluarga Tangguh bencana hingga pariwisata yang Tangguh, sehingga menjadi NTB tangguh dan mantap. Serta upaya untuk mewujudkan dengan peningkatan kapasitas bukan hanya pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan keamanan nasional.