Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PERDAMAIAN POSITIF DALAM KONFLIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ANTARA ETNIS LAMPUNG DENGAN ETNIS BALI Muhammad Fauzar Rivaldy; M Adnan Madjid; Endro Legowo
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.201 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3315

Abstract

Konflik yang terjadi di Lampung Selatan, dalam sejarahnya telah terjadi sejak tahun 1982 dan masih belanjut hingga tahun 2012, yang terjadi antara warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda dengan warga Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, 14 orang yang tewas, puluhan orang luka-luka, dan terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah warga Desa Balinuraga dan Sidoreno sebanyak 166 rumah 27 unit rumah mengalami rusak berat, sebelas unit sepeda motor dibakar, dan dua gedung sekolah juga ikut dibakar massa. Selain itu satu unit mobil Isuzu Panther milik Dit Shabara Polda Lampung, satu unit mobil Honda CRV, dan Strada juga ikut dirusak massa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji akar serta eskalasi konflik yang terjadi di Lampung Selatan, dan memanjemen konflik yang terajdi guna mencapai perdamaian yang positif, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan melihat fenomena sosial masyarakat yang terjadi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini yaitu konflik yang terjadi antara Etnik Bali (Balinuraga) dan Etnik Lampung (Agom) pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2012 disebabkan oleh satu akar penyebab utama yaitu perilaku Etnik Bali (Balinuraga) dalam hidup bermasyarakat yang dianggap menyinggung perasaan dan tidak sesuai dengan adat istiadat etnik masyarakat lokal (Etnik Lampung).
PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR ACEH Elly Irhana Savitri; Surya Wiranto; Endro Legowo
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.295 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i2.3463

Abstract

Meningkatnya permasalahan keamanan maritim di wilayah Aceh menjadikan suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, Panglima Laot di Aceh memiliki salah satu peran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemaritiman. Artikel ini akan menganalisis peran Panglima Laot dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan topik penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa Panglima Laot mempunyai peran dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan di wilayah Sabang. Adanya kecenderungan muncunya permasalahan maritim yang merupakan indikator adanya menurunnya kondisi ketahanan sosial masyarakat. Panglima Laot secara internal berperan dalam menjaga hubungan sosial antar masyarakat nelayan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dengan adanya peraturan adat yang berlaku dan dihadapkan dengan metode penangkapan ikan yang berlaku di masyarakat nelayan maka dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia dapat bersahabat dengan alam. Secara eksternal Panglima Laot juga mempunyai peran yang luar biasa bagi masyarakat nelayan yaitu sebagai media fasilitator jika terjadi permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat nelayan ataupun dengan pihak-pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial.
UTILIZATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN IMPROVING SOCIAL RESILIENCE OF FARMER COMMUNITIES IN DEMAK Dani Dasa Permana; Endro Legowo; Panji Suwarno; Tomi Aris
Journal of Agriculture Vol. 1 No. 02 (2022): Research Articles, July 2022
Publisher : ITScience (Information Technology and Science)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.332 KB) | DOI: 10.47709/joa.v1i02.1504

Abstract

Coastal abrasion that occurred in Demak Regency caused the loss of agricultural land due to drowning and brought social changes to the community among farmers. In anticipating this, it is necessary to overcome abrasion and increase the social resilience of the community. The ability of GIS in monitoring and mapping the area can be used as a means of useful information for the community. This study uses a quantitative approach. Data processing is carried out using satellite image data with different temporal, namely 1991, 2002, 2012, and 2021. Analysis of shoreline change predictions is carried out using the Digital Shoorelines Analysis System Method. The results of the analysis using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) method found that changes in the northern coastline of Demak Regency tend to experience significant abrasion from year to year. The coastline prediction obtained from the map is known to predict the coastline in the next 10 years the north coast of Demak Regency will experience abrasion. The highest abrasion occurred in Sayung District. Abrasion has an impact on changes in farmers' economic income which changes the behavior of the farming community so that efforts are needed to increase the resilience of the farming community, efforts that can be made include: 1). Prevention of coastal abrasion in areas that have the potential to experience coastal abrasion. 2). Building synergy to increase social resilience between the Government and the community. 3). Build and revive strategic leadership oriented to farmer welfare. The results of the research can also be used as material for consideration in policy making by the relevant government in disaster management efforts that may occur.
OPTIMALISASI PERAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT GAYO DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN POSITIF DI ACEH Gani Dwisatria Setiyatwan; Endro Legowo; Bambang Wahyudi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i9.2022.3201-3211

Abstract

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat Gayo sehingga dapat digunakan untuk membangun perdamaian positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Dari ke-13 suku yang mendiami Provinsi Aceh, mayoritas etnis di Aceh adalah Aceh, Gayo dan Alas. Gayo merupakan suku yang cenderung multikultur, yakni terdiri dari banyak etnis dalam satu wilayah. Penelitian ini mengaitkan kearifan lokal yang ada dengan teori konflik, collective memory, serta prinsip mahatma gandhi. Hasil penelitian ini berupa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo sehingga menunjang perdamaian positif di masa depan, diantaranya: mukemel, tertib, setie, munentu, amanah, genap mupakat, dan alang tulung.
Model Pengadaan Alutsista TNI Dalam Kebijakan Essential Force Dengan Metode Scenario Palnning Akhir Yuliana Setianingrum; Desi Albert Mamahit; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.308 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2775

Abstract

AbstrakTNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia memerlukan himpunan kekuatan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu indikator yang dapat menentukan tingkat kekuatan TNI dapat dilihat dari kepemilikan alutsista, Oleh karena itu, menjadi penting permasalahan terkait bagaimana TNI mengadakan alutsista selama ini. Meskipun sudah memiliki aturan MEF ternyata TNI belum memiliki standar khusus yang diperhitungkan secara matang dalam pengadaan alutsista tersebut. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan tersebut guna menciptakan postur TNI yang ideal dalam mewujudkan postur pertahanan negara yang kuat. Memberikan gambaran kepada TNI dalam pengadaan alutsista tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional. TNI dan kementerian pertahanan perlu mengadakan evalusi terkait MEF yang sudah disepekati sehingga seuai dengan kondisi lingkungan strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam proses pengumpulan data sehingga menemukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Menggunakan konsep scenario planning penelitian ini berusaha mengetahui kekuatan yang dimiliki TNI sehingga dapat membuat suatu kerangka kerja. Kerangka kerja inilah yang nantinya dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam membantu menentukan cara perolehan alutsista TNI, termasuk sumber anggara.Kata kunci: Pengadaan Alutsista, Scenario Planning, MEF AbstractTNI as the main component in the Indonesian state defense system requires a set of strengths and capabilities that are in accordance with the needs on the ground. One of the indicators that can determine the level of TNI's strength can be seen from the ownership of the defense equipment. Even though it already has MEF regulations, it turns out that the TNI does not yet have special standards that are carefully considered in the procurement of the defense equipment. This study tries to answer these problems in order to create an ideal TNI posture in realizing a strong national defense posture. Provide an overview to the TNI in the procurement of certain defense equipment in accordance with the needs of national defense. The TNI and the ministry of defense need to conduct an evaluation related to the agreed MEF so that it is in accordance with the strategic environmental conditions. This study uses descriptive qualitative methods used in the data collection process so as to find answers that are in accordance with the questions in the study. Using the concept of scenario planning, this research seeks to determine the strengths of the TNI so that it can create a framework. This framework can later be used by policy makers in helping determine how to acquire the TNI's defense equipment, including budget sources.,Keywords: Procurement of Alutsista, Scenario Planning, MEF
Konflik Dalam Perspektif Sistem Kepercayaan: Studi Kasus Diskriminasi Minoritas Agama Baha'i Di Kabupaten Pati Jawa Tengah Raundoh Tul Jannah; Endro Legowo; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.974 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2923

Abstract

AbstrakAgama Baha’i adalah salah satu agama monoteistikyang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia yang berkembang di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun, diskriminasi hak-hak sipil penganut kepercayaan minoritas ini masih belum terpenuhi. Studi kasus ini dihrapkan mampu menemukan apa saja bentuk-bentuk diskriminasi minoritas kepercayaan agama Baha’i yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pustaka dan pengumpulan data naratif. Hasil studi kasus menemukan bahwa masih banyak hak-hak sipil dari penganut kepercayaan agama Baha’i yang belum mendapatkan haknya. Seperti hak mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran, mendapatkan pendidikan agama di sekolah, hak adminitsrasi kependudukan hingga lahan pemakaman. Artinya kesenjangan dan diskriminasi karena kepercayaan masih banyak terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan hak kemanusiaan bagi penganut agama Baha’i sesuai Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tentang pelarangan diskriminasi minoritas agama Baha’i. Kata Kunci: konflik kepercayaan, diskriminasi minoritas, Baha’i AbstractBaha'i religion is one of the monotheistic religions that emphasizes spiritual unity for all mankind that develops in Indonesia, one of which is in Pati Regency, Central Java. However, discrimination against the civil rights of adherents of this minority belief has not been fulfilled. This case study is expected to be able to find out what forms of discrimination against minorities of Baha'i religious beliefs exist in Pati Regency, Central Java. This research uses case study method of literature and narrative data collection. The results of the case study found that there are still many civil rights of adherents of the Baha'i religious belief who have not yet received their rights. Such as the right to get a marriage certificate, birth certificate, to get religious education at school, population administration rights to burial grounds. This means that gaps and discrimination due to trust still occur in Pati Regency, Central Java. Furthermore, this can be considered by the government to provide humanitarian rights for adherents of the Baha'i religion according to Presidential Decree No. 69 of 2000 concerning the prohibition of discrimination against Baha'i religious minorities.Keywords: conflict of belief, minority discrimination, Baha'i
Globalisasi dan Lunturnya Budaya Gotong Royong Masyarakat DKI Jakarta Dani Dasa Permana; Endro Legowo; Panji Suwarno; Pudjo Widodo; Herlina Risma Juni Saragih; Tomi Aris
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.973 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3155

Abstract

Abstrak Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki cita-cita luhur yang diwujudkan dengan budaya gotong royong. Arus Globalisasi telah merasuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dampaknya sangat besar dan tidak dapat terhindarkan. Kebiasaan bergotong royong yang mampu membangun semangat kekeluargaan masyarakat Jakarta yang dulu pernah ada sekarang berganti dengan rasa individualisme. Lunturnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat dapat memicu mudahnya terjadi perpecahan dan hilangnya persatuan dan kesatuan diantara masyarakat DI Jakarta, oleh karenanya budaya Gotong Royong yang menjadi ciri bangsa Indonesia perlu ditumbuhkan kembali. Perpecahan di masyarakat dan berbagai potensi konflik akan mengancam Ketahanan Nasional hal ini yang menjadikan pentingnya Budaya Gotong royong dalam menangkal arus Globalisasi yang berdampak negative di Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian dan desain pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-eksplanatif. Temuan dalam penelitian ini didapatkan bahwa di Era globalisasi pada saat ini sangat berpengaruh besar terhadap budaya gotong royong mulai menghilang, luntur bersama perkembangan jaman. Hadirnya pengaruh globalisasi yang membawa pada lunturnya budaya Gotong royong pada Masyarakat DKI Jakarta, mengharuskan kita berupaya untuk membangun kembali budaya gotong-royong. Karena pada kenyataannya Budaya gotong royong adalah cerminan perilaku yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Dengan mempertahankan budaya gotong royong berarti mempertahankan persatuan, solidaritas serta kebersamaan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kata Kunci: Globalisasi, Gotong Royong, Jakarta Abstract Indonesian people in the life of society, nation and state have lofty ideals that are realized by the culture of gotong royong. The current of globalization has penetrated into all aspects of social, national and state life whose impact is enormous and unavoidable. The habit of working together that was able to build the family spirit of the Jakarta community that once existed is now replaced with a sense of individualism. The fading of the sense of togetherness and kinship in the community can easily trigger divisions and the loss of unity and integrity among the people of DI Jakarta, therefore the culture of Gotong Royong that characterizes the Indonesian nation needs to be re-grown. Divisions in society and various potential conflicts will threaten National Resilience, this makes the importance of the Culture of Mutual Cooperation in countering the flow of Globalization which has a negative impact on society. The research method used in this research is qualitative with the researcher as the main research instrument and the design approach used is descriptive-explanative. The findings in this study found that in the current era of globalization, it is very influential on the culture of gotong royong starting to disappear, fading along with the times. The presence of the influence of globalization which has led to the disappearance of the culture of gotong royong in the people of DKI Jakarta, requires us to try to rebuild the culture of gotong royong. Because in reality the culture of gotong royong is a reflection of behavior that has been the hallmark of the Indonesian nation since ancient times. Maintaining the culture of gotong royong means maintaining unity, solidarity and togetherness as the identity of the Indonesian nation. Keywords: Globalization, Gotong Royong, Jakarta
Agrarian Conflict Resolution in the Strategic Perspective of National Defense: The Case of Batin Baringin Sakai Customary Community Raundoh Tul Jannah; Endro Legowo; Achmed Sukendro; Rizky Budi P. Sulton
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v8i2.545

Abstract

Abstract: The strategy formulation of the Riau Province Government in the Perspective of the National Defense is needed to deal with the conflict between the customary community of Batin Baringin Sakai and PT Arara Abadi. This agrarian conflict occurred due to overlapping rights over customary land management, which has not yet come to light. From 1996 until now, the conflict never finds a solution. The Riau Provincial Government must complete homework with effective and efficient strategic steps. This study will analyze the strategic actions that the government can take to resolve the conflict between the two parties by examining the concept of the government's strategy from the Strategic Perspective of The National Defense. The research method used is qualitative, with case studies and interviews. The results explain that the strategic steps taken have not been maximized. So that there is no draft conflict resolution strategy guidelines between the Customary Peoples of the Batin Baringin Sakai and PT Arara Abadi by the Provincial Government of Riau. Several measures which include means, ways, and ends according to the perspective of the right and directed the Riau Provincial Government can carry out National Defense Stages how to maximize mobilization and integrate resources optimally through a work program that is compiled and evaluated. In the final stage, conflict resolution can be achieved through a peace agreement and a sense of justice between the two disputing parties. Keywords: Agrarian conflicts, ends, means, ways
Analisis Banjir Rob di Wilayah Pesisir Bintan Utara Sebagai Upaya Mendukung Keamanan Maritim Pande Made Rony Kurniawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Endro Legowo; Trismadi
G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan Vol 7 No 2 (2023): G-Tech, Vol. 7 No. 2 April 2023
Publisher : Universitas Islam Raden Rahmat, Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.861 KB) | DOI: 10.33379/gtech.v7i2.2324

Abstract

Kecamatan Bintan Utara merupakan daerah berisiko bencana banjir rob akibat tingginya pasang surut air laut sehingga keamanan maritim maupun keamanan nasional dapat terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasang surut air laut di Kecamatan Bintan Utara saat terjadi banjir rob sebagai upaya mitigasi dalam mendukung keamanan maritim. Studi ini menggunakan data FNL, pasut PUSHIDROSAL dan curah hujan GSMaP dengan penggunaan model hidrodinamika Delft3D dan TMD untuk menghasilkan nilai pasang surut air laut serta nilai ambang batasnya. Studi ini menemukan bahwa tipe pasang surut air laut di wilayah ini bersifat semidiurnal, dengan pasang naik terjadi pada pagi hingga siang hari dan pasang surut pada sore hingga malam hari. Nilai ambang batas pasang surut air laut untuk masing-masing metode prediksi juga diperoleh, PUSHIDROSAL sebesar 2.6, TMD sebesar 0.3785, dan TMD+MSL sebesar 1.7925.
Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional Ary Randy; Surya Wiranto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4761

Abstract

Abstrak Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari implementasi P4GN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman dan bahaya narkoba serta mempertahankan keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini termanifestasi melalui berbagai sub program dan pemberdayaan dengan pendekatan direktif. Realisasi desa bersinar, pelaksanaan pemberdayaan alternatif dan peningkatan lifeskill, dan pemanfaatan media oleh pemerintah daerah dengan asistensi BNNK Bone secara langsung memberikan dampak pada penurunan angka penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Penentuan Informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis hingga ditarik kesimpulan dan sudah diverifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang terarah dan tersistemasisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba. Program yang dilakukan berjalan dengan intervensi berbagai pihak seperti Pemkab Bone, BNNK Bone, Polres Bone, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga masyarakat sebagai kader IBM. Selain mengubah mindset masyarakat, implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, Pemkab Bone, Keamanan Nasional Abstract Tackling drug abuse is part of the implementation of P4GN by the Bone District Government. This program is part of efforts to increase public awareness of the threats and dangers of drugs and maintain national security which directly impacts the improvement of people's welfare. This program is manifested through various sub-programs and empowerment with a directive approach. The realization of shining villages, the implementation of alternative empowerment and improvement of lifeskills, and the use of media by local governments with the assistance of BNNK Bone directly have an impact on reducing the number of drug use. This research uses a qualitative approach, of descriptive type, with the location of the study in Bone Regency. Determination of Informants by purposive techniques. Data collection uses interviews and literature studies which are then analyzed until conclusions are drawn and have been verified. Test the validity of the data using source triangulation. The results showed that national policies in the form of P4GN regulations implemented through the role of the Bone Regency Government were collaboratively implemented with several real activities that were directed and systemized. Various anti-drug activities and campaigns with the use of media are BNNP instruments in changing people's mindset to stay away from drugs. The program runs with the intervention of various parties such as the Bone Regency Government, BNNK Bone, Bone Police, Education Office, and Village Community Empowerment Office to the community as IBM cadres. In addition to changing the mindset of the people, the implementation of the P4GN policy can increase productivity which leads to welfare and a conducive state of the country to assist the government in maintaining national security. Keywords: Policy Implementation, P4GN, Bone Regency Government, National Security